Penulis: Mazaya

Ekonom: Ekonomi Syariah Terbukti Ringankan Tekanan Akibat Covid-19

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Ekonomi syariah membawa angin segar bagi penanganan wabah Covid-19. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov menyampaikan ekonomi syariah bisa meringankan tekanan akibat pandemi corona.

Seperti contohnya, instrumen dana sosial syariah seperti zakat, infaq, sodakoh, dan wakaf (ziswaf) dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19.

Abra mengatakan masa pandemi telah membuat masyarakat lebih solid dalam mengumpulkan dana sosial.

“Lembaga ziswaf menghimpun lebih banyak dana dari masyarakat,” katanya dalam diskusi online dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Senin (27/4).

Ziswaf membantu tidak hanya untuk kebutuhan konsumtif primer seperti sembako, tapi juga mendorong stimulasi usaha-usaha produktif. Dana ziswaf digunakan beberapa lembaga  sudah punya track record bagus untuk melakukan pedampingan usaha.

Dengan tetap mengalirnya akses dana murah ke masyarakat, maka produksi bisa tetap digenjot. Dana-dana ziswaf tersebut bisa juga bantu masyarakat miskin agar mereka bisa segera bangkit dan menghidupkan lagi mata pencaharian mereka.

“Ziswaf ini jadi sumber alternatif pendanaan, misal untuk para korban PHK,” katanya.

Selain itu, sektor ekonomi syariah lain yang berpotensi rebound adalah pasar modal syariah. Meski trennya mengikuti IHSG, namun saham-saham syariah bisa membawa pengaruh positif pada total keseluruhan harga saham (IHSG).

Ini seiring dengan beralihnya preferensi masyarakat pada sektor yang menghindari spekulasi dan riba. Saat ini masyarakat lebih hati-hati dalam memilih sektor usaha. Masyarakat yang sadar akan kehati-hatian sektor syariah, akan lebih memilih pasar modal syariah.

Selain itu dari sisi keuangan syariah, perbankan syariah masih menunjukkan performa positif. Saat sektor keuangan konvensional tumbuh single digit, indikator pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga bank syariah masih bisa tumbuh 10 persen.

Tren rasio pembiayaan bermasalah atau NPF pun terus membaik di level tiga persen. Ini artinya, bank syariah semakin prudent dalam melakukan pembiayaan. Jadi di kondisi krisis, bank syariah lebih siap mitigasi NPF.

Sumber: republika.co.id

Menkeu: Dahsyatnya Corona Menyapu Ekonomi Dunia

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dampak dari pandemic Covid-19 sangat dahsyat. Sebab ini menyebabkan perekonomian dunia mengalami kontraksi tajam.

“Betapa dahsyatnya satu pandemik dan berlangsung dalam waktu singkat kurang dari hanya 1 kuartal menyapu ekonomi dunia secara cepat,” ujarnya melalui teleconference, Kamis (30/4/2020).

Ia menjelaskan, bahkan negara maju seperti AS perekonomiannya minus 4% pada kuartal I ini. Padahal pada Januari-Maret kondisi AS masih normal dan belum terlihat pukulan dari pandemi Covid seperti negara lain.

Sedangkan, negara yang paling pertama terpapar virus Covid-19 ini yakni China perekonomiannya bahkan minus 6,4% di paruh awal 2020.

“Ini menjadi kewaspadaan ke kita semua karena dampaknya sangat-sangat dalam dan cukup dahsyat di dalam perekonomian terutama pada Q1,” kata dia.

Namun, beberapa negara termasuk di Indonesia dampak dari Covid ini akan terlihat di kuartal II dan III. Sebab, masa paling menantang bagi RI dimulai dari Maret karena adanya kepanikan menjalarnya virus ini yang semakin luas.

Kondisi pada Maret tersebut memberikan reaksi irasional di sektor keuangan. Arus modal keluar dari negara berkembang US$ 100 miliar atau 0,4% PBD. Untuk RI, asing melepas SBN lebih dari Rp 120 triliun di satu bulan tersebut.

“Ini sebabkan tekanan luar biasa dan BI harus terus atasi dari sisi Nilai tukar rupiah. Saham juga terkoreksi dalam karena capital outflow dan juga kepanikan. Ini jauh lebih tinggi dari masa tapertantrum dan dampak ke ekonomi ini jauh lebih meluas karena tantangan di kesehatan dan jiwa manusia dulu jadi taruhan,” jelasnya.

Selain itu, kerugian akibat virus corona ini juga sangat besar mencapai US$ 9 triliun di seluruh dunia. Jika dirupiahkan, maka mencapai Rp 135.000 triliun dengan asumsi kurs US$ 1 = Rp 15.000.

Kerugian ini tidak hanya disebabkan tekanan ke perekonomian tapi juga karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai negara di dunia yang menyebabkan tingkat pengangguran melonjak tinggi.

“Kerugian covid capai US$ 9 triliun untuk periode 2020-2021 karena kontraksi ekonomi dunia dan PHK. Kalau US$ itu setara ekonomi Jerman dan Jepang. Jadi dalam hal ini tidak ada lagi pertanyaan apakah Covid-19 ini memiliki dampak dahsyat ke ekonomi dunia. Sudah terbukti. Fokus sekarang kita mitigasi dampaknya karena tidak tahu kapan ini selesai,” tegasnya.

Sumber: republika.co.id

Sri Mulyani Klaim Bansos Sudah Sentuh 60 Persen Masyarakat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 sudah menyentuh hingga 60 persen masyarakat Indonesia.

Bansos tersebut diberikan melalui berbagai bentuk, dari dukungan di tingkat rumah tangga sampai ekspansi bantuan sosial seperti Kartu Prakerja.

“Jadi, lebih dari separuh rakyat kita mungkin tersentuh bantuan sosial melalui satu dan lain hal,” tuturnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR melalui virtual, Kamis (30/4).

Untuk 20 persen masyarakat termiskin, Sri menjelaskan, pemerintah memberikan bantuan melalui Program Keluarga Harapan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Selama pandemi, indeks bantuan per komponen naik 25 persen, menyebabkan tambahan anggaran Rp 8,3 triliun menjadi Rp 37,4 triliun pada 2020.

Sementara itu, Kartu Sembako untuk 20 juta KPM mampu menjangkau 35 persen masyarakat termiskin. Kemudian, subsidi listrik untuk 24 juta rumah tangga (RT) pengguna listrik 450 VA dan 7,2 juta RT pengguna listrik 900 VA mampu mencapai 50 persen masyarakat terbawah. Subsidi diberikan selama tiga bulan, dari April hingga Juni.

Program berikutnya yang disebutkan Sri adalah bantuan langsung tunai (BLT) tambahan berupa bansos tunai non-Jabodebatek. Penerimanya disesuaikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. “Yakni, 20 juta orang di atas kelompok penerima Kartu Sembako. Makanya dia masuk ke desil 40 persen menuju 50 persen masyarakat terbawah kita,” katanya.

Selain itu, ada bantuan sembako untuk Jabodetabek yang ditujukan untuk 1,3 juta KPM DKI Jakarta, sementara sisanya untuk warga Bodetabek. Sri menuturkan, hal ini mendekati desil keenam yang berarti menjangkau 60 persen masyarakat terbawah di Indonesia.

BLT dana desa di luar PKH, Sri mengatakan, mencakup 50 persen masyarakat termiskin. Bansos ini ditujukan untuk 11 juta KPM selama tiga bulan dengan anggaran Rp 21,2 triliun atau maksimal 45 persen dari dana desa per desa.

Sri mengakui, lapisan bansos ini masih memungkinkan ada masyarakat yang menerima bansos dobel. “Tapi, memang kami mencoba memberikan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak,” kata mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut.

Tidak kalah penting, Sri menambahkan, program Kartu Prakerja dapat menyentuh lapisan enam hingga tujuh atau 60 hingga 70 persen masyarakat terbawah. Program ini diakuinya menimbulkan banyak sekali pembicaraan di masyarakat mengenai data, sasaran, eksekusi, hingga koordinasi.

Namun, Sri memastikan Presiden Joko Widodo terus melakukan rapat-rapat, termasuk dengan daerah, untuk memperbaiki eksekusi semua bansos. “Semoga akan membaik dan jelas targetnya,” ujarnya.

Sumber: republika.co.id

Merananya Muslim India Jalani Puasa di Tengah Karantina

Redaktur: Mazaya

NEW DELHI (Jurnalislam.com) — Masyarakat Muslim yang dikarantina di pusat karantina Covid-19 Wazirabad, New Delhi, India, mengaku kesulitan menjalankan ibadah puasa. Mereka hanya diberikan makanan seadanya saat sahur dan berbuka. Untuk pulang ke rumah mereka juga tidak diperbolehkan.

Salah satunya adalah Izhar Ahmad (40 tahun). Ia telah dikarantina di sana selama sebulan (masa karantina normal adalah 14 hari). Meski telah diuji sebanyak tiga kali dan menunjukkan hasil negatif Covid-19, ia tetap belum diizinkan pulang.

“Sudah hampir satu bulan dan tes Covid-19 saya hasilnya negatif, tetapi saya masih di sini, tidak diizinkan bertemu keluarga atau teman-teman saya,” kata Ahmad kepada Aljazirah, Kamis (30/4).

Ahmad merupakan anggota organisasi Islam bernama Jamaah Tabligh. Ribuan anggota organisasi itu kini sedang dikarantina di seluruh India. Sebab, mereka menghadiri acara Jamaah Tabligh di Delhi pada awal Maret lalu yang diduga banyak terjadi penyebaran Covid-19.

Sejak saat itu, anggota Jamaah Tabligh disudutkan di media. Tagar #CoronaJihad menjadi tren di Twitter. Bahkan Kelompok sayap kanan Hindu menuduh komunitas Muslim sebagai penyebar virus. Banyak pemimpin Partai Bharatiya Janata (BJP), partai berkuasa, menyebut pertemuan keagamaan itu sebagai “terorisme corona”.

Ahmad sendiri dijemput polisi pada 1 April lalu untuk dikarantina. Sekitar empat hingga enam orang, kata dia, ditempatkan di sebuah kamar darurat yang minim kipas. Walhasil kondisi di sana pengap dan lembab.

Tak sampai di situ, derita Ahmad berlanjut soal makanan. Ia mengaku frustrasi dengan kurangnya makanan untuk sahur dan berbuka puasa.

“Mereka tidak menyediakan makanan pada saat sahur dan ketika saatnya berbuka puasa, kami diberi kurma dan dua pisang,” katanya.

Cerita serupa datang dari Ibrahim Sultan yang juga dikarantina di tempat yang sama. Ia mengaku telah dua kali dites dan hasilnya negatif Covid-19. Tapi tetap belum diizinkan pulang.

“Saya ingin kembali ke keluarga saya jika saya tidak memiliki corona, kami hanya menunggu di sini dalam kondisi yang buruk dan semakin sulit bagi kami saat bulan Ramadhan,” kata Sultan.

Ketua Komisi Minoritas Delhi, Zafarul Islam Khan, menyoroti buruknya kondisi di pusat-pusat karantina. Ia menuntut warga Muslim yang telah dikarantina lebih dari 14 hari segera dibebaskan atau dipulangkan.

Khan mengirimkan surat protesnya ke Menteri Kesehatan Delhi Satyendar Jain pada Selasa (28/4). Khan mengklaim fasilitas untuk makanan dan obat-obatan di pusat karantina amat buruk dan membutuhkan perhatian.

Awal bulan ini, berdasarkan laporan media setempat, dua orang yang terkait dengan Jamaah Tabligh meninggal di pusat karantina Wazirabad. Mereka menderita diabetes dan diduga tidak diberi makanan tepat waktu.

“Sudah 28 hari orang-orang ini berada di pusat karantina, mereka tidak memberikan alasan mengapa mereka tidak dibebaskan,” kata Khan kepada Aljazirah, seraya menambahkan Menteri Kesehatan Delhi tidak menjawab satu pun surat-suratnya.

Namun demikian, kata Khan, kipas dan makanan yang layak telah disediakan di pusat-pusat karantina. Ia menyebut hal itu tak terlepas dari intervensi yang dilakukannya.

Menteri Kesehatan Jain tak memberikan tanggapan atas persoalan ini kepada Aljazirah. Sedangkan salah satu pemimpin di partai Aam Aadmi (AAP), partai pemerintah di New Delhi, menyebut informasi soal buruknya kondisi pusat karantina itu sebagai kebohongan.

Sumber: republika.co.id

Cat Stevens Isi Acara Spiritual di BBC Ramadhan

Redaktur: Mazaya

LONDON (Jurnalislam.com)— Penyanyi sekaligus penulis lagu era 1970-an yang sebelumnya dikenal sebagai Cat Stevens, yang masuk Islam dan meninggalkan kehidupannya sebagai seorang musisi, akan mengisi serangkaian acara refleksi spiritual untuk BBC selama Ramadhan.

Stevens mengubah namanya menjadi Yusuf Islam pada 1977, 10 tahun setelah perilisan album debutnya, Matthew and Son.

Di antara hit-hitnya yang paling sukses adalah Peace Train, Morning Has Broken, Father and Son, dan Wild World, sebagaimana dilansir The Guardian, Jumat (31/4).  Hatinya terketuk pada Islam setelah dia hampir mati karena TBC pada 1969 dan saat di laut yang membuatnya hampir tenggelam di California pada 1976.

Kemudian setelah lama merenungkan spiritualitas dan iman, ia melepaskan karier musiknya.

Yusuf juga melelang semua gitarnya untuk amal dan mengabdikan dirinya untuk mengelola sekolah-sekolah Islam bagi anak-anak.

Pada 2006 dia merilis album baru dengan nama Yusuf, dan album terbarunya, A Laughing Apple, muncul pada 2017 dengan nama Yusuf/Cat Stevens.

Dalam refleksi spiritual BBC, dia membaca Alquran dan menampilkan lagu-lagunya sendiri. Dalam refleksi 10 menit pertamanya, dia mengatakan, “Manusia, sejauh yang kita tahu, adalah satu-satunya makhluk duniawi yang harus hidup dengan pengetahuan tentang kefanaan mereka sendiri.”

“Sekarang, bagi siapa pun yang memiliki pikiran, sulit untuk tidak mempertanyakan alasannya, atau untuk merenungkan apa yang mungkin berada di luar tembok terakhir yang harus kita panjat satu hari nanti,” kata dia lagi.

Dalam pembicaraan kedua, dia berjanji untuk membahas bagaimana dia hampir mati yang kemudian membangunkan dirinya dan memulai perjalanan mencari makna.

BBC menyiarkan serangkaian refleksi dan pembicaraan selama Ramadhan pukul 05.50 pagi pada Jumat di 14 stasiun radio lokal, yang juga tersedia di BBC Sounds.

Sumber: republika.co.id

Dunia Usaha Harap Dukungan Stimulus Pemerintah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Kalangan dunia usaha berharap dukungan stimulus yang diberikan kepada industri juga dapat membantu pekerja untuk bisa bertahan, terutama dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Harapan itu disampaikan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional yang jatuh setiap 1 Mei.

“Dalam situasi saat ini, tentu banyak industri, perusahaan yang terpengaruh sehingga kita juga tidak bisa menyetop apakah pekerja dirumahkan atau sampai di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Tapi pada saat ini kita juga mencari solusi bagaimana supaya bisa ditekan jangan sampai PHK terlalu tinggi,” katanya dihubungi dari Jakarta, Jumat (1/5).

Shinta menyebut keputusan melakukan PHK saat ini pun cukup sulit dilakukan pengusaha karena mereka menyediakan pesangon. Akhirnya, pilihan yang paling mungkin adalah merumahkan karyawan.

“Tapi itu juga sesuatu yang sebisa mungkin tidak kita lakukan. Tapi memang kondisinya yang tidak memungkinkan,” akunya.

Oleh karena itu, dunia usaha juga telah menyampaikan masukan kepada pemerintah agar terus diberi dukungan stimulus untuk membantu industri yang dipastikan berimbas pada kaum pekerja. Tidak hanya untuk usaha berskala besar, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga perlu didukung.

“Kami sudah sampaikan terutama UMKM juga. Jadi kita tidak liat yang besar saja tapi juga yang kecil, menengah. Semua industri butuh dukungan pemerintah untuk bisa dapat stimulus yang tepat sasaran,” katanya.

Shinta menambahkan, dunia usaha menghormati perbedaan pendapat dengan kalangan buruh yang kerap ada. “Tapi, mari kita sama-sama cari solusi terbaik. Kaum buruh juga bisa mengerti situasi dan kondisi dan bagaiman kita bisa keluar dari pandemi yang tidak menguntungkan ini,” katanya.

Sumber: republika.co.id

BP Jamsostek Pangkas 90 Persen Iuran Pesertanya

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Badan Penyelenggara Jaminan SosialKetenagakerjaan (BP Jamsostek) akan memangkas iuran program jaminan hingga 90 persen.

Pemangkasan ini guna mendukung kebijakan pemerintah memberikan relaksasi kepada perusahaan atau pemberi kerja yang terdampak pandemi Covid-19.

“BP Jamsostek mendukung sepenuhnya kebijakan tersebut agar dapat ikut membantu perusahaan atau pemberi kerja tidak melakukan PHK dan memastikan pembayaran THR,” kata Direktur Utama BP  Jamsostek Agus Susanto di Jakarta, Jumat (1/5).

Agus menjelaskan BP Jamsostek bakal memberikan relaksasi iuran sesuai dengan kesepakatan dengan pemerintah.

“Iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) rencananya dipotong 90 persen atau cukup dibayarkan pemberi kerja sebesar 10 persen setiap bulannya selama tiga bulan dan dapat diperpanjang tiga bulan lagi berdasarkan evaluasi pemerintah,” kata Agus.

Iuran peserta Jaminan Pensiun (JP), ia melanjutkan, menurut rencana bisa dibayarkan 30 persen saja setiap bulan selama tiga bulan dan pembayaran 70 persen sisanya dapat dilakukan sampai enam bulan berikutnya.

“Besaran kompensasi yang dapat dihemat oleh peserta pemberi kerja dari penyesuaian iuran program JKK, JKM dan JP ini mencapai sebesar Rp 12,6 triliun,” kata Agus, menambahkan, relaksasi iuran tidak mencakup program Jaminan Hari Tua (JHT).

Agus mengatakan implementasi kebijakan relaksasi iuran program jaminanmasih menunggu penerbitan peraturan pemerintah. Kebijakan relaksasi iuran tersebut, menurut Agus, tidak akan mempengaruhi manfaat program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pensiun.

Selain mendukung kebijakan pemerintah dengan menerapkan relaksasi iuran program jaminan, Agus mengatakan, jajaran Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan BP Jamsostek ikut membantu pemerintah menanggulangi Covid-19.

“Kami berdonasi dengan memotong gaji untuk perlindungan para relawan Covid-19 yang terdaftar di BNPB,” kata Agus.

BP Jamsostek, menurut dia, juga telah menggeser sebagian alokasi anggaran operasionaluntuk membantu para pekerja dengan memberikan masker, alat pelindung diri, sembako, dan pelatihan vokasional.

Sumber: republika.co.id

Kuasa Hukum Luhut Akhirnya Laporkan Said Didu

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Mantan sekretaris BUMN Said Didu ke polisi resmi dilaporkan ke Bareskrim Polda Metro Jaya oleh tim kuasa hukum Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Surat laporan Luhut kepada Said Didu pun ramai diperbincangkan di jagat Twitter. Beberapa pihak mengunggah sebuah surat tanda terima laporan yang ditengarai sebagai pelaporan Said Didu ke Kepolisian. Tagar #CidukSaidDidu pun ramai diperbincangkan sejak Kamis (30/4) sore hingga malam.

Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, membenarkan pelaporan kepada Said Didu tersebut. “Ya, benar sudah dilaporkan oleh tim pengacara tertanggal 8 April 2020. Proses berikutnya biar ditangani pihak Kepolisian berdasarkan prosedur dan aturan yang berlaku,” terang Jodi, Jumat (30/4).

Jodi mengaku Luhut sudah memberi mandat kepada tim pengacara untuk menangani hal ini karena dirinya fokus melaksanakan tugasnya sebagai Menko Marves.

Salah satu tokoh yang mengunggah surat tersebut adalah pegiat media sosial Ulin Yusron. “Ini surat laporan LBP untuk Said Didu, 8 April 2020. Sampai di mana prosesnya? Apa benar beliaunya akan diperiksa pekan depan? Udah jera apa gak sih? #PeriksaSaidDidu #CidukSaidDidu,” ucap Ulin melalui akun twitternya @ulinyusron.

Pendiri Said Aqil Siroj Institute Abi Rekso Panggalih juga turut mengunggah surat pelaporan tersebut. “Siap-Siap rombongan topeng monyet tabuh kaleng rongsok. Ya ga @msaid_didu ?” ujarnya melalui akun twitter @abirekso pada Kamis (30/4/2020)

Kicauan terkait hal ini juga dilontarkan politikus PDIP Ruhut Sitompul. “Kau merasa Pak JK pada waktu itu dihina Kader PDI Perjuangan @saiddidu ngotot bawa Demo ke Mabes Polri mereka ditahan atau minta ma’af rasain karma, Kami Sahabat2 LBP tegas kau harus minta ma’af ingat memercik air didulang terpercik muka sendiri,” cuit Ruhut.

Sebelumnya, Said Didu mengunggah video berjudul ‘MSD: LUHUT HANYA PIKIRKAN UANG, UANG, DAN UANG’. Setelah beredarnya video berdurasi 22 menit 44 detik tersebut, Luhut melalui juru bicaranya, Jodi Mahardi meminta Said Didu untuk meminta maaf. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, Said Didu tak kunjung menyampaikan permintaan maafnya.

Sumber: republika.co.id

Boy Rafli Ketua BNPT, Marthinus Hukom Kadensus 88

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Kapolri Jendral Idham Azis melakukan mutasi sejumlah perwira tinggi.

Hal ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1377/V/KEP/2020 tertanggal 1 Mei 2020 yang ditandatangani Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono.

Dalam surat tersebut, Kapolri memberikan kepercayaan kepada Brigjen Pol Marthinus Hukom untuk mengemban jabatan Kepala Detasemen Khusus 88 Polri.

“Brigjen Pol Marthinus Hukom diangkat jabatan baru sebagai Kadensus 88,” demikian tertulis dalam Surat Telegram tersebut, Jumat (1/5).

Sedangkan, Irjen Muhamad Syafii yang menjabat Kepala Densus 88 sejak 3 Februari 2017 dimutasikan sebagai analisis kebijakan utama Bareskrim Polri. Sedangkan, Jabatan Wadensus 88 Polri akan diisi oleh Kombes Pol Sentot Prasetyo.

Selain merombak Jabatan Kadensus, Kapolri juga mempromosikan beberapa perwira tinggi untuk menduduki jabatan baru yaitu Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel misalnya. Dia dipilih untuk menjabat Kabaintelkam Polri mengantikan Komjen Moerchgiyarto.

Sementara, Jabatan Kapolda Jateng yang dtinggalkan akan diisi Brigjen Pol Ahmad Luthfi. Selain itu, Irjen Pol Boy Rafli Amar yang sebelumnya menduduki jabatan Wakalemdiklat Polri dipindahtugaskan ke Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk meneruskan kepemimpinan Komjen Pol Suhardi Alius.

Lalu, Komjen Pol Suhardi Alius sebagai analis Kebijakan Utama Bareskrim Polri. Selanjutnya Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Luki Hermawan, dimutasi menjadi Wakalemdiklat Polri.

Posisinya akan digantikan Irjen Pol Fadil Imran yang sebelumnya menjabat sebagai Sahlisosbud Kapolri. Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Eko Indra Heri juga mendapat promosi sebagai Kapolda Sumatra Selatan.

Jabatan strategis lainnya yang dirotasi yakni Irjen Pol Fiandar diangkat sebagai Kapolda Banten menggantikan Irjen Agung Sabar Santoso. Adapula Karobinkar SSDM Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo yang dipromosikan menjadi Kapolda Kalimantan Tengah.

Sumber: republika.co.id

Pemerintah Mohon Rakyat Bersabar soal Bansos

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta masyarakat bersabar dalam menerima bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Proses penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap.

“Yang ingin kami sampaikan adalah bahwa program ini tidak bisa serta merta disampaikan ke masyarakat secara simultan dan serta merta. Tapi pasti bertahap dan berproses dan juga perlu dikawal,” kata Muhadjir dalam keterangannya kepada wartawan dalam telekonferensi di Jakarta, Kamis (30/4).

Pada hari ini, Muhadjir melakukan kunjungan lapangan ke RW 07 Kelurahan Bendungan Hilir Jakarta Pusat untuk memantau langsung proses penyaluran bantuan sosial. Mantan Mendikbud ini menyebutkan beberapa warga mengeluh bantuan belum diterimanya sementara sejumlah tetangganya belum menerima, atau ada warga yang mendapatkan bantuan yang berbeda-beda.

Dia menegaskan bahwa bantuan dilakukan secara bertahap dan harus menunggu giliran. Sementara setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan bantuan yang berbeda dikarenakan ada sejumlah bantuan sosial yang berbeda-beda peruntukannya.

Pemerintah memberikan tujuh bantuan sosial baik yang secara reguler sudah disalurkan meskipun tidak ada pandemi, dan juga bansos nonreguler yang disalurkan khusus sebagai dampak sosial ekonomi penetapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Program bansos nonreguler adalah program stimulus percepatan penanganan Covid-19 seperti Bansos Sembako untuk Jabodetabek, Bansos Tunai, Bantuan Subsidi Listrik, dan BLT Dana Desa.

Sedangkan program reguler merupakan program yang sudah dirancang sebelum terjadi pandemic Covid-19 yaitu Kartu Prakerja, Program Sembako, dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang akan dilakukan perluasan sasaran.

Muhadjir menekankan pemerintah harus memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena ada warga miskin baru yang muncul akibat dampak dari pandemi Covid-19. Pembaruan data ini membutuhkan verifikasi dan disepadankan kembali agar benar-benar tepat sasaran.

“Mohon kesabarannya pada masyarakat kalau di lapangan masih ada kendala, ada masalah, mohon dimaklumi karena ini ada masalah data. Kami juga mesti menyepadankan data supaya akuntabel dan akurat sehingga tidak salah sasaran,” kata Muhadjir.

Dia juga meminta kepada perangkat kelurahan/desa dan juga RT/RW untuk benar-benar mendata warganya yang benar-benar membutuhkan bantuan dan merevisi kembali apabila ada keluarga mampu yang malah mendapatkan bantuan. Muhadjir juga berharap agar tidak ada duplikasi data sehingga warga mendapatkan bantuan lebih dari satu kali.

“Yang tahu persis kondisi di lapangan adalah RT/RW, kepala desa, kelurahan, saya mohon betul-betul bisa menyalurkan sebaik-baiknya sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, tidak kepuasan, komplain ada berhak tapi tidak mendapatkan atau yang tidak berhak malah mendapatkan bantuan,” terang Muhadjir.

Sumber: republika.co.id