Penulis: Mazaya

Masjid-masjid Jerman Akan Kembali Dibuka Pekan Depan

Redaktur: Mazaya

BERLIN(Jurnalislam.com) – Masjid-masjid di Jerman akan membuka kembali pintu bagi para jamaah pada akhir pekan depan.

Keputusan ini diambil menyusul kebijakan pemerintah untuk merenggangkan pembatasan akibat Covid-19 di negara itu.

Dewan Koordinasi Muslim Jerman (KRM) mengumumkan sebagian besar masjid akan dibuka kembali pada 9 Mei atau setelahnya. Namun pelaksanaan sholat berjamaah akan diadakan dengan jamaah yang lebih sedikit dan dengan kondisi tertentu.

Umat Muslim diizinkan melakukan sholat Subuh, Zuhur dan Ashar di sebagian besar masjid. Tetapi pertemuan dalam jumlah besar untuk sholat Jum’at atau sholat Tarawih yang dilakukan selama bulan suci Ramadhan, tetap ditangguhkan.

Dikutip di Anadolu Agency, jamaah akan diminta untuk menjaga jarak sosial, memakai masker dan membawa sajadah sendiri untuk sholat di masjid guna meminimalkan risiko infeksi.

Pemerintah Jerman pada Kamis (30/4) kemarin memutuskan untuk mencabut sejumlah tindakan penguncian Covid-19. Salah satunya mengizinkan layanan doa di masjid, gereja, dan sinagog, asalkan mereka mematuhi persyaratan kebersihan dan jarak sosial.

Negara ini tercatat memiliki jumlah kasus Covid-19 terbanyak keenam di dunia. Tetapi dalam beberapa pekan terakhir, diketahui berhasil memperlambat penyebaran virus berkat langkah-langkah penguncian ketat yang diberlakukan sejak Maret.

Infeksi Covid-19 harian tercatat mengalami perlambatan dan tetap di bawah 2.000 untuk enam hari berturut-turut, termasuk hari ini, Jumat (1/5).

Sejak 12 April, negara ini memiliki lebih banyak orang yang pulih dari virus daripada kasus aktif. Robert Koch Institute melaporkan 126.900 pemulihan pada Jumat dibandingkan dengan 33.858 infeksi Covid-19 saat ini.

Jumlah kematian Jerman mencapai 6.481 menurut lembaga tersebut. Data ini menggunakan data resmi yang diajukan oleh negara-negara bagian.

Sejak pertama kali muncul di Wuhan, China Desember lalu,  Covid-19 telah menyebar ke sedikitnya 187 negara dan wilayah, AS dan Eropa menjadi daerah yang paling terpukul.

Lebih dari 3,27 juta kasus dilaporkan di seluruh dunia. Menurut data yang dikumpulkan oleh Universitas Johns Hopkins di AS, jumlah kematian mendekati 234 ribu dan lebih dari 1 juta pemulihan.

Sumber: republika.co.id

 

Seluruh Jabar Berlakukan PSBB Mulai 6 Mei

Redaktur: Mazaya

BANDUNG(Jurnalislam.com) — Provinsi Jawa Barat akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlaku bagi semua kabupaten/kota pada 6-19 Mei 2020.

Hal ini seiring dengan Keputusan Menteri Kesehatan yang mengabulkan permohonan Gubernur Jawa Barat atas aspirasi bupati/wali kota untuk PSBB level provinsi.

Bertepatan dengan Hari Buruh 1 Mei, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah menandatangani SK bernomor HK.01.07/Menkes/289/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Begitu menerima salinan SK, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil langsung mengumumkan ke publik melalui Live IG sekitar pukul 21.00 WIB.

Dalam SK Menteri tersebut, hanya disebutkan PSBB berlangsung untuk masa terpanjang inkubasi virus atau 14 hari. Gubernur Ridwan Kamil mengumumkan bahwa PSBB Provinsi Jawa Barat akan dimulai Rabu (6/5).

“Dihitung masa inkubasi virus terpanjang, maka PSBB Jabar akan berlangsung 6-19 Mei 2020,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, Jumat malam (1/5).

Ia menyebutkan, saat ini sudah ada 10 kabupaten/kota yang menerapkan PSBB yakni di kawasan Bodebek (Kab/Kota Bogor, Kab/Kota Bekasi, Kota Depok) dan Bandung Raya (Kota Bandung, Kab Bandung, Kota Cimahi, Kab Bandung Barat, Kab Sumedang). PSBB Bodebek diketahui diperpanjang hingga 12 Mei, sementara PSBB Bandung Raya akan berakhir 5 Mei.

Dengan keputusan PSBB Jabar, kata dia, dipastikan PSBB Bodebek dan Bandung Raya akan mengikuti masa terpanjang PSBB Provinsi Jawa Barat. “Sekarang sudah ada 10 kabupaten/kota yang sudah PSBB, 17 kabupaten kota lainnya akan menyusul PSBB,” kata Emil.

Menurut Emil, PSBB Jabar berada pada momen yang pas karena saat ini tren penularan sedang menurun sebagai dampak positif PSBB di berbagai kawasan seperti DKI Jakarta, Bodebek, Bandung Raya, serta kawasan lain di Jawa. Lompatan kasus akibat kasus positif impor karena hilir mudik warga yang mudik dari zona merah saat ini sedang menurun. Ditambah semangat warga khususnya Jabar tren kedisiplinannya sedang bagus.

Menurut Emil, Rabu ini penambahan kasus positif di Jabar 50 orang dan sehari setelahnya atau Kamis penambahan kasus positif hanya tiga orang. “Hari ini, Jum’at positif di Jabar adalah nol, ndak ada, zero,” kata Emil.

Sumber: republika.co.id

 

India Perpanjang Lockdown Dua Pekan

Redaktur: Mazaya

NEWDELHI(Jurnalislam.com) — India memperpanjang karantina nasional atau lockdown selama dua pekan. Lockdown yang saat ini sedang diterapkan awalnya akan berakhir pada 4 Mei.

Dilansir dari BBC, pada Jumat (1/5) India mengeluarkan pedoman baru untuk menghadapi wabah virus korona. Mereka memperbaharui wilayah mana saja yang termasuk zona merah, hijau, dan biru.

Zona merah dianggap sebagai pusat wabah virus korona. Sementara itu pemerintah India sedang mempertimbangkan untuk melonggarkan beberapa larangan di zona yang dianggap tidak lagi terlalu berbahaya.

Sejak 24 Maret lalu India sudah menerapkan lockdown yang ketat. Saat ini mereka sudah melaporkan lebih dari 35 ribu kasus positif tetapi hanya 1.000 kasus kematian.

Pandemi virus korona menyebabkan gangguan ekonomi di seluruh negeri. Pemasukan buruh jauh berkurang dan pekerja imigran dibiarkan terkantung-kantung.

Kota-kota metropolitan India tetap diklasifikasikan sebagai zona merah. Karantina wilayah yang ketat tetap diberlakukan di kota-kota tersebut.

Sebelumnya, India mengaku, penerapan karantina  lima pekan lalu berhasil menahan penularan virus korona. Mereka sempat mengumumkan berencana melonggarkan sejumlah pembatasan.

Kamis (30/4) Kementerian Dalam mengeluar pernyataan yang mengatakan pemerintah India mungkin akan melonggarkan beberapa distrik. Pada Rabu (29/4) pemerintah india mengizinkan pekerja migran, peziarah, wisatawan, mahasiswa dan kelompok lain yang terjebak di suatu tempat untuk melanjutkan perjalanan mereka.

Keputusan untuk melonggarkan karantina nasional ini akan melegakan bagi pekerja di kota yang ingin pulang ke desa mereka. Sebab kehilangan pekerjaan di kota setelah India menerapkan karantina di seluruh negeri sejak 25 Maret lalu.

Baru-baru ini pemerintah India mengizinkan toko-toko di perumahan di kota dibuka kembali. Pabrik dan pertanian di daerah-daerah pinggiran juga diizinkan beraktivitas kembali untuk membantu jutaan orang miskin yang kehilangan pekerjaan.

Sumber: republika.co.id

Inggris Targetkan 100 Ribu Uji Virus Per Hari

Redaktur: Mazaya

LONDON (Jurnalislam.com) — Menteri Perumahan Inggris Robert Jenrick mengatakan, pemerintah mulai mendekati target 100 ribu per hari untuk uji virus corona baru atau Covid-19, Jumat (1/5).

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Matt Hancock mengatakan, pemerintah akan mencapai tujuan 100 ribu per hari uji Covid-19 pada akhir April.

“Saya belum punya angkanya, akan dipublikasikan hari ini. Tapi sepertinya kita akan memenuhi atau mendekati target sehingga kita akan sangat meningkatkan jumlah pengujian di negara ini,” ujar Jenrick dikutip BBC, Jumat (1/5).

“Ini batu loncatan yang penting. Sekarang kita telah membangun permulaan jaringan yang kita perlukan untuk menguji, melacak, dan menelusuri untuk fase selanjutnya dalam melawan virus,” ujarnya menambahkan.

Pemerintah Inggris mengklaim bahwa pihaknya sangat dekat atau sudah memenuhi target untuk tes virus corona setiap harinya.

Perdana Menteri Inggris pun telah menyatakan negaranya telah melalui fase terparah dari krisis pandemi Covid-19 ini.

Para menteri mengatakan, lebih dari 81 ribu tes telah dilakukan pada Rabu lalu. Namun, para menteri juga mengatakan ada kapasitas lebih dalam uji tes virus corona guna mencapai targetnya.

Mantan Menteri Kesehatan Jeremy Hunt yang kini mengetuai komite kesehatan Commons mengatakan, pencapaian 100 ribu tes per hari akan menjadi pencapaian yang sangat besar. “Tentu saja dalam beberapa hal angka 100 ribu adalah angka arbitrer tetapi menetapkan target seperti itu adalah bagaimana Anda menyelesaikan pekerjaan dalam birokrasi besar seperti National Health Service (NHS),” katanya kepada program Today di BBC Radio 4.

Dia mengatakan peningkatan kapasitas pengujian juga akan memungkinkan Inggris untuk mengatasi virus melalui pelacakan kontak, yang melibatkan pelacakan siapa pun yang menderita kontak yang berkepanjangan untuk berpotensi meminta mereka melakukan isolasi sendiri. Angka terbaru mencatat, jumlah total orang yang telah meninggal setelah tes positif untuk Covid-19 di rumah sakit di Inggris dan masyarakat luas kini menjadi 26.771. Angka kematian baru ini naik 674.

Virus corona terus menyebar di seluruh dunia. Kematian Covid-19 di tingkat global tercatat lebih dari 200 ribu dan lebih dari tiga juta kasus dikonfirmasi di 210 wilayah dan negara.

Sumber: republika.co.id

 

Persis Kritik Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Salah satu ormas Islam di Indonesia, Persatuan Islam (Persis) mengkritik kebijakan pemerintah dalam menyikapi kondisi Covid-19, khususnya yang tertuang dalam Perppu No 1 tahun 2020.

Ketua Dewan Tafkir PP Persis, Muslim Mufti mengatakan, Persis memandang adanya persoalan keumatan yang sangat krusial yang harus diselesaikan di tengah krisis Covid-19.

“Persoalan krusial itu bukan terletak pada hadirnya covid-19 di Indoensia, namun justru terletak pada kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menyikapi kondisi darurat ini, salah satunya adalah kebijakan Pemerintah dalam Perppu No 1 tahun 2020,” ujar Mufti, Jumat (1/5).

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) telah dikeluarkan oleh pemerintah sejak 31 Maret 2020.

Karena itu, Persis melalui Dewan Tafkir meninjau secara komprehensif Perppu tersebut melalui diskusi publik yang diselenggarakan via daring pada Kamis (30/4) lalu.

Diskusi tersebut menghadirkan beberapa pemenatik dan dihadiri oleh Wakil Ketua Umum PP Persis, Ustaz Jeje Zainudin.

Berdasarkan diskusi tersebut, menurut Mufti, Persis memandang bahwa Perpu No 1 tahun 2020 telah menciderai hak-hak konstitusional rakyat Indonesia dan telah menggeser Indonesia dari Negara Hukum (Recthstaat) menjadi Negara Kekuasaan (Macthstaat).

“Dalam pasal 27 ayat 3 Perpu tersebut secara jelas dan nyata telah mematikan fungsi kekuasan yudikatif sebagai lembaga yang memiliki fungsi memeriksa dan mengadili suatu pelanggaran terhadap undang-undang,” ucapnya.

Selain itu, Persis juga memandang bahwa Perppu No 1 tahun 2020 sangat berpotensi membuka ruang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Karena, menurut Mufti, biaya negara yang dikeluarkan dan digunakan oleh Pemerintah berdasarkan Perpu ini tidak dapat dinilai sebagai kerugian negara.

“Maka sekalipun nanti ditemukan kasus Tindak Pidana Korupsi, mereka akan bebas dengan dalih tidak terbukti adanya kerugian negara atau perekonomian negara atas perbuatannya,” ujarnya.

Mufti mengatakan, Perppu No 1 tahun 2020 tersebut juga terlalu banyak mengatur persoalan ekonomi, dan tidak menjadikan keselamatan hidup rakyat sebagai kebijakan prioritas.

Apalagi kebijakan-kebijakan ekonomi itu bertumpu pada pasal 2 sebagai kebijakan fundamental dalam Perpu tersebut, sehingga Persis memandang Perppu ini akan membawa Negara Indonesia kejurang hutang yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Pada akhirnya hutang itu akan selamanya menjadi beban rakyat melalui pajak, maka setelah bangsa kita melalui pandemic covid-19 sangat mungkin rakyat akan jatuh pada bencana berikutnya yaitu bencana kenaikan nilai pajak,” katanya.

Selanjutnya, Persis memandang bahwa Perppu No 1 tahun 2020 saat ini berada dalam status quo karena keberadaannya telah dipersengketakan di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu Persis mendesak pemerintah agar tidak menjadikan Perpu tersebut sebagai dasar hukum dalam mengambil kebijakan, sampai adanya putusan dari MK.

Mufti menambahkan, Persis sepenuhnya mendukung langkah para tokoh nasional yang saat ini tengah menguji Perppu No 1 tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi. Persis juga mendukung Independensi para hakim konstitusi di bawah sumpah pada Tuhan Yang Maha Esa.

“Persis mengajak kepada seluruh elemen masyarakat khususnya ormas-ormas Islam untuk sama-sama berjuang melindungi kepentingan umat, kepentingan bangsa, dan kepentingan negara,” ujarnya.

Sumber: republika.co.id

 

Masyarakat Diminta Tiru Pelajar Agar Tetap Diam di Rumah

Redaktur: Mazaya

BANDUNG(Jurnalislam.com) — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, hingga kini di Jabar tidak ada kasus positif Covid-19 yang menjangkiti anak usia sekolah.

Hal ini disebabkan anak-anak sekolah mematuhi kebijakan sekolah agar bersekolah di rumah dan selama itu tidak main ke mana-mana.

Pasien positif Covid-19 hampir tidak ditemukan di anak sekolah. “Ini mengindikasikan anak sekolah adalah kelompok masyarakat paling disiplin, nurut ke orang tua dan guru. Kalau mau Covid-19 ini beres, tirulah kedisiplinan anak- anak sekolah,” kata Emil, Jumat (1/5) malam.

Emil menggarisbawahi, mobilitas kalangan milenial produktif terbilang masih tinggi padahal daerahnya sedang merapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dari total kasus positif Covid-19 di Indonesia, 60 persennya mengjangkiti kaum pria dengan rata-rata usia 50 tahun ke atas karena makin tinggi usia makin rendah imunitas.

“Dan para penular Covid-19 adalah lelaki milenial yang produktif. Jadi kepada para lelaki yang milenial, kalau mau Covid-19 ini beres, dapat bisnis lagi, hayuk kita repot sama-sama di PSBB Jabar,” kata  Emil.

Emil optimistis PSBB Jabar akan membuahkan hasil positif. Menurutnya, kunci keberhasilan PSBB Jabar sekarang ada tiga, yakni disiplin, tes masif (RDT/PCR), dan penghayatan Ramadhan. Emil meyakini ada hikmah di bulan Ramadan. Karena masyarakat sedang banyak berkegiatan di rumah untuk ibadah dan keimanan sedang tinggi.

“Insya Allah hal-hal positif tadi bisa kita dapatkan. Di bulan Ramadan ini mudik dilarang sehingga kami tidak mendapati kasus-kasus impor lagi,” kata Emil.

Emil berharap semua pihak menyukseskan PSBB provinsi untuk mempercepat penanganan Covid-19. “Kami berharap dengan PSBB provinsi yang akan dimulai hari Rabu depan (6/5), maka warga Jabar bisa seirama, bisa satu gerakan, satu komandao, penguncian wilayah, sehingga tren yang turun ini bisa kita maintain,” ucap Emil.

Berdasarkan survei PSBB di Bodebek dan Bandung Raya, kata dia, pergerakan manusia masih tercatat 50 persen. Sehingga pada PSBB Jabar, bupati/wali kota sudah satu visi dengan gubernur untuk menargetkan pergerakan manusia hanya 30 persen.

Sumber: republika.co.id

Mahasiswa Indonesia-Malaysia Mukalla Yaman Gelar Buka Bersama

Redaktur: Mazaya

YAMAN(Jurnalislam.com)–Berbuka puasa bersama atau dikenal dengan istilah “bukber” sudah menjadi kegiatan wajib bagi warga indonesia saat berada di bulan Ramadhan.

Tak luput pelajar indonesia di negri yaman, organisasi persatuan pelajar indonesia-malaysia mengundang seluruh pelajar se-mukalla untuk menghadiri Bukber-Indonesia Malaysia yang dilaksanakan di Markaz Falah yang terletak di Desa Fuwwah, Jumat (1/4/2020).

Untuk terjalinnya tali silaturrahim yang baik antar pelajar, anggota PCIM Yaman turut menghadiri kegiatan tersebut, dimana kegiatan bukber di sambut dengan menu berbuka yang spesial, yang mengingatkan akan penantian ummat indonesia akan dakwah yang dapat mempersatukan ukhuwah, meneladani akhlaq kariimah dan menjadi ummat washotiyyah.

Gado-gado + Es buah adalah menu spesial tersebut, menu yang telah me-legenda di negri bagi kami pelajar indonesia.

Kegiatan bukber juga dihadiri Syaikh khalid selaku pimpinan Markaz Falah, dan beberapa sesepuh pelajar indonesia di yaman.

Dimana mereka saling berbagi nasehat, ide, serta mengingat pada kebaikan, termasuk waktu mustajab berdoa menjelang berbuka terkhusus untuk negeri tercinta.

Dengan pertemuan buka bersama antar pelajar indonesia – malaysia yang di wakili oleh ust. Affan Sauidu Majid, ust aufa aflaha, ust. Miftah Qois, ust. Murod, ust. Ridho purnomo, ust. Ismail, ust. Hamzah Ansori, Ust. Fauzan dan ust. Faqih dari Pimpimnan Cabang Istemewa Muhammadiyah Yaman ini di akhiri dengan ramah tamah anggota bersama pimpinan organisasi pelajar indonesia-malaysia.

Laporan: Ustaz Hamzah Anshori

Ketimbang Cetak Uang, Pemerintah Diminta Batalkan Proyek Ibu Kota Baru

Redaktur: Mazaya

 JAKARTA(Jurnalislam.com) — Wakil Ketua MPR RI Syariefuddin Hasan mengingatkan pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam rencana mencetak uang baru.

Syariefuddin Hasan di Jakarta Jumat, memberikan saran tersebut sebab uang baru akan mendorong inflasi yang tinggi dan membuat rakyat semakin kehilangan daya beli. Ia lebih menyarankan membatalkan anggaran ibuu kota baru ntuk memangkas defisit.

“Saya pikir pemerintah harus hati-hati dalam rencana untuk mencetak uang baru yang akan mendorong inflasi yang tinggi,” kata dia.

Seperti diketahui, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemik Covid-19 dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan membolehkan pemerintah untuk mencetak uang baru.

Badan Anggaran DPR RI juga mengusulkan kepada pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk mencetak uang hingga Rp600 triliun.

Tujuannya untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari dampak yang ditimbulkan wabah Covid-19. Badan Anggaran melihat perlu pembiayaan yang besar untuk mengatasi pandemik virus Corona baik penanganan kesehatan maupun dampak ekonominya.

Syarief Hasan menyarankan pemerintah untuk membatalkan anggaran di bidang infrastruktur dan anggaran ibu kota baru untuk membantu mengurangi defisit APBN. “Sebaiknya anggaran pemerintah untuk proyek-proyek infrastruktur dan anggaran untuk ibu kota baru dibatalkan agar bisa dialihkan membantu APBN yang defisitnya semakin melebar,” ucapnya menyarankan.

Syarief Hasan juga mengatakan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sebaiknya diganti dengan UU APBN-P Tahun 2020. “Kami menolak Perppu Nomor 1 Tahun 2020, refocusing anggaran dan lainnya harus melalui APBN-P 2020,” ujarnya.

sumber: republika.co.id

Covid-19 Jadi Peluang Umat Kembangkan Farmasi Halal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Mayoritas negara-negara Islam belum memprioritaskan pengembangan riset sehingga gagap ketika menghadapi kejutan wabah.

Peneliti INHART, International Islamic University Malaysia, Prof Irwandi Jaswir mengatakan negara-negara Islam harus berbenah dan mulai serius dalam pengembangan riset.

“Saat wabah menyerang, kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, bahkan tidak punya persediaan masker, PCR,” katanya dalam International Webinar Series KNEKS terkait industri halal, Selasa (28/4).

Jaswir mengatakan, banyak hal yang harus dilakukan oleh negara-negara Islam karena tidak punya riset dan pengembangan yang baik. Padahal peluang berkembangnya farmasi halal datang dari negara-negara Islam.

Masyarakat Muslim global sangat perlu mengganti bahan-bahan nonhalal dan itu membutuhkan riset. Jaswir menegaskan, negara Muslim perlu mengubah caranya menjalankan bisnis tidak hanya dalam digital tapi juga medikal.

“Konsep holistik halal dan tayyib ini sangat butuh research and development,” katanya.

Salah satu contoh lainnya adalah pengembangan vaksin. Indonesia sudah menjadi salah satu negara terdepan yang mengembangkan vaksin halal. Indonesia juga kini sedang berupaya mengembangkan vaksin Covid-19.

Jaswir menyampaikan pengembangan vaksin butuh setidaknya 18 bulan. Mulai dari inisiasi hingga percobaan pada manusia. Menurutnya, pengembangan vaksin tidak semudah produksi barang farmasi lainnya.

Apalagi untuk virus Corona yang sangat mudah bermutasi. Bisa saja tipe Covid-19 di China berbeda dengan negara lainnya. Sehingga sangat perlu riset yang intensif.

“Problemnya, kita tidak punya banyak negara Muslim yang memprioritaskan riset vaksin, kita masih bergantung impor,” kata dia.

Memang, vaksin atau farmasi adalah sektor yang paling dimaklumi. Artinya saat keadaan darurat, seorang Muslim bisa menggunakan obat atau zat non-halal. Namun negara Muslim tidak bisa terus mengandalkan darurat saja. Negara Muslim juga perlu mandiri mengembangkan farmasi halal sendiri.

sumber: republika.co.id

Hardiknas, Mendikbud: Perlu Inovasi Belajar di Tengah Pandemi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim berpesan agar masyarakat belajar dari pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Nadiem dalam upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional yang ia pimpin secara virtual, Sabtu (2/5/2020).

Khusus di bidang pendidikan, Nadiem mengutarakan apresiasinya kepada tiga komponen penting dalam pendidikan yakni siswa, guru dan murid yang dapat berinovasi dan bereksperimen dalam kondisi saat ini.

“Guru, siswa dan orang tua akhirnya sadar bahwa pendidikan itu bukan hanya sesuatu yang bisa dilakukan di sekolah tapi pendidikan yang efektif itu membutuhkan kolaborasi yang efektif dari tiga pihak ini,” tutur Nadiem.

Tanpa kerja sama tiga pihak ini, menurut Nadiem, kolaborasi dalam bidang pendidikan yang efektif tidak mungkin bisa terjadi.

Nadiem mengatakan dirinya menyadari bahwa sebagai masyarakat, kita saat ini belajar betapa penting kesehatan, kebersihan dan norma-norma kemanusiaan.

Timbulnya empati dan solidaritas di masyarakat kita saat pandemi Covid-19 merupakan pembelajaran yang menurutnya harus dikembangkan, bukan hanya saat krisis tapi saat krisis ini sudah berlalu.

“Belajar memang tidak selalu mudah, ini saatnya berinovasi, ini saatnya kita berekperimentasi, inilah saatnya kita mendengarkan hati nurani kita dan belajar dari Covid-19 agar kita menjadi masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan,” imbuh Nadiem.

Terakhir, Nadiem menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang sudah menerapkan imbauan Presiden untuk hidup bersih dan sehat dan mengajak seluruh komponen masyarakat bersama-sama bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah.

sumber: bisnis.com