Penulis: Mazaya

Presiden Rouhani Perkirakan 35 Juta Warga Iran Terjangkit Covid-19

Redaktur: Mazaya

TEHERAN(Jurnalislam.com) — Presiden Iran, Hassan Rouhani memperkirakan, 35 juta warga Iran terinfeksi virus corona. Peningkatan jumlah kasus dan kematian akibat virus corona di negara tersebut terus melonjak.

“Perkiraan kami adalah bahwa sampai sekarang, 25 juta orang Iran telah terinfeksi virus ini. Kami harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa 30 hingga 35 juta lebih mungkin menghadapi infeksi,” ujar Rouhani, dilansir Aljazirah, Ahad (19/7).

Jumlah kasus baru dan kematian akibat virus corona melonjak, setelah mencapai level terendah pada Mei. Rouhani mengatakan, pihaknya belum memutuskan untuk melakukan herd immunity atau kekebalan kelompok sebagai langkah melawan Covid-19. Menurut Rouhani, satu-satunya cara untuk mengalahkan virus korona adalah dengan memutus mata rantainya.

“Kami belum mencapai herd immunity dan kami tidak punya pilihan selain bersatu dalam memutus rantai penularan virus korona,” ujar Rouhani mengutip hasil studi Kementerian Kesehatan.

Iran yang memiliki populasi penduduk 80 juta orang mencatat kasus infeksi virus corona lebih dari 269.400 dengan 14.000 kematian. Meningkatnya jumlah kasus telah mendorong pihak berwenang untuk memberlakukan kembali pembatasan di sejumlah provinsi yang terdampak.

Rouhani mengatakan, Iran harus mempersiapkan diri untuk menggandakan jumlah ruang rawat inap. Kementerian Kesehatan sejauh ini tidak melaporkan jumlah ruang rawat inap yang tersedia selama pandemi virus corona.

Iran telah berjuang melawan pandemi virus corona sejak muncul kasus pertama pada pertengahan Februari.

Pada Maret, Iran menahan diri untuk tidak melakukan lockdown secara penuh tetapi menutup sekolah, membatalkan pertemuan publik, dan melarang perjalanan antarprovinsi. Sanksi ekonomi menjadi kendala bagi Iran untuk menangani pandemi virus corona.

Sumber: republika.co.id

 

Menlu Inggris: Cina Jelas Langgar HAM Muslim Uighur

Redaktur: Mazaya

LONDON(Jurnalislam.com)– Menteri Luar Inggris Dominic Raab mengatakan, sudah jelas masyarakat minoritas Muslim Uighur mengalami pelanggaran hak asasi manusia. Raab menyampaikan hal itu dalam program ‘The Andrew Marr Show’ di stasiun televisi BBC.

“Jelas ada pelanggaran hak asasi yang keterlaluan, menjijikan yang sedang terjadi, itulah mengapa di PBB di Jenewa bersama dengan 27 mitra kami mengangkat isu ini, menyuarakan pelanggaran hak asasi manusia pemerintah China terhadap masyakarat Uighur dan juga Hong Kong,” kata Raab, Ahad (19/7).

Di program yang sama Duta Besar China untuk Inggris Liu Xiaoming mengatakan sebagian besar masyarakat Uighur hidup bahagia. Ia juga menegaskan masyarakat etnik minoritas di China diperlakukan setara.

Dalam acara tersebut Liu mengatakan Cina akan menanggapi dengan tegas setiap upaya Inggris memberikan sanksi pada pejabat China dengan alasan Undang-undang Keamanan Nasional di Hong Kong. “Jika pemerintah Inggris berjalan begitu jauh dengan memberlakukan sanksi pada setiap individu di Cina, Cina pasti akan meresponnya dengan tegas,” kata Liu.

Ia menambahkan hal ini dapat dilihat dalam respon Cina terhadap sanksi yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) pada pejabat Cina yang terlibat dalam pengesahan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong. “Mereka sanksi pejabat Cina, kami sanksi senator-senator mereka, pejabat-pejabat mereka,” tambah Liu.

Sumber: republika.co.id

60 Persen Travel Haji Umrah Gulung Tikar

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Sekitar 60 persen perusahaan biro perjalanan haji dan umrah diproyeksikan gulung tikar karena pandemi Covid-19. Wakil Ketua bidang Humas dan Kelembagaan Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji (Himpuh), Muharom Ahmad menyampaikan pandemi diperkirakan akan meniadakan total satu tahun aktivitas bisnis haji dan umrah.

“Melihat indikasi sebagian besar sudah banyak yang merumahkan karyawannya, satu tahun diperkirakan tidak beroperasi tidak ada pemasukan, banyak penarikan, kerusakannya 60 persen travel kolaps,” katanya, Ahad (19/7).

Tutupnya bisnis travel haji umrah ini terjadi pada mereka yang tidak punya sama sekali diferensiasi usaha. Saat ini perusahaan yang masih bisa bertahan karena memiliki sampingan bisnis lainnya yang dapat jadi sumber pemasukan. Baik itu di bidang pendidikan, maupun konsumsi lainnya.

Muharom memperkirakan kebangkitan industri akan membutuhkan waktu hingga dua tahun kedepan dengan pelaku industri yang berkurang. Ini bergantung juga pada kondisi pasar, seperti daya beli masyarakat dan kepastian keamanan.

Biro travel Wahana yang dipimpin oleh Muharom sendiri belum menawarkan paket perjalanan karena banyaknya ketidakpastian. Seperti harga-harga akomodasi di Arab Saudi, protokol keamanan, dan lainnya. Ia memperkirakan keberangkatan paling cepat bisa jadi pada kuartal III 2020.

“Tapi kita belum berani menawarkan, dari sisi syar’i juga tidak bisa menawarkan sesuatu yang tidak pasti,” katanya.

Asosiasi sendiri masih terus berupaya dan memantau perkembangan kedepan. Seperti bagaimana kebijakan-kebijakan Arab Saudi dalam new normal, dan kebijakan pemerintah dalam negeri. Asosiasi juga mempersiapkan pelaku industri untuk lebih siap menghadapi era baru.

Kedepan, digitalisasi jadi satu keniscayaan. Seiring dengan masyarakat yang akan lebih terbiasa dengan online digital, maka perusahaan biro perjalanan juga akan mempercepat adopsinya.

Sumber: republika.co.id

Muktamar Muhammadiyah ke-48 Ditunda hingga 2022

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mukti membacakan keputusan Tanwir Muhammadiyah dan Aisyiah ketiga yang digelar secara daring, Ahad (19/7).

Berdasarkan keputusan Tanwir, Muhammadiyah dan Aisyiah resmi menunda pelaksanaan Muktamar k-48 hingga Juli 2022.

“Memutuskan bahwa Muktamar Muhammadiyah ke ke-48 dan Muktamar PP Aisyiah ke-48 dilaksanakan pada bulan Juli 2022 secara tatap muka atau offline dengan mempertimbangkan kesiapan panitia pelaksana, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan pertimbangan lain yang terkait dengan kemaslahatan bersama,” ujar Mukti dalam acara penutupan Tanwir Muhammadiyah dan Aisyiah 2020, Ahad (19/7).

Menurut Mukti, keputusan ini diambil setelah memperhatikan pidato pembukaan Ketum PP Muhammaidyah dan Ketum PP Aisyiah dalam acara Tanwir, serta memperhatikan laporan-laporan yang disampaikan dalam sidang Tanwir.

Mukti menjelaskan, dalam situasi pandemi Covid-19 ini Muktamar Muhammadiyah tidak bisa diselenggarakan secara daring. Karena itu, Muhammadiyah dan Aisyiah memutuskan untuk tetap melaksanakan Muktamar secara tatap muka pada 2022 mendatang.

“Pelaksanaan secara online sulit dilaksanakan, rawan dari aspek keamanan dan kurang efektif untuk pengambilan keputusan,” ucapnya.

Sebagai permusyawaratan tertinggi di bawah Muktamar, menurut Mukti, Tanwir Muhammadiyah diselenggarakan sebagai forum evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan Muktamar, membahas berbagai agenda penting, dan mengambil keputusan bijak bagi konsolidasi persyarikatan Muhammadiyah dan kemajuan bangsa.

“Usul penundaan Muktamar Muhammadiyah ke-48 dan Muktamar Aisyiah ke-48 ini sesuai dengan keputusan rapat PP Muhamamdiyah pada 5 Juli 2020 melalui telekonferensi video,” katanya.

Kegiatan Tanwir Muhammadiyah dan Aisyiah 2020 ini mengangkat tema “Covid-19 dan Dampaknya: Beri Solusi untuk Negeri”. Dalam kegiatan yang berlangsung sehari ini, para pimpinan persyarikatan Muhammadiyah dari berbagai tingkatan memberikan tanggapan dan usulan dalam sidang.

Tanwir ini dibuka dan ditutup oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir. Haedar bersyukur kegiatan Tanwir yang digelar secara daring tersebut dapat berjalan dengan lancar dan diwarnai dengang diskusi mendalam. Menurut dia, agenda utama dari kegiatan Tanwir ini memang untuk memutuskan waktu pelaksanaan muktamar.

“Karena itu kami berterima kasih kepada seluruh anggota dan peserta Tanwir yang telah meluangkan waktu dan berkontribusi aktif, sehingga Tanwir ini berjalan lancar,” kata Haedar.

Dia menuturkan, Muhammadiyah dan Aisyiah tentu telah memiliki pengalaman yang kaya di dalam menjalankan roda organisasi, serta mampu berperan dan menjalankan fungsi keumatan dan kebangsaan. Bahkan, menurut dia, Muktamar Muhammadiyah dan Aisyiah juga pernah ditunda pada 1985.

“Peristiwa atau kejadian yang darurat dalam perjalanan Muhamamdiyah itu tidak sekali ini terjadi. Muktamar pernah mundur pada tahun 1985 ketika Muktamar Muhammadiyah dan Aisyiah digelar di Surakarta karena ada problem soal undang-undang ormas dan penetapan azas Pancasila,” jelasnya.

Dalam tempo sekitar dua tahun, Muhammadiyah pun melakukan berbagai ikhtiar untuk dapat melaksanakan Muktamar. Hingga akhirnya, Muktamar kala itu dapat diselenggarakan dengan cara yang baik.

“Pengalaman ini tentu juga menjadi aspirasi dan inspirasi kita para kader dan pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah di seluruh tingkatan. Alhamdullah muktamar waktu itu dapat diselenggarakan,” ungkapnya.

Muktamar ke-48 Muhammadiyah sedianya digelar pada pada 1-5 Juli 2020 di Surakarta. Karena kondisi Covid-19, Muhammadiyah sempat menunda pada 24-27 Desember 2020. Melalui sidang Tanwir, kini Muhammadiyah sudah resmi menunda hingga Juli 2022 mendatang.

“Mudah-mudahan tanwir ini semakin membuat kita makin istiqomah untuk membawa Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang memberi maslahat bagi kemajuan umat, bangsa dan kemanusiaan,” kata Hadedar, yang kemudian secara resmi menutup kegiatan Tanwir dengan membaca kelimat hamdalah.

Sumber: republika.co.id

Cegah Corona, Pedagang Hewan Kurban Jalani Rapid Test

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)—Corona Virus Desease atau Covid-19 masih menjadi momok menakutkan di Jakarta. Dalam beberapa minggu terakhir ini angka penularan virus itu terus mengalami kenaikan sehingga Pemprov DKI Jakarta kembali memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi.

Menyikapi hal itu, Relawan Indonesia Bersatu yang digawangi Mantan Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menggelar pemeriksaan dini kepada puluhan pedagang hewan ternak di Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.

“Ini sebagai langkah dalam memutus penularan Covid-19. Semu pihak harus memberikan sumbangsih, jangan hanya bertumpu pada pemerintah saja,” kata Sandiaga Uno di Makassar, Jakarta Timur, Minggu (17/7/2020).

Sandi menjelasakan, pada kesempatan tersebut Relawan Indonesia Bersatu bakal menargetkan 500 peserta untuk mengikuti uji swab dan rapid test di mobile laboratorium milik Relawan Indonesia Bersatu.”Targetnya hari ini 500 orang yang mengikuti rapid test. Jika ada yang positif maka akan dirujuk sesuai dengan prosedur kesehatan,” ujarnya.

Selanjutnya, Camat Makasar Kamal Alatas menuturkan, pedagang yang mengikuti rapid test pada kesempatan ini berjumlah 45 orang. Mereka sengaja dipilih karena belum pernah mengikuti rapid test.

Sumber: sindonews.com

Negara Islamofobia Dinilai Tak Berhak Protes Soal Hagi Sophia

Redaktur: Mazaya

MALAYSIA(Jurnalislam.com)- Negara-negara Barat yang masih dilanda Islamofobia tidak punya tempat untuk memprotes Turki untuk mengubah status Hagia Sophia kembali menjadi masjid. Hal itu disampaikan seorang politisi terkemuka Malaysia.

“Negara-negara ini tetap diam ketika Israel berencana untuk menghancurkan Masjid al-Aqsa di Yerusalem. Sekarang mereka memprotes Hagia Sophia berfungsi sebagai gereja,” kata Abdul Hadi Awang, utusan khusus Malaysia untuk Timur Tengah dan pemimpin Partai Islam Malaysia (PAS).

Dalam sebuah pernyataan tertulis, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (19/7/2020), Abdul Hadi mengatakan bahwa setelah penaklukan Istanbul, Hagia Sophia difungsikan sebagai masjid utama kota selama hampir 500 tahun.

Abdul Hadi mengatakan bahwa masjid-masjid Istanbul terkemuka lainnya seperti Masjid Biru, Sehzade, Suleymaniye dan Rustem Pasha juga terinspirasi oleh Hagia Sophia.

Seperti diketahui, pada 10 Juli, pengadilan tinggi Turki membatalkan dekrit Kabinet 1934 yang mengubah Hagia Sophia menjadi museum, memulihkan statusnya sebagai masjid setelah 85 tahun.

Keajaiban arsitektur di jantung kota Istanbul adalah sebuah gereja di era Bizantium tetapi diubah menjadi masjid pada tahun 1453 setelah kekaisaran Ottoman menaklukan kota tersebut.

Sumber: sindonews.com

85 Ribu Kasus, Kasus Corona RI Lampaui Cina

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Juru Bicara Pemerintah Penanganan virus Corona (Covid-19), Achmad Yurianto melaporkan kasus konfirmasi positif akumulatif 19 Juli 2020 hari ini mencapai 86.521 orang.

Angka positif COVID-19 di Tanah Air saat ini tercatat melampaui China. Dimana dari laman organisasi kesehatan dunia WHO jumlah kasus Corona di China tercatat sebanyak 85.857 orang, sementara jumah meninggal tercatat 4.652 orang.

“Kita dapatkan hasil konfirmasi positif sebanyak 1.639 orang, sehingga total kasus positif akumulatif saat ini adalah 86.521 orang,” ujar Yuri di Media Center Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan COVID-19 Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta, Minggu (19/7/2020).

Sementara penambahan kasus konfirmasi positif di Tanah Air ini dilaporkan tersebar di beberapa wilayah di antaranya di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Bali.

Selain itu, Yuri juga melaporkan saat ini pasien yang sembuh bertambah 2.133 orang sehingga akumulasinya menjadi 45.401 orang. Sementara itu, kasus meninggal bertambah 127 orang sehingga akumulasinya menjadi 4.143 orang.

Sumber: sindonews.com

Pemerintah Minta Kantor Taati Protokol, Batasi Jam Kerja hingga Makan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan pemerintah telah memberikan beberapa pedoman terkait bagaimana pelaksanaan kegiatan-kegiatan di kantor selama pandemi Covid-19. Salah satunya adalah dengan membagi waktu masuk kantor menjadi dua gelombang.

“Kita lihat aktivitas sudah dimulai termasuk di sektor perkantoran dan kami sudah berikan beberapa pedoman agar tetap waspada serta mengimplementasikan adaptasi perubahan atau kebiasaan yang baru,” katanya dalam jumpa pers di Graha BNPB yang dipantau di Jakarta, Ahad (19/7).

Pedoman yang diberikan tersebut mulai sejak berangkat dari rumah yakni dengan tetap menjalankan protokol kesehatan baik itu menggunakan masker, menjaga jarak fisik serta mencuci tangan.

Kemudian di dalam perjalanan menuju kantor, khususnya bagi yang menggunakan transportasi umum, pemerintah telah membagi pelaksanaan kegiatan kantor dengan dua gelombang masuk yakni pertama pada pagi hari pukul 07.00 WIB atau 7.30 WIB dan kedua pada siang hari tepatnya pukul 10.00 WIB atau 10.30 WIB.

Hal ini, kata dia, bertujuan agar tidak terjadi penumpukan di sarana transportasi umum. Dengan kata lain untuk memastikan ketersediaan sarana transportasi massal dapat memberikan ruang agar tetap bisa membatasi jarak fisik dengan baik.

“Kita mengingatkan selama berada di transportasi massal untuk tetap gunakan masker dan upayakan tidak ada pembicaraan apalagi makan dan minum karena berisiko terjadi penularan,” katanya.

Selanjutnya untuk pedoman aktivitas di kantor, kata dia, pemerintah mengingatkan agar hanya individu yang sehat saja diperbolehkan bekerja dari kantor. Artinya, untuk yang memiliki keluhan fisik tidak perlu ke kantor atau cukup bekerja dari rumah.

Begitu pula selama berada di kantor penting untuk memerhatikan fasilitas-fasilitas umum yang digunakan bersama misalnya lift, tangga dan tempat lainnya dengan membatasi kapasitasnya agar tidak menjadi sumber penularan Covid-19.

Terkait adanya pertemuan fisik di kantor, baik itu mengadakan evaluasi atau rapat, ia mengingatkan untuk memastikan kegiatan dihadiri yang sehat, kapasitas ruang menjamin untuk pembatasan jarak fisik serta dilakukan pembatasan waktu presentasi hanya untuk hal yang benar-benar penting.

“Lalu upayakan tidak ada hidangan makan dan minum apapun selama rapat sehingga setiap orang tetap bisa menggunakan masker selama rapat,” katanya.

Jadi, penting untuk merencanakan sebaik mungkin jika akan mengadakan rapat sehingga terlaksana secara efektif, efisien dan singkat dengan waktu tidak lebih dari 30 menit, demikian Ahmad Yurianto.

Dengan adanya sejumlah pedoman pemerintah tersebut, kata dia, diharapkan setiap individu yang bekerja di kantor tidak lagi menjalankan kegiatan sebagaimana paradigma normal sebelumnya, melainkan mengubahnya serta tetap waspada.

Sebab, kata dia, kebiasaan baru tersebut adalah dalam kaitan untuk tetap bisa berproduktif, namun aman dari penularan Covid-19.

Sumber: republika.co.id

Posko KAMMI Tanggap Bencana Masamba Gelar Trauma Healing dan Penyaluran Logistik

Redaktur: Mazaya

MASAMBA(Jurnalislam.com)–Tim Gabungan Posko KAMMI Tanggap Bencana yang terdiri dari Rumah KAMMI Peduli (RKP), Rumah Peduli Sosial (RPS) KAMMI Luwu Raya, dan Social Service Center (SSC) KAMMI Makasar menyalurkan logistik tahap dua kepada para pengungsi korban bencana banjir bandang di Masamba, Luwu Utara, Sabtu (18/7/2020) .

Hingga hari sabtu, Tim Relawan Gabungan telah mendirikan posko yang berguna sebagai pusat koordinasi relawan KAMMI se Indonesia dan sebagai pusat pengumpulan donasi sebelum selanjutnya dilakukan penyaluran kepada masyarakat korban banjir bandang.

“Hari ini agenda kami adalah melakukan evakuasi korban untuk hari ke 5, karena masih terdapat beberapa orang yang hilang. Kami berharap semoga para korban yang hilang dapat segera ditemukan” ucap Naldi selaku kordinator posko sekaligus Direktur RPS.

Tercatat 36 orang meninggal dan 14 orang masih hilang akibat Banjir Bandang yang menerjang Masamba Luwu Utara Selasa lalu.

Selain itu, Tim Posko KAMMI mengadakan trauma healing bagi anak-anak. “Terima Kasih banyak Tim KAMMI telah mengajak anak-anak kami bermain sehingga mereka dapat kembali ceria dan melupakan kejadian mengerikan yang merka alami kemarin” Ucap Ahmad salah satu pengungsi.

“Kami sabtu ini juga menyalurkan bantuan berupa logistik sembako bagi para pengungsi ke dua titik sekaligus di Desa Beringin Jaya dan Desa Meli, Kec. Baebunta Selatan, Kab. Luwu Utara” Lapor Daris selaku Direktur SSC.

Tim Gabungan menyusuri beberapa posko pengungsian yang belum terjamah oleh bantuan, salah satunya adalah pengungsian yang terdapat di Pegunungan Meli. Bantuan yang disalurkan berupa beras dan sembako lainnya, pendirian WC dan musholla darurat.

Rumah KAMMI Peduli kembali mengajak kader KAMMI seluruh Indonesia untuk membantu saudara kita yang tertimpa musibah di Masamba Luwu Utara dengan mengirimkan donasi melalui Rekening Kemanusiaan KAMMI Bank Mandiri 124 000 790 6325 a.n. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia.

Ekonom Prediksi Resesi Indonesia di Kuartal III

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Ketidakpastian ekonomi global akibat pandemi Covid-19 disebut berpotensi mendorong Indonesia jatuh ke jurang resesi. Pandemi Covid-19 telah membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia terkoreksi cukup dalam.

Dengan kondisi masih meningkatnya kasus Covid-19, potensi terkontraksinya pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2020 semakin besar. Hal ini pun bisa berdampak pada potensi peningkatan kemiskinan hingga 30 juta orang.

“Kondisi ini sangat berpotensi terjadinya resesi,” kata Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, Ahad (19/7).

Yusuf melihat beberapa indikator ekonomi Indonesia mendukung terjadinya resesi. Salah satunya yaitu tergambar dari indikator impor bahan baku pendukung industri yang pada Juni lalu masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2019.

Hal tersebut, lanjut Yusuf, menunjukkan bahwa aktifitas manufaktur di dalam negeri belum bergeliat secara normal. Padahal, indikator Manufaktur ini penting sebagai indikator pertumbuhan ekonomi.

Apabila kondisi ini masih terus berlangsung, Yusuf memperkirakan, resesi di Indonesia bisa terjadi paling cepat di tahun ini, tepatnya di kuartal III 2020. Apalagi di kuartal II, pemerintah sudah menyatakan pertumbuhan ekonomi akan berada di kisaran negatif 4 persen.

“Jika tren pertumbuhan kontraksi ini berlanjut di kuartal III, maka secara teknis Indonesia akan masuk ke resesi di kuartal III,” terang Yusuf.

Menurut Yusuf, fokus pemerintah saat ini perlu diarahkan untuk mengurangi angka kasus kesehatan. Hal ini karena kebijakan yang sudah ada seperti kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak akan berjalan secara optimal selama angka penularan secara nasional belum bisa diturunkan.

Pemerintah disarankan untuk memperbanyak tes serta meningkatkan law and eforcement protokoler kesehatan di masyarakat. Dengan cara ini, menurut Yusuf, setidaknya pemerintah bisa menghindari pertumbuhan ekonomi terkontraksi lebih dalam.

Sumber: republika.co.id