Penulis: Mazaya

Peringati Tahun Baru Hijriyah dan HUT RI, Forum Umat Semarang Gelar Bazar Murah

Redaktur: Mazaya

SEMARANG (jurnalislam.com)– Dalam rangka memperingati dirgahayu republik Indonesia dan menyambut tahun baru Hijriyah Forum Umat Islam Semarang (FUIS) menyelenggarakan bazar murah di Jl Raya Kakap, Semarang Utara, Kamis (20/8/2020),

“Ini sebagai bentuk kepedulian kita kepada masyarakat dalam kondisi pandemi, kami menjual paket sembako senilai lima puluh ribu, hanya ditebus uang senilai tiga puluh ribu saja,” ucap Wahyu Kurniawan, Ketua FUIS.

Acara tersebut sengaja mengambil moment kemerdekaan, sebagai bentuk mengingatkan sejarah perjuangan para Ulama, selain itu sekaligus tahun baru Hijriyah.

“Ini sengaja mengambil meoment kemerdekaan, supaya kita ingat perjuangan para pahlawan kita, karena para ulama dan santri mempunyai pengorbanan yang sangat besar dalam meraih kemerdekaan ini, ” jelasnya.

“Selain itu hari ini juga berbarengan dengan tahun baru Hijriyah jadi menjadi lebih semarak acaranya, “tambahnya.

Naiv Hasan, tokoh pemuda setempat saat memberi sambutan, juga menyampaikan terima kasih kepada FUIS, telah membuat kegiatan sosial di wilayahnya.

“Terima kasih kepada FUIS telah menyelenggarakan bazar murah, yang bermanfaat untuk warga,” katanya

 

Selain itu, Ia menyampaikan apresiasi kepada panitia, menurutnya selain Agamis, kegiatan yang dilakukan FUIS juga termasuk kegiatan yang  Nasionalis

 

“Ternyata temen-temen selain Agamis, ternyata juga Nasionalis, kita melihat acara digelar dalam rangka menyambut kemerdekaan yg ke 75, juga kebetulan bertepatan 1 Muharram,” terangnya

 

Bazar murah yang diselenggarakan FUIS tersebut terselenggara berkat kerjasama Pelayanan Masyarakat  Ansyarusy Syariah (YANMAS), Medis dan Aksi Kemanusiaan (Me-Dan), Forum Komunikasi Aktifis Masjid (FKAM), dan Mualaf Center Indonesia Semarang (MCI).

Reporter Agus Riyanto

 

 

Masih Ada Pihak Abai Protokol, Pemerintah Minta Ilmuwan Jelaskan Bahaya Covid

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta seluruh cendekiawan, peneliti dan ilmuwan Indonesia memanfaatkan ilmu pengetahuannya untuk meluruskan informasi salah, yang menimbulkan adanya dugaan konspirasi, mengenai Covid-19. Wapres mengatakan informasi yang tak akurat menyebabkan masyarakat abai terhadap protokol kesehatan.

“Sampai hari ini masih ada saja kelompok tertentu yang tidak percaya dengan pandemi Covid-19. Tugas kita semua, termasuk para anggota forum cendekia yang hadir hari ini ialah untuk bersama-sama meluruskan hal-hal tersebut,” kata Ma’ruf Amin saat menyampaikan pidato kunci pada Forum Cendekia Kelas Dunia Tahun 2020 dari Jakarta, Rabu (19/8).

Wapres menyayangkan informasi yang tidak akurat dan tidak ilmiah tersebut justru mendapat publikasi luas di kalangan masyarakat, khususnya melalui media sosial. Kelompok yang tidak percaya terhadap covid-19 itu mengakibatkan masyarakat abai terhadap protokol kesehatan yang ditetapkan Pemerintah untuk meminimalkan penyebaran virus tersebut, tambahnya.

“Itu mengabaikan pesan Pemerintah dalam melakukan berbagai upaya pencegahan. Sayangnya, beberapa kelompok tersebut justru mendapat publikasi yang luas,” ujarnya.

Oleh karena itu, dalam Forum Cendekia Kelas Dunia kali ini, Ma’ruf Amin meminta seluruh peserta untuk ikut berperan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan, dengan mengenalkan informasi berbasis penelitian dan ilmu pengetahuan. “Sains dan ilmu pengetahuan harus menjadi nafas dalam kehidupan sehari-hari dengan dibarengi pemahaman agama yang baik, serta kepekaan sosial; sehingga sains dan ilmu pengetahuan menjadi berkah bagi umat manusia,” ujarnya.

Forum Cendekia Kelas Dunia Tahun 2020 diselenggarakan secara virtual dengan diikuti oleh 206 ilmuwan diaspora dari 28 negara, 959 ilmuwan dan akademisi dalam negeri, 17 perwakilan kementerian, serta 436 peserta umum. Forum tersebut diselenggarakan untuk memberikan kesempatan bagi ilmuwan Indonesia, baik di dalam negeri maupun luar negeri, untuk berbagi informasi dan wawasan keilmuan, serta membangun kerja sama antarindividu maupun antarinstitusi terkait.

Sumber: republika.co.id

 

Amnesty Internasional: RUU Cipta Kerja Berpotensi Langgar HAM

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Amnesty International menyoroti proses pembahasan RUU Cipta Kerja yang terus berjalan. Organisasi yang bergerak di bidang hak azasi manusia (HAM) itu menilai Omnibus Law tersebut berpotensi mengancam HAM.

Merujuk pada draf RUU Cipta Kerja, khususnya terkait klaster ketenagakerjaan, Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid menyebutkan, RUU tersebut berisi pasal-pasal yang dapat mengancam hak setiap orang untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil dan menyenangkan.

RUU Sapu jagat itu juga dinilainya bertentangan dengan prinsip non-retrogresi dalam hukum internasional.

“Pasal-pasal tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM, karena akan memberikan lebih banyak ruang bagi perusahaan dan korporasi untuk mengeksploitasi tenaga kerja. Jika disahkan, RUU ini bisa membahayakan hak-hak pekerja,” kata Usman Hamid dalam konferensi pers, Rabu (19/8).

Maka itu, Amnesty meminta pemerintah dan DPR RI mengkaji ulang serta merevisi sejumlah pasal bermasalah dalam Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Amnesty menilain RUU bermasalah baik dalam proses legislatif maupun substansi-nya.

RUU Ciptaker akan merevisi 79 undang-undang yang dianggap dapat menghambat investasi, termasuk tiga undang-undang terkait ketenagakerjaan: UU Ketenagakerjaan, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional.

Dalam RUU Ciptaker, undang-undang tersebut akan disusun ulang menjadi 11 klaster yang terdiri dari 1.244 pasal. Pemerintah selalu berdalih bahwa RUU Ciptaker bertujuan untuk meningkatkan investasi dan mempermudah bisnis.

Namun, Amnesty meyakini, RUU ini justru akan melemahkan perlindungan hak-hak pekerja. Amnesty menilai, secara substansi, RUU Ciptaker tidak sesuai dengan standar HAM internasional.

Amnesty menyebut, RUU itu dapat merampas hak pekerja atas kondisi kerja yang adil dan menyenangkan yang dijamin dalam Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR). Adapun aspek – aspek yang dimaksud termasuk upah yang adil, upah yang sama untuk beban kerja yang sama, lingkungan kerja yang aman dan sehat, pembatasan jam kerja yang wajar, perlindungan bagi pekerja selama dan setelah masa kehamilan, dan persamaan perlakuan dalam lingkungan kerja.

Adapun yang menjadi sorotan Amnesty di antaranya soal penetapan upah minimum, batas waktu pekerja kontrak (outsourcing) yang diperluas, peningkatkan batas waktu lembur penghapusan sejumlah jenis cuti.

Sementara dalam prosesnya, Amnesti menilai penyusunan Omnibus Ciptaker tidak terbuka dan tidak transparan. Pemerintah mengklaim telah melibatkan 14 serikat pekerja sebagai bagian dari proses konsultasi publik.

Tetapi seluruh serikat pekerja tersebut membantah klaim pemerintah dan menyatakan bahwa mereka tidak pernah dilibatkan sejak awal proses penyusunan.

“Ini berarti tidak ada interaksi yang jujur dan terbuka antara otoritas pemerintah dan kelompok masyarakat terkait penyusunannya,” kata Usman Hamid.

Hingga saat ini, DPR dan Pemerintah masih terus membahas RUU Cipta Kerja. Per hari ini, Rabu (19/8), pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) oleh DPR dan Pemerintah masih terus berlangsung.

Sementara itu, tim perumus baru saja dibentuk dari unsur buruh dan DPR. Unsur pekerja dalam tim perumus itu mengharapkan agar RUU Cipta Kerja tak buru buru diselesaikan sebelum masukan para buruh diproses.

Sumber: republika.co.id

Setelah 319 Ribu Kasus, Brasil Klaim Penyebaran Corona Berkurang

Redaktur: Mazaya

RIO DE JANEIRO (Jurnalislam.com) — Kementerian Kesehatan Brasil mengklaim ada tanda-tanda penyebaran virus corona di negara itu melambat.

Angka kasus infeksi turun di bawah angka lonjakan dan jumlah kasus infeksi serta kematian mingguan perlahan menurun.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Brasil, Kamis (20/8) jumlah kasus infeksi di Negeri Samba pada pekan lalu 304.684 sedikit lebih rendah dibandingkan saat puncak wabah terjadi pada akhir Juli yang sebanyak 319.653.

Jumlah kasus kematian virus Corona mingguan juga turun dari 7.677 menjadi 6.755. Sementara itu media-media Brasil melaporkan penelitian yang dilakukan Imperial College London menunjukkan pada pekan ini untuk pertama kalinya angka penyebaran di Brasil di bawah 1.

Bila angka penularan atau ‘angka R’ dibawah 1 artinya setiap satu orang menginfeksi kurang dari 1 orang. Maka mengurangi pandemi. “Di satu sisi, itu tren, kami harus melihat bagaimana penyakit ini berperilaku dalam dua pekan ke depan untuk bila apakah ada penurunan yang signifikan,” kata Menteri Pengawas Kesehatan Arnaldo Medeiros.

Namun ia menekankan penurunan angka penyebaran tidak berarti melonggarkan tindakan pencegahan. Di antaranya seperti memakai masker dan mematuhi peraturan pembatasan sosial. Brasil mengumumkan pada Rabu (19/8) jumlah kasus infeksi virus Corona mereka bertambah 49.298 dan 1.212 pasien meninggal dunia.

Sumber: republika.co.id

Iran Catat Kematian Tertinggi Akibat Covid di Timteng

Redaktur: Mazaya

TEHERAN (Jurnalislam.com) — Total kasus kematian akibat Covid-19 di Iran telah menembus angka 20.000 jiwa. Itu merupakan jumlah kematian tertingi di antara negara-negara Timur Tengah lainnya.

Pengumuan itu datang setelah Teheran memutuskan untuk melanjutkan ujian masuk universitas yang melibatkan lebih dari satu juta siswa. Iran juga sedang memeprsiapkan upacara peringataan massal Syiah akhir bulan ini. Padahal, Iran saat ini tak hanya sedang bergelut dengan jumlah kematian yang tinggi, tetapi juga angka kasus Covid-19 yang tinggi.

Ahli internasional masih merasa tidak yakin dengan perhitungan kasus di Iran. Bahkan peneliti di parleman Iran menilai angka kematian pada April dua kali lipat lebih besar dari yang diumumkan. Keraguan itu muncul karena perhitungan yang lebih rendah dari seharusnya dan tidak semua orang yang mengalami masalah pernapasan dites Covid-19.

Seperti dilansir Daily Sabah, Iran melaporkan kasus terkonfirmasi sekaligus kasus kematian pertama di waktu yang bersamaan pada Februari lalu. Akan tetapi, lonjakan kasus dalam satu hari baru tercatat pada Juni.

Sebelum kasus pertama diumumkan pada Februari, otoritas Iran mengelak selama berhari-hari bahwa Covid-19 telah masuk ke negara tersebut. Pengelakan itu membuat Covid-19 menyebar cukup pesat terlebih dengan adanya demonstrasi massal pada peringatan Revolusi Islam ke-41 tahun pada waktu itu. Setelah itu, Iran juga sempat menyelenggarakan pemilihan parlemen.

Hingga Rabu (19/8), Iran melaporkan ada total 350.200 kasus terkonfirmasi Covid. Sedangkan, total kematian tercatat sebanyak 20.125 kasus.

Sumber: republika.co.id

Ekonomi Minus, Pemerintah Perlu Beri Stimulus Sektor UMKM

Redaktur: Mazaya

SLEMAN(Jurnalislam.com) — Dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM, Hempri Suyatna mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi kuartal II 2020 sudah minus 5,32 persen. Hal itu tentu berdampak, terutama bagi UMKM dan koperasi.

Ia mengatakan, banyak UMKM dan koperasi yang mengalami penurunan pendapatan hingga kekurangan modal. Karenanya, pemerintah diharap memberikan stimulus agar UMKM dan koperasi bisa bertahan di tengah kondisi pandemi sekarang ini.

“Pemerintah perlu memberikan stimulus bagi sektor UMKM dan koperasi dalam melakukan pemulihan ekonomi lokal,” kata Hempri dalam webinar bertajuk Ekonomi Rakyat di Pusaran Pandemi Covid-19, kemarin.

Hempri menilai, banyak UMKM dan koperasi saat ini yang tidak cuma mengalami penurunan pendapatan, tapi sudah minus. Selain masalah likuiditas, banyak koperasi yang anggotanya kesulitan membayar iuran dan UMKM kekurangan modal.

Padahal, saat kondisi normal saja, UMKM hanya mendapat 10-15 persen dari omzet. Sektor yang masih mengalami pertumbuhan ada sektor pertanian 2,19 persen, informasi dan komunikasi 10,88 persen, dan jasa keuangan 1,03 persen.

Selain stimulus, pemerintah bisa memberikan pelatihan pengembangan kapasitas terkait manajemen krisis. Serta, meningkatkan daya beli masyarakat ke sektor UMKM dan mendukung digitalisasi koperasi.

“Sekitar 59 persen saat ini UMKM berubah ke penjualan daring selama pandemi,” ujar Hempri.

Hempri berpendapat, UMKM sendiri perlu melakukan pengembangan inovasi produk sesuai kebutuhan pasar dan mendapat jaminan sosial atau asuransi. Sedangkan, koperasi perlu revitalisasi yang diharap jadi wadah bagi pengembangan UMKM.

Selain itu, koperasi perlu mendorong penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM. Serta, rebranding koperasi melalui pemanfaatan platform teknologi untuk pengembangan inovasi produk dan pelayanan.

Sumber: republika.co.id

Di Balik Pembajakan Akun Tokoh KAMI

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI)  Ahmad Yani mengungkapkan sejumlah motif orang tak bertanggungjawab melakukan pembajakan terhadap Akun Twitter @OpiniDin milik Din Syamsuddin. Adapun pembajakan akun twitter milik salah satu deklarator KAMI itu dikabarkan sejak 17 Agustus 2020.

“Saya kira, pertama, tentu mendiskreditkan, membuat kontra produktif, memfitnah dan lain sebagainya, pasti seperti itu, dengan dibajak kan dia akan mengeluarkan nanti Twit-twit yang berbeda dengan pandangannya Pak Din atau berbeda dengan KAMI, bahkan mendiskreditkan KAMI,” ujar Ahmad Yani, Rabu (19/8/2020).

Yani memberikan contoh, KAMI belum mengeluarkan produk apapun, kecuali jati diri dan maklumat yang dibacakan pada saat deklarasi di Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa 18 Agustus 2020.

“Tapi sekarang sudah bertebaran banyak betul. Dan juga keluar meme-meme yang kita lihat ketawa. Kita belum mengeluarkan meme apapun, mulai dari pra deklarasi sampai kemarin sampai hari ini belum,” ungkapnya.

Dia mengatakan, contoh meme itu yang mengatasnamakan Said Didu dan Rocky Gerung. “KAMI sampai saat ini kan enggak punya lambang. Dan kami tidak akan menjadikan KAMI ini sebagai Ormas maupun Orpol (Organisasi politik-red), dia gerakan politik moral, silakan yang punya Parpol silakan melakukan di arena masing-masing. Atau latar belakang Ormas silakan ke Ormas,” katanya.

Dia mengatakan, pandangan KAMI bersifat kolektif kebersamaan. “Jadi, semua itu harus diputuskan oleh rapat para deklarator. Jadi kalau sudah disetujui kayak kemarin jati diri dan maklumat, itu pun berdebatnya panjang sampai menjelang senin malam itu saya yang bertanggungjawab secara teknis,” imbuhnya.

Menurut Yani, Din Syamsuddin bakal melaporkan kasus pembajakan akun tersebut ke Twitter. “Ya memang faktanya seperti itu (akun Twitter Din dibajak). Jadi ya nanti kan Pak Din sebagai personal tentu akan melapor kan kepada pemilik twitter. Melaporkan itu. Banyak itu. Dengan teknologi kan biasa itu,” pungkasnya.

Sumber: sindonews.com

PM: Pakistan Tidak Akan Mengakui Israel

Redaktur: Mazaya

ISLAMABAD(Jurnalislam.com) — Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan mengatakan, negaranya tidak mengakui Israel sampai masalah Palestina diselesaikan.

Dalam wawancara dengan Dunya News, Khan mengatakan bahwa Islamabad tidak akan mengikuti jejak Uni Emirat Arab (UEA) yang membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

“Pendirian kami tentang Israel sangat jelas. Hal yang sama yang dimiliki oleh pendiri bangsa, Quaid-I-Azam. Kami tidak dapat mengakui Israel sampai Palestina mendapatkan hak mereka, yang seharusnya sejalan dengan solusi dua negara,” ujar Khan, dilansir Middle East Monitor, Kamis (20/8).

Khan mengatakan, masalah Israel dan Palestina serupa dengan persoalan Jammu dan Kashmir yang diduduki serta direbut oleh India. Menurut Khan, mengakui Israel sebagai negara sama saja dengan menyerahkan wilayah Jammu dan Kashmir kepada India.

“Kasus orang Palestina mirip dengan orang-orang Kashmir, dan hak-hak mereka (Palestina) telah direnggut dan mereka telah menderita kekejaman Israel,” kata Khan.

UEA mengatakan, kesepakatan normalisasi hubungan dengan Israel merupakan upaya untuk mencegah rencana aneksasi terhadap wilayah Tepi Barat yang diduduki. Namun sejumlah negara percaya bahwa upaya kesepakatan normalisasi telah dimulai selama bertahun-tahun lalu, karena pejabat Israel telah melakukan kunjungan resmi ke UEA. Selain itu, Israel menghadiri konferensi di negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik.

Normalisasi hubungan UEA-Israel menandai ketiga kalinya negara Arab membuka hubungan diplomatik secara penuh dengan Israel. Negara Arab lainnya yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel adalah Mesir dan Yordania. UEA menjadi negara Teluk Arab pertama yang membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Beberapa negara menyambut baik kesepakatan normalisasi hubungan antara Israel dan UEA. Namun kesepakatan itu telah memicu kemarahan di sebagian besar negara Muslim. Palestina telah mengecam kesepakatan normalisasi antara UEA dan Israel yang dijembatani AS. Menurutnya hal itu merupakan sebuah pengkhianatan. Palestina selama ini tak mengakui upaya mediasi dilakukan AS. Rizky Jaramaya.

sumber: republika.co.id

Rencana Sertifikasi Hanya untuk Tokoh Agama İslam Dinilai Diskriminatif

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta, agar Kementerian Agama (Kemenag) tidak memberikan kado buruk untuk umat Islam di tahun baru Hijriyah ini.

Salah satunya adalah dengan menggulirkan kembali wacana sertifikasi untuk para dai.

“Sambut tahun baru Islam/hijriah 1442 Hijriah, Kementerian Agama jangan memberi kado buruk pada umat Islam, dengan berlaku tidak adil dan diskriminatif dengan rencana menerapkan sertifikasi penceramah hanya untuk Umat Islam,” keluh politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam pesan singkatnya, Rabu (19/8)

Padahal, HNW menambahkan, umat Islam sangat berjasa dalam menyelamatkan keutuhan Republik Indonesia dengan pengorbanan bersedia memenuhi tuntutan megubah sila pertama pada Pancasila menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Walhasil, wacana sertifikasi secara diskriminatif karena hanya ditujukan bagi penceramah Agama Islam, telah ditolak dan dikritisi juga oleh tokoh non muslim.

Menurut HNW, harusnya sertifikasi ditujukan untuk penceramah dari semua Agama. Agar keadilan bisa ditegakkan dan tidak saling mencurigai.

Sehingga prisip beragama yang moderat, toleran, inklusif itu betul-betul menjadi komitmen bagi semua penceramah dari semua Agama. Karena program Pemerintah harusnya untuk semua warga negara secara adil, untuk penceramah semua agama secara adil dan amanah.

“Apalagi pak Menteri Agama pernah menyatakan bhw dirinya bukan Menteri Agama Islam, melainkan menteri agama-agama,” tegas HNW.

Sumber: republika.co.id

Pengamat: Ada Pihak Gembosi KAMI Agar Tak Menjadi Gerakan Besar

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Pembajakan akun Twitter @OpiniDin milik Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din SYamsuddin hingga disusupinya rapat internal KAMI dinilai sebagai bukti bahwa gerakan itu tidak disukai pihak tertentu. Adapun pembajakan itu disebut sejak 17 Agustus 2020.

“Tanda-tanda dan bukti gerakan KAMI tak disukai pihak tertentu. Jadi digembosi dan dibusuki agar kempes, agar layu sebelum berkembang, dan agar tak menjadi gerakan yang besar,” ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin, Kamis (20/8/2020).

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia ini mengatakan, setiap perjuangan punya risiko. “Dan pihak yang tak suka dengan hadirnya KAMI pasti tak akan tinggal diam. Akan terus melakukan cara-cara tak terpuji untuk menjegal gerakan KAMI,” ungkapnya.

Dia mengkritik kasus pembajakan maupun penyusupan yang menimpa KAMI. “Cara-cara membajak akun Twitter dan menyusup di rapat internal KAMI merupakan cara amatiran untuk membusuk-busuki dan mencari informasi di internal KAMI,” ujar Ujang.

Adapun pembajakan akun Twitter Din Syamsuddin diungkapkan oleh Muhammad Said Didu dan Mustofa Nahrawardaya. Sedangkan mengenai rapat internal KAMI disusupi orang tak dikenal diungkapkan oleh Ketua Komite Eksekutif KAMI Ahmad Yani.

Sumber: sindonews.com