Penulis: Mazaya

Pembangunan UIII Dikebut, Target September 2021 Kuliah Sudah Dimulai

Redaktur: Mazaya

DEPOK(Jurnalislam.com) — Pembangunan kampus Universitas Islam Indonesia Internasional (UIII) terus dikebut. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani mengatakan, Kemenag menargetkan kegiatan perkuliahan dimulai September 2021.

Hal ini disampaikan Ali Ramdhani saat menerima kunjungan Rombongan Komisi VIII DPR, di kawasan pembangunan kampus UIII di Depok, Kamis (21/01). Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily.

Dikatakan Ramdhani, sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional, UIII harus menjadi etalase perkembangan Islam di Indonesia. Untuk itu, UIII harus menampilkan ruang akademik yang bersatu padu, selaras dengan kondisi kemajemukan bangsa ini.

Menurutnya, umat Islam Indonesia memiliki sikap kebangsaan yang sangat baik. Sehingga, perlu lembaga pendidikan yang mampu menampilkan Islam Indonesia ke ruang publik.

“Dan hari ini kita berbangga, Republik ini yang mayoritas adalah Islam mampu bertahan hidup sampai dengan masa yang panjang. Hal ini perlu ditularkan pada dunia Internasional,” jelasnya.

Pembangunan kampus UIII, lanjut Ramdhani, tentunya melibatkan banyak pihak. Kementerian Agama RI, sebagai lembaga eksekutif, tentunya sangat memerlukan dukungan dari DPR sebagai lembaga legislatif, khususnya terkait anggaran.

“Kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami mohon dukungan dari pihak DPR RI, sebagai lembaga eksekutif, terkait dukungan anggaran pembangunan kampus UIII,” ujar Ramdhani.

Dikatakan Ramdhani, selain pembangunan kampus UIII, ke depan akan dibangun kawasan madrasah terpadu. Menurutnya, kawasan madrasah terpadu dari mulai Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah Negeri.

“Ke depan kita akan bangun madrasah terpadu, yang tentu saja memiliki tingkat keunggulan yang baik dan itu diharapkan akan menjadi etalase dunia Pendidikan Islam yang mencoba menyapa masyarakat, mengarahkan masyarakat pada ruang-ruang keislaman dengan warna Rahmatan Lil ‘Alamin,” terang Ramdhani.

“Kita berdoa dan berharap Proyek Strategis Nasional yang diwujudkan dalam UIII ini dapat berjalan dengan baik, dan pembangunan kawasan madrasah terpadu akan segera terwujud,” pungkasnya.

Selain rombongan Komisi VIII DPR RI, tampak hadir, Rektor UIII Komaruddin Hidayat, para wakil rektor serta pejabat UIII, Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Kampus UIII Syafrizal dan Kabag Umum Ditjen Pendidikan Islam Abdullah Hanif.

 

Bukalapak Akan Berikan Pelatihan Inovasi di Pondok Pesantren

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bertemu manajemen startup unicorn Bukalapak.

Kedua pihak menjajaki peluang kerja sama, utamanya terkait produk pondok pesantren di Indonesia, baik dari aspek permodalan maupun pemasaran.

“Saat saya diamanahi sebagai Menteri Agama oleh Presiden Joko Widodo, beliau berpesan untuk menaruh perhatian besar kepada pesantren di Indonesia. Keberlangsungan pesantren ini ditekankan betul oleh Presiden Joko Widodo kepada saya,” kata Gus Menteri di Jakarta, Rabu (20/01).

“Terdapat 28 ribu pesantren dengan jutaan santri. Presiden menginginkan santri Indonesia itu bisa mandiri dengan menghasilkan inovasi dan kreatifitas lewat beragam produksi yang dihasilkan,” sambungnya.

Kemenag saat ini tengah melakukan upaya pemetaaan terhadap produk-produk unggulan pesantren yang ada di Indonesia. Hal itu diharapkan akan memudahkan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk startup unicorn Bukalapak.

“Kerjasama dengan Bukalapak tersebut misalnya dengan memberikan pelatihan dan pembekalan kepada santri dalam pemasaran produk lewat aplikasi, menjadi mitra bukalapak dan pelatihan lainnya. Saya senang sekali semoga pembicaraan ini dapat ditindaklanjuti,” harap Gus Menteri.

CEO Bukalapak Rachmat Kaimuddin menyatakan pihaknya menyambut baik rencana kerja sama dengan Kemenag dalam mempromosikan produk-produk pesantren dan UMKM di Indonesia. Ia menambahkan, Bukalapak saat ini juga tengah mengembangkan digitalisasi donasi infak selain menjalin kerjsama dengan UMKM dan sektor lainnya.

“Terima kasih Bapak Menteri semoga Bukalapak dan Kemenag dapat menjalin kerjasama dalam memperkokoh dan menompang ekonomi umat di Indonesia,” ujarnya.

 

Kejagung Selidiki Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan

Redaktur: Mazaya

 JAKARTA(Jurnalislam.com) – Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung kembali memeriksa Deputi Direktur Penyertaan BPJS Ketenagakerjaan, berinisial S terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, saksi S diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Deputi Direktur Penyertaan BPJS Ketenagakerjaan.

“Saksi S selaku Deputi Direktur Penyertaan BPJS Ketenagakerjaan diperiksa terkait dengan Tipikor pada pengelolaan keuangan, dan dana investasi oleh badan pengelola jaminan sosial (BPJS) Ketenagakerjaan,” kata Leonard dalam keterangan tertulis, Jumat (22/1/2021).

Hingga Kamis 21 Januari 2021, Kejaksaan Agung telah memeriksa 15 orang saksi. Para saksi dimintai keterangan untuk mencari fakta hukum dan alat bukti atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan.

“Pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang Tipikor pada Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan,” jelasnya.

Sumber: okezone

Musibah Datang Beruntun, MUI Usulkan Muhasabah Nasional

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Seruan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan agar dilakukan muhasabah nasional menyusul banyaknya musibah di Tanah Air mendapat sambutan baik. Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung seruan tersebut.

Muhasabah berasal dari akar kata hasaba-yuhasibu-muhasabah yang berarti menghitung. Secara istilah, muhasabah adalah evaluasi diri dengan menghitung amal-amal yang telah kita lakukan. Muhasabah adalah salah satu cara untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik dari hari ke hari.

Muhasabah nasional yang dimaksud oleh Sekjen MUI di atas adalah upaya introspeksi diri seluruh warga dan pemerintah Indonesia, berzikir memohon ampunan dan berdoa agar Allah membuka pintu rahmat-Nya kepada negeri ini.

Ketua PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad, mengatakan, dalam menyikapi musibah yang datang bertubi-tubi hendaknya masyarakat tetap bersabar, terus berdoa, dan saling menolong untuk meringankan beban.

“Semuanya sebagai peringatan kepada manusia untuk segera kembali ke jalan Allah, melaksanakan semua perintah dan menjauhi segala yang dilarang-Nya. Maka, setuju dengan MUI bahwa semua umat Islam dan umat lainnya sebaiknya melakukan muhasabah, baik sendiri maupun berjamaah,” ujar Dadang kepada , Rabu (20/1).

Seperti diketahui, saat ini beberapa wilayah di Indonesia dilanda bencana alam, mulai dari banjir, gempa bumi, hingga erupsi gunung berapi. Selain menelan korban jiwa, bencana-bencana alam tersebut juga mengakibatkan banyak warga menderita luka-luka serta menimbulkan berbagai jenis kerugian fisik.

sumber: republika.co.id

Warga di Pemukiman Rawan Bencana Diminta Waspada

Redaktur: Mazaya

BANDUNG(Jurnalislam.com) — Gubernur Jabar prihatin dengan Banjir Bandang terjadi di Kampung Gunung Mas Blok C Rt 01,02,03/02,03 dan Kampung Rawa Dulang, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Selasa, (19/1).

Walaupun, Ridwan Kamil bersyukur bencana itu tak sampai menelan korban jiwa.

“Dalam kesempatan ini juga saya merasa prihatin dengan kebencanaan di Cisarua, saya sudah koordinasi dengan Bupati, sementara tidak ada korban, tapi kerusakan rumah rumah,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, Rabu (20/1).

Emil berharap ke depan, tingkat kebencanaan bisa berkurang. Karena, Covid-19 belum usai tapi bencana silih berganti seperti di Kalimantan Selatan, Sulawesi. “Saya titip waspada. Pemkot/pemkab mengevaluasi rumah di lahan berbahaya,” katanya.

Terkait longsor Sumedang, menurut Emil, Pencarian sudah dihentikan. Semua korban sudah ditemukan. Sekarang persiapan relokasi. Penyiapan lahan urusan kab dan provinsi. Sementara bangunanannya, urusan PUPR dan BNPB.

“Mudah mudahan semua bisa beralih dan tenang tidak dihantuai waswas karena tinggal di daerah rawan,” katanya.

Sebelumnya, Banjir Bandang terjadi di Kampung Gunung Mas Blok C Rt 01,02,03/02,03 dan Kampung Rawa Dulang, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Selasa, (19/1).

Menurut Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) BPBD Provinsi Jawa Barat Budi Budiman Wahyu, banjir terjadi karena hujan dengan intensitas tinggi sehari sebelumnya. Sehingga, menimbulkan longsor dengan skala kecil dan longsoran tersebut membendung aliran sungai yang akhirnya tidak bisa di bendung dan meluap ke pemukiman warga.

“Dampaknya 3 Unit Rumah Rusak Berat (RB), 1 Unit Warung Rusak Berat (RB),” ujar Budi kepada wartawan, Selasa malam.

Budi mengatakan, jumlah masyarakat yang mengungsi adalah 40 kepala keluarga (KK)/180 Jiwa Mengungi ke Pondokan ( tersebar di 21 pondokan ), 2 KK/11 Jiwa Mengungsi ke Cirohani (Samping Argamulya) 8KK/30 Jiwa Mengungsi ke Rawadulang, 111 KK/416 Jiwa Mengungsi ke Kp Pengsiunan. “Alhamdulillah tak ada korban jiwa,” katanya.

Adapun upaya penanganan yang dilakukan BPBD Provinsi Jawa Barat, kata dia, adalah berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Bogor. Kemudian PUSDALOPS PB Kab Bogor mengasessment ke lokasi kejadian, serta melakukan evakuasi.

Selain itu, kata dia, PUSDALOPS PB Kab Bogor berkoordinasi dengan aparat setempat untuk mememuhi kebutuhan mendesak. Seperti, pipa air torn/bak penampungan air (penampungan air bersih warga hancur), perlengkapan bayi/kidswer+family kit.

“Sementara logistik ter-cover oleh warga,” katanya.

Saat ini, kata dia, kondisinya warga sementara di ungsikan di rumah saudaranya dan sebagian di wisma PTPN 8 gunung mas. Banjir pun,  sudah mulai surut. “BPBD Kabupaten bogor mendirikan posko di Gunung Mas untuk penerimaan logistik dan bantuan lainnya,” katanya.

Sumber: republika.co.id

 

Biden Resmi Dilantik Jadi Presiden AS, Trump Tinggalkan Gedung Putih

Redaktur: Mazaya

WASHINGTON(Jurnalislam.com) – Pelantikan Presiden ke-46 Amerika Serikat (AS) menjadi catatan sejarah karena digelar secara sederhana di halaman Gedung Capitol, Washington DC Rabu (19/1) . Hal itu dilakukan karena masih dalam masa pandemi Covid-19.

Joe Biden resmi menjadi Presiden dan mengambil sumpah jabatan di hadapan Hakim Agung AS John Robet. Ia pun mengatakan sumpahnya untuk melestarikan, melindungi, dan mempertahankan konsistusi Amerika Serikat dengan meletakan tangan di atas Alkitab pusaka yang dimiliki keluarga secara turun menurun.

Sementara itu, beberapa saat sebelum pelantikan dimulai, Donald Trump meninggalkan Gedung Putih menggunakan pesawat kepresidenan Air Force One.

Sumber: republika.co.id

 

Kenali 7 Gejala Umum Covid-19

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Saat terinfeksi covid-19, berbagai gejala bisa saja muncul dari hari pertama. Misalnya seperti demam, batuk, hingga kehilangan kemampuan indra penciuman dan perasa atau anosmia.

Dari banyaknya gejala yang muncul, mana yang paling umum dirasakan pasien pasca terinfeksi virus Corona?

Untuk mengetahuinya, salah satu studi di China mengumpulkan data tentang karakteristik klinis  pasien covid-19 yang dirawat di rumah sakit. Peneliti memeriksa karakteristik klinis dari 138 pasien rawat inap yang mengalami pneumonia akibat terinfeksi virus Corona di Wuhan, China.

Para pasien dipantau antara 1 Januari hingga 3 Februari 2020 lalu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami bagaimana gejala covid-19 yang berkembang dan prevalensinya.

Dari studi tersebut, para peneliti akhirnya mengurutkan gejala pasien COVID-19 dari yang paling umum hingga yang paling jarang dialami. Berikut urutannya, dikutip dari Express UK.

  • Demam: 99 persen
  • Kelelahan: 70 persen
  • Batuk kering: 59 persen
  • Kehilangan nafsu makan: 40 persen
  • Nyeri tubuh: 35 persen
  • Sesak napas: 31 persen
  • Batuk berdahak atau berlendir: 27 persen

Untuk gejala yang kurang umum atau jarang dialami pasien COVID-19, yaitu sakit kepala, pusing, sakit perut, diare, mual, dan muntah.

Sebanyak 14 pasien dalam studi tersebut atau sekitar 10,1 persen awalnya datang ke rumah sakit dengan diare dan mual. Sampai dua hari setelahnya, mereka baru mengalami demam dan dispnea atau sesak napas.

sumber: detik.com

Walau PSBB, Kasus Covid Bandung Terus Meningkat

Redaktur: Mazaya

BANDUNG(Jurnalislam.com) – Pemerintah Kota Bandung tengah menerapkan PSBB Proporsional sejak 11-25 Januari 2021. Namun jumlah kasus positif aktif Covid-19 di Kota Bandung terus meningkat.

Wali Kota Bandung Oded M Danial mengaku prihatin terhadap kondisi saat ini. Oleh karenanya, dia meminta masyarakat untuk membantu pemerintah dalam menangani masalah pandemi.

Oded berharap masyarakat bisa mengikuti anjuran pemerintah yaitu dengan cara membatasi aktivitas keluar rumah dan tetap mentaati protokol kesehatan.

“Kalau menyalahkan masyarakat kurang tepat, tapi saya melihat mereka selalu kucing-kucingan dengan petugas,” tutur Oded di Pendopo, Rabu (20/1/2021).

“Jadi saya selalu mengimbau kepada masyarakat, agar bisa memahami kondisi ini. Pandemi masih ada, mereka harus disiplin. Karena korban sudah banyaknya,” imbuhnya.

Berdasarkan data yang tertulis di laman covid19.bandung.go.id, kasus positif aktif di Kota Bandung mencapai 1.314 kasus dan terjadi penambahan perhari kemarin sebanyak 62 kasus.

“Hari ini memang masih menghawatirkan, tapi ini bukan hanya di Kota Bandung, tapi di daerah lain juga seperti itu,” tuturnya.

Untuk itu, Oded akan segera berkoordinasi bersama Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 untuk menyiapkan cara lain agar menekan penyebaran kasus Covid-19 di Kota Bandung.

“Per hari ini insyaallah kita sudah mulai dan terus melihat petanya secara komprehensif. Supaya kita bisa mengantisipasi,” terangnya.

“Saya sudah sampaikan ke Pak Ema [Sekretaris Daerah Kota Bandng Ema Sumarna], pekan ini harus secepatnya mengevaluasi lagi apa yang harus kita lakukan ke depan,” imbuhnya.

Sumber:bisnis.com

 

Legislator Pertanyakan Perpres Ekstremisme, Bahayakan Demokrasi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Anggota Komisi I Sukamta mempertanyakan motif Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme tahun 2020-2024. Sukamta memberikan beberapa catatan kritis terkait adanya Perpres tersebut.

“Apa motif pemerintah melahirkan Perpres esktrimisme ini? Padahal sudah ada UU Terorisme yang dipergunakan untuk memberantas teroris. Apakah perpres ini benar-benar menyasar pencegahan tindakan terorisme atau punya motif lain. Ini yang menjadi catatan pertama dari Fraksi PKS DPR RI,” kata Wakil Ketua Fraksi Bidang Polhukam PKS tersebut kepada Republika, Rabu (20/1).

Catatan selanjutnya yaitu tafsir pemerintah terkait multitafsir ekstremisme. Menurut dia, tafsir ekstremisme versi pemerintah tersebut berbahaya bagi keadilan hukum dan iklim demokrasi.

“Pemerintah membuat tafsir sendiri mengenai ekstrimisme yang tidak jelas bentuk dan ukurannya. Sehingga dalam tataran teknis menjadi multitafsir. Misal, ada laporan dari masyarakat tentang kejadian ekstremisme kepada kepolisian terhadap orang atau kelompok dengan keyakinan tertentu yang dianggap mendukung ekstrimisme kekerasan polisi pun akan mentafsirkan laporan secara subjektif,” ujar dia.

Jika pemerintah serius ingin memberantas terorisme, ia menyarankan agar pemerintah mempergunakan Undang-Undang Terorisme. Sebab selama ini UU Terorisme hanya dipergunakan untuk mengadili pelaku teroris dengan baju agama Islam.

“Sedangkan kelompok pemberontak, makar di Papua tak pernah ditangani layaknya kasus terorisme namun hanya ditangani seperti kelompok kriminal bersenjata biasa,” jelasnya.

Ia  kemudian memberikan sebuah hipotesis tentang tujuan dilahirkanya Perpres tersebut.

Dia memandang, jika KKB Papua tidak ditangani selayaknya kasus terorisme, kemudian pemerintah menangani kasus ekstremisme lain yang level ekstremnya masih di bawah KKB Papua maka menurutnya perpres tersebut bertujuan untuk menekan kelompok ekstremis sesuai tafsir pemerintah. Perpres tersebut bukan benar-benar bertujuan memberantas ektrimisme kekerasan.

Sumber: republika.co.id

 

Menag Usul Pesantren dan Perguruan Tinggi Islam Bisa Akses SBSN

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani agar perguruan tinggi Islam swasta, pesantren dan madrasah swasta bisa mengakses skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Usulan ini disampaikan Menag usai paparan proyek SBSN Kementerian Agama 2020 dalam gelaran Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek Infrastruktur melalui SBSN yang digelar secara daring.

“Harapan kami kemungkinan proyesk SBSN bisa diakses oleh perguruan tinggi agama Islam swasta, pondok pesantren dan madrasah swasta yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Karena, lembaga ini memiliki kontrbusi dalam mencerdaskan anak bangsa,” kata Menag Yaqut, Rabu (20/01).

Menurut Menag, jumlah madrasah negeri dan swasta di Indonesia sangat jauh. Jumlah madrasah negeri hanya 2018, sementara madrasah swasta mencapai 82 ribu lebih. Itu juga perlu mendapat perhatian.

“Kami juga berharap pesantren bisa mengakses SBSN tentunya pesantren yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan. Semoga Ibu Menteri Keuangan bisa mencarikan solusi terkait ini,” ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyambut baik masukan dari Menag Yaqut Cholil Qoumas terkait perguruan tinggi Islam, pesantren dan madrasah bisa mengakses proyek SBSN.

“Masukan dari Menteri Agama akan kami catat dan kami telaah. Masukan ini sangat berharga dan kami akan lihat dari berbagai peraturan apakah bisa diberikan dan dilakukan sesuai mekanisme,” kata Menkeu Sri Mulyani

“Secara prinsip tidak ada perbedaan, yang paling penting proyeknya ada, apakah nanti dihibahkan atau bagaimana nanti kita telaah lagi,” sambung Menkeu.

Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek Infrastruktur melalui SBSN 2021 yang mengusung tema ‘Membangun Negeri di Tengah Pandemi ini diikuti sejumlah menteri dan pimpinan lembaga, di antaranya Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Mentri KLH dan Menteri Bappenas.

Hadir mendampingi Menag, Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Dirjen Pendidikan Islam, Dirjen Bimas Islam, dan Kepala Biro Perencanaan Setjen Kemenag.