Penulis: Mazaya

Disandingkan dengan Foto Gorila, Pigai: Pemerintah Pelihara Rasisme

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai kembali menjadi sasaran rasisme.

Pigai menyebut, selama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), orang Papua kerap menjadi sasaran rasisme. Dia juga menyebut, pembantaian, pembunuhan, dan kejahatan HAM di Papua cenderung didasari rasisme.

“Kita harus hapuskan rasisme. Negara memelihara dan mengelola rasisme sebagai alat pemukul tiap orang yang berseberangan dengan kekuasaan,” kata Pigai, Senin (25/1) pagi WIB.

Pigai mengaku, tidak masalah jika pribadinya yang menjadi korban rasisme. Namun, ia menyebut, seluruh kejahatan di Papua didasari oleh kebencina rasial.

Menurut dia, orang Papua tidak pernah bisa hidup nyaman dengan bangsa rasialis. Sebagai pembela kemanusian, ia berkewajiban secara moral mengingatkan pemerintah terkait semakin maraknya aksi rasialis kepada warga Papua.

“Jakarta harus buka keran demokrasi dengan rakyat Papua. Kalau tidak maka saya khawatir instabilitas bisa terjadi karena konflik rasial di Papua,” ucap Pigai.

Di media sosial (medsos), akun milik Ambroncius Nababan membuat status memajang foto Pigai disandingkan dengan gorila.

Status tersebut viral dan menjadi bahan perbincangan warganet (netizen). Pigai tidak menanggapi foto itu, dan hanya mengirimkan bukti tangkapan layar (screenshoot) seperti lansir Republika.co.id

Sebelum ini, Pigai juga menjadi saran rasisme seorang profesor Universitas Sumateri Utara (USU) dan Permadi Arya alias Abu Janda. Keduanya menyerang Pigai yang menjurus rasisme.

Sumber: republika.co.id

 

Baru Dibuka Tiga Hari, 114 Petak Jenazah Covid-19 TPU Bambu Wulung Sudah Terisi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) —  Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, Ivan Nurcahyo, mengatakan, kini tersisa 686 petak makam jenazah Covid-19 di TPU Bambu Wulung, Jakarta Timur. Pemakaman dengan total 800 petak kuburan jenazah Covid-19 itu baru mulai digunakan pada 21 Januari lalu.

“TPU Bambu Wulung terdapat 800 petak makam untuk jenazah Covid-19 Muslim. Berdasarkan data 24 Januari pukul 17.00 WIB, sudah terpakai 114 petak sehingga tersisa 686 petak makam,” kata Ivan, Ahad (24/1).

Ivan menjelaskan, 800 petak makam di atas lahan seluas lebih kurang 3.000 meter persegi itu mulai digunakan untuk pemakaman jenazah Covid-19 pada 21 Januari 2021. Sebab, area pemakaman jenazah Covid-19 di TPU Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, sudah hampir penuh.

Per 24 Januari pukul 17.00 WIB, kata dia, di TPU Srenseng Sawah hanya tersisa empat petak makam jenazah Covid-19 dari total 560 yang disiapkan. TPU Srengseng Sawah diperuntukkan bagi jenazah Covid-19 Muslim.

Sedangkan untuk pemakaman jenazah Covid-19 non-Muslim, kata dia, masih dilakukan di TPU Tegal Alur. Namun, dia tidak menjelaskan secara rinci mengenai jumlah lahan makam non-Muslim yang masih tersisa di sana.

Sumber: republika.co.id

Kasus Aktif Covid-19 DKI Naik 34 Persen

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mencatat, per tanggal 24 Januari 2021, jumlah kasus aktif Covid-19 di Ibu Kota meningkat sebesar 34 persen menjadi 24.224 kasus.

Dengan jumlah kasus konfirmasi secara total di Jakarta sebanyak 249.815 kasus.

“Jumlah kasus aktif sebesar 24.224 ini melampaui dari titik tertinggi kasus aktif yang ada di Jakarta. Sehingga, ini merupakan pesan kepada kita semua bahwa pandemi belum berakhir,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Widyastuti, dalam keterangan tertulis resminya, Ahad (24/1).

Selain itu, Widyastuti juga mengungkapkan, dalam periode yang sama, kondisi ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi, hanya menyisakan 14 persen. Ia merinci, jumlah tempat tidur isolasi 8.055 unit dan telah terisi sebanyak 6.954 unit.

Hal ini, jelas dia, membuat Pemprov DKI Jakarta menyiapkan rencana untuk menambah kapasitas tempat tidur isolasi sebanyak 1.941 unit. Sehingga nantinya total tempat tidur isolasi sebanyak 9.996 unit.

“Hal yang sama juga terjadi pada ICU kita, di mana kapasitas ICU kita telah terisi sebesar 84 persen dengan jumlah 1.097 tempat tidur ICU dan telah terpakai 921 tempat tidur ICU. Kami juga nantinya akan menambah kapasitas ICU hingga 1.362 tempat tidur ICU,” ungkap Widyastuti.

Dia menuturkan, penambahan fasilitas kesehatan (faskes) dan para tenaga kesehatan di Jakarta memang akan terus dilakukan untjm menekan angka kematian serta meningkatkan angka kesembuhan. Sebab, per 24 Januari 2021, dari total kasus tersebut, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 221.567 dengan tingkat kesembuhan 88,7 persen.

Kemudian, jelas Widyastuti, total pasien yang meninggal dunia akibat Covid-19 sebanyak 4.024 orang dengan tingkat kematian 1,6 persen. Sedangkan tingkat kematian Indonesia sebesar 2,8 persen.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengajak seluruh pihak untuk menjaga Jakarta, dengan menggalang seluruh sumber daya guna menekan laju paparan virus Covid-19. Salah satunya, kata dis, dengan semakin memperkuat Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 di tingkat paling kecil, yakni Rukun Warga (RW).

Menurut Anies, Satgas Covud-19 di tingkat RW ini memegang peranan penting. Khususnya untuk menekan laju penyebaran virus di tingkat keluarga, serta menyiapkan langkah lanjutan jika ada yang terpapar.

“Satgas Covid-19 terutama pada tingkat RW yang sudah ada akan lebih kami maksimalkan, terlebih mereka telah berpengalaman selama hampir setahun,” ujar Anies.

“Nantinya, mereka juga akan fokus menjangkau dan menekan terjadinya klaster keluarga karena klaster keluarga menyumbang 566 klaster, setelah klaster perkantoran sebesar 312 klaster,” sambung dia menjelaskan.

Sumber: republika.co.id

Dinkes DKI Sudah Siapkan 21 RS Jika Ada Efek Samping Vaksin Sinovac

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Guna mitigasi atau merawat warga yang mengalami efek samping vaksin corona Sinovac, Dinas Kesehatan DKI telah menyiapkan 21 rumah sakit.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastuti mengatakan, sejumlah dokter penyakit dalam dan dokter penyakit anak juga bakal disiagakan di 21 rumah sakit tersebut.

“Upaya mitigasi itu akan dilakukan oleh Tim Komisariat Daerah Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (Komda KIPI). Kami juga sudah siapkan 21 rumah sakit untuk rujukan KIPI,” kata Widyastuti kepada wartawan, Senin (25/1/2021).

Widyastuti menjelaskan, upaya mitigasi ini dilakukan karena setiap kegiatan vaksinasi memang harus disertakan upaya mitigasinya.

Hal itu lantaran, beberapa jenis vaksin memang bisa menimbulkan keluhan yang sifatnya ringan hingga keluhan yang butuh perawatan.

“Tapi tentunya fokus kita bukan berharap pada KIPI. Poinnya adalah mitigasinya bahwa kita mengantisipasi,” tambahnya.

Sekadar informasi, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan vaksin sinovac memiliki efek samping.

Sumber: sindonews.com

Epidemiolog Sebut Protokol Kesehatan Tetap Dilakukan 2 Tahun ke Depan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Pandemi virus corona atau COVID-19 di berbagai belahan dunia melahirkan sejumlah kebiasaan baru di masyarakat.

Di Indonesia pemerintah menggalakkan prinsip 5M yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. Upaya tersebut dilakukan untuk pencegahan terhadap covid-19.

Pakar Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman mengatakan meski belakangan pemerintah telah memulai program vaksinasi COVID-19, prinsip 5M tersebut harus tetap dilakukan.

“5M ini selama pandemi harus terus dilakukan sampai dinyatakan pandemi ini katakanlah sudah sangat terkendali atau bahkan selesai,” ujar Dicky kepada MNC Portal, Senin (25/1/2021).

Dicky melanjutkan suntikan vaksin tidak serta membuat seseorang kebal terhadap virus Corona sebab vaksin juga membutuhkan waktu untuk dapat bekerja secara optimal dalam tubuh. Untuk itu kata Dicky, bagi masyarakat yang telah di suntik vaksin nantinya tetap harus menjalankan protokol kesehatan secara ketat.

“Prinsipnya selama pandemi ini mau dia (seseorang) sudah divaksin atau belum harus menjaga 5M-nya untuk menghindari potensi paparan,” tandasnya.

Lebih jauh Dicky memperkirakan bahwa kebiasaan baru masyarakat dalam menjaga protokol kesehatan atau 5M akan berlangsung lama. Bahkan menurutnya bisa sampai dua tahun ke depan masih melakukan hal tersebut.

“Kemungkinan tidak dalam 2 tahun ini (meninggalkan 5M) sampai tahun depan kita harus terus ini melakukan 5M dengan beberapa level atau tingkatan tergantung daerah tersebut,” tutupnya.

Sumber: sindonews.com

MUI Sumbar Nilai Ada Framing Negatif Soal Jilbab di Padang

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Aturan memakai jilbab di SMKN 2 Padang baru-baru ini menjadi polemik dan menuai berbagai komentar. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat (Sumbar), Buya Gusrizal Gazahar, menilai, isu tersebut seperti di-framing dan dibesar-besarkan.

“Kenapa (seperti) framing, kan sudah ada tokoh-tokoh di Jakarta yang begitu gampang menuduh ini antikebinekaan, ini intoleran, apakah mereka sudah mendengarkan kronologisnya (yang terjadi di SMKN 2 Padang),” kata Buya Gusrizal, Ahad (24/1).

Ia menyampaikan bahwa investigasi yang dilakukan Dinas Pendidikan sedang berjalan.

Tapi, mengapa sudah ada orang yang menyimpulkan kasus ini adalah kasus antikebinekaan. Apakah ini bukan disebut framing?

Terkait komentar sejumlah pihak di Jakarta mengenai polemik aturan memakai jilbab di SMKN 2 Padang, Buya Gusrizal mengingatkan, pejabat-pejabat di Jakarta kalau memang hidup berbangsa dan bernegara, tolong sebelum berbicara sebaiknya pertimbangkan dulu dengan matang. Sebelum mengambil kesimpulan tertentu, pertimbangkan dan cari tahu dulu kebenarnnya.

“Saya telah konfirmasi ke pihak pemerintah daerah apa yang sebenarnya terjadi (di SMKN 2 Padang),” ujarnya.

Buya Gusrizal kecewa terhadap orang yang berkomentar ada pemaksaan pakai jilbab terhadap siswi non-Muslim di Padang.

Ia mempertanyakan di mana unsur pemaksaan itu dan dari mana muncul istilah pemaksaan itu. Padahal, siswi non-Muslim tidak dipaksa memakai jilbab dan tidak ada hukuman untuk mereka yang tidak memakai jilbab.

sumber: republika.co.id

Wakaf Produktif Telah Dipraktikkan Pendahulu Muslim Nusantara

Redaktur: Mazaya

KETAMBE(Jurnalislam.com) — Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara mengembangkan wakaf produktif berupa penggemukan sapi. Program ini berlangsung di Desa Penyeberangan Cingkam/Jongar, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara.

Peluncuran program yang merupakan wakaf ASN Kemenag Aceh Tenggara ini dilakukan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Aceh, Iqbal, Minggu (24/01). Iqbal mengatakan, Kemenag Aceh terus menggalakkan dan mengembangkan wakaf produktif di berbagai bidang.

Ia menjelaskan bahwa wakaf produktif telah dicontohkan para pendahulu, nenek moyang bangsa ini. Mereka mewakafkan tanah, sawah, kebun sawit, kebun kelapa, kebun karet dan sebagainya.

“Hari ini kita resmi mengembangkan wakaf berupa hewan ternak. Ini adalah bentuk wakaf produktif dan bila kemudian dikelola dengan baik akan menghasilkan dan dapat dipergunakan untuk kepentingan umat dan agama,” katanya.

Iqbal berharap, gerakan wakaf bagi ASN Kementerian Agama mampu meningkatkan literasi wakaf produktif dan menjadi contoh dan role model dalam hal kesadaran berwakaf.

Upaya ini adalah wujud nyata dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat. Kemenag Aceh juga terus menggerakkan wakaf tunai yang telah dimulai sejak 2019 lalu dan mendorong pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten/Kota.

Kepala Kemenag Aceh Tenggara, Syaiful mengatakan, wakaf produktif ini merupakan wakaf tunai dari ASN di lingkungan Kemenag yang ia pimpin. “Alhamdulillah, sudah ada 3 ekor sapi yang kita kembangbiakkan di sini, semoga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.” kata Syaiful.

“Wakaf produktif ini kita mulai sejak tahun 2021, kita sediakan kandang sapi dan kita usahakan untuk terus bertambah,” tandasnya

 

Wakaf Program Penggemukan Sapi Dikembangkan di Aceh

Redaktur: Mazaya

KETAMBE(Jurnalislam.com) — Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara mengembangkan wakaf produktif berupa penggemukan sapi. Program ini berlangsung di Desa Penyeberangan Cingkam/Jongar, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara.

Peluncuran program yang merupakan wakaf ASN Kemenag Aceh Tenggara ini dilakukan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Aceh, Iqbal, Minggu (24/01). Iqbal mengatakan, Kemenag Aceh terus menggalakkan dan mengembangkan wakaf produktif di berbagai bidang.

“Upaya ini juga kita lakukan melalui sosialisasi, pembinaan dan menggerakkan semangat leading sektor di bawah jajaran Kemenag Aceh di KUA, seperti penghulu, penyuluh dan Nadzir wakaf,” kata Iqbal.

Menurutnya, wakaf produktif merupakan bentuk inovasi dalam pemberdayaan dan pengembangan wakaf. Iqbal berpesan agar wakaf ini dapat dikelola secara baik dan profesional. Aset wakaf di tengah masyarakat cukup banyak, tinggal bagaimana dikelola menjadi produktif.

“Kita inginkan harta yang diwakafkan dan besar potensinya memberikan banyak manfaat bagi kepentingan umat,” ucapnya.

“Perekonomian masyarakat kita sebagian masih lemah. Wakaf  punya potensi ekonomi umat yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan wakaf  ini dapat berkembang, dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

 

MUI Pusat Dukung Jilbab Diwajibkan untuk Siswi Muslim

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Anwar Abbas menyampaikan tanggapan terkait polemik penggunaan jilbab di SMK Negeri 2 Padang.

Dia pun mendukung aturan yang mewajibkan penggunaan jilbab bagi siswi yang beragama Islam.

“Sebagai orang Minang, saya mendukung bila ada sekolah yang membuat ketentuan di mana siswinya harus berbusana Muslimah karena filosofi orang Minang itu ‘Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah. Jadi, bagi orang Minang, agama itu harus hidup, tumbuh, dan dikembangkan serta diimplementasikan dalam kehidupan keseharian,” tutur dia, Ahad (24/1).

Karena itu, Buya Anwar mengatakan, jika ada sekolah yang mewajibkan dan membuat ketentuan siswi harus berbusana muslimah, maka dia sangat mendukung.

Hal yang perlu diatur secara khusus yaitu bila ada peserta didik yang non-Muslim.

“Menurut saya, ketentuan itu tetap saja dilaksanakan, tetapi kepada murid-murid yang tidak beragama Islam, dipersilahkan untuk memilih apakah memakai jilbab atau tidak,” ucapnya.

Sumber: republika.co.id

MUI Sumbar Tegaskan Tak Ada Aturan Wajibkan Jilbab untuk Nonmuslim

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Aturan memakai jilbab di SMKN 2 Padang baru-baru ini menjadi polemik dan menuai berbagai komentar. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat (Sumbar), Buya Gusrizal Gazahar, menilai, isu tersebut seperti di-framing dan dibesar-besarkan.

Buya Gusrizal kecewa terhadap orang yang berkomentar ada pemaksaan pakai jilbab terhadap siswi non-Muslim di Padang.

Ia mempertanyakan di mana unsur pemaksaan itu dan dari mana muncul istilah pemaksaan itu.

Padahal, siswi non-Muslim tidak dipaksa memakai jilbab dan tidak ada hukuman untuk mereka yang tidak memakai jilbab.

“Coba buktikan oleh orang yang menuduh ini pemaksaan. Jadi, saya melihat ini bukan hanya perkara SMK itu saja, ini ada masalah lain yang ditujukan ke Sumatra Barat,” jelasnya.

Buya Gusrizal menegaskan, di dalam aturan-aturan yang ada di kota/ kabupaten di Sumbar, tidak ada satu butirpun aturan yang memaksa non -Muslim untuk berpakaian Islam.

Ia menambahkan, jangan hal seperti di SMKN 2 Padang di-framing menjadi besar sehingga seolah-olah Sumbar dianggap daerah intoleransi.

“Saya minta pejabat yang asal ngomong itu datang ke Sumbar, ayo kita bertemu, jangan hanya menerima laporan apalagi hanya membaca dari informasi yang belum akurat, ayo datang kalau memang kita satu bangsa, kita satu negara, mari kita dialog dulu,” ujarnya.

sumber: republika.co.id