Penulis: Mazaya

Siapkan Langkah, Sri Mulyani Prediksi Ekonomi 2022 Makin Buruk

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Perekonomian Indonesia diprediksi akan mendapat ancaman di tahun depan dari dampak dari pandemi Covid-19.

Taper tantrum merupakan salah satu ancaman yang dikhawatirkan akan terjadi di tahun depan. Hal ini juga dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo belum lama ini.

“Kita pernah belajar dari fenomena terdahulu seperti taper tantrum di tahun 2013, dimana ekspektasi normalisasi kebijakan moneter AS dapat mendorong pembalikan arus modal dari negara berkembang,” jelas Sri Mulyani dalam rapat paripurna, Senin (31/5/2021).

Oleh karena itu, Sri Mulyani beserta jajarannya sudah menyiapkan beberapa instrumen dalam mengantisipasi hal tersebut dan akan tercermin di dalam RAPBN 2022.

Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (2/6/2021), Sri Mulyani juga menjelaskan beberapa risiko selain taper tantrum yang kemungkinan akan dihadapi di tahun depan.

Risiko pertama adalah beberapa negara yang melakukan pengetatan restriksi karena adanya gelombang baru covid dan munculnya varian baru.

Kedua adalah epicentrum pandemi terus bergeser sementara akses dan kecepatan vaksinasi masih belum merata. “Jadi proteksionisme meningkat,” tegas Sri Mulyani. Indonesia saja baru mampu melakukan vaksinasi 300 ribu per hari, masih jauh dari target 1 juta per hari.

Risiko ketiga adalah pemulihan ekonomi yang tidak merata. Ekonomi global memang disebutkan pulih, namun ada negara yang masih resesi hingga kuartal I-2021. Salah satunya adalah Indonesia.

Risiko keempat adalah perkembangan ekonomi di Amerika Serikat (AS). Sri Mulyani menyebutkan inflasi negeri paman SAM tersebut terus menguat, bahkan mencapai 4,2% pada April 2021.

“Inflasi di AS yang sudah tembus di atas 4% akan jadi penentu stance monetary policy tahun ini dan tahun depan,” paparnya.

Sumber: cnbcindonesia

Di Persidangan, Terdakwa Korupsi Bansos Covid Ungkap Peran Politikus PDIP

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Terdakwa kasus korupsi bansos covid-19 yang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementrian Sosial (Kemensos) Adi Wahyono mengungkap bahwa Agustri Yogasmara alias Yogas berperan mengurus 400 ribu kuota paket Bansos dari Politikus PDI Perjuangan Ihsan Yunus.

 

Hal ini Adi sampaikan saat dimintai tanggapan keberatan oleh hakim atas keterangan Yogas yang dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

“Sebetulnya beliau adalah orang yang mewakili mengurus kuota sebanyak 400 ribu,” kata Adi, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (2/6).

Lebih lanjut, Adi menjelaskan bahwa Yogas telah berperan dalam pengaturan kuota itu sejak tahap 7-12

“Mulai tahap 7, 8, 9, 10, 11, 12 dari Ihsan Yunus,” kata Adi kemudian.

Mendengar ini, ketua majelis hakim Tipikor Muhammad Damis lantas bertanya dari mana asal rekomendasi kuota tersebut.

“Kuota ini 400 ribu dari mana? Siapa yang merekomendasi?” tanya Hakim Damis.

“Pak Menteri (Mensos Jiari) ke Ihsan Yunus,” jawab Adi.

Sementara, terdakwa lain dalam kasus ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos Matheus Joko Santoso, dalam keberatannya mengungkapkan bahwa Yogas mengusulkan sejumlah perusahaan penerima paket bansos kepadanya

“Tadi saudara bilang tidak pernah mengusulkan pada saya terkait dengan Andalan Persik, kemudian Indoguardika, Bumi pangadi Digdaya,” kata Matheus.

“Keterangan itu tidak benar?” timpal Hakim Damis kemudian.

“Yang bener beliau mengusulkan pada saya,” jawab Matheus kemudian.

Adapun perusahaan yang Yigas usulkan, kata Matheus, antara lain, PT Pertani, PT Indoguardika, PT Bumi Pangan Digdaya, PT Hamunangan Sude, PT Gkobal Trijaya, dan PT Gemilang Mandiri.

“Terkait usulan itu saja. Karena kaitan saya dengan Pak Yogas beliau mengusulkan perusahaan-perusahaan tersbeut persis setiap tahapnya,” kata Matheus kemudian

Sumber: cnnindonesia

 

Din Minta Buzzer Setop Fitnah Ulama

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah M Din Syamsuddin menyoroti adanya fitnah terhadap ustaz Adi Hidayat terkait pengumpulan dana solidaritas untuk Palestina.

Din Syamsuddin menilai Ustaz Adi Hidayat (UAH) adalah ulama/dai terkemuka, memiliki wawasan ilmu keagamaan yang luas dan dalam, serta memiliki kepribadian yang beristikamah dan penuh amanah.

“Fitnah terhadap beliau tentu akan menyinggung peradaan umat Islam pendukung UAH,” kata Din dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/6/2021).

Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia ini menilai fitnah seperti itu sering dilakukan oleh kelompok yang membenci ulama dan ingin mendeskreditkan mereka.

“Walaupun UAH boleh jadi memberi maaf tapi saya mendukung upaya menyeret para tukang fitnah itu ke jalur hukum agar mereka jera,” tuturnya.

Din mengharapkan Polri menyikapi kasus ini. Kalau kecenderungan penyebaran fitnah ini dibiarkan maka berpotensi menciptakan iklim politik yang tidak kondusif dalam kehidupan bangsa.

“Sebaiknya terhadap kasus pendeskreditan termasuk penganiayaan ulama/dai pihak Polri melakukan upaya cegah-tanggal (cekal), agar tidak berkembang yang dapat mengganggu stabilitas,” tutur Din.

Din juga meminta tukang fitnah dan buzzer berhentilah memfitnah dan bertobat. “Ingatlah balasan Allah SWT di dunia maupun di akhirat,” tuturnya.

Sumber: sindonews.com

Polisi Diminta Menindak Pemfitnah Ustaz Adi Hidayat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengecam pihak yang memfitnah Ustaz Adi Hidayat dengan tuduhan menggelapkan uang donasi untuk Palestina.

 

“Fitnah seperti itu sering dilakukan oleh kelompok yang membenci ulama dan ingin mendiskreditkan mereka,” kata Din dalam keterangan persnya, Rabu (2/6).

 

Eks ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu mengatakan Ustaz Adi Hidayat ialah seorang ulama dengan wawasan dan ilmu keagamaan yang luas.

 

Din juga mengenal jebolan Ponpes Darul Arqam Muhammadiyah Garut itu sebagai sosok yang istikamah.

 

“Fitnah terhadap beliau tentu akan menyinggung perasaan umat Islam pendukung Ustaz Adi Hidayat,” ujar Din.

 

Dia pun mendukung proses hukum terhadap pemfitnah pendakwah asal Pandeglang, Banten itu, meskipun Ustaz Adi Hidayat telah memaafkan pihak yang memfitnah.

 

“Mengharapkan Polri atau Bareskrim memproses laporan tim Ustaz Adi Hidayat karena kalau kecenderungan penyebaran fitnah ini dibiarkan, potensial menciptakan iklim politik yang tidak kondusif dalam kehidupan berbangsa,” ucap dia.

 

Sumber: jpnn

Legislator Dukung Langkah Ustaz Adi Hidayat Laporkan Pemfitnahnya

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Anggota Komisi III DPR RI, Habiburokhman mendukung Langkah Ustadz Adi Hidayat yang akan melaporkan pihak-pihak yang diduga telah memfitnah dirinya, terkait dana bantuan untuk membantu warga Palestina.

Namun, Habiburokhman pun mengaku belum mendengar bahwa Ustadz Adi akan menemui lembaganya pada hari ini. Sebab, DPR saat ini tengah libur kerja. Dia pun mengaku belum tahu rencana Ustadz Adi menemui DPR.

“Belum tau. Kalau saya sih mendukung beliau ya. Tapi enggak ada agenda itu (hari ini),” kata pria yang akrab disapa Habib itu saat dihubungi, Selasa (1/6/2021).

Habib mengaku, dirinya merasa tergerak dengan langkah Ustadz Adi Hidayat yang mengumpulkan donasi untuk warga Palestina. Dan ia menilai, donasi itu positif untuk meringankan beban penderitaan warga Palestina.

“Beliau bersedekah mengajak orang bersedekah melalui jalur yang benar. Kalo enggak salah saya liat disampaikan ke duta besar juga kan, dubes palestin,” ujarnya.

Karena itu, Habib menganggap, upaya Ustadz Adi Hidayat yang mengumpulkan dana itu menjadi aneh ketika dibalas dengan fitnah, apalagi sampai nyinyir dan dituding di korupsi. Ia percaya, Ustadz Adi tak bakal melakukan hal tersebut.

Sumber: okezone.com

 

Pemuda Islam Dompu Galang Dana untuk Palestina

Redaktur: Mazaya

BIMA (Jurnalislam.com)–Pasca agresi Israel kepada warga Palestina di Yerusalem dan Gaza, para relawan kemanusiaan dan pemuda pemudi Islam Dompu, Kabupaten Dompu untuk ikut membantu meringankan beban penderitaan kaum muslimin yang ada di Palestina dengan melakukan penggalangan dana pada hari Ahad (30/5/2021).

Kordinator pemuda pemudi Islam,  ustaz Mujahidin mengatakan bahwa penggalangan dana tersebut dalam rangka untuk membantu meringankan beban saudara sesama kaum muslimin yang ada di Palestina.

“Kami melakukan penggalangan dana ini semata mata kita merasa bahwa muslim yang satu dengan yang lain adalah saudara, karena sesungguhnya saudara kita yang ada di Palestina adalah saudara kita juga maka wajib bagi kita untuk meringankan beban nereka, itulah tujuan dari penggalangan dana ini,” ucapnya./*Pramudia Bagus

PP Muhammadiyah Minta Polisi Proses Hukum Eko Kuntadhi yang Fitnah UAH

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menilai wajar jika ustaz Adi Hidayat (UAH) melaporkan Eko Kuntadhi ke kepolisian. Sebab, Abdul Mu’ti menilai narasi yang dibuat Eko Kuntadhi terhadap UAH mengandung ujaran kebencian dan menjurus fitnah.

“Wajar saja kalau Ustadz Adi Hidayat (UAH) melaporkan Saudara Eko Kuntadhi ke polisi. Pernyataan Saudara Eko itu mengandung ujaran kebencian dan menjurus fitnah,” kata Abdul Mu’ti kepada SINDOnews, Selasa (1/6/2021).

Abdul Mu’ti sepakat bahwa dana yang dihimpun dari masyarakat harus dilaporkan sumber dan penggunaannya. Abdul Mu’ti menambahkan, jika laporan sudah disampaikan UAH, polisi hendaknya memproses sebagaimana mestinya.

 

“Polisi dapat segera melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan,” tuturnya

Di samping itu, dia mengimbau masyarakat hendaknya arif dan bijaksana dalam membuat pernyataan, sehingga tidak menimbulkan perpecahan dan saling membenci satu dengan lainnya. “Jangan sampai masalah Palestina menimbulkan masalah di dalam negeri,” pungkasnya.

Sumber: sindonews.com

DPR Dorong Pemerintah Ambil Keputusan Soal Haji 2021

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Arab Saudi tidak kunjung memberikan informasi resmi terkait kepastian penyelenggaraan haji 1442 H. Wakil Ketua Komisi VIII TB Ace Hasan Syadzili mendorong pemerintah untuk segera mengambil keputusan.

“Sebaiknya kita segera ambil keputusan dan yang harus menjadi prioritas utama kita adalah keselamatan warga negara Indonesia,” tegas Ace Hasan Syadzili dalam Rapat Kerja bersama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di gedung DPR, Jakarta, Senin (31/5/2021).

Politisi Golkar ini melihat, Pemerintah Indonesia akan sulit untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji karena hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan Arab Saudi. Dia mengapresiasi persiapan skenario dan mitigasi penyelenggaran yang dilakukan oleh Kementerian Agama.

“Kita berikan kesempatan kepada Gus Menteri untuk melapor kepada Presiden. Karena otoritas tertinggi di negara kita ada di Presiden,” jelas Ace.

“Dan nanti setelah mendapat arahan dari Presiden, kita kembali duduk bersama dengan Komsi VIII. Kita sama-sama sampaikan ke masyarakat, soal apa kebijakan yang paling tepat demi kemaslahatan dan kemanfaatan masyarakat. Demi terjaganya hifdzun nafs, keselamatan jiwa bagi warga negara kita,” lanjutnya.

Hal senada disampaikan Maman Imanul Haq dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menurutnya, keselamatan jiwa itu menjadi sangat penting. Untuk itu, jika memang akan ada keputusan pembatalan keberangkatan, publik harus mendapat penjelasan bawah keputusan itu demi kepentingan jemaah itu sendiri.

“Soal kesehatan dan keselamatan jiwa. Ini yang perlu disampaikan. Perlu dijelaskan bahwa keselamatan jiwa itu menjadi sangat penting,” jelasnya.

 

Saudi Larang Indonesia, Kemenag Belum Ambil Keputusan Soal Haji

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)—  Kementerian Agama akan membahas update persiapan dan mitigasi penyelenggaraan haji 2021 dengan DPR. Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Khoirizi menegaskan bahwa apapun keputusannya, itu akan dibahas terlebih dahulu dengan DPR.

“Persiapan berikut mitigasinya terus dilakukan. Tapi pemerintah belum mengambil keputusan akhir. Arab Saudi juga belum mengumumkan teknis operasional penyelenggaraan haji tahun ini,” tegas Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Khoirizi  di Jakarta, Minggu (30/5/2021).

“Yang jelas, apapun keputusan akan dibicarakan antara pemerintah dengan DPR,” lanjutnya.

Khoirizi berharap Arab Saudi bisa segera mengumumkan teknis operasional haji 1442 H, utamanya terkait kuota. Sehingga, Kemenag dan Komisi VIII bisa membahasnya lebih lanjut.

“Selain info dari Saudi, teknis kesiapan Kemenag juga akan dipengaruhi faktor waktu. Itu juga menjadi pertimbangan penting, apakah cukup untuk proses pemberangkatan, pengadaan layanan, dan lainnya,” jelas Khoirizi.

Ditanya apakah ada kemungkinan mengambil keputusan seperti tahun lalu, Khoirizi menegaskan, bahwa semua opsi akan dibahas oleh Menag bersama DPR.

“Waktu terus berjalan. Kita akan bahas semua opsi berikut persiapan dan mitigasinya bersama DPR,” tutupnya.

Satgas Covid Minta Pemda Perbanyak Lacak Kontak

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 meminta pemerintah daerah (pemda) menambah pelacak kontak erat pasien yang terinfeksi Covid-19.

Semakin banyak pelacak kontak, maka upaya untuk menghentikan pandemi Covid-19 akan semakin efektif karena penghentian penyebaran bisa lebih maksimal.

Satgas sejauh ini telah melatih sekitar 7.000 orang untuk menjadi pelacak kontak yang tersebar di 15 provinsi sejak November 2020 lalu. Kendati demikian, Satgas mengakui jumlah pelacak masih kurang dan masih terus membutuhkan pelacak dan menyerahkan pada Dinas Kesehatan (Dinkes) di tingkat provinsi, kabupaten/kota untuk menambah personel pelacak kontak.

“Dalam contact tracer itu ada unsur manajer, supervisor, dan ada tim tracer,” kata Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19 Brigjen TNI (Purn) Alexander K Ginting saat dihubungi Republika, Selasa (1/6).

Dia mengatakan, pelacak kontak tidak bisa dilakukan orang-orang umum. Ini hanya bisa dilakukan orang-orang terlatih karena pelacak inilah yang bertugas melakukan penyelidikan untuk melacak kontak erat pasien Covid-19 berinteraksi atau berbicara dengan siapa saja beberapa hari sebelumnya. Babinsa dan Babinkamtibmas ikut mendampingi pelacak ini.

Meski ribuan orang telah dilatih, Ginting mengakui jumlah pelacak masih kurang. Ia memperkirakan, kebutuhan pelacak di Indonesia sekitar 80 hingga 90 ribu orang. Menruut dia, pengendalian Covid-19 ada di tangan dinas kesehatan (dinkes) provinsi dan kabupaten/kota.

“Kami harapkan dinkes di seluruh kabupaten/kota, provinsi harus melatih terus menerus (contact tracer). Sebab, contact tracing ini tidak akan selesai selagi pandemi masih ada,” ujar Ginting.

Ginting menambahkan, salah satu alat untuk mengendalikan pandemi adalah melakukan pelacakan kontak. Tim pelacakan kontak dan tes ini berbasis pada pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).

Namun, kata Ginting, jika di puskesmas tidak ada personel contact tracing atau testing, maka kendali ada di dinas kesehatan. Kemudian jika di dinkes tidak ada petugas, mereka bisa memintanya ke Satgas Penanganan Covid-19.

Sumber: republika.co.id