Penulis: Mazaya

Haji Batal, MUI Doakan Jamaah: Pasti Ada Hikmahnya

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi keputusan Pemerintah Indonesia yang kembali membatalkan pemberangkatan jemaah haji di tahun 1442 H / 2021 M. Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan menilai ini merupakan bentuk ikhtiar pemerintah untuk menjaga keselamatan jiwa calon jemaah haji dan ini merupakan hal yang utama.

“Kita mengapresiasi, khususnya kepada Kementerian Agama untuk pembatalan pemberangkatan haji 2021 ini dalam rangka mengutamakan keselamatan jiwa calon jemaah haji,” tutur Amirsyah dalam jumpa pers bersama terkait pembatalan pemberangkatan jemaah haji di Auditorium HM Rasjidi, Gedung Kemenag, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (3/6/2021).

“Sehingga tidak menimbulkan sesuatu yang berbahaya. Karena cluster virus ini telah berkembang seperti yang kita ketahui dari  India dan sudah mengglobal,” imbuhnya.

Hal ini menurutnya perlu menjadi permakluman para calon jemaah haji. Ia pun berharap,  kesabaran dan ketabahan dari semua calon jemaah haji akan membawa hikmah. “Tentu dari semua peristiwa ini ada hikmah yang diberi Allah SWT kepada kita semua,” tuturnya.

Dia menambahkan, MUI mendoakan kepada semua calon jemaah haji dan kaum muslimin agar bisa segera keluar dari Pandemi Coivid-19. “Wabil khusus kepada calon jemaah haji, kami doakan dalam kondisi sehat wal afiat. Terutama dalam menghadapi pandemi covid. Kita berdoa, berikhtiar dan tawakal kepada Allah, karena kesehatan adalah modal yang sangat tinggi nilainya,” ujar cendekiawan Muhammadiyah ini.

BPKH Jamin Dana Haji Jamaah Aman

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu memastikan dana jemaah haji  aman. Hal ini disampaikan Anggito paska Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengumumkan pembatalan keberangkatan jemaah haji 1442 H / 2021 M, di Jakarta.

“Perlu kami jelaskan, bahwa seluruh dana yang kami kelola aman. Dana tersebut saat ini ditempatkan di bank syariah,” ungkap Anggito dalam Konferensi Pers Bersama di Kantor Kementerian Agama, Kamis (3/6/2021).

Ia menuturkan, selanjutnya BPKH akan melakukan pengelolaan dana jemaah haji batal berangkat sesuai dengan aturan yang terdapat dalam KMA No.660/2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji 1442 H / 2021 M.

Anggito pun menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang selama ini telah mempercayakan pengelolaan dana haji. Ia menyampaikan  bahwa pada tahun 2020, sebanyak 196.865 jemaah haji reguler sudah melakukan pelunasan.

“Dana yang terkumpul dari setoran awal dan pelunasan adalah sebanyak 7,5 triliun rupiah,” terang Anggito.

Sedangkan jemaah haji khusus yang telah melakukan pelunasan sebanyak 15.084 jemaah. Terkumpul dana  setoran awal dan setoran lunas sebesar 120, 60 juta dolar.

“Tahun itu pula, ada 569 jemaah yang membatalkan, jadi hanya 0,7 persen. Kemudian yang haji khusus yang membatalkan hanya 162, jadi hanya 1 persen,” tuturnya.

Tak Ada Haji Tahun Ini, PBNU: Mudah-mudahan Ini Keputusan Terbaik

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pemerintan Indonesia telah mengambil keputusan untuk membatalkan pemberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan haji 1442 H /2021 M. Keputusan ini disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam konferensi pers yang digelar di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama, Kamis (3/6/2021).

Sekjen  Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faisal  yang turut hadir dalam konferensi pers tersebut menilai keputusan yang diambil pemerintah merupakan pilihan terbaik di tengah pandemi covid-19.

“Maka mari kita ikuti,  sami’na wa atha’na dengan keputusan yang diberikan pemerintah. Dan mudah-mudahan ini yang terbaik untuk kita semua. Mudah-mudahan jemaah semua diberikan kesabaran dan mendapatkan hikmah dan keberkahan dari kesabaran ini,” tutur Helmy.

Ia menyampaikan, PBNU mendukung keputusan yang diambil pemerintah ini. “Kami memberikan dukungan kepada pemerintah, dalam hal ini kepada Menteri Agama,” kata Helmy.

“Kami semuanya yakin seyakin-yakinnya bahwa pemerintah telah melakukan upaya yang maksimal, melakukan lobi, melakukan diplomasi melalui jalur formal, maupun melalui para ulama-ulama yang ada untuk bagaimana kita bisa memberangkatkan jemaah haji kita,” imbuhnya.

Namun, kenyataan bahwa saat ini kondisi pandemi covid-19 belum bisa terkendali menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk menunda pemberangkatan jemaah haji. “Kita semua tahu, bahkan sekarang mulai mewabah virus mutasi dari India yang sangat mengerikan itu,” ungkap Helmy.

Ia pun setuju dengan pernyaatan Menag Yaqut Cholil yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan beragama adalah menjaga keselamatan jiwa (Hifz nafs). “Jadi menjaga keselamatan jiwa itu sesuatu yang tidak bisa ditunda. Bahwa mengerjakan ibadah haji itu juga adalah maqasidhul syariah memang ajaran agama, tapi beribadah ini dalam keadaan darurat adalah sesuatu yang bisa ditunda,” ujar Helmy.

 

Pemerintah Putuskan Tak Berangkatkan Jamaah Haji Tahun Ini

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memastikan bahwa pemerintah tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia 1442 H/2021 M. Menurutnya, di tengah pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang malanda dunia, kesehatan, dan keselamatan jiwa jemaah lebih utama dan harus dikedepankan.

“Karena masih pandemi dan demi keselamatan jemaah, Pemerintah memutuskan bahwa tahun ini tidak memberangkatkan kembali jemaah haji Indonesia,” tegas Menag dalam telekonferensi dengan media di Jakarta, Kamis (3/6/2021).

Hadir juga, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto, serta sejumlah perwakilan dari Kemenkes, Kemenlu, Kemenhub, BPKH, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah, Forum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, serta perwakilan dari MUI dan Ormas Islam lainnya.

“Saya hari ini telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M,” sambung Gus Yaqut, sapaan akrabnya.

Menag Yaqut menegaskan, keputusan ini sudah melalui kajian mendalam. Kemenag sudah melakukan pembahasan dengan Komisi VIII DPR pada 2 Juni 2021. Mencermati keselamatan jemaah haji, aspek teknis persiapan, dan kebijakan yang diambil oleh otoritas pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII DPR dalam simpulan raker tersebut juga menyampaikan menghormati keputusan yang akan diambil Pemerintah.

“Komisi VIII DPR dan Kemenag, bersama stake holder lainnya akan bersinergi untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi publik yang baik dan masif mengenai kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1442 H/2021 M,” tutur Menag.

Kemenag, jelas Gus Yaqut, juga telah melakukan serangkaian kajian bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, dan lembaga terkait lainnya.

“Semalam, kami juga sudah menggelar pertemuan virtual dengan MUI dan ormas-ormas Islam untuk membahas kebijakan ini. Alhamdulillah, semua memahami bahwa dalam kondisi pandemi, keselamatan jiwa jemaah harus diutamakan. Ormas Islam juga akan ikut mensosialisasikan kebijakan ini untuk kepentingan jemaah,” tutur Menag.

“Atas dukungan Komisi VIII, K/L terkait, dan juga ormas Islam, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya,” ujar Menag.

12 Pegawai KPK yang Gagal Tes TWK Bersilaturahim ke MUI

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Sebanyak dua belas pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang gagal Test Wawasan Kebangsaan (TWK) bersilaturahim ke kantor MUI Pusat di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (3/6/2021).

Kedatangan dua belas pegawai KPK tersebut disambut Ketua MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi KH Abdullah Jaidi dan Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH M Cholil Nafis.

Pasca pertemuan itu, Kiai Cholil mengatakan, kehadiran mereka ke MUI dalam rangka mengadukan proses seleksi TWK.
Dua belas pegawai KPK itu, tutur Kiai Cholil, menyaksikan bagaimana untuk menjadi ASN di KPK masih harus menjalani TWK, sementara di lembaga lain seperti Komnas HAM tidak perlu. Pegawai di Komnas HAM, tutur mereka, langsung menjadi ASN tanpa TWK terlebih dahulu.

‘’Pegawai KPK tersebut juga menceritakan bahwa mereka sudah banyak yang bekerja selama belasan tahun dan bahkan tidak pernah kesandung masalah etik, ’’ ujar Kiai Cholil.

Kiai Cholil menambahkan, kehadiran pegawai KPK itu ke MUI juga untuk mempersoalkan materi TWK. Soal-soal di TWK, tutur mereka, tidak mencerminkan keahlian bahkan tidak mencerminkan kebangsaan.

Terakhir, mereka juga menceritakan bahwa mereka tidak nyaman dengan banyaknya serangan termasuk berbagai fitnah yang ditujukan mulai dari Taliban sampai anti-NKRI.
Kiai Cholil mengatakan, dirinya akan mencoba membawa masalah ini ke dalam Rapat Pimpinan Harian MUI. Sehingga nantinya akan muncul tanggapan resmi dari MUI. ‘’Kita akan bawa masalah ini ke dalam rapat Pimpinan Harian MUI untuk memastikan langkah apa yang akan diambil MUI, ’’ ujar dia.

BAZNAS Ingin UAH Bersinergi Usung Agenda Keumatan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Ustaz Adi Hidayat (UAH) menyalurkan donasi dari rakyat Indonesia sebesar Rp 6.307.205.389,54 yang dikhususkan untuk beasiswa pelajar Palestina melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Penyerahan secara simbolis diberikan Ustadz Adi Hidayat kepada Ketua Baznas RI, Prof Dr KH Noor Achmad, MA yang disaksikan para pimpinan Baznas dan LazisMu pada Rabu (2/6), di Kantor Baznas, Jakarta yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara penyaluran.

Noor Achmad mengatakan, dana ini ditujukan untuk beasiswa pelajar Palestina yang dididik di Indonesia yang bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah.

“Manfaatnya tentu akan sangat dahsyat bagi para pelajar. Ke depan diharapkan tidak hanya di swasta tetapi juga di universitas-universitas negeri,” kata dia.

Dengan adanya beasiswa tersebut, menurut Noor, hubungan dan pengaruh Indonesia terhadap Palestina akan semakin kuat. “Baznas juga baru-baru ini mengadakan acara untuk menggalang donasi guna meringankan beban saudara-saudara kita di Palestina,” ucap Noor.

“Insya Allah ke depan, Baznas dan Ustadz Adi Hidayat dapat bersama-sama membantu untuk pengembangan umat ke depan agar semakin kuat. Semoga kerjasama dapat terus berlanjut,” lanjut Noor.

Pihaknya juga memastikan bahwa Baznas akan mengedepankan aman syar’i, aman regulasi, dan aman NKRI sehingga dapat terus mendapat kepercayaan dari umat.

Sumber: republika.co.id

UAH Salurkan Rp 6,3 Miliar untuk Pelajar Palestina di Indonesia ke Baznas

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Ustaz Adi Hidayat (UAH) menyalurkan donasi dari rakyat Indonesia sebesar Rp 6.307.205.389,54 yang dikhususkan untuk beasiswa pelajar Palestina melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Dana tersebut diperoleh dari masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui Yayasan Ma’had Islam Rafi’ah Akhyar (MIRA) dan nantinya diserahkan kepada Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah Muhammadiyah (LazisMu) sebagai mitra pengelola program.

Penyerahan secara simbolis diberikan Ustadz Adi Hidayat kepada Ketua Baznas RI, Prof Dr KH Noor Achmad, MA yang disaksikan para pimpinan Baznas dan LazisMu pada Rabu (2/6), di Kantor Baznas, Jakarta yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara penyaluran.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Adi Hidayat karena telah memercayakan penyaluran donasi untuk beasiswa pelajar Palestina kepada Baznas. Hal ini tentu membantu penguatan Baznas sebagai amil zakat pemerintah dalam hal membantu program pendidikan untuk masyarakat Palestina,” kata Noor saat menyampaikan sambutannya, dalam keterangan tertulisnya k pada Rabu.

Acara yang dipandu langsung Direktur Utama Baznas, M Arifin Purwakananta juga dihadiri dan disaksikan Wakil Ketua Baznas RI, Mo Mahdum, Pimpinan Baznas RI, Dr Zainulbahar Noor, Ir M Nadratuzzaman Hosen, Rizaludin Kurniawan, MSi, Saidah Sakwan, MA, dan Kolonel (Purn) Drs Nur Chamdani.

Sementara dari LazisMu, hadir Direktur LazisMu, Edi Surya, Wakil Ketua Badan Pengurus LazisMu, Muarawati Nurmalinda. Direktur LazisMu turut menandatangani berita acara sebagai saksi.

sumber: republika.co.id

Polisi Diharap Profesional Proses Hukum Pemfitnah Ustaz Adi Hidayat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)—Ustaz Adi Hidayat siap melaporkan pihak yang memfitnah dirinya terkait donasi bantuan dana untuk Palestina. Terkait hal tersebut, Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bukhori Yusuf berharap agar aparat penegak hukum profesional jika Ustaz Adi Hidayat telah melaporkan itu.

“Saya mengharap agar penegak hukum bersikap profesional agar hak-hak setiap warga negara dalam mencari keadilan tertunaikan,” ujar Bukhori Yusuf, anggota Komisi VIII DPR RI ini, Senin (31/5/2021).

Menurut Bukhori, jika yang dialami Ustaz Adi Hidayat itu fitnah, maka sangat kejam. “Jika itu fitnah maka itu sangat kejam bahkan lebih kejam daripada pembunuhan, demikian kata Alquran. Dan hak membela diri atas fitnah itu kemuliaan,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, Ustaz Adi Hidayat mampu mengumpulkan dana dari masyarakat sebesar Rp30,88 Miliar. Dari jumlah itu, Rp14,35 miliar diserahkan langsung ke Dubes Palestina di Indonesia Zuhair Al-Shun, Rp14,3 disalurkan lewat Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Rp5 miliar disalurkan untuk mendukung sarana pendidikan di Palestina.

Namun, warganet Eko Kuntadhi melalui akun Twitter, @eko_kuntadhi membuat narasi bahwa yang terkumpul sebenarnya Rp60 miliar. “Alhamdulillah. Terkumpul Rp60 M. Diserahkan Rp14 Miliar,” cuit Eko pada Selasa (25/5/2021).

sumber: sindonews.com

 

Wapres Minta Bank Syariah Lebih Kompetitif

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Sejak resmi berdiri dari merger tiga bank Himbara pada Februari lalu, Bank Syariah Indonesia (BSI) memperoleh respon positif dari masyarakat.

Namun, di antara mereka masih banyak yang menganggap keuangan syariah ‘lebih mahal’ dari konvesional. Untuk mengubah pola pikir (mindset) masyarakat tersebut, pemerintah pun berupaya meminta ketentuan umum perpajakan (KUP) menurunkan beban pendapatan keuangan syariah menjadi 5%. Sementara, BSI juga sudah melakukan berbagai inisiatif, namun dinilai belum cukup. Untuk itu, BSI harus melakukan berbagai trobosan baru sehingga menjadi lebih kompetitif.

“Itu sudah memberi peluang yang lebih kompetitif, tapi itu belum cukup. Harus dicari terobosan lain, sehingga syariah lebih kompetitif,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menerima langsung Komisaris dan Direksi BSI di Kediaman Resmi Wakil Presiden, Jl. Diponegoro No.2, Rabu (02/03/2021).

Sebelumnya, Direktur Utama Hery Gunardi melaporkan  bahwa pada kuartal pertama tahun ini, BSI mengalami beberapa capaian yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya, antara lain, pertumbuhan asset di atas 14%, pembiayaan meningkat hingga di atas 12%, dan laba hingga 12,8%.

“Nah ini memang challenge kami semua, bagaimana agar kinerja tetap terjaga dengan baik,” imbuh Hery.

Seiring dengan meningkatnya harapan atas kinerja BSI, Hery mengungkapkan, BSI memiliki wacana untuk membuka kantor cabang di Dubai. BSI juga telah melalukan kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terkait penyaluran zakat nasabah, dan kerja sama dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk membangun ekosistem syariah yang lebih kuat di Indonesia.

Lebih lanjut, Hery mengatakan, BSI juga memiliki program baru untuk mewadahi komunitas hijrah yang saat ini dirasa sedang meningkat melalui program Generasi Syariah (Gen Sy).

“Kami sedang membangun program Gen Syariah, supaya generasi milenial yang hijrah-hijrah ini ada tempatnya,” ungkapnya.

Selain itu, Komisaris BSI Utama Mulia Siregar menambahkan, saat ini BSI sedang dalam proses menyelesaikan integrasi operasional di seluruh cabang.

“1 November 2021 kami targetkan seluruh proses integrasi akan selesai,” ucapnya.

Haedar Minta Pancasila Tidak Dipolitisasi untuk Kepentingan Tertentu

Redaktur: Mazaya

YOGYAKARTA(Jurnalislam.com) – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, Pancasila yang sudah menjadi dasar negara dan ideologi negara di kodifikasi dan konsensus nasional adalah Pancasila 18 Agustus 1945 dengan pengalaman sejarah yang panjang di era orde lama, orde baru, dan setelah reformasi selama dua dasawarsa.

“Maka bagaimana kita memperingati lahirnya pancasila itu bukan hanya ritual dan seremonial maupun juga dalam jargon dan retorika,” tutur Haedar pada Senin (31/5).

Haedar mengajak seluruh warga bangsa untuk mewujudkan Pancasila. Pertama, menerapkan Pancasila dalam kehidupan bernegara, melalui seluruh institusi kenegaraan agar betul-betul menjadikan setiap sila Pancasila sebagai dasar nilai, dasar pijakan mengambil keputusan dan orientasi dalam kebijakan tersebut agar tetap berada di koridor Pancasila.

“Pertentangan sering terjadi karena kebijakan-kebijakan negara itu tidak sejalan dengan jiwa, alam pikiran, dan moralitas Pancasila,” tegas Haedar.

Kedua, Pancasila harus menjadi pedoman hidup berbangsa bagi seluruh komponen dan warga bangsa, termasuk para elit bangsa.

“Pancasila tidak cukup hanya dihapal, menjadi doktrin, dan pemikiran, Pancasila harus kita praktekkan dan kita warga bangsa, elit bangsa dimanapun berada dan dalam posisi apa pun harus menjadi contoh teladan di dalam mempraktekkan Pancasila, menjadi insan-insan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, Berperikemanusiaan yang adil dan beradab, Berpersatuan Indonesia, Berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesi. Kata “ber” menunjukkan kata kerja, artinya Pancasila dijadikan praktik nyata dalam berbangsa dan bernegara,” tutur Haedar.