Penulis: Mazaya

Ridwan Kamil Sebut Akan Ada Pengetatan di Bandung Raya

Redaktur: Mazaya

BANDUNG(Jurnalislam.com) — Gubernur Jabar Ridwan Kamil, mengaku terjadi lonjakan kasus Covid-19 pascalibur lebaran yang masa inkubasinya jatuh di pekan ini. Melihat kondisi tersebut, Ridwan Kamil berupaya merumuskan sejumlah kebijakan.

“Nanti sudah saya instruksikan diwakili Sekda Kota Bandung kebijakan WFH sedang dihitung, kebijakan nikahan sedang dihitung khususnya Bandung Raya, pengetatan lain yang memang jadi pola, jadi jangan kaget kalau naik diperketat. Mudah-mudahan bisa turun seperti sebelum Lebaran,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil usai Inspeksi Mendadak (Sidak) ke RSHS, Sabtu, 13 Juni 2021, dilaporkan Republika.

 

Menurut Emil, melonjak kasus Covid-19 ini memang karena libur lebaran. “Kalau ditanya kenapa ya karena libur Lebaran. Kalau tidak ada libur Lebaran yang orang memaksa mudik itu lagi tren bagus (BOR) kita sempat di 29 persen makanya naik dua kali lipat,” paparnya.

Terkait kondisi rumah sakit di Bandung dan Cimahi yang dinilai kritis, menurut Emil, jawabannya sudah dikonfirmasi oleh Sekda Bandung setengahnya bukan warga Kota Bandung.

“Jadi kalau mau fair menilai Kota Bandung ya setengahnya dari itu. Karena setengahnya harusnya jadi tanggung jawab kabupaten disekeliling Bandung. Nanti saya cek apakah karena kapasitas kabupaten di sekeliling Bandung ini kurang atau karena persepsi,” katanya.

Sumber: ayobandung

 

28 Warga Kudus Terpapar Covid Varian India

Redaktur: Mazaya

KUDUS(Jurnalislam.com)–Sebanyak 28 warga Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dinyatakan positif terinfeksi covid-19  varian baru B.1617.2 yang berasal dari India. Hal itu langsung disampaikan Bupati Kudus HM Hartopo, Minggu (13/6).

Menurut Hartopo, kesimpulan itu didapat melalui hasil penelitian yang jauh sebelumnya sempat dilakukan tim peneliti dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

“Kemarin ada 34, yang keluar 28 ada varian baru,” ujar Hartopo,  Ahad (13/6).

Dia menyebut, corona varian baru asal India dapat menyebar dengan cepat dan masif. Karenanya, ia meminta warga untuk lebih waspada menerapkan protokol kesehatan dengan tidak mudah membuka masker.

Menurutnya, temuan corona varian baru membuat pemerintah daerah kini harus mengambil langkah cepat dan tegas. Ia berjanji bakal lebih optimal memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro.

“Varian baru lebih masif dan cepat, ini diperketat masalah prokes, jangan mudah membuka masker. Di ruang saling ngobrol itu bisa masker, jangan sampai lepas memakai masker,” kata Hartopo.

Sumber: cnnindonesia

Perguruan Tinggi Berperan Penting Perkuat Ekosistem Halal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menjalin sinergi dengan Universitas Maarif Hasyim Latif (UMAHA) dan Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia (ADRI). Penandatanganan dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPJPH Mastuki dan Rektor UMAHA Achmad Fathoni Rodhi.

Hadir menyaksikan, Kepala Pusat Kerja Sama & Standardisasi Halal Siti Aminah dan Sekjen ADRI Eri Sarimanah.

Pelaksana Tugas Kepala BPJPH Mastuki mengatakan, kerja sama ketiga pihak tersebut diharapkan dapat segera terimplementasi melalui penguatan sejumlah area strategis Jaminan Produk Halal (JPH).

“Kerja sama ini diharapkan dapat segera terimplementasi dalam bentuk penguatan sejumlah area strategis Jaminan Produk Halal sehingga berimplikasi positif pada percepatan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal,” kata Mastuki di Jakarta, Jumat (11/6/2021).

Melalui universitas, lanjut Mastuki, penguatan JPH dapat dilakukan salah satunya dengan meningkatkan literasi halal melalui pelaksanaan sosialisasi dan edukasi JPH. Upaya ini dapat dilaksanakan melalui Halal Center dengan pelaksanaan yang melibatkan program studi atau fakultas terkait. Mastuki mengatakan, pelaku UMK yang jumlahnya puluhan juta dan tersebar di seluruh penjuru tanah air membutuhkan sosialisasi dan edukasi halal secara memadai agar percepatan sertifikasi halal berjalan dengan baik. Upaya ini perlu dilakukan secara sinergis oleh semua pemangku kepentingan halal terkait.

“Hal yang mendasar untuk diedukasikan adalah bahwa halal itu sangat penting dan karenanya memproduksi produk yang halal itu juga sangat penting. Dengan berkolaborasi bersama perguruan tinggi, maka edukasi ini dapat dikemas dengan pendekatan agama dan saintifik,” imbuh Mastuki menjelaskan.

Bagi pelaku UMK, lanjut Mastuki, tentu dibutuhkan segmen edukasi halal yang dikemas sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya, terkait prosedur praktis sertifikasi halal. Juga tentang tata cara bagaimana untuk selalu menjaga kehalalan produk secara berkesinambungan. Tujuannya agar proses produk halal UMK betul-betul mereka lakukan secara kontinyu.

“Kami juga berharap, sosialisasi dan edukasi halal ini melibatkan para mahasiswa sebagai duta halal. UMAHA dan jaringan ADRI dengan banyak perguruan tinggi dapat memberikan pembekalan halal secara spesifik bagi mahasiswa dari berbagai program studi. Ini dapat kita optimalkan secara efektif di berbagai kanal, terlebih mahasiswa sangat dekat dengan media sosial.” imbuh Mantan Juru Bicara Kemenag itu.

“Sedangkan bagi kalangan akademisi dan profesional, edukasi halal tentu dikemas dengan argumen-argumen keilmuan yang rasional yang disertai data-data yang valid. Riset tentang berbagai alternatif bahan halal misalnya tentu sangat relevan dengan prinsip traceability atau ketertelusuran yang diterapkan sebagai pendekatan dalam menetukan kehalalan suatu produk.”  tambah Mastuki.

Berikutnya, kerja sama juga menyasar penguatan produk halal UMK melalui pendampingan Proses Produk Halal (PPH). Pendampingan UMK dalam PPH itu sendiri merupakan amanat PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Karenanya, kerja sama juga mencakup penyusunan dan pembuatan road map pengembangan penelitian ilmiah JPH dan penyiapan SDM halal.

Mastuki juga mendorong berdirinya Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Halal Center pada perguruan tinggi yang tergabung di dalam ADRI. Jaringan ADRI yang luas, menurutnya, juga dapat dimanfaatkan untuk menginisiasi standar mutu halal dengan lingkup yang lebih luas. Misalnya lingkup negara serumpun melalui forum IMT-GT yang melibatkan Indonesia-Malaysia-Thailand.

 

Total Kasus Corona RI Tembus 1,9 Juta

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Penambahan kasus konfirmasi positif virus Corona (Covid-19) pada hari ini, Sabtu (12/6/2021) mencapai 7.465 orang.

 

Dengan penambahan tersebut, maka Satgas Penanganan Covid-19 mencatat total kasus positif sampai dengan hari ini menembus angka 1.901.490 kasus.

 

Untuk kasus sembuh, Satgas mencatat adanya penambahan 5.292 orang, sehingga totalnya menjadi 1.740.436 orang yang sembuh dari Covid-19.

 

Adapun, kasus meninggal akibat Covid-19 bertambah 164 orang pada hari ini sehingga totalnya telah menembus 52.730 orang. Selain itu, Satgas Penanganan Covid-19 juga mencatat adanya 106.894 kasus suspek pada hari ini.

 

Angka itu lebih tinggi jika dibandingkan hari sebelumnya yaitu 106.350 kasus suspek. Pada saat yang sama, jumlah spesimen harian terkait Covid-19 yang diperiksa pada hari ini mencapai 97.959, sehingga totalnya menjadi 17.833.717 spesimen yang telah diperiksa.

sumber: bisnis.com

 

Sinergi BPJPH-MUI dan Pesantren Kampanyekan Sertifikasi Halal

Redaktur: Mazaya

SURABAYA(Jurnalislam.com)— Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (Hebitren) bersama-sama terus mengkampanyekan informasi-informasi terkait sertifikasi halal.

“Sosialisasi bersama, antara MUI Pusat, BPJPH, DPP Hebitren, dan LPPOM MUI Jatim, ini dikemas dengan Forum Group Discussion (FGD),” kata ketua pelaksana, H Noor Shodiq Askandar, di Surabaya, Sabtu (12/6/2021).

Noor Shodiq menjelaskan bahwa FGD dilakukan secara daring dan luring. Forum diskusi ini diharapkan dapat menjelaskan kewenangan masing-masing pihak dalam proses sertifikasi halal yang selama ini membingungkan sebagian pelaku usaha dan masyarakat. Sebab, MUI sudah memiliki Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) dan Kementerian Agama mempunyai Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

“Ini perlu dijelaskan kepada masyarakat secara luas. Menarik, karena kewenangan BPJPH dan LPPOM sebagai lembaga sertifikasi halal perlu diperjelas,” kata Noor Shadiq.

Noor Shadiq menyampaikan bahwa informasi ini sudah lama ditunggu masyarakat. Misalnya, siapa yang berwenang mengelola, bagaimana prosedurnya, dan berapa biayanya. “Banyak pelaku usaha, UKM (Usaha Kecil Menengah) mengeluh ketidakjelasan semua itu,” tambah Noor Shadiq.

Selain itu, lanjut Noor Shadiq, FGD juga akan membahas sejumlah isu negatif yang beredar di antara pelaku usaha. Misalnya, bahwa pengurusan sertifikasi halal itu lama, ribet, mahal, dan ada kesan pingpong kewenangan. Ada yang berfikiran itu kewenangan MUI, ada yang bilang kewenangan LPPOM ada yang bilang juga Kementerian Agama (red: BPJPH). Ini yang membuat langkah pelaku usaha menjadi bimbang.

“Semangat kebersamaan melalui FGD ini mendapat dukungan dari Pemprov Jawa Timur, OPOP (One Pesantren One Product), pondok pesantren dan kampus di Jatim baik negeri maupun swasta,” kata Noor Shadiq.

Gus Shadiq, begitu ia disapa, juga mengharapkan bahwa FGD ini akan melahirkan kejelasan sesungguhnya kewenangan sertifikasi halal, berapa biayanya dan bagaimana prosedur pengurusanya.

Bendahara Umum DPP Hebitren, KH Abdul Hamid Wahid menyampaikan bahwa kegiatan FGD ini sangat menarik dan penting. Untuk itu, diharapkan para pelaku usaha di Jatim dan seluruh Indonesia dapat mengikutinya. Agar tidak terjadi kebimbangan dalam mengurus label halal.

“Kalau produk usahanya sudah ada label halal, insyaallah barangnya akan semakin laku, sebab orang tidak was-was lagi,” kata KH Abdul Hamid Wahid.

Dirut RS Bandung: Kondisi Kasus Covid Mengerikan!

Redaktur: Mazaya

 BANDUNG(Jurnalislam.com)–Ketersediaan tempat tidur di sejumlah rumah sakit di Bandung hampir terisi penuh. Bahkan beberapa rumah sakit harus menambah tempat tidur untuk melayani pasien COVID-19.

Seperti di RS Al Ihsan Baleendah, Kabupaten Bandung. Dirut RSUD Al Ihsan Basalama Gator menyebut seluruh tempat tidur yang disediakan RS tersebut nyaris penuh.

“Kondisi sekarang memang betul kalau saya katakan mengerikan. Di mana untuk Al Ihsan kita menyiapkan ketersediaan tempat tidur itu sebanyak 151 tempat tidur dan sudah terisi 100 persen artinya sudah full,” ucap Basalama dalam program Jabar Punya Informasi (Japri) sebagaimana dilihat detikcom di YouTube Humas Jabar pada Sabtu (12/6/2021).

Menurut Basalama kondisi pasien yang datang ke RS Al Ihsan pun beragam. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia.

“Kenapa saya katakan mengerikan, sebab saya lihat yang datang banyak dalam kondisi yang buruk kadang ada yang meninggal di IGD. Sehingga kondisi seperti itu sebenarnya dia sudah lama di rumah tidak terdeteksi di rumah atau didiamkan saja ,tahu-tahu masuk ke rumah sakit sudah dalam kondisi yang berat sekali, mungkin seperti itu,” kata dia.

Bahkan, kata Basalama, ada beberapa pasien juga yang masih menanti pelayanan di IGD. Pihaknya melakukan screening terlebih dahulu untuk melihat kondisi pasien.
“Nanti dari screening itu kita lihat apakah pasien itu bisa isoman (isolasi mandiri) ataukah memang harus dirawat di rumah sakit jadi kita lihat tingkat keparahannya,” tuturnya.

Menurutnya dengan lonjakan kasus, rumah sakit saat ini hanya menangani pasien dengan kondisi hingga berat. “Kami sudah mengurangi untuk ketersediaan tempat tidur yang hijau artinya yang gejala ringan atau tanpa gejala itu bisa diisolasi mandiri atau diisolasi di tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah, rumah sakit hanya merawat yang sedang dan berat saja,” kata dia menambahkan.

Sumber: detik.com

FGD Sertifikasi Halal, Jatim Siap Kembangkan Industri Halal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Provinsi Jawa Timur siap mengembangkan ekonomi syariah, bisnis halal, termasuk mensukseskan program sertifikasi halal. Simpulan ini mengemuka dalam Focus Group Discusion (FGD) tentang Sertifikat Halal di Indonesia yang berlangsung di Surabaya, Minggu (13/6/2021).

FGD ini terselenggara hasil kerjasama Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, dan Hebitren (Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren).

“Jatim paling siap dalam mengembangkan ekonomi syariah, bisnis halal terkait sertifikasi halal,” terang Bendahara Umum DPP Hebitren (Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren), KH Wahid Hamid.

Menurutnya, untuk mengembangkan Jatim sebagai daerah pengembangan ekonomi syariah dan bisnis halal, diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama BPJPH dan MUI. “Kita terus lakukan kolaborasi, saling mendukung, mempertajam peran dalam ruang masing-masing,” kata KH Wahid Hamid.

Mewakili Ketum MUI Jatim (KH Moh Hasan Mutawakkil ‘Alallah), Komisi Pemberdayaan Umat MUI Jatim, KH Rosidi, menyampaikan terimakasih kepada BPJPH Kementerian Agama, Hebitren, pelaku usaha, dan ormas Islam atas terselenggaranya FGD ini. “MUI Jawa Timur akan terus mendukung program BPJPH terkait kampanye sertifikasi halal kepada masyarakat,” kata KH Rosidi.

Plt Kepala BPJPH, Mastuki menyampaikan bahwa berdasarkan Undang-undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia, wajib bersertifikat halal. Untuk meningkatkan layanan sertifikasi halal, BPJPH telah melakukan sejumlah langkah. Misalnya, mengembangkan sistem informasi layanan sertifikasi halal, integrasi data, pembinaan pengawasan halal, dan sinergi antar stakeholders halal.

“BPJPH juga melakukan kerjasama antar lembaga dan kerjasama internasional dalam Jaminan Produk Halal. Kita juga melakukan pengembangan standar mutu dan standar layanan halal, serta mendukung pengembangan Industri halal nasional,” jelasnya.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh menyampaikan bahwa prinsipnya halal adalah term keagamaan, maka ujungnya adalah fatwa. “Dalam proses pembuktiannya memerlukan keilmuan. Kaitan dengan ini, kolaborasi semua pihak dibutuhkan,” kata Asrorun Ni’am.

Tampak hadir Rektor UIN Malang, Abd Haris dan perwakilan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur. FGD juga diikuti sejumlah peserta dari berbagai Provinsi melalui layanan daring.

Kasus Covid Melonjak 300 Persen, Pemerintah Buka Tower 8 RS Wisma Atlet

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Angka pasien Covid – 19 di DKI Jakarta naik 302% dalam 10 hari terakhir seperti dilaporkan Satgas Covid-19. Beberapa hari terakhir kasus harian naik signifikan, pada Sabtu dan Jumat lalu masing-masing 2.455 dan 2.293 kasus baru.

Pemerintah kini menambah jumlah ketersediaan tempat tidur di rumah sakit untuk merawat pasien Covid – 19.

Ketua Satgas Covid – 19 Letjen TNI Ganip Warsito mengatakan untuk menanggulangi kenaikan kasus Covid – 19 di DKI dan daerah penyangga. Pemerintah akan membuka Tower 8 di RS darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran  untuk merawat pasien OTG. Tower 8 saat ini ditempati oleh tenaga kesehatan.

“Dan sesuai kebutuhan Nakes akan dipindahkan ke hotel terdekat, apabila langkah ini berhasil ini akan meningkatkan 1.572 tempat tidur. Kedua akan ditambah di rumah sakit darurat. Menjadi 3 tempat tidur dari dua tempat tidur.

Selain itu kapasitas kamar di RS darurat Kemayoran jadi 3 tempat tidur dari 2 tempat tidur di beberapa ruangan. Sehingga bisa menambah 2.000 tempat tidur, menjadi total 9.566 tempat tidur.

Satgas dengan Pemprov DKI, mulai mengoperasi fasilitas isolasi terkendali bagi pasien OTG di Rusun Nagrak Cilincing, sehingga menambah 2.500 tempat tidur.

“Dengan demikian RSDC akan memiliki kapasitas 12.116 tempat tidur, penambahan ini 6.120 tempat tidur atau 102%,” jelasnya.

Pemda juga siapkan tempat isolasi OTG pada wisma Pemda DKI pada 31 lokasi terpencar pada kapasitas 8.000 Orang OTG termasuk Rusun Nagrak. Untuk Daerah penyangga DKI Jakarta, seperti Depok, Bogor, dan Tangerang Selatan akan diaktifkan fasilitas OTG ketika dibutuhkan.

“Rencana ini disiapkan Satgas dengan berkoordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat,” jelasnya.

“Gubernur Jabar, Jateng, Jatim persiapkan langkah antisipasi lonjakan dengan menambah fasilitas kesehatan, sedang berproses penambahan tempat tidur rumah sakit 30% – 40%, mobilisasi tenaga kesehatan dan relawan medis,” katanya.

Sumber: cnbcindonesia

 

Menag Apresiasi Saudi Pentingkan Keselamatan Jamaah Haji

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)- Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah mengumumkan bahwa skema haji 1442 H/2021 M hanya untuk warga negara Saudi dan warga asing (ekspatriat) yang saat ini tinggal di sana.

“Pemerintah Saudi mengumumkan haji hanya dibuka untuk domestik dan ekspatriat saja. Dengan menimbang keselamatan dan keamanan jemaah dari ancaman Covid-19 yang belum reda. Sebagaimana Pemerintah RI, keselamatan dan keamanan jemaah, selalu menjadi pertimbangan utama,” kata Menag Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, Sabtu (12/6/2021).

“Jumlah kuota ditetapkan 60 ribu, ini jauh lebih banyak dibanding tahun lalu,” sambungnya.

Menag mengapresiasi Kerajaan Saudi Arabia yang akhirnya menyampaikan keputusan resmi terkait penyelenggaraan haji 2021. Keputusan ini menjadi pedoman yang jelas bagi umat muslim seluruh dunia, tidak hanya Indonesia, dalam konteks penyelenggaraan haji 1442 H.

“Keputusan ini menunjukkan Saudi menomorsatukan aspek keselamatan dan kesehatan jiwa jemaah. Dengan pembatasan ini, maka protokol kesehatan akan tetap bisa berjalan dengan baik sekaligus mengantisipasi potensi penularan wabah dengan jumlah yang masif,” jelas Gus Yaqut, sapaan akrab Menag.

Menag berharap, keputusan ini juga mengakhiri polemik atau munculnya informasi hoaks selepas pengumuman pembatalan keberangkatan jemaah haji Indonesia pada 3 Juni lalu.

“Keputusan Saudi senapas dengan semangat Indonesia yang ingin menjaga keselamatan jemaah. Diharapkan masyarakat untuk patuh menjaga protokol kesehatan agar Covid segera tertangani sehingga jika tahun depan haji bisa dilaksanakan lagi kita sudah siap,” ujarnya.

Menag mengajak semua pihak untuk mengambil hikmah dari peristiwa ini. Calon jemaah haji diharapkan tetap bersabar dan tawakal.

“Mari sama-sama berdoa semoga pandemi segera berlalu. Ibadah haji tahun depan bisa berjalan dengan normal dan tenang kembali. Innallaha ma’ana,” harap Menag.

“Kita sekarang akan fokus pada persiapan penyelenggaraan haji 1443 H. Pemerintah Indonesia akan secara aktif dan lebih dini melakukan komunikasi dengan Pemerintah Saudi untuk mempersiapkan pelaksanaan haji jika tahun 2022 ibadah haji dibuka kembali,” tandasnya.

Buku Putih TP3 Pembunuhan Laskar FPI Segera Diluncurkan, Ungkap Penghilangan Jejak

Redaktur: Mazaya

SURABAYA (Jurnalislam.com)- Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam laskar Front Pembela Islam (FPI) mengatakan adanya keterlibatan Komnas HAM dalam penghilangan jejak kasus penembakan 6 laskar FPI. Hal tersebut disampaikan anggota TP3 Edi Mulyadi dalam diskusi online via Zoom yang digelar PKAD (Pusat Kajian Dan Analisis Data) pada Jum’at sore (11/06/2021).

“Dalam buku putih yang kami susun TP3, saya juga anggota TP3. Buku itu memang mengungkap persekongkolan sistematis yang dilakukan oleh aparat negara untuk menghilangkan jejak. Dan yang membuat kita miris ternyata Komnas HAM justru ikut dalam permainan yang kotor dalam penghilangan jejak tersebut,” ungkapnya.

Lebih lanjut Edi menilai apa yang dilakukan Komnas HAM bukan penyidikan tapi hanya pemantauan. Ia juga mengangap kesimpulan Komnas HAM terhadap 6 laskar korban penembakan sangat gegabah,

“Seperti misalnya Komnas HAM dengan gegabah menyatakan anak-anak tidak ada penyiksaan, kerusakan pada tubuh mereka terjadi karena proses waktu. Padahal itu mustahil, karena proses waktu cuma dua malam tapi luka-lukanya begitu dahsyat di punggung, di leher, di kaki dan setiap mayat itu ada bekas jahitan di dadanya yang menunjukan yang bersangkutan menggalami autopsi, padahal keluarga sama sekali tidak memberikan izin,” terang Edi.

Buku putih tersebut sudah selesai dicetak dan diharapkan beberapa hari kedepan bisa beredar dengan masif.

“Bukan tanpa resiko buku ini terbit karena membongkar adanya kerja sistematis dari aparatur negara,” katanya.

“Buku putih ini diharapkan bisa mengungkap kebenaraan walaupun kita tahu banyak yang tidak senang dengan buku ini terutama pihak-pihak yang merasa ditelanjangi kelakuannya, kekejamannya dan sebagainya,” pungkas Edi.

Kontributor : Bahri