Penulis: Mazaya

MUI Sesalkan Polisi Unggah Film Sudutkan Islam

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain menyesalkan konten video yang berjudul Kau adalah Aku yang Lain yang diunggah di akun Fanpage resmi Divisi Humas Polri. Tengku menilai, konten video tersebut telah mendeskreditkan umat Islam.

“Di mana pernah terjadi seperti itu? Mana ada orang Islam, kepada umat Hindu, Budha, atau Kristen menghalangi ambulans?” kata Tengku katanya dilansir Republika.co.id, Rabu (28/6).

Tengku menegaskan, seharusnya Polri lebih selektif dalam memilih konten video. Terlebih, Polri adalah lembaga negara yang harus bekerja dengan profesional dan tidak menyudutkan pihak manapun.

Tengku mengkhawatirkan video tersebut berimbas pada penggiringan opini masyarakat akan umat Islam. “Yang begini-begini kami harap bisa dibersihkan dari demokrasi kita,” kata Tengku.

Film pendek Kau adalah Aku yang Lain menjuarai kategori film pendek dalam Police Movie Festival IV 2017. Video yang berdurasi 7 menit 41 detik itu bercerita tentang seorang Muslim–digambarkan sebagai pria berbaju koko, berpeci, dan berjanggut–bersikeras untuk tidak memberi jalan bagi ambulans.

Jalan tersebut tengah ditutup karena sedang berlangsung pengajian. Orang tersebut tidak mau membuka jalan terlebih karena pasien yang ada dalam ambulans tersebut memakai salib, sebagai perlambang pemeluk agama Kristen.

Video itu sempat diunggah di akun Facebook Divisi Humas Polri pada Sabtu (24/6). Namun akhirnya dihapus.

UBN : Presiden Akui Ada Ketersumbatan Komunikasi dengan Ulama

JAKARTA (Jurnalislam.com)—Ketua Gerakan Nasional Pengawal (GNPF) MUI mengungkapkan hasil pertemuan dirinya dengan Presiden Joko Widodo saat Idul Fitru lalu. Menurutnya, Presiden Jokowi berkali-kali menekankan bahwa seandainya ada komunikasi sejak aksi 411, mungkin tidak perlu ada demo 212 dan aksi-aksi lanjutan.

“Presiden langsung menugaskan Menkopolhukam Wiranto agar setelah pertemuan ini tidak ada lagi ketersumbatan komunikasi,” kata pria yang karib disapa UBN ini dalam Konferensi Pers bersama pimpinan FPI di AQL Islamic Center Tebet, Selasa (27/6/2017).

baca juga : Merasa Tak Kriminalisasi Ulama, Ini Jawaban UBN kepada Jokowi

Indikasi adanya ketersumbatan informasi, menurut UBN terlihat dari penekanan Presiden Jokowi hingga tiga kali terkait komunikasi 411.

“Dan presiden dirasa juga merasa perlu member instruksi tersebut dengan indikasi presiden sempat sebanyak 3 kali mengatakan seandai terjadi dialog di 411 mungkin tidak ada lagi 212, tidak ada lagi yang seperti ini.,” katanya.

baca juga : GNPF MUI Desak Jokowi Selesaikan Kriminalisasi Ulama

Seperti diketahui, pimpinan GNPF MUI bertemu Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan tersebut, GNPF MUI mendesak Presiden Joko Widodo menyelesaikan kasus kriminalisasi ulama. Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan akan dibangung komunikasi intens ke depan bersama para ulama, kiai, habaib dan aktivis.

GNPF MUI Bertemu Jokowi, Habib Rizieq Sampaikan Syukur dan Apresiasi

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Umum Front Pembela Islam (FP)) KH Ahmad Sobri Lubis mengungkapkan, Habib Rizieq sudah mengetahui pertemuan GNPF-MUI dan Presiden Joko Widodo. Ia menuturkan, Habib Rizieq turut bersyukur atas pertemuan tersebut.

“Habib bersyukur karena ini merupakan program yang diharapkan Habib sejak awal, sejak 411,” kata Sobri di konferensi pers GNPF-MUI di AQL, Selasa (27/6/2017) dilansir Republika.co.id.

baca juga : GNPF MUI Desak Jokowi Hentikan Kriminalisasi Ulama

Sobri menegaskan, pertemuan itu menegaskan keseriusan GNPF-MUI yang ingin berdialog dengan Presiden Joko Widodo. Sobri turut menilai, reaksi Habib Rizieq sekaligus menunjukan karakternya yang selalu mengedepankan dialog.

Ahmad Sobri Lubis bersama pimpinan GNPF MUI

baca juga : Ini Jawaban UBN Kepada Jokowi yang Merasa Tidak Lakukan Kriminalisasi Ulama

Selain itu, ia menilai, ini merupakan karakter ulama dan ajaran Islam yang senantiasa mengedepankan dialog sebelum melakukan apapun. Sobri mengungkapkan, Habib Rizieq telah berpesan kalau dialog harus jadi jalan utama menyelesaikan masalah.

baca juga : Kompaknya Pimpinan FPI dan GNPF MUI Ungkap Pertemuan dengan Jokowi

“Pesan Habib, selama jalur masih ada, siapa tahu dengan dialog sekecil apapun celahnya untuk bisa kedaiaman tercapai, kenapa tidak,” ujarnya.

Sobri menambahkan, Habib Rizieq dalam keadaan baik dan senang di Yaman, tidak ada permasalahan dan senantiasa memantau perkembangan di Indonesia. Menurut Sobri, GNPF-MUI pun terus melaporkan hal-hal yang terjadi dan komunikasi tidak terputus.

Pemerintah Tak Merasa Kriminalisasi Ulama, Ini Jawaban UBN Kepada Presiden Jokowi

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI Ustadz Bachtiar Nasir mengungkapkan hasil pertemuan tertutup GNPF MUI dengan Presiden Joko Widodo.

“Pemerintah tidak merasa ada kriminalisasi ulama,” kata pria yang karib disapa UBN ini dalam konferensi pers bersama FPI di AQL Islamic Center Tebet, Selasa (27/06/2017).

pertemuan GNPF MUI – Presiden Jokowi

Selain itu, menurut UBN, pemerintah juga tidak merasa menyematkan stigma buruk pada umat seperti anti Pancasila, NKRI dll dan juga tak merasa ada kriminalisasi ulama.

Karenanya, UBN menjawab bahwa poin-poin seperti kriminalisasi ulama, penyematan dan tudingan sejatinya terjadi di lapangan.

“Atas poin poin tersebut GNPF datang untuk menjelaskan bahwa memang terjadi hal hal tersebut. Dan meminta komunikasi yang intens kepada presiden untuk menyelesaikan masalah masalah tersebut,” pungkas UBN.

Seperti diketahui sebelumnya bahwa Presiden Joko Widodo didampingi Menag Lukman Hakim, Menkopolhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno bertemu dengan pimpinan GNPF MUI. Dalam kesempatan tersebut, GNPF MUI menyampaikan aspirasi umat khususnya masalah diskriminasi hukum dan kriminalisasi ulama.

Pemerintah menampik ada hal tersebut, namun GNPF menjelaskan hal yang dirasakan sehingga di masa yang akan datang akan dibangun komunikasi lebih intens antara pemerintah dan para ulama.

Desak Polri Minta Maaf, Elemen Pemuda Muhammadiyah Kecam Film Sarat Provokasi

JATENG (Jurnalislam.com) – Akun facebook Divisi Humas Polri merilis video film pendek bertajuk “Kau adalah Aku yang Lain”. Video berdurasi 7 menit 41 detik ini dinilai sebagian warganet berisi pesan tendensius kepada Umat Islam.

Dalam video tersebut, digambarkan ada oknum umat Islam yang tidak mau membuka jalan yang ditutup karena pengajian, ketika ada ambulans mau lewat mengangkut pasien kritis yang kebetulan beragama Kristiani.

Komandan KOKAM Jawa Tengah, Muhammad Ismail mengecam dipublikasikannya film ini justru oleh institusi kepolisian.

“Film pendek yang dibuat dalam festival lomba yang dipublikasikan polri telah membuat rasa tidak nyaman di khalayak umat Islam”, tegas Komandan Ismail dilansir sangpencerah.id, Selasa (27/6/2017).

“Polri sebagai​ pengayom masyarakat seharusnya lebih bijak dalam melangkah. Polri adalah alat negara, bukan alat penguasa”, lanjut Ismail.

KOKAM Pemuda Muhammadiyah sebagai pasukan yang bertugas mempertahankan kalimat syahadat mengecam keras pembuatan film tersebut. “Film ini telah melukai hati kami. Polri dalam hal ini kapolri harus minta maaf kepada umat islam dan berhati hati dlm melangkah”, tutupnya.(sp/red)

 

Bertemu Jokowi, GNPF MUI Desak Kriminalisasi Ulama Segera Dihentikan

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI Ustadz H Bachtiar Nasir mengungkapkan hasil pertemuan tertutup antara GNPF MUI dengan Presiden Joko Widodo Ahad lalu. Pria yang karib disapa UBN ini meminta agar Presiden menyelesaikan masalah kriminalisasi ulama.

“Poin-poinnya dalam pertemuan tersebut pemerintah tidak merasa ada kriminalisasi ulama. Pemerintah juga tidak merasa menyematkan Islam dengan stigma stigma buruk, seperti intoleran, radikal, anti pancasila, anti NKRI,” kata UBN dalam jumpa pers bersama pimpinan FPI di AQL Islamic Center Tebet, Selasa (27/5/2017).

(baca juga : Ketua FPI dan GNPF Sampaikan Isi Pertemuan dengan Jokowi)

Karenanya, GNPF MUI menjelaskan kepada Presiden Joko Widodo bahwa keadaan di lapangan justru hal yang ditampik pemerintah justur malah terjadi.

“Atas poin poin tersebut GNPF datang untuk menjelaskan bahwa memang terjadi hal hal tersebut. Dan meminta komunikasi yang intens kepada presiden untuk menyelesaikan masalah masalah tersebut,” pungkas UBN.

Seperti diketahui sebelumnya bahwa Presiden Joko Widodo didampingi Menag Lukman Hakim, Menkopolhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno bertemu dengan pimpinan GNPF MUI. Dalam kesempatan tersebut, GNPF MUI menyampaikan aspirasi umat khususnya masalah diskriminasi hukum dan kriminalisasi ulama.

Pemerintah menampik ada hal tersebut, namun GNPF menjelaskan hal yang dirasakan sehingga di masa yang akan datang akan dibangun komunikasi lebih intensif antara pemerintah dan para ulama.

Kompak, Pimpinan GNPF MUI dan FPI Ungkap Hasil Pertemuan dengan Presiden Jokowi

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ada hal yang menarik dalam konferensi pers Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI terkait dengan pertemuannya hari Ahad lalu dengan Presiden Joko Widodo.

Konferensi Pers kali ini dihadiri oleh hampir seluruh pimpinan GNPF MUI, pimpinan ormas Islam hingga Ketua Front Pembela Islam (FPI) Ustadz Sobri Lubis bertempat di AQL Islamic Center Tebet Jakarta, Selasa (27/5/2017). Dalam pantauan Jurnalislam.com, pertemuan tampak akrab dan hangat.

Terlihat hadir para kiai, habaib, ulama dan aktivis Islam seperti Ketua GNPF MUI KH Bachtiar Nasir, Wakil Ketua GNPF MUI M Zaitun Rasmin, Ketua DPP FPI Sobri Lubis, Panglima GNPF MUI Munarman, Habib Muchsin, Luthfie Hakim, Yusuf Martak, Haikal Hassan, dll.

Ketua GNPF MUI Ustadz Bachtiar Nasir menerangkan bahwa para ulama, kiai dan habaib saling berkoordinasi dan memberi masukan terkait pertemuan dengan Presiden Jokowi.

Bahkan, Ketua Dewan Pembina GNPF MUI Habib Rizieq Syihab juga memberikan arahan dan koordinasi dalam rangka pertemuan dengan Presiden Joko Widodo.

“Setiap langkah GNPF selalu dikoordinasikan dengan semua tokoh di GNPF termasuk Habib Rizieq Syihab,” kata pria yang karib disapa UBN ini.

Ia pun menegaskan bahwa momen Idul Fitri ini ia manfaatkan untuk menyampaikan aspirasi umat langsung kepada Presiden Jokowi seperti masalah kriminalisasi ulama, tudingan umat anti Pancasila, NKRI, dll.

Walaupun pada akhirnya, kata UBN, Presiden berkilah bahwa pemerintah tidak merasa melakukan kriminalisasi ulama, hingga mengaku tidak pernah menyematkan tudingan-tudingan tersebut kepada umat Islam

Ingatkan Revolusi, UBN : Jika Ada Kezaliman, Rakyat dan Umat Akan Turun

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Menyikapi fenomena yang berkembang saat ini seperti kriminalisasi ulama, perlakuan rezim, dll, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI Ustadz Bachtiar Nasir berharap jangan sampai ada revolusi berdarah di Indonesia.

Kedamaian akan terjadi justru jika hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya. “Semoga fenomenanya tidak akan ada lagi, dan mudah-mudahan tidak ada lagi yang namanya revolusi berdarah,” kata pria yang karib disapa UBN ini beberapa akhir Ramadhan lalu.

Namun, syaratnya yaitu agar hukum Allah ditegakkan dengan adil di Indonesia ini. “Saya ingin katakan Allah sudah menurukan hukum dan keadilannya di Indonesia insya Allah pihak hakim, Mahkamah Agung mudah mudahan diberikan kekuatan oleh Allah supaya konsisten,” katanya.

Ia menilai bahwa revolusi sejatinya sedang berjalan sehingga keadilan akan terus bergerak melenyapkan kezaliman.

“Saya beritahu revolusi, hukum dan keadilan sudah Allah sendiri yang bergerak. Dalam hal ini jika ada kezaliman maka rakyat dan umat yang akan turun,” pungkasnya.

Ingatkan Penegak Hukum, UBN : Keadilan Menggilas Siapapun yang Zalim

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Menyikapi kriminalisasi ulama, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI Ustadz Bachtiar Nasir mengingatkan agar para penegak hukum bekerja dengan sebenar-benarnya dengan menegakkan hukum dengan adil.

Sebab, katanya, saat ini gelombang keadilan terjadi di mana-mana dan akan melibas siapapun yang hendak melawannya.

“Saat ini roda keadilan sedang berputar diIndonesia yang akan menggilas siapapun yang melakukan praktek praktek kezaliman,” kata pria yang karib disapa UBN ini kepada Jurnalislam.com akhir Ramadhan lalu di Tebet Jakarta.

Ia menegaskan bahwa siapapun yang mulai berfikir untuk tidak adil, maka dirinya siap bergerak bersama masyarakat.

“Saya beritahu revolusi, hukum dan keadilan sudah Allah sendiri yang bergerak. Dalam hal ini jika ada kezaliman maka rakyat dan umat yang akan turun,” pungkasnya.

Di Usia ke-50, Ustadz Bachtiar Nasir Luncurkan Buku Biografi dan Kiprah Dakwah

JAKARTA (Jurnalislam.com) –Ustadz Bachtiar Nasir meluncurkan buku Tadrib Rabbani: Kiprah KH Bachtiar Nasir dalam dakwah sosial dan politik sekaligus tasyakuran usia ke -50 sekaligus buka bersama, bertempat di AQL Islamic Center Tebet Jakarta, Sabtu (24/5/2017).

Kepada Jurnalislam.com pria yang karib disapa UBN ini menjelaskan bahwa buku Tadrib Rabbani berisi tentang refleksi pemikiran, gerakan hingga beberapa fenomena dan masalah keumatan masa kini khususnya yang berkaitan dengan Keislaman dan Keindonesiaan.

Salah satunya yang ia sampaikan terkait makna dari surat al Maidah ayat 51 . Ia berpesan kepada seluruh umat islam untuk paham hak konsitusinya dalam perjuangan.

“Agar kita tidak takut memilih pemimpin muslim karena hak tersebut dilindungi oleh Undang Undang Dasar Pasal 29 Ayat 1 dan 2,” katanya.

Di sela-sela acara, UBN pun mengingatkan agar keadilan ditegakkan oleh para penegak hukum seperti hakim, jaksa hingga kepolisian. Sebab, jika tidak, maka keadilan akan mencari jalannya sendiri melibas pelbagai kezaliman di negeri ini.