Bau Masih Menyengat, Warga Sukoharjo Kembali Demo PT RUM

SUKOHARJO (jurnalislam.com)- Ratusan warga terdampak limbah bau milik PT RUM, Nguter Sukoharjo kembali melakukan aksi unjukrasa di depan pintu gerbang PT RUM pada selasa (10/12/2019).

Warga yang melakukan aksi tak henti hentinya membunyikan kentongan bambu sebagai penanda bahwa bau menyengat mirip septi tank tercium oleh mereka.

“Biasanya kita bunyikan di rumah saat bau. Sekarang kita bawa kentongan di sini. Kebetulan sekarang baunya juga tercium,” kata kordinator aksi Herman.

Selain membawa kentongan bambu, sejumlah spanduk berisi kecaman terhadap PT RUM juga ikut dibentangkan dalam aksi tersebut.

Diantaranya bertuliskan ‘Setan PT RUM Menghantui Warga’, ‘Koe Lereno Kene Damai’ dan ‘Bupati Wardoyo Kami Kecewa’ kemudian ‘PT RUM Kakean Dusta’ serta ‘Tutup PT RUM!’.

Menanggapi aksi demontrasi dari warga tersebut, Sekretaris PT RUM Bintoro Dibyoseputro berjanji akan terus berupaya menyelesaikan bermasalahan utama sumber bau menyengat tersebut.

“Kami seluruh jajaran manajemen RUM beserta sekitar 2.000 karyawan aktif sudah berkomitmen terus meningkatkan kemampuan tata kelola lingkungan,” katanya sebagaimana dikutip dari detik.com selasa, (10/12/2019).

Menag Harap Zona Halal Dikelola Secara Ramah untuk Semua Agama

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Menteri Agama Fahrul Razi mengatakan munculnya zona halal di daerah wisata memberikan nilai positif. Namun dikhawatirkan membuat stigma eksklusif.

“Munculnya zona halal ini positif sekali. Jadi ummat muslim tidak sulit menemukan tempat halal,” katanya dalam sambutan di Kantor Kemenag, Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).

Menurutnya, jika zona halal tidak dikelola dengan baik, ada potensi menimbulkan kesalahpahaman bagi umat nonmuslim. Menag mengatakan stigma itu mulai tampak dalam interaksi di media sosial.

“Kalau tidak dikemas dengan hati-hati justru menimbulkan seperti yang di WA. Beberapa nonmuslim ‘loh kok jadi eksklusif begini?’ Sehingga saya sarankan menggunakan bahasa yang ramah bagi semua agama,” ujarnya.

Menag menyarankan kepada pelaku yang memakai istilah zona halal menambahkan kata-kata yang enak seperti ‘halal bagi muslim pasti oke untuk semua.’

Kemenag Luncurkan Indeks Kerukunan Umat Beragama, Ini Hasilnya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Kementerian Agama meluncurkan indeks kerukunan umat beragama atau Indeks KUB. Ini merujuk pada Peraturan Bersama Menteri tahun 2006/6 tahun 2006, di mana merupakan suatu kondisi umat beragama yang toleran setara dan bekerja sama dalam membangun masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menteri Agama Fachrul Razi diantaranya mengambil konsepsi KUB menurut Hasbullah Badri dalam bukunya Pendekatan Dunia Islam dan Dunia Kristen yang mengatakan bahwa KUB dalam pengertian praktis merupakan co-eksistensi secara damai dalam kehidupan beragama. Selain itu, Amir Syarifudin mengatakan KUB adalah suatu cara untuk mempertemukan atau mengatur hubungan antara yang berlainan agama dalam proses masyarakat.

“Jadi, pengertian kerukunan umat beragama bukan menyatukan agama yang berbeda,” kata Fachrul dalam sambutannya di kantor Kemenag, Thamrin, Jakarta, Rabu (11/12).

Dia menjelaskan, dari berapa konsepsi kerukunan di atas, Indeks ini menarik hasil sebagai berikut, pertama, indeks beragama adalah kerukunan atau kondisi umat beragama yang berinteraksi secara damai, toleran, saling menghargai, dan menghormati perbedaan agama serta menjalankan ibadah masing-masing. Kedua, interaksi tersebut tidak merendahkan antara satu agama dengan yang lain juga tidak mencampur adukan norma agama masing-masing.

“Ketiga, bekerjasama dalam membangun masyarakat dalam prinsip bahu membahu, saling membangun manfaat dan eksistensi bersama NKRI berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar,” katanya.

“Dalam Islam dan agama lain juga dijelaskan, semua manusia diciptakan dalam keadaan berbeda-beda. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan bahwa supaya kalian saling kenal, ini maksudnya bisa bekerjasama, tanpa mengganggu keyakinan bersama,” imbuh dia.

Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa KUB adalah suatu kondisi umat beragama yang toleran, setara, serta bekerjasama membangun kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD. Maka untuk memperoleh KUB, Indeks ini menggunakan tiga variable utama, yaitu toleransi, kesetaraan dan kerjasama. Hasil dari pengukuran ketiga variabel itu kemudian menghasilkan angka tinggi rendahnya KUB. KUB yang dimaksudkan ini dari tiga ukuran tersebut.

Saudagar Fest Solo Jadi Sarana Pengusaha Muslim Bersatu

SUKOHARJO (Jurnalislam.com)– Ribuan peserta mengikuti kegiatan Saudagar Fest Solo yang diselenggarakan di Orient Convention Hall Hartono Mall pada selasa, (10/12/2019).

Dalam kegiatan tersebut hadir sebagai pemateri diantaranya adalah Dewa Eka Prayoga, Rendy Saputra, Koh Steven Indra Wibowo, Netta Reza, Ustadz Syuhabuddin Abdul Muis dan pembicara lainya.

Best Selling Author dan juga Founder Jago Jualan, Dewa Eka Prayoga memberikan motivasinya kepada para peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut.

“Tanamkan mental kaya dengan memberikan peluang orang lain dan senang berbagi. Tidak meminta-minta, syukur-syukur anda kaya dan senang berbagi daripada miskin tapi tidak mau berbagi,” katanya.

Sementara itu, Ketua Muallaf Center Indonesia yang juga pengusaha kopi Koh Steven Indra Wibowo mengajak para pengusaha dan peserta untuk meninggalkan riba agar mendapatkan berkah illahi.

“Kalau mau berubah bisnis tanpa riba mau usaha tanpa riba, cek dulu niatnya dari modalnya. Ajarkan ikhlas merelakan hati apa yang Allah berikan. Kalau iklhas hanya teori semua orang bisa,” paparnya.

Selain mendengarkan materi dan motivasi bisnis dari pembicara, acara Saudagar Fest juga diramaikan dengan hadirnya para pengusaha yang menggelar danganannya seperti pakaian, kuliner, properti dan lain sebagainya. Ada 16 peserta stand.

Acara Saudagar Fest sendiri meliputi sharing, talkshow, sholat berjamaah, launching Saudagar Ngaji, dan doa bersama.

Ketua panitia Rendra Mochtar Habibie menjelaskan tujuan diadakannya Saudagar Fest Solo yakni untuk menyatukan komunitas pengusaha muslim se-Solo dan sekitarnya.

“Alasan diadakan acara kita ingin mengumpulkan pengusaha se Solo raya agar bisa bersatu, karena banyak ditemui para pengusaha yang memiliki ‘madzab-madzab’ sendiri,” ujar pengusaha fashion dan pendiri Sekolah Sudagar tersebut Selasa (10/12).

Selain itu, Rendra juga ingin membangkitkan semangat bagi kaum milenial agar tertarik untuk menjadi pebisnis. “Kita berusaha banget mengikuti sunnah rasulullah yaitu melalui perdagangan,” ungkapnya.

Saudagar Fest sendiri baru kali ini diadakan namun Rendra Mochtar Habibie berencana akan mengadakan setiap tahun. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan diselenggarakan di beberapa Kota lainnya.

Ini Ciri ASN Radikal Versi Kemenkumhan.

JAKARTA(Jurnalislam com) – Inspektur Wilayah III Kemenkumham Achmad Rifai menyatakan ada beberapa ciri-ciri Aparatur Sipil Negara (ASN) terkena ajaran radikalisme.

“Pertama memuat teks, gambar, audio dan video ujaran kebencian terhadap Pancasila dan UUD 1945, kedua memuat konten negatif terkait salah satu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA),” jelasnya dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 dengan tema ‘Menjawab Kontroversi SKB 11 Menteri’ di Ruang Yusuf Ronodipuro, Gedung RRI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Lalu, ketiga adalah menyebarluaskan pendapat yang menyesatkan melalui medsos, dan keempat, menyebarluaskan pemberitaan yang menyesatkan.

“Kelima menyebarkan informasi menyesatkan, keenam menyelenggarakan kegiatan yang menghina, menghasut, memprovokasi dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Pancasila,” ujarnya.

Poin ketujuh adalah memberikan tanggapan atau dukungan sebagai tanda sesuai pendapat dengan memberikan likes, dislike, love, retweet atau komentar di media sosial, kedelapan adalah menggunakan atribut yang bertentangan dengan Pancasila dan terakhir menggunakan atribut yang bertentangan dengan Pancasila.

“Berdasarkan riset Alvara Research Center ada 19,4% PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau ASN (Aparatur Sipil Negara) yang tidak setuju dengan ideologi Pancasila,” tukasnya.

Ia menambahkan, padahal jumlah seluruh ASN adalah 4 juta orang, berarti 19,4 % itu jumlahnya juga besar.

“Masih berdasarkan riset tadi jika ditambahkan dengan pegawai BUMN yang tidak setuju dengan ideologi Pancasila ada 9,1 % maka jumlahnya bertambah besar,” ujarnya.

CPNS Akan Dinilai Radikal atau Tidak Sejak Seleksi

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Sekretaris Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Mudzakir menegaskan bahwa radikalisme merupakan ancaman nyata yang berpotensi mengganggu jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara.

Maka itu, Pemerintah akan meminimalisir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terpapar radikalisme sejak dini, yakni saat seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

“Rekrutmen CPNS itu dari seleksinya ada tes kompetensi dasar dan bidang. Dasar itu ada tes tertulis, salah satunya Tes Wawasan Kebangsaan, di situ bisa kita lihat (potensi radikalisme). Sementara di tes kompetensi bidang ada pendalaman dan wawancara. Di situ juga dapat dilakukan pendalaman lagi apakah yang bersangkutan terekspose radikalisme,” katanya dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk ‘Menjawab Kontroversi SKB 11 Menteri’ di Auditorium Jusuf Ronodipuro, Gedung RRI, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Selain melalui tes, antisipasi masuknya radikalisme di lingkungan pemerintah melalui rekrutmen CPNS adalah persyaratan adminsitrasi berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Belum lagi setelah sudah diterima, akan diberikan pembinaan secara terus menerus terkait loyalitas kepada NKRI dan Pancasila.

“Filternya pembinaannya seperti itu. Termasuk juga rekam jejak digital. Kalau yang bersangkutan di media sosial ada indikasi radikal, pasti akan kami cek lebih lanjut” ujarnya.

Seperti diketahui, SKB 11 Menteri sengaja diterbitkan untuk mengantisipasi maraknya isu radikalisme di lingkungan ASN pada 12 November 2019.

Muhammadiyah: Dukungan Pemerintah Terhadap UMKM Sangat Ditunggu-tunggu

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memberikan apresiasi dan menyambut baik rapat terbatas antara presiden dan wakil presiden dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju, tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Demikian disampaikan Ketua PP Bidang Ekonomi, Anwar Abbas.

“Muhammadiyah dalam hal ini tentu saja akan sangat mendukung bahkan Muhammadiyah meminta dan menghendaki pemerintah agar lebih mengarusutamakan UMKM karena dia menyangkut kehidupan rakyat banyak,” kata Anwar melalui siaran pers yang diterima Jurnalislam.com, Selasa (10/12/2019).

Sebab, lanjutnya, UMKM mampu menyerap 96 persen tenaga kerja serta berkontribusi sebesar 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Menurut dia, peran UMKM dalam menciptakan pertumbuhan dan terutama dalam menciptakan pemerataan dan stabilitas ekonomi dan politik di negeri ini jelas sangat besar.

“Oleh karena itu adanya affirmative action yang jelas dan tegas dari pemerintah terhadap UMKM tentu saja sangat di tunggu-tunggu karena kita yakin dengan semakin baik dan majunya UMKM, maka daya beli masyarakat tentu akan semakin meningkat,” katanya.

Sehingga, ekonomi nasional akan semakin lebih baik dan dinamis. Dengan begitu, akan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia yang menjadi cita-cita bersama.

“Kita sebagai bangsa akan semakin dapat berdaulat karena pengangguran dan kemiskinan bisa kita tekan dan kurangi,” ujarnya.

Menag dan Mendikbud Bertemu, Bahas Masa Depan Sekolah dan Madrasah

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Menteri Agama Fachrul Razi melakukan pertemuan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim.

Dalam pertemuan itu, ribuan sekolah di bawah Kemenag dan Kemendikbud tengah dibahas.

“Nanti akan kami koordinasikan ya (UU Pesantren), pasti koordinasi kami jalan terus ya,” kata Fachrul saat ditemui di kantor Kemenag, Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (9/12).

Dia menyatakan akan berkolaborasi dengan Mendikbud terkait UU Pesantren. Namun, Fachrul tak dapat merinci lebih jauh, sebab, rancangannya masih direncanakan.

“Kami terus koordinasi, tidak ada sesuatu yang saya lakukan sendirian ya,” ujarnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim berharap kerjasama dengan Kementerian Agama dapat terjalin lebih kompak.

Keputusan Menag Kembalikan Sertifikasi Halal ke MUI Dinilai Tepat

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) Ikhsan Abdullah menilai langkah Menteri Fachrul Razi mengeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 982 Tahun 2019 Tentang Layanan Sertifikasi Halal sudah tepat.

Menurut dia, sebagai bentuk diskresi atau freize ermersen, kewenangan menteri agar Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dapat dijalankan sekalipun Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan infrastruktur lainnya belum siap.

“UU JPH tetap dapat dijalankan dengan memberikan kewenangan badan atau lembaga yang selama ini LPPOM MUI  telah menjalankan fungsi-fungsi tersebut,” katanya,Sabtu (7/12).

Apalagi, kata dia, KMA 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001 sampai hari ini balum pernah dicabut. Artinya, KMA tersebut adalah mengenai MUI sebagai badan yang melakukan sertifikasi halal.

“Dengan demikian diskresi tersebut sesuai dengan konstitusi dan kewenangan sertifikasi merupakan kewenangan konstitutif MUI,” katanya.

Sedangkan kewenangan BPJPH  untuk melakukan registrasi atau pendaftaran sertifikasi halal dan menerbitkan sertifikasi halal MUI adalah kewenangan yang bersifat deklaratif. Dia mengatakan KMA No 982 tahun 2019 sangat sesuai dengan UU JPH.

“Yakni membagi kewenangan substantif yaitu kewenangan sertifikasi halal diberikan kepada MUI dan BPJPH hanya diberikan kewenangan secara deklaratif,” katanya.

Sumber: republika.co.id

Ajaran Khilafah Ditiadakan, Wakil Komisi VIII DPR: Tidak Boleh Hapus Fakta Sejarah

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, tidak sepakat dengan kebijakan Kementerian Agama (Kemenag) yang menghilangkan materi pembelajaran maupun ujian di madrasah yang mengandung konten khilafah dan perang atau jihad.

Ace menilai konsep khilafah memang tidak mungkin diterapkan di Indonesia karena bangsa telah menyepakati sistem NKRI.

Namun demikian, materi khilafah bagian dari khazanah pemikiran politik Islam yang tidak boleh dihapus sebagai fakta sejarah Islam.

“Kita tidak boleh menghapus fakta sejarah itu,” ujar Ace saat dihubungi wartawan, Ahad (8/12).

Karena itu, dia menilai anak didik juga perlu mengetahui sejarah kekhalifahan dalam perkembangan dunia Islam mulai dari kekhalifahan Ustmaniyah, kekhalifahan Abbasiyah hingga kekhalifahan Turki Utsmani yang terakhir di Turki. Karena itu, dia menilai fakta sejarah itu harus tetap disampaikan kepada peserta didik dan menjadi bagian dari sejarah Islam.

Namun, politisi Partai Golkar itu menekankan perlunya penguatan nilai-nilai kebangsaan harus ditanamkan ke para anak didik serta argumen pentingnya  pilihan bernegara kita.

“Jadi bukan dengan menghapus materinya tapi mendeskripsikan argumen sejarah, filosofi dan implementasi keharusan kita menerapkan konsep negara bangsa NKRI saat ini,” ujar Ace.

Ace mendorong para pendidik memberikan penjelasan yang utuh terhadap materi kekhalifahan dan alasan sistem kenegaraan Indonesia saat ini. Dia mengungkap pengalamannya saat mendapat pengajaran terkait materi khilafah di pesantren.

Sumber: republika.co.id

 

Close X