Penulis: Deddy Purwanto

Aung San Suu Kyi Memohon Oposisi Tandatangani Gencatan Senjata

MYANMAR (Jurnalislam.com) – Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi pada hari Ahad (12/02/2017) memohon kelompok oposisi bersenjata menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan pemerintah saat negara berjuang untuk mengakhiri perang, Anadolu Agency melaporkan.

Counsellor Negara Aung San Suu Kyi meminta organisasi etnis bersenjata untuk bergabung dengan proses perdamaian dengan menandatangani Perjanjian Gencatan Senjata Nasional (the Nationwide Ceasefire Agreement-NCA), yaitu kesepakatan damai bersejarah antara pemerintah sebelumnya dan delapan dari 15 kelompok oposisi yang diundang pada tahun 2015.

“Saya sekali lagi akan mendesak kelompok oposisi etnis menandatangani NCA dan bergabung dengan pembicaraan damai,” katanya dalam pertemuan dengan perwakilan etnis di sebuah kota kecil Panglong di negara bagian Shan yang bergolak untuk menandai the 70th Myanmar Union Day.

Pada 12 Februari, 1947, pahlawan kemerdekaan Myanmar Jenderal Aung San (mendiang ayah Aung San Suu Kyi) dan perwakilan dari berbagai kelompok etnis menandatangani perjanjian bersejarah di Panglong, sekitar 800 km dari timur laut kota terbesar di negara itu, Yangon, untuk mengklaim kemerdekaan dari penjajah Inggris.

Sejak kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948, Myanmar (kemudian menjadi Burma) telah mengalami konflik bersenjata yang melibatkan kelompok oposisi etnis lebih dari setengah abad.

Menggantikan junta militer pada tahun 2011, pemerintahan mantan Presiden Thein Sein memulai pembicaraan damai dengan kelompok oposisi, dan melahirkan NCA. Namun, beberapa kelompok kelompok oposisi utama menahan diri.

Myanmar masih menyaksikan beberapa pertempuran sengit antara kelompok kelompok oposisi tertentu dan militer meskipun pemerintah sipil yang dipimpin Kyi Suu mengambil alih kekuasaan pada Maret 2016.

Pada hari Ahad, seorang pejabat dari kelompok penandatangan NCA mengatakan kepada Anadolu Agency melalui telepon bahwa diharapkan akan ada lebih banyak lagi kelompok oposisi yang menandatangani perjanjian damai bulan ini.

“Kami berharap sekitar dua kelompok menandatangani NCA dan bergabung dengan konferensi perdamaian bulan ini,” kata Khun Okka, pemimpin Organisasi Pembebasan Nasional Pa-O (the Pa-O National Liberation Organization-PNLO).

Dia menolak menyebutkan nama kelompok.

Myanmar akan mengadakan pertemuan kedua the Union Peace Conference pada 28 Februari.

Pasca #Aksi112, Fadzlan Garamatan: Pemerintah dan Ulama Harus Bersinergi Bangun Bangsa

JAKARTA (Jurnalislam.com) –
Ustaz Fadlan Garamatan, dai asal Papua menegaskan, tudingan miring yang ditujukan pada Aksi 112 di Masjid Istiqlal, Jakarta ini tidak terbukti dengan tertibnya acara besar umat Islam tersebut.

“Kegiatan ini adalah kegiatan untuk menyampaikan kepada seluruh umat Indonesia, bahwa umat Islam adalah umat yang tetap menjaga persatuan negara kesatuan dan keutuhan bangsa,” terangnya kepada jurniscom seusai aksi di depan Stasiun Gambir, Sabtu (11/2/2017).

Oleh sebab itu, kata dia, pemerintah harus bersinergi dengan ulama selaku panutan umat Islam. Ia menilai, saat ini pemerintah belum dapat membuka pintu dialog untuk bekerja sama memikirkan solusi bangsa Indonesia.

“Bangsa ini tidak akan ada tanpa peran para ulama, maka ulama dan pemerintah harus duduk bersama membuka hati dan diri bagimana menjadikan bangsa ini menuju jalan yang benar sebagaimana cita-cita bangsa,” papar dai yang kerap mensyahadatkan puluhan suku di Papua itu.

“Perlu adanya silaturahmi seperti ini secara nasional,” tambahnya.

Ustaz berpakaian merah putih ini mengimbau, kepada seluruh umat Islam Indonesia untuk ikut mengawal pemerintahan serta menjaga NKRI.

“Mengingatkan kepada umat Islam untuk menjaga moral bangsa, menjaga akhlak bangsa, menjaga kekuatan bangsa, dan menjaga keamanan bangsa. Untuk menuju bangsa yang lebih baik,” pungkasnya.

Reporter: Arie Ristyan

Punk Muslim Beri Logistik Massa #Aksi112

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Komunitas Punk Muslim membantu logistik makanan pada Aksi 112 di depan Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (11/2/2017). Komunitas yang bergerak dalam sosial keagamaan ini membagikan ribuan makanan dan minuman untuk peserta aksi.

“Kami bekerja sama dengan Komunitas Gerak Bareng, membawa logistik, 10 ribu roti, 2 ribu minuman manis, dan kita siapin seribu makan pagi,” kata Zaki, founder Punk Muslim di sela-sela aksi.

Ia mengatakan, komunitas Punk Muslim datang dari berbagai daerah untuk melakukan kegiatan positif itu. Zaki menyebut kegiatan seperti ini merupakan agenda rutin para anggota jalanan yang sudah melakukan perubahan baik ini.

“Ini agenda yang kesekian kalinya, sebelumnya pada Aksi 411 dan 212 kami juga turut membantu,” terangnya.

“Memang ini bukan aktifitas yang asing, teman-teman sudah biasa melakukan ini,” papar Zaki.

Diketahui, komunitas Punk Muslim merupakan komunitas yang terbentuk pada tahun 2007 dan berisikan anggota anak jalanan yang ingin merubah keagamaan yang lebih baik.

Kelompok Biksu Myanmar Tolak Bantuan Kemanusiaan Malaysia untuk Muslim Rohingya

YANGON (Jurnalislam.com) – Pengunjuk rasa Biksu Budha anti Muslim Rohingya berkumpul di pelabuhan Yangon pada hari Kamis (09/02/2017) memprotes sebuah kapal yang membawa bantuan Malaysia bagi ribuan pengungsi minoritas Muslim yang teraniaya dan melarikan diri dari tindakan keras militer Myanmar yang telah membantai mereka.

Ratusan Muslim Rohingya diperkirakan telah tewas dalam operasi brutal militer selama empat bulan oleh aparat pemerintah Myanmar yang dikatakan PBB kemungkinan merupakan pembersihan etnis paling sadis.

Puluhan ribu melarikan diri ke Bangladesh membawa laporan pembunuhan dan pemerkosaan yang mengerikan.

“Kami ingin memberitahukan kepada mereka bahwa kita tidak memiliki Rohingya di sini,” kata seorang biksu Buddha bernama Thuseitta, dari Persatuan Biksu Patriotik Myanmar (the Patriotic Myanmar Monks Union) cabang Yangon, lansir World Bulletin, Kamis.

Myanmar berkelit kewarganegaraan komunitas besar Muslim Rohingya yang berjumlah jutaan, meskipun banyak dari mereka yang telah tinggal di wilayahnya selama beberapa generasi.

Kelompok nasionalis Buddha melontarkan perkataan yang sangat pedas, dan menggambarkan mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh.

Perlakuan pemerintah Myanmar terhadap Muslim Rohingya telah memicu kritik mayoritas Muslim Malaysia, dalam pertikaian yang jarang terjadi antara tetangga di Asia Tenggara.

Kapal the Nautical Aliya berangkat dari Malaysia pekan lalu membawa 2.200 ton beras, bantuan medis dan pakaian bersama dengan ratusan pekerja kesehatan dan aktivis.

Beberapa bantuan tersebut akan diturunkan di Yangon dan diangkut melalui darat di utara negara bagian Rakhine, lokasi militer Myanmar melancarkan tindakan biadab.

Sisanya akan dibawa ke pelabuhan Teknaf di Bangladesh selatan, di mana hampir 70.000 Rohingya telah melarikan diri sejak Oktober untuk menghindari pembantaian.

Myanmar awalnya menolak mengizinkan kapal ke perairan dan telah melarangnya berlayar ke Sittwe, ibukota negara bagian Rakhine.

Pengiriman tersebut tiba beberapa hari setelah laporan keras PBB yang mengatakan pasukan keamanan Myanmar melakukan tindakan sadis pemerkosaan, penyiksaan dan pembunuhan massal terhadap Muslim Rohingya.

Berdasarkan wawancara dengan ratusan pelarian di Bangladesh, peneliti mengatakan kebijakan teror militer tersebut sangat mungkin merupakan pembersihan etnis Rohingya.

Selama berbulan-bulan Myanmar telah menutupi kesaksian serupa yang dikumpulkan oleh media asing serta kelompok hak asasi bahkan menuduhnya sebagai “berita palsu” dan membatasi mereka untuk mengakses ke wilayah tersebut.

Pasukan Pro Yaman Rebut Kota Pelabuhan Laut Merah dari Pemberontak Houthi

TAIZ (Jurnalislam.com) – Pasukan pro-pemerintah Yaman pada hari Rabu merebut kota pelabuhan Laut Merah, Mocha, dari pemberontak Syiah Houthi menurut sumber militer dan saksi mata.

Kemenangan tersebut terjadi setelah satu bulan bertempur melawan milisi Syiah Houthi dan pasukan sekutu yang setia kepada mantan Presiden Ali Abdullah Saleh yang berusaha untuk mempertahankan posisinya di kota strategis tersebut.

Pasukan pemerintah kini dikerahkan di Mocha, saksi mata setempat mengatakan kepada Anadolu Agency, Kamis (09/02/2017) menambahkan bahwa jalan-jalan kota itu penuh dengan pasukan Houthi yang dibunuh.

“Setelah gagal menerima bala bantuan, pemberontak Houthi mundur ke daerah Yakhtal [sekitar 10 kilometer sebelah utara Mocha],” Bilal al-Saqqaf, seorang komandan “pasukan perlawanan rakyat” pro-pemerintah mengatakan kepada Anadolu Agency.

“Pasukan pro-pemerintah telah sepenuhnya merebut kota kembali dan sekarang dalam proses mengamankan jalan-jalan dan lingkungan,” katanya.

Awal bulan lalu, pasukan pemerintah Yaman – dengan bantuan koalisi militer yang dipimpin Saudi – memulai operasi untuk merebut kembali posisi Houthi dan pro-Saleh di provinsi selatan Aden dan kota Taiz.

Yaman telah dilanda perang sejak 2014, ketika kelompok milisi Syiah Houthi yang didukung Iran dan pasukan pro-Saleh menyerbu ibu kota Sanaa dan beberapa daerah Yaman lainnya.

Konflik meningkat pada tahun 2015 ketika Arab Saudi dan sekutu Arabnya meluncurkan operasi udara intensif untuk membalikkan keuntungan militer Houthi dan menopang pemerintah Yaman yang didukung Saudi.

3 Pasukan Turki Tewas dan 11 Lainnya Terluka oleh Serangan Udara Rusia

SURIAH (Jurnalislam.com) – Tiga tentara Turki tewas dan 11 lainnya luka-luka pada hari Kamis ketika sebuah pesawat perang Rusia menghantam sebuah bangunan di Suriah lokasi pasukan tersebut dikerahkan, kata militer Turki, lansir Anadolu Agency Kamis (09/02/2017).

Presiden Rusia Vladimir Putin mengulurkan tangannya kepada rekan Turki Recep Tayyip Erdogan untuk mengekspresikan “kesedihan dan belasungkawa.”

“Para pejabat Rusia mengatakan bahwa insiden itu kecelakaan seraya menyatakan kesedihan dan belasungkawa mereka,” kata tentara, menambahkan penyelidikan sedang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Pesawat Rusia berusaha mencapai target namun secara tidak sengaja membunuh 3 pasukan Turki ketika bangunan lokasi mereka dibom,” katanya.

Dari 11 yang terluka, satu terluka parah.

Di Moskow, Kremlin mengatakan Putin telah menyatakan belasungkawa kepada Erdogan dan keduanya “sepakat untuk meningkatkan koordinasi militer” dalam pertempuran di Suriah.

Turki tidak memberikan rincian atas lokasi kejadian mematikan tersebut, namun Moskow mengatakan bahwa itu terjadi di sekitar Al-Bab dimana pasukan Rusia juga telah melakukan serangan udara.

Sebelum korban Kamis tersebut dilaporkan, kantor berita Dogan mengatakan 66 tentara Turki telah tewas dalam operasi Suriah sejak dimulai pada Agustus..

Hubungan antara keduanya mencapai titik rendah berbahaya di November 2015 ketika pesawat-pesawat tempur Turki menembak jatuh jet tempur Rusia di perbatasan Suriah.

Tapi kesepakatan normalisasi dicapai selama musim panas dan kedua belah pihak telah bekerja semakin erat dalam konflik Suriah.

Mereka menjaga kesepakatan untuk mengevakuasi warga Suriah dari Aleppo setelah kota itu direbut kembali oleh rezim Syiah Assad yang didukung oleh sekutu Rusia-nya.

Kedua belah pihak sejak itu mendukung proses di ibukota Kazakh, Astana, untuk mencari perdamaian dalam mengakhiri perang sipil yang telah berlangsung hampir enam tahun di Suriah.

Sementara itu, operasi terpisah oleh Turki dan pasukan Assad yang didukung oleh Moskow, berlangsung di Al-Bab.

Al-Bab telah dikepung sejak Senin, ketika pasukan Assad maju dari selatan memotong jalan menuju ke kota.

Ratusan Pasukan Syiah Assad Tewas dalam Sebulan di Timur Ghouta

SURIAH (Jurnalislam.com) – Pasukan Assad dan milisi yang mendukung mereka menderita kerugian besar setelah gagal masuk ke Timur Ghouta di pedesaan Damaskus di bulan pertama tahun ini, yang terus berlanjut hampir setiap hari selama lebih dari satu tahun, Eldorar Alshamia melaporkan Kamis (09/02/2017).

Timur Ghouta yang dikepung selama lebih dari tiga tahun mendapat sekitar 19 serangan selama bulan Januari tahun ini, oleh tentara Nushairiyah Assad dan Syiah Hizbullah Lebanon serta milisi Syiah lainnya juga milisi PLO dan Garda Republik Iran yang tergabung pada tentara Assad, tetapi sebagian besar upaya mereka untuk memasuki Timur Ghouta gagal.

Menurut statistik yang diterbitkan oleh Kantor Informasi Jaysh al-Islam sepanjang bulan Januari 243 anggota pasukan rezim Assad dan milisi pendukungnya tewas, enam tank dan tiga kendaraan militer hancur serta dua pesawat juga jatuh, oleh mujahidin Suriah.

Dan Timur Ghouta masih dilanda serangan sengit dalam upaya untuk mengulang skenario di Daraya dan Wadi Barada serta daerah lainnya, tapi ketabahan membuat rezim Assad dan sekutunya menderita sejumlah kerugian.

Pemimpin Syiah Hizbullah Irak Tewas Diberondong OTK

IRAK (Jurnalislam.com) – Pemimpin gerakan Hizbullah Irak dibunuh Rabu malam (08/02/2017) di provinsi Basra selatan, menurut sumber polisi setempat.

“Bassem al-Mousawi, sekjen Hizbullah [Irak], tewas kemarin ketika penyerang tak dikenal menembaki mobilnya di distrik Al-Hayyaniya provinsi Basra,” Mayor Polisi Basra Jumaa al-Hamrani mengatakan, lansir World Bulletin Kamis (09/02/2017).

Rekan al-Mousawi terluka dalam serangan tersebut, dan orang-orang bersenjata yang menyerang mereka berhasil melarikan diri dari TKP, kata al-Hamrani.

Belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan itu.

Hizbullah Irak (supaya tidak bingung dengan gerakan Syiah Lebanon dengan nama yang sama) adalah faksi Syiah dalam Hashd al-Shaabi, kelompok bersenjata payung pro-pemerintah yang didominasi Syiah.

Milisi Syiah Hashd al-Shaabi diperkirakan mencakup lebih dari 150.000 pasukan.

Akhir tahun lalu, milisi Syiah Hashd al-Shaabi secara resmi dimasukkan ke dalam angkatan bersenjata Irak.

Diduga Danai Ikhwanul Muslimin, Mesir Masukan 1.500 Warganya ke Daftar Terorisme

KAIRO (Jurnalislam.com) – Rezim Mesir telah mengeluarkan surat panggilan bagi lebih dari 1.500 orang yang termasuk dalam “daftar teror”, terutama karena diduga mendanai Ikhwanul Muslimin.

Daftar ini mencakup tokoh ternama seperti pengusaha Safwan Thabet dan mantan anggota parlemen, Azza al-Garf, serta sedikitnya lima orang yang diketahui telah meninggal.

Daftar berjumlah 22-halaman berisi 1535 orang yang diduga menjadi pendukung bagi “organisasi Islam” diterbitkan oleh pengadilan pidana tinggi di Kairo bulan lalu.

Surat panggilan massal bagi mereka untuk menghadiri interogasi telah diterbitkan, koran Ahram yang dikelola negara melaporkan pada hari Selasa, lansir Middle East Eye Rabu (08/02/2017).

Jaksa menuduh bahwa orang-orang yang berada dalam daftar telah terlibat dalam pembiayaan Ikhwanul Muslimin, yang dilarang di Mesir pada akhir 2013.

Pensiunan pesepakbola Mohammed Abu Trika, yang telah menjadi kapten tim Mesir di kompetisi internasional, juga berada di antara mereka yang disebutkan dalam daftar.

Kepala pengadilan banding Kairo, Ali Mehgoub, mengatakan bahwa Abu Trika akan dibawa untuk diinterogasi segera setelah ia tiba kembali di Kairo dari perjalanan ke Qatar, dimana ia memberikan komentar mengenai kegagalan Mesir dalam final Piala Afrika (the African Cup of Nations) pada hari Ahad.

Sedikitnya tujuh orang yang dibawa telah dibebaskan pada Rabu setelah diinterogasi.

Izzet Ghoneim, seorang pengacara hak asasi manusia yang dekat dengan kasus itu, mengatakan bahwa ketujuh orang itu ditanya tentang pandangan mereka tentang Ikhwanul Muslimin dan pemimpin Mesir saat ini, Presiden Abdel Fattah al-Sisi, serta pendapat mereka tentang revolusi 2011 yang menggulingkan Hosni Mubarak .

Human Rights Watch mengkritik daftar tersebut, mengatakan bahwa “menunjuk sekitar 1.500 warga sebagai teroris karena diduga memberikan bantuan kepada Ikhwanul Muslimin mencerminkan penggunaan hukum kontra-terorisme sembarangan secara luas oleh pihak berwenang”.

HRW memperingatkan bahwa konsekuensi dari daftar akan berdampak pada larangan perjalanan dan penyitaan aset – “adalah sama dengan konsekuensi bagi orang-orang yang dihukum di pengadilan, tetapi hukum tidak menemukan bahwa mereka bersalah melakukan kejahatan”.

Dasar yang digunakan untuk mengkompilasi daftar tersebut adalah UU 8 tahun 2015, yang diterbitkan oleh keputusan Sisi karena tidak adanya parlemen yang berfungsi.

Mesir telah bergolak oleh gejolak sejak militer menggulingkan Muhammad Mursi, presiden pertama negara itu yang dipilih secara sah, dalam kudeta berdarah 2013 oleh as Sisi

 

Kaum Muslim Kanada Desak Pemerintah Perangi Islamophobia

TORONTO (Jurnalislam.com) – Beberapa kelompok masyarakat Muslim di Kanada bergabung mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah memerangi Islamophobia setelah serangan mematikan di sebuah masjid Quebec, Kanada.

Organisasi-organisasi tersebut menyerukan parlemen Kanada untuk menetapkan 29 Januari sebagai Hari Nasional Mengenang Aksi Islamophobia, menghormati enam orang yang tewas akhir bulan lalu di Centre Culturel Islamique de Québec.

Aboubaker Thabti, Abdelkrim Hassane, Khaled Belkacemi, Mamadou Tanou Barry, Ibrahima Barry dan Azzedine Soufiane tewas saat mereka sedang sholat pada 29 Januari di Kota Quebec.

“Bagaimana kita bertindak setelah peristiwa memilukan ini dan memastikan bahwa kita mengambil pelajaran dari tragedi ini? Bagaimana kita bisa bekerja lebih keras untuk membasmi kebencian – terhadap siapa pun, untuk alasan apapun, dalam komunitas kita?” organisasi tersebut mengatakan dalam sebuah surat terbuka yang dirilis pada hari Rabu (08/02/2017), lansir Middle East Eye.

Dewan Nasional Muslim Kanada, Asosiasi Muslim Quebec, Dewan Imam Kanada, Dewan Perempuan Muslim Kanada, dan masjid lokasi serangan tersebut adalah beberapa pihak yang turut menandatangani surat terbuka tersebut.

“Sekarang adalah waktu untuk mengambil langkah-langkah untuk memerangi Islamophobia secara kolektif,” tulis mereka.

Di antara beberapa tuntutan, mereka menginginkan agar pemerintahan kota di Kanada menerima pelatihan tentang kejahatan kebencian dan kebijakan “netral yang bias”, dan merilis sebuah laporan tahunan tentang kejahatan kebencian di daerah mereka.

Di tingkat provinsi, kelompok ini menginginkan agar kementerian pendidikan mewajibkan mata kuliah wajib bagi SMA mengenai rasisme sistemik, termasuk Islamofobia, anti-Semitisme, xenophobia dan rasisme anti-Kulit Hitam.

Mereka juga menginginkan agar setiap provinsi memiliki Direktorat Anti-Rasisme untuk mengevaluasi rasisme sistemik di tingkat pemerintah, dan mempromosikan kampanye kesadaran publik anti-rasisme.

Anggota parlemen juga didesak untuk mendukung gerakan tersebut di House of Commons yang akan mendorong pemerintah federal untuk mempelajari cara membendung rasisme sistemik dan diskriminasi agama.

“Kami telah menyaksikan baru-baru ini bahwa warga Quebecers rela keluar ke jalan-jalan … untuk mengatakan sudah cukup (enough is enough),” kata Haroun Bouazzi, kelompok hak asasi manusia Montreal AMAL-Québec, salah satu penandatangan surat itu.

“Kami pikir sudah waktunya kita bekerja bersama-sama,” katanya saat konferensi pers di Ottawa, Rabu.

Bouazzi mengatakan walaupun Islamofobia bukan merupakan masalah besar di Quebec dibandingkan di tempat lain di Kanada, namun peristiwa tersebut sangat penting di provinsi berbahasa Perancis tersebut, yang sebagian besar karena sejarah Quebec yang unik.

“Kami benar-benar harus memberikan siswa kami alat untuk memahami apa yang penting – apa itu rasisme, apa itu dekolonisasi, apa itu seksisme – semua ini adalah konsep-konsep yang sangat penting, dalam rangka menciptakan warga negara yang baik,” kata Bouazzi.