Penulis: Deddy Purwanto

Milisi Lokal Dukungan Militer AS Kini Kuasai 50 Persen Kota Raqqa

RAQQA (Jurnalislam.com) – Pasukan yang didukung militer AS yang bertempur untuk menggulingkan IS dari benteng terakhir di Suriah, Raqqa, telah maju di selatan kota dan merebut sebuah lingkungan baru, seorang juru bicara dan pemantau mengatakan pada hari Selasa (1/8/2017).

Milisi Pasukan Demokratik Kurdi (SDF) memulai operasi untuk merebut Raqqa dari IS tahun lalu, perlahan mengepung kota tersebut lalu masuk untuk pertama kalinya pada bulan Juni.

Didukung oleh serangan koalisi pimpinan agresor AS, aliansi tersebut sekarang menguasai lebih dari 50 persen kota, menurut Observatorium untuk Hak Asasi Manusia Suriah (the Syrian Observatory for Human Rights-SOHR), sebuah monitor yang berbasis di Inggris.

“Semalam, SDF maju di selatan kota, setelah menguasai lingkungan Nazlet Shahada,” kata Direktur Observatorium Rami Abdel Rahman.

Dia mengatakan bahwa pejuang SDF juga mengendalikan sebagian besar lingkungan terdekat Hisham Bin Abdel Malik, setelah maju di selatan dari front timur dan barat.

“Daesh (IS) secara efektif tidak lagi hadir di lingkungan Raqqa di selatan, setelah pasukan SDF yang datang dari front timur bertemu dengan mereka yang maju dari front barat,” tambahnya.

Nuri Mahmud, juru bicara milisi Kurdi YPG yang mendominasi SDF, mengkonfirmasi kepada AFP bahwa SDF maju di selatan. “Daesh hampir dieliminasi sepenuhnya dari lingkungan Nazlet Shahada dan Hisham Bin Abdel Malik,” tambahnya.

Menulis di Twitter, utusan AS untuk koalisi internasional melawan IS memuji kemajuan SDF. “Kemajuan signifikan dalam Raqqa berlangsung 24 jam, wilayah kunci berhasil disita oleh pasukan SDF dan 100 warga sipil dibebaskan,” tulis Brett McGurk.

Abdel Rahman mengatakan pertempuran tersebut sekarang berpusat di sekitar wilayah selatan pusat kota dan di pinggiran distrik Hisham Bin Abdel Malik.

“SDF berjarak beberapa ratus meter dari markas besar Daesh (Islamic State) di Clock Square, di mana IS melakukan eksekusi,” katanya. Dia menambahkan bahwa pejuang SDF juga berada di pinggiran lingkungan Al-Thakana, salah satu kota yang paling padat penduduknya.

Konflik Marawi: Pertempuran Hari ke-71 Abdullah Maute Dikabarkan Terbunuh

FILIPINA (Jurnalislam.com) – Pertempuran melawan kelompok Maute yang terkait IS di Marawi menurun menjadi dua desa saat serangan tersebut memasuki hari ke-71, kata militer Selasa (1/7/2017), Anadolu Agency melaporkan.

Juru bicara militer Brigadir Jenderal Restituto Padilla mengatakan militer sedang berusaha mengkonfirmasi laporan bahwa pemimpin kelompok tersebut, Abdullah Maute, telah terbunuh.

Padilla sebelumnya mengatakan pemimpin Abu Sayyaf, Isnilon Hapilon, “amir” yang ditunjuk IS di Asia Tenggara, mungkin telah lolos dari bentrokan di Marawi dan bahwa saudara laki-laki Abdullah, Omar, kemungkinan telah meninggal dunia.

Pada hari Senin, The Philippine Star melaporkan bahwa tentara menguasai sebuah jembatan kunci yang mengarah ke posisi utama kelompok tersebut.

Laporan tersebut mengatakan bahwa pasukan pemerintah sekarang mengendalikan Jembatan Mapandi yang mengarah ke kawasan bisnis interior Marawi dimana sekitar 40 militan yang tersisa diyakini menahan 80 sampai 100 sandera, kebanyakan berada di sebuah Masjid besar.

Padilla mengatakan militer memiliki akses langsung ke ground zero, mengacu pada jembatan Sungai Agus Marawi yang sekarang dapat digunakan untuk mengangkut tentara dan perlengkapan tempur.

“Tujuan utama kami adalah menyelamatkan para sandera,” katanya.

Menurut juru bicara Komando Mindanao Barat Kapten Jo-Ann Petinglay, jumlah pejuang Maute yang memerangi pasukan pemerintah telah berkurang menjadi sekitar 70 orang.

Sedikitnya 114 tentara Filipina telah tewas sejak pertempuran dimulai pada tanggal 23 Mei, katanya, menambahkan bahwa kebanyakan dari mereka terbunuh oleh bom yang ditanam militan Maute di bangunan dan rumah-rumah.

Presiden Rodrigo Duterte dipaksa untuk mengumumkan darurat militer di Mindanao setelah kelompok tersebut mengepung Marawi. Pertempuran juga merenggut nyawa puluhan warga sipil sementara ratusan pejuang Maute juga terbunuh.

Pihak berwenang mengatakan bahwa krisis telah mengungsikan lebih dari 104.000 keluarga yang tinggal di lebih dari 70 pusat evakuasi di Marawi.

Setelah Konflik Al Aqsha, Ini Seruan OKI untuk Kaum Muslim di Dunia

ANKARA (Jurnalislam.com) – Setelah menghadapi kontroversi Al-Aqsha, menteri luar negeri Turki pada hari Selasa (1/8/2017) meminta dunia Muslim untuk menunjukkan dukungannya kepada orang-orang Palestina dengan mengakui kedaulatan Palestina.

“Mari dukung jutaan warga Palestina yang dipaksa tinggal di bawah pendudukan Israel atau melarikan diri ke luar negeri dengan tindakan kita, bukan dengan kata-kata belaka,” Mevlut Cavusoglu mengatakan dalam sebuah pertemuan para menteri luar negeri Organisasi Kerjasama Islam-OKI (the Organization of Islamic Cooperation-OIC) di Istanbul, lansir Anadolu Agency.

“Kami mengundang semua orang yang meninggikan suara mereka untuk menghentikan ketidakadilan ini dan mengakui negara Palestina,” katanya.

Turki saat ini memegang jabatan presiden OKI.

“Sebuah negara Palestina merdeka sesuai perbatasan tahun 1967 harus dibentuk sesegera mungkin,” kata Cavusoglu.

Dia juga mengulangi dukungan Ankara untuk menghidupkan kembali proses perdamaian di bawah kerangka solusi dua negara – sebuah solusi perdamaian yang menyerukan sebuah Palestina yang independen bersama Israel.

“Kami semua mendukung upaya menghidupkan kembali proses perdamaian. Tapi tidak akan ada kedamaian abadi tanpa hukum dan keadilan,” tambahnya.

Diplomat terkemuka Turki itu meminta umat Islam untuk bersatu melindungi masjid suci umat Islam dan rakyat Palestina.

“Kita yang hanya diam dan tercerai berai mengasyikkan musuh-musuh Islam,” kata Cavusoglu.

“Kita harus bertindak lebih sadar untuk melindungi Masjid Al-Aqsha dan Palestina … Kita harus melanjutkan perjuangan kita secara lebih efektif di platform internasional,” tambahnya.

Cavusoglu menyambut langkah-langkah Israel untuk mengangkat detektor logam yang dipasang di sekitar kompleks masjid.

“Israel mengambil langkah ke arah yang benar, harapan kami adalah bahwa Israel akan memasuki sebuah sikap yang sepenuhnya akan mempertimbangkan kepekaan Muslim kepada Al-Aqsha mulai sekarang,” tambahnya.

Sekretaris Jenderal OKI Yousef Al-Othaimeen mengatakan bahwa pelanggaran Israel yang terus berlanjut di Yerusalem timur menempatkan tanggung jawab di pundak negara-negara anggota OKI.

Othaimeen menambahkan bahwa rakyat Palestina harus diberi perlindungan internasional yang mereka perlukan.

“Pertemuan ini sangat penting untuk koordinasi antara negara-negara anggota OKI, dalam perjuangannya melawan rencana Israel untuk merebut Al-Aqsha,” katanya.

Sebelumnya pada hari Selasa, Cavusoglu bertemu dengan Othaimeen dan Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman untuk membahas perkembangan terakhir di kompleks Al-Aqsha di Yerusalem.

Pertemuan tersebut menyusul pekan-pekan kontroversi mengenai tindakan Israel di Masjid Al-Aqsha di Yerusalem setelah baku tembak mematikan.

Militer zionis mengatakan bahwa tindakan tersebut diperlukan untuk keamanan, sementara orang-orang Palestina menyebut tindakan Israel tersebut sebagai upaya untuk menempatkan Masjid suci tersebut di bawah kendali Israel.

Mengkritik tindakan tersebut, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pekan lalu meminta umat Islam untuk protes demi melindungi Al-Aqsha.

Setelah menghadapi kutukan internasional, Israel melepas detektor pada hari Jumat.

Warga Palestina pada hari Sabtu turun ke jalan dan bergegas ke Al-Aqsha untuk merayakan pemindahan detektor. Sejumlah umat Islam dari seluruh dunia bergabung dalam perayaan di sekitar masjid dan saling menyapa.

Yerusalem dianggap suci bagi umat Islam, Yahudi dan Kristen dan Masjid Al-Aqsha merupakan situs tersuci ketiga di dunia Islam.

Kemudian, berbicara di sebuah konferensi pers bersama dengan Al-Othaimeen dan Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki setelah pertemuan luar biasa para menteri luar negeri untuk meninjau kembali situasi di Masjid Al-Aqsha, Cavusoglu mengatakan bahwa segala upaya untuk menyakiti “hak kedaulatan negara Palestina atas ibukotanya Yerusalem Timur” telah ditolak.

Dia mengatakan bahwa Al-Aqsha adalah salah satu dari tiga tempat paling suci Islam, yang secara jelas dinyatakan dalam komunike akhir OKI.

Dia mengulangi dukungan Turki untuk upaya internasional demi menghidupkan kembali proses perdamaian.

Dia menggarisbawahi ” kewajiban dunia Islam untuk berdiri di samping orang-orang Yerusalem.”

“Saya berharap bahwa krisis tersebut akan mengajarkan kepada Israel politik untuk mendengarkan suara intelektualnya yang penuh perasaan,” katanya.

Sedangkan Al-Othaimeen mengatakan bahwa dunia Muslim menyuarakan tuntutannya dalam kesatuan, yang ia sebut sebagai “kemenangan melawan Zionisme”.

“Negara-negara mayoritas Islam telah mengambil sikap yang sama untuk pertama kalinya dalam menghadapi praktik sewenang-wenang yang diberlakukan Israel pada Al-Aqsha. Situasi di Al-Aqsa menyangkut kedaulatannya, yang merupakan tanggung jawab umat Islam, bukan Israel,” katanya.

Al-Maliki mengucapkan terima kasih kepada semua negara, terutama Turki karena mendukung Palestina dan mengatakan tanpa upaya tersebut, hasil cepat tersebut tidak akan mungkin terjadi.

“Kami telah memenangkan perjuangan ini, tapi perjuangan terus berlanjut, jadi kami selalu membutuhkan dukungan,” tambahnya.

Serangan Bom Hantam Kuil Syiah di Herat, 30 Tewas dan 63 Terluka

AFGHANISTAN (Jurnalislam.com) – Serangan martir di sebuah kuil Syiah yang penuh sesak di provinsi Herat, Afghanistan barat, telah menewaskan sedikitnya 30 pemuja dan melukai 63 lainnya, kata beberapa pejabat, Selasa (1/8/2017).

Lebih dari 60 orang diyakini telah terluka, banyak di antaranya dibawa ke rumah sakit utama di kota Herat, ibu kota provinsi tersebut.

Sebelumnya, juru bicara gubernur provinsi itu Jalani Farhad mengatakan kepada Al Jazeera bahwa korban tewas telah mencapai 50 orang.

Mehdi Hadid, seorang anggota parlemen dari Herat, yang pergi ke lokasi segera setelah ledakan terjadi mengatakan kepada the Associated Press bahwa ledakan tersebut merupakan salah satu pembantaian mengerikan. Dia memperkirakan sedikitnya 100 orang tewas dan terluka tersebar di seluruh kuil Jawadia.

“Sekitar pukul 8:00 malam (1530 GMT) malam, sebuah serangan dilakukan di sebuah kuil di distrik keamanan ketiga di kota Herat,” kata juru bicara kepolisian Herat Abdul Ahad Walizada kepada kantor berita AFP.

“Berdasarkan informasi awal kami, dua penyerang terlibat. Salah satu dari mereka mengenakan rompi martir, lalu meledakkan dirinya sendiri sementara yang kedua dipersenjatai dengan sebuah senapan. Mereka berdua tewas,” tambahnya.

Serangan tersebut terjadi sore hari saat kuil itu dipenuhi 300 pemuja.

Perpindahan Ribuan Warga Sipil dan Pasukan JFS dari Perbatasan ke Idlib akan Digelar Hari Ini

SURIAH (Jurnalislam.com) – Perpindahan ribuan pengungsi dan pejuang Suriah dari wilayah perbatasan Lebanon ke wilayah benteng mujahidin di Idlib dengan pertukaran sejumlah tahanan milisi Syiah Hizbullah akan dilaksanakan hari ini, Selasa (1/8/2017), lansir Aljazeera.

Sebuah unit media militer Syiah Hizbullah mengatakan bahwa penundaan pertukaran tersebut adalah untuk memungkinkan “tindakan logistik”, termasuk kedatangan semua bus yang digunakan untuk transportasi di bawah kesepakatan gencatan senjata lokal.

Di bawah kesepakatan antara pejuang oposisi dan Hizbullah, sekitar 9.000 warga sipil Suriah, pejuang dan saudara-saudara mereka berpindah ke daerah yang dikendalikan oposisi di Suriah dengan imbalan delapan pasukan Syiah Hizbullah yang ditahan oleh Jabhat Fath al-Sham, yang sebelumnya dikenal sebagai Jabhah Nusrah diserahkan.

Langkah pertama gencatan senjata, yang ditengahi oleh badan keamanan internal Lebanon, dibuka pada hari Ahad saat kedua belah pihak saling menukar jenazah pasukannya yang terbunuh.

Kesepakatan tersebut mencakup keberangkatan semua mujahidin Jabhat Fath al-Sham dari wilayah perbatasan Lebanon di sekitar kota Arsal, bersama dengan warga sipil di kamp-kamp pengungsi terdekat yang ingin pergi.

Kesepakatan tersebut mengikuti kesepakatan yang terjadi di Suriah dimana Damaskus telah menyerang pejuang oposisi dan mujahidin serta warga sipil ke provinsi Idlib dan pada wilayah oposisi lainnya.

Berbicara dari Labweh, sebuah kota Lebanon di dekat perbatasan, Imtiaz Tyab, Al Jazeera menyebut kesepakatan terakhir tersebut “belum pernah terjadi sebelumnya”.

“Ini adalah pertama kalinya kami melihat sebuah kesepakatan dimana sejumlah besar pengungsi dan pejuang Suriah yang menentang rezim Syiah Suriah Bashar al-Assad, dan telah melakukan konflik terbuka dengan pasukan Syiah Hizbullah dan Lebanon, keluar dari

daerah mereka dan pergi ke daerah lain di Suriah,” katanya.

Milisi Syiah Hizbullah Libanon telah memainkan peran penting bagi rezim dalam memerangi mujahidin di sepanjang perbatasan selama perang enam tahun Suriah, dengan mengirim ribuan pasukan untuk mendukung pemerintahan Syiah Assad.

Tentara regular Lebanon, yang mendapat banyak dukungan militer AS dan Inggris, tidak mengambil bagian aktif dalam operasi tersebut, dan membentuk posisi defensif di sekitar Arsal.

Badan pengungsi PBB, yang tidak terlibat dalam kesepakatan tersebut, berusaha menjangkau pengungsi di wilayah Arsal untuk menilai apakah pengembalian tersebut bersifat sukarela, juru bicara Lisa Abou Khaled mengatakan.

“UNHCR percaya bahwa belum ada kondisi di Suriah dimana pengungsi kembali dengan aman dan bermartabat,” katanya, dengan perang berlanjut melintasi petak-petak besar di negara tersebut.

Konflik Suriah multi-sisi telah menewaskan ratusan ribu orang dan menyebabkan sedikitnya 11 juta penduduk mengungsi dari rumah mereka – sekitar setengah dari populasi pra-perang Suriah.

Hampir 1,5 juta pengungsi telah dibawa ke Lebanon dan mereka sekarang membentuk sekitar seperempat dari populasi negara tersebut. Kamp-kamp darurat di sebelah timur Arsal adalah yang paling menderita dalam kehidupan yang sangat sulit dan beberapa ribu orang tinggal di sana.

DOHA: Arab Saudi Tidak Menjamin Keamanan Jamaah Haji Asal Qatar

DOHA (Jurnalislam.com) – Pihak berwenang Qatar mengatakan bahwa Arab Saudi membahayakan ibadah haji tahunan pada jamaah Qatari yang ke Mekah dengan menolak menjamin keamanan mereka, World Bulletin melaporkan Senin (31/7/2017).

Pada tanggal 20 Juli, Riyadh mengatakan bahwa warga Qatar yang ingin melaksanakan haji tahun ini akan diizinkan masuk ke dalam kerajaan untuk ibadah tersebut, namun memberlakukan pembatasan tertentu.

Kementerian haji Saudi mengatakan bahwa jamaah Qatari yang tiba dengan pesawat harus menggunakan maskapai penerbangan sesuai kesepakatan dengan Riyadh.

Mereka juga perlu mendapatkan visa setibanya di Jeddah atau Madinah, satu-satunya titik masuk mereka di kerajaan.

Kementerian Urusan Islam Qatari, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor berita resmi QNA pada hari Ahad (30/7/2017), mengatakan bahwa pihak Saudi “menolak untuk berkomunikasi mengenai keamanan jamaah haji dan memfasilitasi haji mereka”.

Kementerian tersebut menuduh Riyadh “mempolitisir salah satu pilar Islam, yang dapat merampas hak banyak umat Islam untuk melaksanakan kewajiban suci ini”.

Menurut pernyataan tersebut, 20.000 warga Qatar telah terdaftar untuk ambil bagian tahun ini. Kementerian tersebut menolak klaim Saudi yang mengatakan bahwa Doha telah menangguhkan pendaftaran.

“Penyimpangan fakta dimaksudkan untuk membuat hambatan bagi jamaah dari Qatar ke Mekkah, menyusul krisis yang diciptakan oleh negara-negara pengepung (pemblokir),” kementerian Qatar menambahkan, merujuk pada Arab Saudi dan sekutu-sekutunya.

Beberapa media Teluk mengklaim bahwa pernyataan Qatar adalah seruan untuk “internasionalisasi” pengelolaan ibadah haji, yang selama ini dijalankan oleh pemerintah Saudi.

“Setiap ajakan untuk menginternasionalisasi (pengelolaan) haji adalah tindakan agresif dan sebuah deklarasi perang,” Menteri Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir mengatakan kepada saluran berita Arabiya pada hari Ahad.

Namun Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani menggambarkan klaim tersebut sebagai “fabrikasi (buatan) – framing- media”.

“Belum ada satu pernyataan dari pejabat Qatar mengenai internasionalisasi haji,” katanya kepada saluran berita Al-Jazeera.

Komite Hak Asasi Manusia Nasional Qatar pada hari Senin mengatakan akan mengeluhkan pembatasan Saudi tersebut kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam.

“Retorika anti-Qatar … mengancam keamanan jamaah Qatar,” kata panitia dalam sebuah pernyataan.

Haji, sebuah rukun Islam bagi yang mampu yang dilakukan umat Islam sedikitnya sekali dalam seumur hidup, akan berlangsung tahun ini di awal bulan September.

Arab Saudi dan sekutunya Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab memutuskan hubungan diplomatik dan memberlakukan sanksi terhadap Doha pada bulan Juni, termasuk penutupan wilayah udara mereka bagi maskapai penerbangan Qatar.

Keempat negara Arab tersebut menuduh Qatar mendukung pejuang Islam di Suriah, Palestina dan dekat dengan Iran yang didominasi Syiah, saingan utama negara Arab.

Qatar membantah tuduhan tersebut dan menuduh blok pimpinan Saudi memaksakan sebuah “pengepungan” terhadap emirat kecil tersebut setelah kunjungan Donald Trump ke negara-negara Teluk.

15 Tahun Perang Melawan Taliban Lalu Kalah, Ini Laporan Kerugian Amerika Serikat

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Sebuah laporan triwulanan baru yang diterbitkan oleh Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR) menunjukkan bahwa AS gagal memperhitungkan ratusan miliar dolar yang dihabiskannya untuk menopang pemerintah Afghanistan, lansir Aljazeera Selasa (1/8/2017).

AS telah menghabiskan lebih dari $ 714 miliar dalam 15 tahun terakhir untuk mendukung

pemerintah Afghanistan, memperkuat angkatan bersenjata dan membangun infrastruktur di negara tersebut, namun karena budaya korupsi yang merajalela dan kurangnya pemantauan di AS, hasilnya mengecewakan.

Menurut SIGAR, meski ada pengeluaran besar dari AS, keseimbangan antara pemerintah Afghanistan yang didukung AS dan pejuang tetap macet sejak 2016. Enam puluh persen dari total distrik di negara tersebut berada di bawah kendali pemerintah dan 40 persen sisanya tetap berada di bawah kendali Taliban.

Jumlah pemboman dan bentrokan antara Taliban dan pasukan pemerintah bentukan AS juga meningkat selama periode pelaporan.

“Dari tanggal 1 sampai 31 Mei 2017, PBB mencatat 6.262 insiden keamanan, meningkat 21 persen dari kuartal terakhir,” demikian laporan tersebut.

“1 Januari 2017, sampai 8 Mei 2017, ada 2.531 anggota pasukan Afghanistan yang tewas saat bertindak dan 4.238 lainnya terluka saat bertindak.”

Pada tanggal 13 Juni 2017, Sekretaris Pertahanan James Mattis mengatakan kepada Komite Angkatan Bersenjata Senat bahwa AS “Kalah Perang di Afghanistan saat ini, dan kami akan memperbaikinya sesegera mungkin”.

Mattis diharapkan dapat memberikan Trump strategi baru untuk Afghanistan, Pakistan dan India dalam beberapa hari mendatang. Menurut beberapa laporan, strategi AS yang baru diharapkan akan mengirim lebih banyak tentara AS ke Afghanistan sebagai penasihat dan pelatih bagi angkatan bersenjata mereka.

Namun seorang pejabat Departemen Pertahanan, yang menolak berbicara di depan umum karena dia tidak berwenang untuk melakukannya, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pemikiran di kalangan petinggi DOD adalah bahwa strategi baru di Afghanistan dapat berjalan baik. “Pemerintah belum memutuskan apakah akan meningkatkan jumlah pasukan di Afghanistan atau bahkan menurunkannya,” kata pejabat tersebut.

Strategi regional yang baru juga akan melihat pendekatan yang berbeda dengan Pakistan seperti yang dikatakan oleh pejabat DOD.

“Pakistan mungkin akan mengalami pendekatan yang lebih ketat dari administrasi Trump yang mengharuskan mereka mengakhiri praktik pemberian tempat perlindungan bagi elemen pemberontak di dalam wilayahnya,” katanya.

Namun sebuah laporan oleh Wall Street Journal pada hari Ahad (31/7/2017), mengutip seorang pejabat senior pemerintah yang mengatakan bahwa Gedung Putih mungkin akan mengurangi kehadiran pasukan AS di Afghanistan.

Jika pemerintah Trump telah memutuskan untuk mengurangi kehadiran tentara AS, situasi saat ini di negara tersebut mungkin akan menjadi lebih buruk daripada sekarang.

SIGAR merekomendasikan dalam laporannya bahwa AS tidak boleh menghindar dari mengambil risiko dan harus berusaha keluar dari gedung kedutaan AS yang dijaga dengan ketat untuk memantau investasi dan pengeluaran AS di negara tersebut.

Tetapi jika pemerintah memutuskan untuk mengurangi jejak kaki AS di negara ini, akan lebih jelas bagaimana AS akan memperhitungkan miliaran dolar yang telah dialokasikan untuk digunakan di Afghanistan pada tahun fiskal 2018.

“SIGAR prihatin bahwa pejabat AS, baik di State, USAID, Justice, Treasury, Commerce, atau di tempat lain, tidak dapat mengawasi miliaran dolar yang didedikasikan Amerika Serikat untuk rekonstruksi Afghanistan jika, sebagian besar mereka tidak dapat meninggalkan gedung kedutaan AS,” kata John Sopko, Inspektur Jenderal Khusus untuk Rekonstruksi Afghanistan.

“Bersembunyi di balik tembok anti ledakan tidak hanya merusak misi sipil AS tapi juga mengurangi misi militer AS,” katanya.

Putra Mahkota Raja Arab Temui Pimpinan Syiah Irak, Muqtada al-Sadr

ARAB SAUDI (Jurnalislam.com) – Pemimpin Syiah Irak, Muqtada al-Sadr, melakukan kunjungan langka ke Arab Saudi, dimana dia bertemu dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman dan pejabat lainnya, Aljazeera melaporkan Senin (31/7/2017).

Kantor Sadr mengeluarkan sebuah pernyataan pada hari Ahad (30/7/2017), mengatakan bahwa dia telah diundang ke kerajaan tersebut.

Dia disambut oleh Thamer al-Sabhan, mantan duta besar Arab Saudi untuk Irak, saat dia tiba di kerajaan pada hari Ahad.

Sadr, yang terakhir mengunjungi Arab Saudi pada tahun 2006, menghadiri “diskusi tentang kepentingan bersama” selama kunjungannya ke kota pelabuhan Laut Merah Jeddah, kantor berita negara Saudi SPA melaporkan.

“Kami sangat senang dengan apa yang kami temukan sebagai terobosan positif dalam hubungan Saudi-Irak, dan kami berharap ini adalah awal dari berkurangnya perselisihan sektarian di wilayah Arab-Islam,” sebuah pernyataan dari kantor Sadr mengatakan.

Irak dan Arab Saudi bulan lalu sepakat untuk membentuk dewan koordinasi untuk meningkatkan hubungan strategis sebagai bagian dari upaya menyembuhkan hubungan yang bermasalah antara tetangga Arab.

Arab Saudi membuka kembali kedutaan besarnya di Baghdad pada tahun 2015 setelah istirahat 25 tahun.

Pada bulan Februari tahun ini, Adel al-Jubeir melakukan kunjungan yang jarang ke Baghdad, menandai kunjungan resmi pertama oleh seorang menteri luar negeri Saudi ke Irak sejak tahun 1990.

Irak berada di garis patahan antara Syiah Iran dan monarki-monarki Teluk Arab yang diperintah Muslim.

Arab Saudi prihatin dengan pengaruh Iran di Irak, yang mendukung pasukan ekstrim Syiah yang memerangi kelompok Islamic State (IS) di sana.

Sadr termasuk di antara mereka yang menyerukan agar pasukan Syiah Iran dibubarkan.

Serangan Udara Irak Bunuh 20 Pasukan IS di Perbatasan

BAGDAD (Jurnalislam.com) – Sedikitnya 20 pasukan kelompok Islamic State (IS) tewas dalam serangan udara Irak di dekat perbatasan dengan Suriah pada hari Senin (31/7/2017), menurut Kementerian Pertahanan Irak.

Serangan tersebut dimulai oleh milisi ekstremis Syiah Hashd al-Shaabi pro-pemerintah Irak dan menargetkan wilayah Tel Safouk di dekat perbatasan dengan Suriah, kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan.

Kapten Angkatan Darat Jabbar Hassan, mengatakan, milisi Hashd al-Shaabi telah memperkuat pasukannya di sepanjang perbatasan Irak-Suriah.

“Mereka ditugaskan untuk mengamankan perbatasan Irak dengan Suriah,” katanya kepada Anadolu Agency.

Awal bulan ini, pasukan Irak mengalahkan pasukan IS dari Mosul, wilayah yang dikuasai kelompok tersebut saat menyerbu wilayah luas di Irak utara dan barat pada tahun 2014.

Kalah di Mosul, IS Targetkan Kedutaan Irak di Kabul dengan Serangan Bom

AFGHANISTAN (Jurnalislam.com) – Kelompok Islamic State (IS) mengklaim bertanggung jawab atas pemboman dan serangan senjata ke kedutaan Irak di ibukota Afghanistan, Kabul.

Seorang pembom meledakkan dirinya di luar gerbang kedutaan pada hari Senin (31/7/2017) sebelum tiga orang bersenjata masuk ke dalam gedung tersebut, memicu baku tembak empat jam yang berakhir setelah pasukan keamanan Afghanistan membunuh semua penyerang.

Laporan awal menyatakan bahwa pelaku bom bunuh diri berada di dalam sebuah mobil, namun kemudian menjadi jelas bahwa penyerang tersebut berjalan kaki.

IS mengklaim bahwa pasukannya membunuh tujuh penjaga, namun juru bicara kementerian dalam negeri Afghanistan Najib Danish mengatakan hanya satu petugas polisi yang terluka dalam serangan tersebut.

Danish mengatakan kepada kantor berita AP melalui telepon bahwa semua staf kedutaan selamat, namun bangunan tersebut mengalami kerusakan besar dengan jendela rusak dan beberapa ruangan terbakar parah.

“Kami mendengar dua ledakan di dekat kedutaan Irak dan sebagian bangunan tersebut telah rusak,” kata Mohsen Negaresh, seorang saksi mata kepada Al Jazeera.

Sedikitnya satu saksi mata lainnya, pemilik toko yang menggunakan nama Hafizullah – kebanyakan orang Afghanistan hanya menggunakan satu nama – mengatakan bahwa dia melihat mayat dua polisi di jalan sebelum pengangkut personel lapis baja dan polisi tiba untuk mengepung daerah tersebut.

Kedutaan Irak berada di bagian kota yang dikenal sebagai Shahr-e-Naw, yang terletak di luar Zona Hijau yang merupaka nlokasi banyak kedutaan besar asing dan misi diplomatik dan sangat diperkuat dengan barisan penjaga dan dinding semen raksasa anti ledakan.

Kedutaan Irak tersebut malah berada di daerah perumahan dikelilingi banyak rumah, sekolah, pertokoan dan restoran.

“Biasanya daerah ini sangat sibuk, namun ditutup hari ini karena tembakan terus berlanjut,” kata Jennifer Glasse dari Al Jazeera, melaporkan dari Kabul.

“Saya pikir warga Irak sangat terkejut, kedutaan mereka tidak berada di Zona Hijau, namun berada di jalan utama dengan orang yang lalu lalang dan lalu lintas yang sibuk.”

Dia mengatakan bahwa orang Afghanistan sangat kecewa dengan pemerintah, terutama di Kabul, menanyakan mengapa pemerintah tidak dapat melindungi mereka bahkan di ibukota.

“Keamanan di Kabul diperkuat dalam beberapa pekan terakhir setelah pemboman truk 31 Mei yang menewaskan 150 orang, namun IS masih berhasil masuk dengan rompi bunuh diri dan banyak amunisi sehingga mereka bisa menyerang selama beberapa Jam,” kata Glasse.

Serangan tersebut terjadi sepekan setelah sedikitnya 35 orang tewas dalam serangan bom yang dilakukan oleh Taliban kepada aparat pemerintah di Kabul dan menggarisbawahi keamanan genting di Afghanistan karena pemerintah AS mempertimbangkan perombakan kebijakannya di wilayah tersebut.