Penulis: Deddy Purwanto

Filipina pada Donald Trump: Perang dengan Korut Berakhirnya Umat Manusia

MANILA (Jurnalislam.com) – Sebuah perang dengan Korea Utara akan berdampak “berakhirnya kemanusiaan”, presiden Filipina memperingatkan, dalam komentar terkuat mengenai konfrontasi militer setelah Presiden AS Donald Trump mengakiri perjalanannya ke Asia Pasifik.

Dalam sambutan penutupannya di KTT ASEAN pada hari Selasa (14/11/2017) di Manila. Rodrigo Duterte memperkirakan perang dengan Korea Utara akan berakhir dalam sebuah “holocaust nuklir”, lansir Aljazeera.

Dia mengatakan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un “sedang bermain dengan bom nuklir” yang 200-300 kali lebih kuat daripada yang dijatuhkan Amerika Serikat di Jepang selama Perang Dunia II.

”Kita tidak bisa memulai perang dengan krisis Korea Utara yang menjulang di depan. Ada awan gelap di sana. Kita lebih baik berdoa,” kata Duterte pada hadirin.

Menteri Pertahanan AS Tegang Lihat Kekuatan Nuklir Korea Utara

“Jika semua rudal dan rudal balistik antarbenua (intercontinental ballistic missile-ICBM) tersebut meledak, maka itu sama saja berakhirnya umat manusia … Penghancuran, itu akan menjadi akhir dari segalanya,” dia memperingatkan.

Komentar pemimpin Filipina tersebut muncul setelah Trump melakukan tur 12 hari di kawasan itu berdiskusi tentang bagaimana cara menetralisir program senjata nuklir Korea Utara sebagai agenda utama di sepanjang perjalanannya.

Bertepatan dengan kunjungan presiden AS, kapal perang Korea Selatan dan tiga kelompok kapal induk Amerika berkumpul di Semenanjung Korea untuk latihan perang besar.

Media pemerintah Korea Utara menggambarkan formasi militer yang tidak biasa tersebut sebagai ancaman langsung terhadap negara komunis itu.

Pesawat Pembom AS Mulai Dekati Korea Utara, Menlu Korut: Kami Hancurkan Tanpa Ampun

“AS sekarang mengemudikan situasi semenanjung ke fase terburuk perang nuklir saat menemukan kesalahan dalam tindakan penanggulangan diri DPRK untuk meningkatkan kemampuan nuklirnya”, surat kabar pekanan Pyongyang Times mengatakan dalam sebuah komentar pada hari Selasa berjudul “Awan nuklir berkumpul di Asia Pacific.”

“Saat ini, AS mengambil tindakan militer yang sangat berisiko. Tujuh dari 11 kapal induknya mengarak secara bersamaan ke wilayah operasional yang dekat dengan semenanjung dan pesawat tempur siluman F-35C terbaru telah dikirim ke wilayah tersebut untuk pertama kalinya,” tambahnya.

Scholars in Central Java Emphasize For Government To Be Resolute In Shia Prevention Growth

SOLO (Jurnalislam.com) – A number of Islamic organizations in Central Java (Central Java) held a Mudzakaroh Ulama at the Medina Hotel, Kerten, Surakarta, Sunday (12/11/2017). The event was attended by scholars from various Islamic organizations in Central Java, to respond to the widespread development of heretical sects in Indonesia, including Shia.

“Considering the socio-political conspiracy of societies that are increasingly distant from the guidance of religion, and the rise of misguided schools of understanding,” said the head of the event committee, ustaz Shabbarin Syakur at the location.

He said such deviant currents are not just a threat to religious life, but also nation and state.

“also the nation and the country in time will be a infect NKRI like a virus,” he said.

In the mudzakarah of these scholars, the clerics emphasize to the government to take decisive action, of Shiite heretical sects that are considered potentially destructive of the Unitary Republic of Indonesia (NKRI).

“Appealing to all the holders of the Central Java provincial government to continue to be wary of the movement of Shia groups in their religious rituals, always expressed the ideology of hostility among the nation’s youth,” said the results of mudzakarah.

Translator: Taznim

Militer Myanmar Bantah Ada Warga Sipil Terbunuh, HRW: Pengadilan Internasional Harus Bertindak

MYANMAR (Jurnalislam.com) – Sebuah laporan militer Myanmar yang mengatakan bahwa tidak ada warga sipil Rohingya yang terbunuh dalam tindakan brutal selama berbulan-bulan di sana “tidak masuk akal” dan Pengadilan Pidana Internasional sekarang harus melakukan penyelidikan sendiri, kata sebuah kelompok hak asasi manusia, lansir Aljazeera, Selasa (14/11/2017).

Militer Myanmar mengeluarkan sebuah laporan Senin malam bahwa “tidak ditemukan ada warga tidak bersalah yang tewas” setelah serangan mematikan oleh sekelompok Rohingya di beberapa pos polisi di negara bagian Rakhine utara pada 25 Agustus hingga memicu sebuah operasi militer yang brutal.

Tentara mengatakan 376 “teroris (sekelompok warga Muslim Rohingya yang melakukan perlawanan)” tewas dalam pertempuran setelah serangan Agustus. Tindakan keras tersebut menyebabkan eksodus massal sekitar 600.000 warga Muslim Rohingya yang melarikan diri dari negara yang sebagian besar beragama Budha ke negara tetangga Bangladesh.

Menlu Bangladesh: Pasukan Myanmar Bunuh 3.000 Lebih Muslim Rohingya

Padahal banyak korban di kamp-kamp kumuh di Bangladesh – yang digambarkan sebagai krisis pengungsi terburuk di dunia – yang melaporkan pembunuhan massal, penyiksaan, dan pemerkosaan terhadap anak-anak, wanita, dan pria Rohingya.

“Upaya absurd militer Birma untuk membebaskan diri dari konsekuensi akibat tindkan kekejaman massal yang mereka lakukan menggarisbawahi mengapa penyelidikan internasional independen diperlukan untuk menetapkan fakta dan mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab,” kata Brad Adams dari Human Rights Watch, dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa.

“Pihak berwenang Birma sekali lagi menunjukkan bahwa mereka tidak dapat dan tidak akan dengan mudah menyelidiki diri mereka sendiri.”

Parlemen Inggris: Intervensi Militer Myanmar atas Muslim Rohingya Semakin Meningkat

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan Muslim Rohingya di Myanmar sebagai minoritas paling teraniaya di dunia.

Jeremy Laurence, juru bicara PBB, mengatakan dalam sebuah konferensi pers pada hari Selasa bahwa penyidik ​​mereka di Bangladesh menemukan banyak bukti pembunuhan dan penyiksaan terhadap warga sipil di Myanmar.

“Temuan kami cukup jelas mengenai apa yang sedang terjadi,” kata Laurence. “Apa yang kami temukan di negara bagian Rakhine … adalah contoh buku teks tentang terjadinya pembersihan etnis, pembunuhan, pemerkosaan, penyerangan, penganiayaan, penyiksaan. Kami mendengar [ini] dari orang-orang … berulang-ulang.”

Human Rights Watch mengatakan bahwa sekarang saatnya Pengadilan Pidana Internasional di Den Haag untuk menyelidiki otoritas Myanmar.

Tak Ambil Fakta Persidangan, PH Buni Yani akan Ajukan Banding

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Penasehat Hukum (PH) Buni Yani, Adwin Rodian akan melakukan banding dengan putusan satu tahun enam bulan penjara oleh hakim. Menurutnya, keputusan ini tidak sesuai dengan fakta dan bukti dari persidangan.

“Karena saya yakin bahwa Buni Yani tidak bersalah. Karena pelakunya (Ahok) sudah dinyatakan bersalah,” katanya di Pengadilan Negeri Bandung, Jawabarat, Selasa (14/11/2017).

“Mana mungkin pelapor dinyatakan bersalah juga. Ini yang namanya politik balas dendam,” papar dia.

Ia mengatakan, seharusnya majelis hakim mengambil fakta dari persidangan-persidangan sebelumnya yaitu persaksian dari ahli hukum dan tata negara Yusril Ihza Mahendra.

Lebih dari itu, Adwin mengajak umat Islam untuk mengawal terus kasus ini. “Sampai kasus ini selesai dan menyatakan bahwa Buni Yani bebas dan tidak bersalah,” pungkasnya.

Majelis hakim dalam putusannya malah mengambil persaksian dari saksi jaksa penuntut umum. Dan menyatakan bahwa buni yani di putuskan bersalah dengan putusan selama 1.5 tahun penjara.

BREAKING NEWS: Buni Yani Divonis Satu Tahun Enam Bulan Penjara

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Aktifis yang menyebarkan video penistaan agama Islam oleh Ahok, Buni Yani divonis satu tahun enam bulan penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Ia dinilai melakukan kesalahan dengan menyentuh suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

“Terdakwa terbukti bersalah dan divonis hukuman satu tahun enam bulan penjara,” kata Ketua Majelis Hakim M Sapto, Selasa (14/11/2017) seperti dikutip CNN Indonesia.

Ia terbukti melanggar pasal Undang-undang Informasi dan Transaksi Elekronik.

Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta hakim menghukum Buni Yani dengan penjara dua tahun dan Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Buni Yani dinilai menyebarkan ujaran kebencian dengan menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian terhadap masyarakat bernunasa SARA melalui postingannya di Facebook. Ia mengunggah video Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan menghilangkan kata ‘pakai’ dalam transkripannya.

Sumber: CNN Indonesia

Ribuan Massa Hadiri Sidang Putusan Kasus Buni Yani

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Ribuan massa pendukung Buni Yani mengadakan aksi solidaritas damai, untuk di tegakkannya keadilan kepadanya di Gedung Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung, Jl. Seram No. 2 Kota Bandung, Selasa (14/11/2017).

Sidang ke-21 Buni Yani dengan agenda putusan hakim ini di hadiri dari beberapa ormas seperti API Jabar, Laskar Pembela Islam dan dari masyarakat umum baik dari dalam dan luar kota Bandung.

“Kalau dia berbuat baik sama saja dia berbuat baik bagi dirinya sendiri, lalu kalau dia berbuat jahat maka sama saja dia berbuat jahat kepada dirinya sendiri,” ujar salah satu orator dari Komunitas Muslim Bekasi Raya, dilokasi.

“At-Taqwa hahuna yang artinya Taqwa itu disini dan dia melanjutkan bahwa tidak ada yang sia-sia kita datang kesini,” pungkasnya.

Dinilai Tak Relevan, JPU Tolak Kivlan Zein Jadi Saksi Ahli AT

SURABAYA (Jurnalislam.com) – Pakar tentang PKI, Mayjen (purn) TNI Kivlan Zein ditolak kesaksiannya oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada lanjutan sidang Ustaz Alfian Tanjung di PN Surabaya, Senin (13/11/2017). JPU mengaku, keterangan Kivlan Zein sesaat menjadi saksi ahli tidak relevan.

“Tidak relevan saksi ahli (Kivlan Zein) yang diajukan oleh pihak Penasehat Hukum (PH),” ungkap JPU di ruang Cakra tempat pengadilan dilakukan.

Tokoh sepuh yang terkenal vokal dalam membahas kebangkitan PKI ini, tidak diberikan pertanyaan oleh JPU sebagai tanda penolakannya.

“Sehingga kami menolak dan kami tidak akan mengajukan pertanyaan kepada pihak saksi ahli,” jelasnya.

Kivlan Zein sengaja dihadirkan oleh tim PH Alfian Tanjung sebagai saksi ahli. Pada keterangannya, ia membenarkan ceramah Alfian Tanjung yang menjadi dasar laporan yang berbuntut panjang itu.

“Realitas saat ini mereka telah duduk didalam pemerintah sehingga mereka berusaha untuk menghapus PKI dari gerakan yang dilarang dalam negara ini,” tegas Kivlan sesaat memberikan kesaksian.

Undang-undang Pelecehan Agama Melemah, Anti Ahmadiyyah Blokir Pintu Masuk Ibukota Pakistan

Islamabad (Jurnalislam.com) – Ratusan pendukung pemimpin Muslim, masih memblokir pintu masuk utama ke ibukota Pakistan, menuntut pengunduran diri menteri hukum federal dan menuntut pelaksanaan ketat undang-undang penghujatan di negara tersebut.

Dipimpin oleh Khadim Hussain Rizvi, pemimpin partai politik Tehreek-e-Labbaik Pakistan, protes aksi-duduk di sebuah jalan raya utama memasuki hari keenam pada hari Senin (13/11/2017).

Para demonstran, yang pada masa puncak jumlahnya mencapai 2.000 orang, memasuki Islamabad pekan lalu, memprotes sedikit perubahan dalam undang-undang pemilihan negara tersebut, yang telah melunak terhadap Ahmadiyah.

Anggota parlemen Muslim di Pakistan diminta untuk menyatakan bahwa anggota sekte Ahmadiyah sebagai non-Muslim, dan nabi mereka adalah “penipu”. RUU reformasi pemilihan mengubah kata-kata deklarasi tersebut menjadi “Saya percaya” dari yang tadinya “Saya bersumpah dengan sungguh-sungguh”, yang menurut Rizvi dan pendukungnya tidak dapat diterima.

RUU tersebut diubah kembali ke kata-kata asli pada tanggal 5 Oktober, beberapa hari setelah disepakati.

Namun pendukung Rizvi menuntut Menteri Hukum federal Zahid Hamid, yang mereka anggap bertanggung jawab atas perubahan tersebut, dipecat dan menghadapi tuntutan pidana. Pemerintah telah berulang kali mengatakan bahwa perubahan kata-kata itu adalah “kesalahan penulisan”.

Sekelompok LGBT Pakistan Diserang Orang-orang Bersenjata

Protes tersebut menjadi tantangan terbaru bagi pemerintah PML-N yang sedang diperangi, dimana pemimpinnya Nawaz Sharif didiskualifikasi sebagai perdana menteri pada bulan Juli dan sejak itu diadili atas keputusannya di bidang politik dan hukum.

Rizvi dari Partai Tehreek-e-Labbaik Pakistan dianggap sebagai pembela setia undang-undang penghujatan ketat negara tersebut, yang menuntut hukuman mati wajib bagi mereka yang terbukti menghina Nabi Muhammad Saw. Beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan ekspansi “penghujatan”.

Sedikitnya 73 orang telah dieksekusi mati karena penghujatan atas Islam sejak tahun 1990, menurut penghitungan Al Jazeera.

Partai tersebut berhasil mengamankan tempat ketiga dalam pemilihan baru-baru ini di kota timur Lahore, jantung partai PML-N yang berkuasa. Tehreek-e-Labbaik Pakistan juga menunjukkan kemunculan yang kuat di pemilihan lain di kota Peshawar di barat laut, dengan mengantongi 7,6 persen suara.

Demonstrasi Manila: Tolak Trump Teroris Nomor 1

MANILA (Jurnalislam.com) – Polisi anti huru hara menggunakan meriam air dan alarm sonik untuk mengusir ratusan pemrotes yang meneriakkan slogan anti-Donald Trump di sela-sela sebuah pertemuan puncak di Manila pada hari Senin (13/11/2017), lansir Aljazeera.

Patung warna-warni presiden AS, termasuk satu patung dengan empat lengan berbentuk swastika Nazi, dibawa melalui jalan-jalan ibukota Filipina.

Gambar yang mirip Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengintip dari balik sosok tersebut, saat kedua pemimpin tersebut bersiap untuk duduk dalam perundingan formal kurang dari tiga kilometer jauhnya.

Pengunjuk rasa membawa plakat bertuliskan “Trump Go Home” dan “ Ban Trump #1 terrorist (Tolak Trump teroris no. 1)”.

Polisi mengatakan ada hampir 2.000 orang di demonstrasi tersebut.

Mereka berhadapan dengan polisi anti huru hara – beberapa mengenakan jaket pelampung dan membawa senapan – yang menembakkan meriam air dan terdengar teriakan.

Sedikitnya enam petugas polisi terluka dalam huru-hara tersebut, seorang wartawan AFP di lokasi kejadian mengatakan.

“Mereka memukul kami dengan tongkat kayu, salah satu rekan saya dipukul mukanya dengan batu,” kata petugas polisi Ramon Dumagat, tangannya diliputi bekas luka kemerahan.

Kelompok hak asasi manusia meminta Trump untuk berbicara mengenai perang narkoba Duterte, dimana polisi dan orang-orang yang dicurigai membunuh ribuan orang selama Dutertevberkuasa 16 bulan.

Satur Ocampo, mantan pemimpin pemberontak Komunis dan mantan anggota kongres yang berada di antara para demonstran, mengatakan kepada AFP bahwa dia memiliki sedikit harapan bahwa Trump akan mendukung perang narkoba yang menurut para kritikus bisa berubah menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan.

“Mereka berpikir sama,” katanya kepada AFP.

“Dia membiarkan Trump duduk di sampingnya pada perjamuan hari Minggu malam, memberinya tempat kehormatan.”

Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (The Association of Southeast Asian Nations-ASEAN) menyelenggarakan dua acara terpisah pada hari Senin dan Selasa di Manila.

Mereka juga mengajak China, Jepang, Rusia, Korea Selatan, India, Kanada, Australia dan Selandia Baru, serta Amerika Serikat.

Meningkatnya isu ancaman kelompok Islamic State (IS) di seluruh Asia Tenggara, dan upaya untuk menekan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un untuk meninggalkan ambisi nuklirnya, adalah agenda utama.

Baca juga: Filipina: Ini Laporan Resmi Berakhirnya Operasi Militer di Marawi

Pasukan Yaman Patahkan Gelombang Serangan Syiah Houthi di Taiz

YAMAN (Jurnalislam.com) – Sumber-sumber militer Yaman mengatakan pada Ahad malam bahwa tentara nasional telah mematahkan serangan pemberontak Syiah Houthi ke utara distrik Mawza dan timur Yakhtul di Taiz barat.

Sementara itu, tentara nasional juga menyerang situs milisi di distrik Hayfan, sebelah tenggara Taiz, di mana mereka dapat memperoleh kembali kendali atas pegunungan Ash Shuayb dan sejumlah lokasi strategis di Al Abus, Al Arabiya, Senin (13/11/2010).

Dalam Sepekan Ratusan Orang akan Mati, Jika Arab Saudi Tetap Memblokade Yaman

Tentara Yaman juga mendapatkan kontrol atas banyak lokasi strategis di Tur Al Baha, barat laut Lahij – selatan ibukota Yaman.

Milisi dan pemberontak Syiah Houthi yang bersekutu dengan Presiden Yaman yang digulingkan, Ali Abdullah Saleh, menanggapi kekalahan ini dengan melontarkan serangan udara di desa-desa di distrik tersebut secara acak.