Penulis: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) mengecam keras perintah Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, yang melarang adzan di masjid-masjid wilayah Palestina yang diduduki sejak 1948. Hamas menyebut langkah ini sebagai bentuk provokasi terang-terangan terhadap perasaan umat Islam di seluruh dunia dan memperingatkan akan dampak buruk dari eskalasi tersebut.

Dalam pernyataan resminya, Hamas menilai larangan ini merupakan bagian dari rangkaian pelanggaran sistematis terhadap kebebasan beribadah dan kesucian tempat-tempat suci umat Islam, yang dilakukan oleh otoritas pendudukan Israel dengan dukungan penuh dari pemerintahan sayap kanan ekstrem.

“Kami menolak kebijakan pendudukan ini dan perang agama yang brutal yang menargetkan ibadah, ritual, dan tempat-tempat suci, dengan mengabaikan semua hukum dan konvensi internasional,” tegas Hamas dalam siaran pers yang dirilis Ahad, 1 Juni 2025.

Hamas juga menyerukan kepada rakyat Palestina di wilayah pendudukan untuk meningkatkan semua bentuk aksi rakyat dan perlawanan nasional demi membela masjid dan situs suci mereka. Gerakan ini memperingatkan bahwa upaya pelarangan adzan dan penodaan tempat ibadah akan memicu gelombang kemarahan yang luas.

“Larangan adzan ini bukan hanya soal suara dari menara masjid, tetapi menyangkut identitas, sejarah, dan hak beragama rakyat Palestina yang telah lama ditindas,” demikian isi pernyataan tersebut.

Itamar Ben-Gvir, yang dikenal dengan retorika ekstrem dan kebijakan kontroversial terhadap warga Palestina, kembali menuai kecaman internasional dengan kebijakan terbarunya ini. Sejumlah pengamat menilai keputusan itu akan semakin memperkeruh situasi di wilayah pendudukan dan berpotensi memicu ketegangan keagamaan di kawasan maupun global.

Sebelumnya, Israel juga telah dituding melakukan berbagai pembatasan terhadap umat Muslim di Masjid Al-Aqsha dan membatasi akses ibadah di bulan-bulan suci. Kebijakan-kebijakan tersebut kerap dikritik sebagai bentuk apartheid dan penistaan terhadap kebebasan beragama.

Di akhir pernyataannya, Hamas mengajak dunia Islam dan komunitas internasional untuk mengambil sikap tegas dan tidak tinggal diam menghadapi pelanggaran terang-terangan terhadap hak-hak keagamaan ini.

“Kami menyerukan kepada seluruh bangsa dan umat Islam untuk menunjukkan solidaritas, baik melalui aksi massa, tekanan diplomatik, maupun kampanye media untuk melindungi masjid dan situs suci kami dari agresi zionis,” tutup Hamas.

GAZA (jurnalislam.com)– Sedikitnya 32 warga Palestina tewas dan lebih dari 200 lainnya terluka setelah pasukan Israel menembaki dua lokasi distribusi bantuan makanan di Jalur Gaza pada Ahad pagi (1/6/2025). Serangan itu terjadi saat ribuan warga sipil berkumpul untuk mendapatkan bantuan pangan, di tengah krisis kemanusiaan yang terus memburuk.

Menurut Kantor Media Pemerintah Gaza, tank-tank Israel melepaskan tembakan ke arah kerumunan warga di kota Rafah, Gaza selatan, yang menewaskan sedikitnya 31 orang. Beberapa saat kemudian, satu orang lagi dilaporkan tewas dalam serangan serupa di selatan Koridor Netzarim, Kota Gaza.

Bantuan yang dibagikan di dua titik tersebut disalurkan oleh Gaza Humanitarian Foundation (GHF), sebuah organisasi bantuan kontroversial yang didukung oleh Israel dan Amerika Serikat. Proyek distribusi bantuan ini baru memasuki minggu pertamanya, namun telah diwarnai kekacauan dan kekerasan.

PBB dan berbagai organisasi kemanusiaan internasional telah menolak bekerja sama dengan GHF, menilai lembaga ini tidak netral dan hanya menjadi alat untuk mencapai kepentingan militer Israel.

“Distribusi bantuan telah menjadi perangkap maut,” kata Philippe Lazzarini, Kepala Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), dalam sebuah pernyataan.

𝗦𝗮𝗸𝘀𝗶 𝗠𝗮𝘁𝗮: “𝗞𝗮𝗺𝗶 𝗛𝗮𝗻𝘆𝗮 𝗜𝗻𝗴𝗶𝗻 𝗠𝗮𝗸𝗮𝗻𝗮𝗻 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗔𝗻𝗮𝗸 𝗞𝗮𝗺𝗶”

Seorang saksi mata, Ibrahim Abu Saoud (40), menyampaikan kepada Associated Press bahwa tentara Israel menembaki kerumunan warga yang sedang bergerak ke titik distribusi di Rafah. Ia menyebut tembakan terjadi dari jarak sekitar 300 meter.

“Kami tidak bisa menolong para korban. Banyak yang tertembak, termasuk seorang pemuda yang langsung tewas di tempat,” ujarnya.

Jurnalis Al Jazeera, Hind Khoudary, yang melaporkan dari Deir el-Balah, Gaza tengah, mengatakan bahwa para korban adalah warga sipil yang hanya ingin mendapatkan satu paket makanan demi anak-anak mereka.

“Warga tahu titik distribusi ini kontroversial, tapi mereka tidak punya pilihan lain,” ungkapnya.

Menurut Khoudary, isi bantuan yang dibagikan pun sangat minim dan tidak bergizi.

“Satu kilo tepung, beberapa kantong pasta, dan kaleng kacang itu tidak cukup untuk satu keluarga di Gaza,” tegasnya.

Kantor Media Pemerintah Gaza menyebut titik distribusi bantuan dari GHF sebagai “jebakan kematian massal” dan menuduh Israel serta Amerika Serikat menggunakan bantuan kemanusiaan sebagai alat perang.

“Ini adalah pemerasan sistematis terhadap warga sipil yang kelaparan dan mengumpulkan mereka di titik pembunuhan terbuka yang dikelola dan diawasi oleh tentara pendudukan,” bunyi pernyataan resmi mereka.

Hamas, otoritas penguasa di Gaza, menyebut serangan ini sebagai bukti niat jahat yang direncanakan sebelumnya dan menyalahkan Israel dan AS atas tragedi tersebut. Sementara itu, Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah “kejahatan perang penuh” dan menyerukan intervensi internasional segera.

𝗕𝗮𝗻𝘁𝘂𝗮𝗻 𝗠𝗶𝗻𝗶𝗺, 𝗕𝗹𝗼𝗸𝗮𝗱𝗲 𝗕𝗲𝗹𝘂𝗺 𝗦𝗲𝗽𝗲𝗻𝘂𝗵𝗻𝘆𝗮 𝗗𝗶𝗰𝗮𝗯𝘂𝘁

Operasi distribusi bantuan oleh GHF menggantikan sekitar 400 titik distribusi sebelumnya dengan hanya empat lokasi utama, memicu kerumunan besar dan memperparah risiko keamanan. Lembaga Bantuan Medis Palestina menyatakan mekanisme ini tidak ramah bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.

Peristiwa tragis hari Ahad ini menambah daftar serangan mematikan selama seminggu terakhir, menyusul dua penembakan sebelumnya di titik distribusi yang berbeda di selatan Gaza, yang menewaskan sembilan warga Palestina.

Saat ini, bantuan kemanusiaan baru mulai masuk ke Gaza setelah Israel mencabut sebagian blokade yang diberlakukan selama lebih dari dua bulan. Namun, dengan lebih dari dua juta penduduk berada di ambang kelaparan, krisis kemanusiaan masih jauh dari usai. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera

TEL AVIV (jurnalislam.com)— Ratusan akademisi dari berbagai universitas dan perguruan tinggi di Israel mengeluarkan seruan terbuka untuk menghentikan perang di Jalur Gaza. Dalam surat yang ditandatangani oleh 1.300 akademisi, mereka memperingatkan adanya “keruntuhan moral” yang melanda seluruh negeri akibat perang yang terus berlanjut.

Surat tersebut dikirimkan kepada para pemimpin lembaga pendidikan tinggi di Israel pada Selasa (27/5/2025) dan menyerukan agar dunia akademik memobilisasi seluruh kekuatannya untuk menghentikan agresi militer Israel terhadap Gaza.

“Ini adalah serangkaian kejahatan perang yang mengerikan, bahkan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan semuanya adalah perbuatan kita sendiri,” tulis para akademisi dalam surat itu. Mereka tergabung dalam sebuah gerakan bernama Black Flag Action Group.

Nama “Black Flag” mengacu pada prinsip hukum di Israel, yang menyatakan bahwa perintah yang sangat tidak bermoral hingga melanggar hukum akan ditandai dengan “bendera hitam” — sebuah simbol penolakan terhadap perintah tersebut.

“Kami tidak bisa mengklaim bahwa kami tidak tahu. Kami telah berdiam diri terlalu lama,” lanjut surat tersebut.

“Sebagai akademisi, kami menyadari peran kami sendiri dalam kejahatan ini. Masyarakatlah, bukan hanya pemerintah, yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan.”

Surat itu juga menyinggung tentang diamnya institusi pendidikan terhadap agresi militer yang sedang berlangsung.

“Beberapa melakukan kekerasan secara langsung. Yang lain menyetujui, membenarkan, atau memilih diam. Ikatan keheningan inilah yang memungkinkan kejahatan terus berlangsung tanpa pengakuan publik,” bunyi pernyataan mereka.

Gelombang kritik terhadap operasi militer Israel di Gaza juga datang dari kalangan politik. Mantan Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert, pekan lalu mengecam tindakan pemerintah yang disebutnya telah membunuh warga Palestina yang tidak bersalah.

Dalam wawancaranya dengan BBC pada Selasa (27/5), Olmert menyebut bahwa apa yang dilakukan Israel di Gaza “sangat dekat dengan kejahatan perang”.

Seruan moral dari dunia akademik dan tokoh publik ini mencerminkan meningkatnya keresahan internal di Israel atas perang yang telah menewaskan ribuan warga sipil dan memperburuk krisis kemanusiaan di Jalur Gaza. (Bahry)

Sumber: MEE

MUNICH (jurnalislam.com)— Final Liga Champions UEFA 2024/2025 antara Paris Saint-Germain (PSG) dan Inter Milan pada Ahad (1/6/2025) tidak hanya menyuguhkan kemenangan bersejarah bagi PSG, tetapi juga menjadi panggung solidaritas bagi rakyat Palestina.

Di tengah gegap gempita Allianz Arena, para suporter PSG membentangkan spanduk besar bertuliskan “Hentikan Genosida di Gaza”. Aksi ini dilakukan tak lama setelah Achraf Hakimi membawa PSG unggul 1-0 atas mantan klubnya, Inter Milan, pada menit ke-12.

Spanduk tersebut menjadi sorotan, menegaskan sikap tegas suporter PSG yang selama ini dikenal konsisten menentang agresi Israel di Jalur Gaza. Sebelumnya, pada November 2024, mereka juga membentangkan spanduk raksasa bertuliskan “Bebaskan Palestina” dalam laga Liga Champions melawan Atletico Madrid.

Aksi simbolik ini dilakukan di tengah krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza, di mana blokade Israel selama hampir tiga bulan telah membuat 2,3 juta warga berada di ambang kelaparan.

Di atas lapangan, PSG tampil dominan dan mencatat kemenangan telak 5-0 atas Inter Milan. Kemenangan ini mengukuhkan PSG sebagai juara Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Para pemain seperti Desire Doue, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, dan Senny Mayulu menjadi bintang dalam laga tersebut.

Final Liga Champions musim ini tidak hanya tercatat sebagai kemenangan sepak bola, tetapi juga sebagai momen perlawanan kemanusiaan yang digaungkan dari tribun penonton ke seluruh dunia. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera

GAZA (jurnalislam.com)– Hamas pada Sabtu (31/5/2025) mengonfirmasi bahwa mereka telah merespons proposal gencatan senjata yang diajukan oleh utusan Amerika Serikat, Steve Witkoff. Dalam usulan tersebut, Hamas menyetujui pembebasan sepuluh sandera Israel yang masih hidup dan penyerahan delapan belas jenazah tahanan Israel, sebagai bagian dari kesepakatan awal.

Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan sejumlah tahanan Palestina yang telah disepakati, termasuk 125 warga Palestina yang divonis penjara seumur hidup. Selain itu, jenazah 180 syuhada Palestina juga akan diserahkan kembali kepada pihak Palestina.

Rencana gencatan senjata yang lebih luas juga mencakup pembebasan 30 tahanan Israel yang tersisa setelah tercapainya kesepakatan gencatan senjata permanen.

Dalam pernyataan resminya melalui kanal Telegram, Hamas menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah melalui “serangkaian konsultasi nasional”, dengan landasan utama berupa “tanggung jawab mendalam terhadap rakyat Palestina dan penderitaan mereka”.

“Sebagai bagian dari perjanjian ini, sepuluh tahanan Israel yang masih hidup yang ditahan oleh kelompok perlawanan akan dibebaskan, bersama dengan penyerahan delapan belas jenazah, sebagai ganti sejumlah tahanan Palestina yang disepakati,” bunyi pernyataan tersebut.

Proposal gencatan senjata dari Witkoff, yang sebelumnya diajukan kepada kedua belah pihak, mencakup jeda selama 60 hari dalam pertempuran dan pembebasan 28 sandera Israel, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, pada minggu pertama pelaksanaan kesepakatan.

Perjanjian tersebut juga menyerukan dimulainya distribusi bantuan kemanusiaan secara cepat ke Jalur Gaza, segera setelah Hamas menandatangani kesepakatan. Pelaksanaan kesepakatan ini akan dijamin oleh Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar, serta mendapat dukungan dari Presiden AS Donald Trump.

Hamas sebelumnya telah menyatakan bahwa mereka “mempelajari proposal revisi tersebut secara bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan kepentingan rakyat Palestina dan tujuan tercapainya gencatan senjata permanen di Gaza”.

Pada Kamis malam, Gedung Putih mengumumkan bahwa Israel telah menyetujui proposal Witkoff. Namun, sejumlah hambatan besar masih mengganjal jalan menuju gencatan senjata.

Pemerintah Israel tetap bersikeras agar Hamas dilucuti dari seluruh persenjataannya, semua infrastruktur militer kelompok tersebut dibongkar, dan pemerintahan Hamas di Gaza dihentikan sepenuhnya. Israel juga menuntut pembebasan seluruh sandera yang tersisa, yang diperkirakan berjumlah 58 orang, sebagai syarat mutlak untuk menghentikan agresinya.

Di sisi lain, Hamas dengan tegas menolak persyaratan tersebut. Mereka menyatakan tidak akan menyerahkan senjata hingga Israel menyetujui penarikan penuh dari Jalur Gaza, serta menyepakati perjanjian yang mengikat untuk benar-benar mengakhiri perang.

Situasi ini membuat masa depan gencatan senjata masih penuh ketidakpastian, meski peluang diplomatik mulai terbuka. (Bahry)

Sumber: TNA