Penulis: Arie Ristyan

Israel Hancurkan Lebih dari 1.500 Bangunan di Gaza, Situasi Kemanusiaan Kian Memburuk

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)— Lebih dari 1.500 bangunan tempat tinggal di lingkungan Al-Zeitoun, tenggara Kota Gaza, hancur total sejak Israel memulai operasi darat pada 6 Agustus 2025. Hal ini disampaikan juru bicara Pertahanan Sipil Gaza, Mahmoud Basal.

“Bagian selatan Al-Zeitoun telah rata dengan tanah, tanpa ada bangunan yang tersisa,” kata Basal. Ia menjelaskan bahwa militer Israel menggunakan ekskavator, alat berat, hingga robot peledak dengan intensitas rata-rata tujuh ledakan per hari.

Menurutnya, penggunaan drone quadcopter turut memperparah skala kehancuran. Basal menambahkan, sekitar 80 persen warga Al-Zeitoun telah mengungsi ke wilayah barat atau utara Kota Gaza.

Kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada awal Agustus menyetujui rencana pendudukan penuh Jalur Gaza. Serangan terbaru yang dijuluki “Kereta Perang Gideon 2” difokuskan di bagian utara wilayah tersebut. Rencana ini menuai kecaman internasional karena memperburuk kondisi kemanusiaan dan menghambat upaya gencatan senjata.

Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan lebih dari 62.900 warga Palestina telah tewas sejak perang dimulai pada 7 Oktober 2023. Jumlah tersebut diyakini masih lebih rendah dari angka sebenarnya, karena ribuan korban masih tertimbun reruntuhan bangunan.

Basal juga menyebut kota Jabalia di Gaza utara mengalami kondisi serupa dengan Al-Zeitoun akibat penembakan dan serangan udara yang terus-menerus, meski invasi darat belum dilakukan.

“Situasi kemanusiaan sangat memprihatinkan, dengan sistem pertahanan sipil yang hancur, minimnya layanan kesehatan, serta tidak adanya tempat aman bagi pengungsi,” tegasnya.

Ia membantah klaim Israel tentang adanya “zona aman” bagi warga sipil. “Bagaimana mungkin ada zona aman setelah Rumah Sakit Nasser di Khan Younis dan kamp pengungsi di dekat Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa di Deir al-Balah diserang, sementara Rafah sepenuhnya berada di bawah kendali Israel?” ujarnya.

Sementara itu, puluhan keluarga di wilayah Jabalia al-Nazla dilaporkan terpaksa mengungsi akibat gempuran Israel. Pada Rabu (27/8), militer Israel mengumumkan pembentukan batalion zeni baru di bawah Brigade Givati untuk memperkuat operasi di kota tersebut. (Bahry)

Sumber: TNA

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Presiden Lakukan Reformasi Total Polri

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian mendesak Presiden Republik Indonesia segera melakukan reformasi total terhadap institusi Polri, menyusul insiden seorang pengemudi ojek daring yang dilindas kendaraan taktis aparat saat demonstrasi pada 28 Agustus 2025.

Koalisi menilai, peristiwa tersebut memperlihatkan kembali brutalitas aparat yang berulang dan mencerminkan kegagalan struktural serta budaya dalam tubuh kepolisian. Deretan kasus kekerasan sebelumnya seperti tragedi Kanjuruhan yang menewaskan lebih dari 135 orang, penembakan, penyiksaan, hingga pelanggaran proses peradilan disebut telah menggerogoti kepercayaan publik terhadap negara dan hukum.

“Brutalitas yang berulang telah menggerogoti kepercayaan publik terhadap negara dan penegakan hukum, menormalisasi penggunaan kekerasan sebagai respons terhadap aksi sipil, serta menjadi bentuk pembungkaman ruang demokrasi,” tulis Koalisi dalam pernyataan pers, Jumat (29/8/2025).

Dalam pernyataannya, Koalisi Masyarakat Sipil menuntut tiga langkah utama reformasi kepolisian. Pertama, fungsi-fungsi pengamanan sipil dan pelayanan publik yang selama ini diemban Polri dipindahkan ke kementerian terkait, seperti Kemendagri dan Kementerian Perhubungan, guna mengurangi kecenderungan militerisasi dalam penanganan urusan sipil.

Kedua, fungsi penyidikan pidana harus ditempatkan di bawah lembaga penegakan hukum yang independen, dengan mekanisme pengawasan ketat melalui hakim komisaris dalam setiap upaya paksa penyidik.

Ketiga, Koalisi menyoroti peran Korps Brigade Mobil (Brimob) yang kerap terlibat dalam kekerasan terhadap warga sipil. Mereka menuntut evaluasi menyeluruh atas fungsi Brimob yang dianggap menyerupai instrumen militer, sehingga tidak tepat digunakan dalam penanganan aksi massa di negara demokrasi.

“Kami menuntut Presiden Republik Indonesia segera membenahi institusi Polri dengan melakukan reformasi total, dengan paling tidak adanya laporan tahunan terbuka termasuk juga terbukanya penggunaan anggaran Polri setiap tahunnya. Presiden harus segera lakukan perubahan struktural sekarang juga!,” tegas Koalisi Masyarakat Sipil.

Adapun Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian terdiri atas 19 organisasi, di antaranya YLBHI, ICW, AJI Indonesia, KontraS, ICJR, PBHI, WALHI, Greenpeace Indonesia, SAFEnet, dan sejumlah lembaga bantuan hukum serta organisasi masyarakat sipil lainnya.

Garuda Indonesia Umrah Festival Resmi Digelar, Proyeksikan Penjualan 49 Ribu Kursi Penerbangan

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)— Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia resmi mulai menggelar Garuda Indonesia Umrah Festival 2025 yang didukung oleh Bank Mandiri sebagai bank partner.

Pembukaan umrah festival ini diresmikan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Hilman Latief dan Direktur Utama Garuda Indonesia, Wamildan Tsani pada Jumat (29/8/2025) di Atrium Mall Kota Kasablanka.

Garuda Indonesia Umrah Festival di Jakarta selanjutnya akan berlangsung sampai 31 Agustus 2025. Direktur Utama Garuda Indonesia, Wamildan Tsani menjelaskan,

“Penyelenggaraan Garuda Indonesia Umrah Festival 2025 merupakan kelanjutan dari keberhasilan penyelenggaraan sebelumnya fase satu yang dilaksanakan pada Februari 2025 lalu. Kegiatan ini kami hadirkan sebagai respons atas tingginya minat masyarakat Indonesia untuk melaksanakan ibadah umrah, serta wujud komitmen Garuda Indonesia untuk menyediakan solusi perjalanan umrah yang aman dan nyaman bagi para jemaah,” katanya.

Pada penyelenggaraan Umrah Festival kali ini, Garuda Indonesia memproyeksikan penjualan sedikitnya 49.000 kursi penerbangan yang tersedia untuk periode perjalanan mulai September 2025 sampai bulan Agustus 2026.

“Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, Garuda Indonesia Umrah Festival ini diselenggarakan di 16 kota besar di Indonesia. Selain itu, Garuda Indonesia bermitra dengan Bank Mandiri sebagai official bank partner, untuk menawarkan berbagai program spesial bagi pengunjung kegiatan ini. Melalui kemitraan ini, kami berharap calon pengguna jasa akan memiliki berbagai opsi dan mendapatkan sebanyak mungkin manfaat dalam mempersiapkan perjalanan ibadah ke Tanah Suci,” tambah Wamildan.

Seusai pelaksanaan Jakarta, Garuda Indonesia Umrah Festival selanjutnya akan diadakan serentak pada tanggal 5-7 September 2025 di Surabaya (Royal Plaza), Makassar (Mall Ratu Indah). Serta di Kantor Penjualan Garuda Indonesia yang berada di 13 kota lainnya yaitu Banda Aceh, Bandung, Banjarmasin, Balikpapan, Jambi, Lampung, Lombok, Medan, Palembang, Pekanbaru, Semarang, Solo, Yogyakarta.

Macron Kecam Netanyahu atas Tuduhan Anti-Semitisme, Sebut sebagai Penghinaan bagi Prancis

Redaktur: Arie Ristyan

PARIS (jurnalislam.com)– Presiden Prancis Emmanuel Macron mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas tuduhan yang menyebut dirinya memicu gelombang anti-Semitisme di Prancis. Macron menilai pernyataan Netanyahu sebagai “penghinaan terhadap seluruh bangsa Prancis”.

Dalam sebuah surat terbuka yang diterbitkan di sejumlah surat kabar pada Selasa (26/8), Macron menyatakan tuduhan Netanyahu “tidak dapat diterima” dan menegaskan bahwa perjuangan melawan anti-Semitisme tidak boleh dijadikan alat politik.

“Tuduhan tidak bertindak dalam menghadapi momok yang sedang kami lawan dengan segala daya adalah pelanggaran bagi Prancis secara keseluruhan,” tulis Macron.

“Perjuangan melawan anti-Semitisme tidak boleh dijadikan senjata, dan tidak seharusnya menimbulkan perselisihan antara Israel dan Prancis.” sambungnya.

Lebih jauh, Macron juga mendesak Netanyahu mengakhiri “perang permanen yang mematikan dan ilegal” di Jalur Gaza. Ia menilai agresi Israel telah mempermalukan negaranya sendiri serta menempatkan rakyat Israel dalam kebuntuan.

Perselisihan diplomatik kedua negara mencuat sejak pekan lalu, setelah Netanyahu menuduh Macron mengobarkan “api anti-Semit” dengan rencana mengakui kenegaraan Palestina dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa bulan depan. Tuduhan tersebut disampaikan Netanyahu dalam sebuah surat yang mengklaim anti-Semitisme meningkat di Prancis sejak pengumuman rencana itu.

Kantor kepresidenan Prancis merespons tudingan tersebut dengan menyebutnya sebagai “keji” dan “keliru”.

“Saat ini adalah waktu untuk keseriusan dan tanggung jawab, bukan manipulasi. Kekerasan terhadap komunitas Yahudi tidak bisa ditoleransi. Prancis melindungi dan akan selalu melindungi warga Yahudinya,” demikian pernyataan resmi Élysée.

Ketegangan diplomatik ini juga menyeret Amerika Serikat. Duta Besar AS untuk Prancis, Charles Kushner, menulis surat terbuka di The Wall Street Journal pada Ahad (24/8), mendukung tuduhan Netanyahu dan menuding Paris gagal menanggulangi anti-Semitisme.

Pemerintah Prancis memanggil Kushner ke Kementerian Luar Negeri untuk memberikan penjelasan. Namun, ia tidak hadir dan hanya diwakili oleh kuasa usaha Kedutaan Besar AS di Paris. Prancis menyebut tudingan Kushner sebagai “tidak dapat diterima”.

Anti-Semitisme sendiri merujuk pada sikap permusuhan, diskriminasi, atau kebencian terhadap orang Yahudi, yang kerap dijadikan isu politik dalam perdebatan internasional terkait konflik Israel–Palestina. (Bahry)

Sumber:Al Jazeera

KPK Selidiki Dugaan Korupsi Katering Jamaah Haji, Potensi Kerugian Capai Rp300 Miliar

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)— Penyelenggaraan ibadah haji kembali tercoreng dengan dugaan praktik korupsi. Kali ini, kasus yang disorot berkaitan dengan pengadaan katering jamaah haji yang nilainya ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tengah melakukan penyelidikan atas dugaan penyelewengan dana katering jamaah haji. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebutkan bahwa penyelidikan masih berlangsung di level Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat.

“Ini yang katering mungkin tidak hanya tahun 2025. Kami juga akan mengecek ke tahun 2024, 2023, dan sebelumnya,” kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Kasus dugaan korupsi katering ini mencuat setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan adanya praktik pungutan liar, pemotongan kualitas makanan, hingga lemahnya perencanaan penyediaan konsumsi jamaah. Berdasarkan hasil investigasi ICW, total potensi kerugian akibat praktik tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp300 miliar.

𝗧𝗲𝗺𝘂𝗮𝗻 𝗜𝗖𝗪: 𝗔𝗱𝗮 𝗣𝘂𝗻𝗴𝘂𝘁𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗴𝘂𝗿𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗞𝗼𝗻𝘀𝘂𝗺𝘀𝗶

ICW mencatat, setiap jamaah haji semestinya memperoleh tiga kali makan per hari dengan total 72 kali makan selama ibadah. Biaya makan yang ditetapkan adalah SAR 10 (Rp43 ribu) untuk sarapan, SAR 15 (Rp65 ribu) untuk makan siang, dan SAR 15 (Rp65 ribu) untuk makan malam. Total biaya makan per jamaah sekitar Rp173 ribu per hari.

Namun, ICW menduga adanya pungutan sebesar SAR 0,8 (Rp3.400) per kali makan oleh oknum pejabat Kementerian Agama. Jika pungutan terjadi untuk seluruh jamaah haji 2025, potensi kerugian mencapai Rp51,03 miliar.

Selain itu, ICW menemukan adanya pengurangan porsi makanan dari spesifikasi yang telah disepakati. Uji timbang makanan menunjukkan pengurangan nilai konsumsi sekitar SAR 4 (Rp17 ribu) per sekali makan. Jika diterapkan kepada seluruh jamaah, kerugian akibat pemangkasan menu ini diperkirakan mencapai Rp255,18 miliar.

𝗞𝗼𝗻𝘀𝘂𝗺𝘀𝗶 𝗝𝗮𝗺𝗮𝗮𝗵 𝗗𝗶𝗻𝗶𝗹𝗮𝗶 𝗧𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗣𝗲𝗻𝘂𝗵𝗶 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿 𝗚𝗶𝘇𝗶

ICW juga menyoroti kualitas gizi makanan jamaah haji. Menu yang disajikan rata-rata hanya terdiri dari 150 gram nasi, 75 gram lauk, dan 80 gram sayur. Dari simulasi yang dilakukan, makanan tersebut hanya memberikan asupan energi sekitar 1.729–1.785 kkal per hari.

Padahal, berdasarkan Permenkes Nomor 28 Tahun 2019, Angka Kecukupan Energi (AKE) yang dianjurkan untuk individu dewasa adalah 2.100 kkal. Artinya, jamaah haji tidak mendapatkan asupan gizi sesuai standar kesehatan.

𝗞𝗣𝗞 𝗗𝗮𝗹𝗮𝗺𝗶 𝗣𝗲𝗿𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗷𝗮𝗯𝗮𝘁 𝗞𝗲𝗺𝗲𝗻𝗮𝗴

KPK menegaskan penyelidikan masih berlangsung. Dugaan pungutan, pengurangan kualitas konsumsi, dan tidak terpenuhinya standar gizi akan menjadi fokus pemeriksaan lanjutan.

“Ini masih proses penyelidikan. Kami akan kembangkan lebih lanjut dan tidak menutup kemungkinan akan ditarik ke tahun-tahun sebelumnya,” ujar Asep.

Kasus dugaan korupsi katering haji ini menambah daftar panjang persoalan penyelenggaraan haji setelah sebelumnya KPK juga mengusut dugaan korupsi kuota haji 2024 yang merugikan ribuan jamaah.

Sumber: ICW

KPK Bongkar Skandal Korupsi Kuota Haji 2024, Ribuan Jamaah Reguler Jadi Korban

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan korupsi dalam penyelenggaraan haji 2024 yang berdampak langsung terhadap 8.400 calon jamaah haji reguler. Mereka gagal berangkat ke Tanah Suci karena permainan kotor yang mengutamakan kuota haji khusus.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa seharusnya porsi kuota haji Indonesia adalah 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Namun, kenyataannya ribuan kuota reguler justru dialihkan ke jalur haji khusus.

“Harusnya hanya sekitar 1.600 yang mendapat kuota khusus, tapi 8.400 yang mestinya kuota reguler malah dipindahkan ke kuota khusus,” kata Asep kepada wartawan, Selasa (26/8/2025).

Menurut KPK, para calon jamaah haji yang dirugikan ini banyak di antaranya telah menunggu belasan tahun agar bisa berangkat ke Tanah Suci. Namun harapan mereka dikhianati oleh ulah manusia serakah yang mempermainkan kuota haji.

“Ini menjadi sebuah ironi, dan tentunya kita berharap praktik-praktik seperti ini tidak lagi terjadi,” ujar Asep.

KPK menduga adanya lobi-lobi dari asosiasi perusahaan travel ke Kementerian Agama untuk mendapatkan kuota haji khusus lebih banyak. Lebih dari 100 travel haji dan umrah diduga terlibat dalam kasus ini, meski KPK belum membeberkan secara rinci nama-nama agen tersebut.

Berdasarkan hitungan awal, kerugian negara akibat skandal ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun.

Sejauh ini, KPK telah memeriksa sejumlah pejabat dan pihak terkait, di antaranya Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, sejumlah pegawai Kemenag berinisial RFA, MAS, dan AM, pemilik travel Uhud Tour Ustadz Khalid Basalamah, Sekjen AMPHURI Muhammad Farid Aljawi, serta Ketua Umum Kesthuri Asrul Aziz.

KPK menegaskan bahwa perkara ini sudah naik ke tahap penyidikan meski identitas tersangka belum diumumkan. Penetapan tersangka nantinya akan merujuk pada Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sumber: Republika

PBNU Undang Akademisi Pro-Zionis, Gus Yahya Akhirnya Minta Maaf

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)— Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada umat Islam atas kehadiran akademisi pro-Zionis, Peter Berkowitz, dalam forum Akademi Kepemimpinan Nasional NU di Jakarta pada Jumat (15/8/2025).

“Saya mohon maaf sekali kepada masyarakat bahwa saya membuat keputusan tanpa pertimbangan yang teliti dan lengkap terkait Peter Berkowitz ini,” kata Gus Yahya kepada Tempo di kediamannya, Jakarta Selatan, Selasa malam (26/8/2025).

Gus Yahya mengaku tidak mengetahui latar belakang Berkowitz sebagai sosok yang dikenal vokal membela Zionisme dan penjajahan Israel atas Palestina. Ia menyebut alasan utama PBNU mengundang peneliti dari The Hoover Institution, Stanford University itu karena tertarik pada tulisan-tulisannya terkait hak asasi manusia.

“Saya mengenal Peter sejak 2020 ketika ia masih menjadi bagian dari Commission on Unalienable Rights di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Waktu itu saya melihat dia punya pemahaman mendalam soal HAM. Itu yang membuat saya tertarik, saya enggak perhatikan betul urusan dia sebagai Zionis itu,” ujarnya.

Menurut Gus Yahya, forum tersebut bukan hanya menghadirkan Berkowitz, melainkan juga sejumlah akademisi internasional lain. Ia memastikan kehadiran Berkowitz sama sekali tidak membahas Israel, dan PBNU tidak mungkin berniat menyebarkan paham Zionisme.

“NU tidak akan pernah berubah. Prinsip kami jelas: menolak segala bentuk penindasan Israel dan mendukung keadilan bagi rakyat Palestina,” tegasnya.

Sebelumnya, kehadiran Berkowitz menuai kecaman luas dari publik. Pasalnya, akademisi tersebut sejak lama dikenal sebagai pembela Zionisme. Dalam wawancara dengan Michael Cromartie untuk Pew Research Center pada 2006, Berkowitz terang-terangan menegaskan pentingnya gerakan Zionis berkelanjutan, membahas tantangan Israel, isu nuklir Iran, serta kegagalan politik di internal rezim Zionis.

Sumber: Tempo

Hamas Rilis Video Penyergapan di Beit Hanoun, Israel Akui 5 Prajurit Tewas dan 14 Luka

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)— Sayap militer Hamas, Brigade Izzuddin Al-Qassam, merilis sebuah video yang memperlihatkan aksi penyergapan terhadap pasukan Israel di Beit Hanoun, Jalur Gaza utara. Rekaman itu dipublikasikan pada Selasa (26/8/2025) melalui kanal resmi Hamas, dan disebut akan ditayangkan pula di Al Jazeera News Channel.

Menurut keterangan resmi Brigade Al-Qassam, operasi tersebut merupakan bagian dari rangkaian perlawanan bertajuk “Batu Daud” yang digelar pada 7 Juli 2025. Dalam penyergapan itu, militer Israel diklaim kehilangan lima prajuritnya dan puluhan lainnya mengalami luka.

“Kerugian akibat penyergapan, menurut pengakuan musuh: lima tentara tewas dan 20 terluka,” demikian pernyataan Al-Qassam dalam video tersebut.

Kelompok itu juga menyebut Batalyon Netzah Yehuda, salah satu unit militer Israel, “menderita beberapa pukulan fatal” dalam pertempuran di Beit Hanoun pada awal Juli. Video yang dirilis menampilkan sejumlah momen penting, termasuk saat terjadinya ledakan bom kedua yang mengenai tim penyelamat Israel. Al-Qassam menegaskan penyergapan tersebut telah dipersiapkan secara matang dan dilakukan 12 jam sebelum eksekusi lapangan.

Sementara itu, militer Israel (IDF) mengonfirmasi bahwa lima prajuritnya tewas dan 14 lainnya terluka akibat ledakan bom pinggir jalan di Beit Hanoun. IDF juga merilis identitas kelima tentaranya yang tewas, yaitu:

– Sersan Staf Meir Shimon Amar (20), dari Yerusalem.
– Sersan Moshe Nissim Frech (20), dari Yerusalem.
– Sersan Staf Noam Aharon Musgadian (20), dari Yerusalem.
– Sersan Staf Moshe Shmuel Noll (21), dari Beit Shemesh.
– Sersan Kelas Satu (purnawirawan) Benyamin Asulin (28), dari Haifa.

Insiden ini menjadi salah satu serangan paling mematikan terhadap pasukan Israel di Jalur Gaza utara dalam beberapa bulan terakhir. (Bahry)

Sumber: TOI

Suriah Terbitkan Aturan Resmi Perayaan Maulid Nabi di Masjid

Redaktur: Arie Ristyan

DAMASKUS (jurnalislam.com)– Kementerian Wakaf Republik Arab Suriah mengeluarkan edaran resmi terkait tata cara pelaksanaan kegiatan dakwah dalam rangka menyambut bulan Rabiul Awal dan peringatan Maulid Nabi Muhammad ﷺ. Edaran bernomor 1290 tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri Wakaf, Dr. Muhammad Abu al-Khair Syukri, pada 2 Rabiul Awal 1447 H bertepatan dengan 25 Agustus 2025.

Dalam edaran itu, pemerintah menekankan agar kegiatan di masjid pada momentum Maulid Nabi difokuskan pada penghidupan kembali sirah Nabi ﷺ, sifat-sifat mulia beliau, serta penanaman kecintaan kepada Rasulullah melalui ceramah ilmiah, kajian hadis, dan pembacaan buku-buku tentang akhlak Nabi.

Kementerian juga memperbolehkan penggunaan nasyid Islami dengan syarat sesuai kaidah syariat, menumbuhkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta memperkuat nilai-nilai keimanan. Namun, penggunaan alat musik dilarang kecuali rebana, dan kegiatan di masjid hanya boleh menggunakan pengeras suara dalam, bukan pengeras suara luar.

Edaran itu juga mengingatkan agar para dai dan pengurus masjid menghindari hadis palsu atau lemah, serta tidak membahas persoalan khilafiyah yang dapat menimbulkan perpecahan. Sebaliknya, wacana dakwah diarahkan pada semangat moderasi dan persatuan umat.

Selain itu, setiap kegiatan wajib terlebih dahulu berkoordinasi dengan direktorat Wakaf di tingkat provinsi untuk memperoleh izin resmi. Kementerian juga membentuk komite khusus di daerah guna mengawasi pelaksanaan aturan serta memastikan kegiatan berjalan sesuai ketentuan.

“Kami mengimbau seluruh pengurus masjid untuk mematuhi arahan ini dan bekerja sama dalam menyukseskan program-program yang membawa manfaat dan kebaikan bagi umat Islam,” tulis edaran tersebut. (Rifqi)

Ketum PERSIS Prihatin Dugaan Nampan MBG Gunakan Minyak Babi: “Soal Akhlak dan Kepatuhan Halal”

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP PERSIS), Dr. KH. Jeje Zaenudin, menyampaikan keprihatinan mendalam terkait hasil investigasi Indonesia Business Post (IBP) yang mengungkap indikasi penggunaan minyak babi (lard oil) sebagai campuran pelumas industri dalam proses pembuatan nampan stainless steel untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Kiai Jeje, jika temuan ini terbukti benar, maka hal itu merupakan pelanggaran serius terhadap keyakinan umat Islam dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

“Ini bukan hanya soal pelanggaran teknis industri, tetapi juga soal akhlak, etika, dan kepatuhan terhadap prinsip halal yang menjadi bagian penting dari kehidupan umat Islam,” tegasnya kepada wartawan, Selasa (26/8/2025).

Ia menambahkan, program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto sejatinya tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi anak-anak sekolah, pelajar, santri, ibu hamil, dan menyusui, tetapi juga membawa misi pendidikan moral dan karakter.

“Makan dalam Islam bukan hanya untuk memenuhi selera atau kesenangan, tetapi sebagai bentuk ibadah dan penghargaan terhadap tubuh. Karenanya, aspek kehalalan dalam makanan maupun peralatannya adalah hal yang tidak bisa dikompromikan,” ujar Kiai Jeje.

Ketum PERSIS itu menilai, penggunaan alat makan yang terkontaminasi unsur haram, apalagi berasal dari bahan seperti minyak babi, sangat melukai kepercayaan umat sekaligus mencederai tujuan mulia dari program MBG.

Kiai Jeje pun mendesak pemerintah, khususnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), agar segera bertindak cepat dan tegas terhadap produsen yang terbukti menggunakan bahan nonhalal dalam proses produksinya. Ia juga meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap rantai pasokan peralatan makan MBG.

“PP PERSIS mendesak pemerintah agar menegakkan hukum sesuai aturan yang berlaku dan memastikan semua aspek dalam program MBG memenuhi standar halalan thayyiban,” tutupnya.

Sebelumnya, IBP melaporkan adanya indikasi penggunaan minyak babi sebagai pelumas dalam proses pembuatan nampan stainless steel di sejumlah pabrik kawasan Chaoshan, Tiongkok. Temuan ini menimbulkan persoalan serius terkait kehalalan produk yang dipakai dalam program MBG.

Sumber: persis