Penulis: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com) – Baitul Maqdis Institute (BMI) menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap kondisi bangsa yang dinilai semakin terpuruk dalam ketimpangan sosial, ketidakadilan hukum, dan lemahnya perlindungan negara terhadap rakyat kecil. Dalam pernyataan sikapnya, BMI menyoroti gaya hidup hedonis para pejabat dan perilaku elite politik yang dinilai jauh dari rasa empati terhadap penderitaan masyarakat.

“Berbagai problem bangsa ini bukan sekadar krisis ekonomi atau hukum semata, melainkan krisis etika dan keberpihakan,” tegas Direktur Utama BMI, Fahmi Salim Lc., M.A., bersama Direktur Eksekutif Pizaro Gozali Idrus, dalam siaran pers di Jakarta, Ahad (31/8/2025).

BMI merinci delapan tuntutan utama sebagai desakan moral dan tanggung jawab kebangsaan:

1. Batalkan Tunjangan dan Fasilitas Mewah DPR
Dalam kondisi rakyat yang makin tercekik oleh kesulitan ekonomi, sangat tidak patut wakil rakyat terus menikmati fasilitas supermewah yang dibiayai APBN. DPR seharusnya menunjukkan empati sosial, bukan justru mempertontonkan kemewahan. Kami menuntut peninjauan total atas anggaran belanja non-prioritas untuk anggota dewan.

2. Evaluasi dan Pecat Anggota DPR yang Tidak Kredibel
Anggota legislatif yang terbukti menghina rakyat, tidak beretika, atau menunjukkan perilaku arogan tidak layak menduduki jabatan publik. Baitul Maqdis Institute mendesak dilakukan pemecatan dan audit kekayaan menyeluruh oleh KPK dan kelompok masyarakat sipil sebagai bentuk pengawasan atas penyelenggara negara.

3. Hentikan Flexing dan Hedonisme Pejabat Publik
Pamer kekayaan oleh pejabat negara dan keluarganya di tengah angka kemiskinan yang masih tinggi merupakan bentuk pengkhianatan moral terhadap penderitaan rakyat. Kami menyerukan diterapkannya standar etik yang ketat bagi penyelenggara negara dan sanksi bagi mereka yang hidup dalam gaya hedonis dan tidak empatik.

4. Laksanakan Reformasi Total terhadap Institusi Polri
Rentetan kasus kekerasan oleh aparat yang mengakibatkan korban jiwa warga sipil menunjukkan kegagalan sistemik dalam lembaga kepolisian. Reformasi Polri tidak bisa lagi ditunda. Harus dilakukan perombakan menyeluruh, termasuk pada sistem pengawasan, rekrutmen, dan penegakan disiplin.

5. Sahkan RUU Perampasan Aset untuk Pemberantasan Korupsi
RUU Perampasan Aset adalah instrumen penting untuk menyelamatkan kekayaan negara dari para koruptor. Pemerintah dan DPR harus segera mengesahkan undang-undang ini tanpa alasan politis atau penundaan yang disengaja. Jangan sampai rakyat berinisiatif membuat simulasi perampasan aset sendiri seperti aksi penjarahan yang menyasar rumah beberapa wakil rakyat dan pejabat negara pada hari 30 dan dinihari 31 Agustus 2025. Tidak ada keadilan tanpa pengembalian harta haram yang dirampas dari rakyat.

6. Adili Pembunuh Affan Kurniawan dan Copot Kapolri jika Gagal Bertanggung Jawab
Kami menuntut penegakan hukum secara tegas dan terbuka terhadap pelaku pelindasan alm. Affan Kurniawan. Negara juga wajib menjamin keberlangsungan hidup keluarganya. Bila Kapolri tidak mampu menjamin perlindungan rakyat, maka sudah sepatutnya diberhentikan dari jabatannya demi tegaknya kepercayaan publik.

7. Batalkan Kenaikan Pajak yang Memberatkan Masyarakat
Kenaikan tarif pajak di tengah inflasi dan menurunnya daya beli rakyat adalah kebijakan yang tidak berpihak. Pemerintah harus mengevaluasi ulang kebijakan fiskal yang menambah penderitaan rakyat kecil. Pajak harus adil dan proporsional, bukan instrumen pemerasan terhadap masyarakat.

8. Aksi Unjuk Rasa Damai, Tolak Anarkisme

Baitul Maqdis Institute mendukung hak konstitusional rakyat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagai bagian dari demokrasi yang sehat. Namun kami juga menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan menghindari tindakan anarkis yang merusak fasilitas publik. Unjuk rasa harus dijalankan secara damai, terorganisir, dan bermartabat, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kebangsaan.

Baitul Maqdis Institute juga menegaskan bahwa keberpihakan pada keadilan sosial, perlindungan warga negara, dan etika dalam penyelenggaraan negara oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah landasan utama dalam membangun bangsa yang beradab dan bermartabat.

“Kami menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat sipil termasuk ulama, akademisi, mahasiswa, jurnalis, dan aktivis untuk terus mengawal perubahan struktural menuju Indonesia yang lebih adil, bersih, dan berpihak pada rakyat,” pungkasnya.

JAKARTA (jurnalislam.com) – Majelis Permusyawaratan Ummat Islam Indonesia (MPUII) mengeluarkan pernyataan sikap keras kepada pemerintah usai gelombang aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah dan tewasnya seorang driver ojek online, Affan Kurniawan, setelah dilindas mobil taktis aparat kepolisian saat aksi di Jakarta.

MPUII menilai peristiwa tersebut mencerminkan kegagalan aparat keamanan dalam menjaga keselamatan warga. Dalam pernyataan tertulisnya, MPUII mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dan mengambil langkah tegas terhadap praktik korupsi di tanah air.

“MPUII mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti Kapolri, menangkap semua koruptor, serta menyita aset mereka demi kesejahteraan rakyat,” kata Juru Bicara MPUII, Prof. Dr. Tgk. Hasanudin Yusuf Adan, MCL., MA, di Jakarta, Ahad (31/8/2025).

Selain itu, MPUII meminta pemerintah untuk tidak terus membebani masyarakat dengan berbagai pajak baru yang memberatkan. MPUII juga menyerukan seluruh elemen bangsa menjaga ketertiban, ketenteraman, dan keamanan umum di tengah meningkatnya ketegangan sosial-politik.

Pernyataan sikap MPUII ini muncul di tengah meningkatnya tekanan publik terhadap pemerintah terkait tindakan represif aparat dan maraknya kasus korupsi yang belum ditangani tuntas.

MALANG (jurnalislam.com)– Amir Jamaah Ansharu Syariah Jawa Timur, Ustadz Fuad Ibrahim, menyampaikan belasungkawa mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan, seorang driver ojek online (ojol) yang tewas dalam aksi penyampaian aspirasi rakyat di Jakarta.

“Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya saudara kita, Affan Kurniawan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala mengampuni dosa-dosanya, menerima amal ibadahnya, serta menempatkannya di sisi-Nya yang mulia. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan kekuatan,” ujar Ustadz Fuad dalam keterangan resminya, Sabtu (30/8/2025).

Ia mengajak seluruh pihak untuk menahan diri dan bersabar dalam menghadapi ujian yang sedang menimpa bangsa. Menurutnya, salah satu ujian besar saat ini adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap elit politik dan pejabat negara, yang kerap bersikap berlebihan hingga melukai hati rakyat.

“Ketidakpekaan dan sikap berlebihan elit politik serta pejabat negara dapat memicu perpecahan bangsa. Karena itu semua pihak perlu melakukan introspeksi,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyerukan agar umat terus meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala serta mensyukuri nikmat-Nya dengan menjalankan semua perintah dan menjauhi larangan-Nya.

“Dengan keimanan yang kuat dan sikap saling menahan diri, insya Allah kita bisa menjaga persatuan dan keutuhan bangsa di tengah ujian ini,” pungkasnya.

SOLO (jurnalislam.com)– Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas kematian Affan Kurniawan, seorang demonstran yang tewas dalam aksi unjuk rasa di Jakarta pada Kamis, (28/8/2025). Ketua DSKS Ustadz Abdurrahim Ba’asyir menilai langkah penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan penting untuk memulihkan kepercayaan publik.

“DSKS menghimbau dan mendukung aparat kepolisian agar mengusut tuntas kasus
terbunuhnya Saudara Affan Kurniawan serta memproses hukum siapapun pelakunya dengan seadil-adilnya. Penegakan hukum yang transparan, profesional, dan berkeadilan merupakan langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik serta mencegah terulangnya tragedi serupa,” ujar Ketua DSKS, Ustadz Abdurrahim Ba’asyir, dalam keterangan tertulis yang diterima jurnalislam pada Sabtu, (30/8/2025).

Pernyataan sikap ini disampaikan DSKS merespons gelombang aksi massa di sejumlah daerah pada 28–29 Agustus 2025 yang berujung bentrok. Selain di Jakarta, kerusuhan juga dilaporkan terjadi di Surakarta dan beberapa kota lainnya, mengakibatkan korban luka-luka serta kerusakan fasilitas umum.

Ustadz Abdurrahim juga menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga Affan Kurniawan dan mengutuk segala bentuk kekerasan dalam aksi penyampaian aspirasi.

“Kekerasan dalam bentuk apa pun tidak akan pernah menjadi solusi,” katanya.

Lebih lanjut, Ustadz Abdurrahim mengingatkan masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah terprovokasi isu-isu liar, serta menghindari aksi anarkis yang dapat memperburuk keadaan. Mereka juga mendesak pemerintah di semua tingkatan lebih responsif dan terbuka terhadap aspirasi publik.

“Kepada Pemerintah di semua tingkatan agar lebih sensitif, terbuka, dan sungguh-sungguh dalam mendengarkan aspirasi masyarakat. Pemerintah dituntut untuk tidak bersikap abai, tetapi hadir dengan langkah konkret yang adil, arif, dan menyejukkan demi terciptanya stabilitas sosial dan politik nasional,” ungkapnya.

Selain itu, DSKS menyerukan kepada tokoh masyarakat, ulama, akademisi, dan para pemimpin bangsa untuk aktif meredam ketegangan dan mengarahkan masyarakat ke jalur yang maslahat.

“Situasi yang damai adalah modal utama membangun kehidupan yang lebih baik bagi semua pihak,” tegasnya.

Pernyataan tegas DSKS ini menambah sorotan publik terhadap penanganan aksi massa yang memanas dalam dua hari terakhir. Publik kini menunggu langkah nyata aparat penegak hukum dan pemerintah untuk meredakan situasi.

JAKARTA (jurnalislam.com)– Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) mengecam keras tindakan represif aparat Brimob yang berujung pada tewasnya seorang pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan, dalam aksi unjuk rasa di Jakarta, Kamis (28/8/2025) malam.

Ketua Umum PP Persis, KH Jeje Zaenudin, menyampaikan rasa belasungkawa dan empati mendalam kepada keluarga almarhum.

“Semoga Allah SWT menerima iman dan amal salehnya, mengampuni segala khilaf dan dosanya, serta menempatkannya di alam kubur yang penuh rahmat. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan kekuatan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (29/8/2025).

KH Jeje menegaskan bahwa jatuhnya korban jiwa dalam demonstrasi seharusnya bisa dihindari jika semua pihak, terutama aparat, mampu menahan diri dan bertindak proporsional. Ia menilai sikap represif Brimob dalam menangani massa telah melampaui batas kewajaran.

“Kami mengecam sikap represif oknum Brimob yang ditengarai melampaui kewajaran dalam penanganan unjuk rasa,” tegasnya.

Lebih lanjut, PP Persis mendesak Polri mengusut tuntas kasus ini dan menindak siapa pun yang bertanggung jawab atas hilangnya nyawa Affan. Menurut KH Jeje, Polri juga harus bertanggung jawab atas nasib dan keberlangsungan hidup keluarga korban.

Tak hanya itu, KH Jeje turut menyampaikan kekecewaan terhadap DPR yang dinilai abai terhadap aspirasi rakyat, khususnya para pengemudi ojol yang selama ini banyak membantu aktivitas masyarakat termasuk para anggota dewan sendiri.

“DPR hendaknya memberikan tanggapan yang bijaksana dan simpatik terhadap aspirasi rakyat demi mencegah terulangnya kejadian serupa,” pungkasnya.

Sumber: persis.or.id

YOGYAKARTA (jurnalislam.com)– Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyampaikan belasungkawa mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan, seorang driver ojek online (ojol) yang menjadi korban dalam aksi unjuk rasa di Jakarta, Kamis malam (28/8/2025).

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si, dalam pernyataan resminya, Jumat (29/8/2025), mendoakan agar almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran serta memperoleh keadilan. Muhammadiyah juga berharap para korban luka segera pulih dan menyatakan empati kepada komunitas pengemudi ojol yang menuntut keadilan untuk almarhum Affan.

Dalam pernyataannya, Muhammadiyah menyerukan agar semua pihak menahan diri dan menghentikan kekerasan yang berpotensi memecah persatuan bangsa.

“Mari bersama mencari solusi atas problem bangsa dengan dialog dan musyawarah,” tegas Haedar.

Muhammadiyah juga menyoroti perilaku elit politik dan pejabat negara. Organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia itu mengingatkan agar para pemimpin lebih sensitif terhadap aspirasi rakyat dengan sikap santun, sederhana, dan peduli.

“Publik membutuhkan keteladanan para pemimpinnya. Kami meminta para elit politik untuk lebih mawas diri, melakukan introspeksi, dan tidak melukai hati rakyat,” tegasnya.

Selain itu, Muhammadiyah mendukung komitmen Kapolri untuk mengusut tuntas peristiwa meninggalnya Affan akibat dugaan tindakan berlebihan aparat di lapangan. PP Muhammadiyah meminta aparat keamanan lebih mengedepankan pendekatan persuasif, dialog, dan non-kekerasan sebagai wujud polisi yang humanis.

Kepada masyarakat luas, Muhammadiyah mengimbau agar aksi unjuk rasa tetap tertib dan tidak terprovokasi oleh isu destruktif, terutama yang bersumber dari media sosial yang tidak jelas kebenarannya.

Muhammadiyah juga menyampaikan keyakinan terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk mendengar aspirasi publik dan berpihak kepada kepentingan masyarakat kelas bawah. Menurut Haedar, Indonesia perlu menjaga soliditas dan persatuan agar tetap kokoh menghadapi situasi nasional maupun global yang dinamis.

“Sejauh ini Indonesia telah mendapatkan karunia kedamaian dan stabilitas nasional yang baik ketika bangsa lain dilanda konflik dan peperangan. Mari kita jaga kondisi positif ini demi kelangsungan Indonesia Raya yang bersatu, berdaulat, sejahtera, dan maju,” pungkas Haedar.

JAKARTA (jurnalislam.com)– Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Miftachul Akhyar, menyampaikan seruan resmi terkait dinamika yang terjadi pasca letupan antara aparat keamanan dan masyarakat di sejumlah titik di Jakarta, Jumat (29/8/2025).

Dalam seruannya, PBNU menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya seorang warga bernama Affan Kurniawan.

“Semoga Allah SWT mengampuni segala kesalahannya dan menerima amal ibadahnya,” ujar KH. Miftachul Akhyar.

PBNU menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak warga negara yang dijamin konstitusi. Namun, Rais Aam PBNU mengingatkan agar aspirasi tersebut disampaikan secara tertib dengan tetap menjaga keamanan dan kenyamanan bersama.

Selain itu, KH. Miftachul Akhyar meminta aparat keamanan yang bertugas agar bersikap sabar dan bijaksana dalam menghadapi masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Pendekatan persuasif dinilai perlu dikedepankan guna mencegah terjadinya tindakan yang kontraproduktif.

“PBNU mengajak seluruh warga masyarakat dan komponen bangsa untuk menghindari segala bentuk tindakan anarkisme yang dapat merugikan semua pihak. Mari kita pupuk kebersamaan di tengah perbedaan yang diwariskan pendahulu kita,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rais Aam PBNU juga menginstruksikan kepada seluruh pengurus NU, badan otonom, dan lembaga di semua tingkatan untuk membantu menenangkan situasi. PBNU menekankan agar seluruh kader NU tidak terlibat dalam provokasi maupun tindakan yang berpotensi memicu anarkisme.