Penulis: Arie Ristyan

KUALA LUMPUR (jurnalislam.com)– Pelaparan sistemik yang menimpa rakyat Gaza akibat blokade Israel kembali menjadi sorotan dunia. Ulama nasional Ustaz Bachtiar Nasir (UBN) memimpin sepuluh delegasi dari Global Peace Convoy Indonesia dalam Festival Sumud Nusantara di Kuala Lumpur, Malaysia, Ahad (24/8/2025). Kehadiran mereka menjadi simbol konsolidasi solidaritas lintas negara sekaligus aksi nyata untuk menembus blokade dan membela kemanusiaan Palestina.

Menurut UBN, Festival Sumud Nusantara bukan sekadar agenda seremonial, melainkan wujud perlawanan damai terhadap blokade yang telah memicu krisis kemanusiaan di Gaza.

“Sumud adalah simbol keteguhan rakyat Palestina dalam menghadapi penindasan. Melalui forum ini, kita ingin menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak tinggal diam melihat saudara kita di Gaza dikepung kelaparan akibat blokade. Solidaritas ini harus diwujudkan dalam aksi nyata,” ujarnya ketika ditemui di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Sabtu (23/8/2025).

UBN menegaskan pentingnya kolaborasi antarnegara di kawasan untuk menekan dunia internasional agar membuka akses kemanusiaan ke Gaza. “Solidaritas ini harus dipandang sebagai bagian dari diplomasi kemanusiaan Asia Tenggara. Jika negara-negara di kawasan bersatu, kita bisa lebih kuat mendesak dunia agar blokade segera diakhiri dan bantuan kemanusiaan bisa sampai kepada rakyat Gaza,” tegasnya.

Ia juga berharap dukungan Asia Tenggara dapat menjadi kekuatan kolektif dalam diplomasi global. “Kami berharap ASEAN mengambil peran lebih strategis, sekaligus mendorong PBB agar memastikan akses pangan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar bagi rakyat Palestina dapat segera dibuka,” tutur UBN.

Festival Sumud Nusantara dijadwalkan turut dihadiri oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim serta diikuti berbagai organisasi non-pemerintah (NGO) dari Asia Tenggara. Agenda ini dirancang sebagai wadah konsolidasi lintas negara untuk memperkuat dukungan kemanusiaan dan perjuangan kemerdekaan Palestina.

Sementara itu, Global Sumud Flotilla menjadi bagian penting dari rangkaian acara. Aksi gabungan 44 negara tersebut melanjutkan misi pelayaran kapal Madleen dan Handala dengan tekad menyalurkan bantuan langsung sekaligus menantang blokade Israel di Jalur Gaza.

Rangkaian kegiatan sebelum keberangkatan relawan meliputi konvoi darat dan aksi damai di sejumlah negara peserta. Acara puncak ditandai dengan flag off delegation Flotilla yang dijadwalkan berlangsung pada Ahad (24/8/2025) di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur.

GAZA (jurnalislam.com)- Pengeboman Israel yang berkelanjutan di Jalur Gaza telah menghancurkan sedikitnya 60 instalasi desalinasi, memperparah krisis air bersih yang dialami warga sipil di tengah kondisi kemanusiaan yang semakin memburuk. Hal ini disampaikan organisasi bantuan internasional Médecins Sans Frontières (MSF) dalam pernyataan resminya.

MSF menegaskan, Israel secara sengaja merampas kebutuhan dasar warga Palestina, termasuk makanan, air, dan layanan kesehatan.

“Ketersediaan air bersih di Gaza saat ini sama sekali tidak mencukupi,” tulis organisasi tersebut.

Krisis air juga diperparah dengan pembatasan impor material penting untuk pengolahan air. MSF menyebut, sejak Juni 2024, hanya satu dari sepuluh permintaan impor material desalinasi yang disetujui Israel. Selain itu, dua dari tiga jaringan pipa utama yang menyalurkan air ke Gaza berulang kali dirusak sejak Oktober 2023. Akibat kerusakan tersebut, diperkirakan 70 persen air hilang akibat kebocoran.

Kerusakan infrastruktur vital ini membuat warga sipil semakin rentan terhadap penyakit menular. Menurut MSF, tim medis mereka saat ini menangani lebih dari 1.000 konsultasi per pekan, dengan banyak pasien menderita diare akut. Penyakit kulit seperti kudis juga merebak akibat minimnya air untuk menjaga kebersihan.

“Air terlalu sedikit untuk terlalu banyak orang. Jumlah yang dapat kami sediakan sangat kecil dibandingkan kebutuhan, dan kondisinya sangat sulit,” kata Mohammed Nsier, petugas air dan sanitasi MSF di Gaza.

Keterbatasan air membuat banyak warga, termasuk anak-anak, harus berjalan berkilo-kilometer membawa jeriken di tengah gempuran serangan. MSF melaporkan, tidak jarang anak-anak tersesat ketika lokasi distribusi air dipindahkan akibat perintah pengungsian paksa atau serangan udara.

Sejak awal perang, sebagian besar warga Gaza telah kehilangan akses terhadap air bersih. Sebelum perang, tingkat salinitas dan kontaminasi membuat air minum alami di Gaza tidak layak konsumsi, sehingga penduduk sangat bergantung pada pasokan dari Israel. Namun, Israel telah lama membatasi akses tersebut, termasuk dengan membangun bendungan di perbatasan yang menghalangi pengisian akuifer.

Organisasi kemanusiaan Oxfam sebelumnya juga menuding Israel menggunakan air sebagai senjata dengan memutus pasokan ke Gaza. Menurut lembaga tersebut, sabotase terhadap akses air dan gangguan terhadap upaya kemanusiaan telah berkontribusi pada meningkatnya jumlah korban jiwa. (Bahry)

Sumber: TNA

GAZA (jurnalislam.com)- Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan pada Sabtu (23/8/2025) bahwa lebih dari 15.600 orang di Jalur Gaza membutuhkan evakuasi medis segera, termasuk 3.800 anak-anak, untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang tidak tersedia di wilayah tersebut.

Dalam sebuah unggahan di platform X, Direktur Jenderal WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyoroti penderitaan warga Palestina yang tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan khusus di Gaza. Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan Uni Emirat Arab (UEA) yang telah mengevakuasi sejumlah pasien kritis, namun menegaskan masih banyak yang membutuhkan penanganan.

“Kami berterima kasih kepada UEA atas dukungannya terhadap evakuasi medis pasien kritis lainnya dari Gaza. Namun, lebih dari 15.600 pasien membutuhkan perawatan khusus, termasuk 3.800 anak-anak,” tulis Tedros.

Ia juga menyerukan adanya peningkatan akses bagi pasien dari Gaza agar dapat dievakuasi ke luar negeri. “Kami menyerukan lebih banyak negara untuk meningkatkan dan menawarkan perawatan yang menyelamatkan jiwa. Gencatan senjata!” pungkasnya.

Sementara itu, meski Hamas telah menyetujui proposal gencatan senjata terbaru, Israel belum menyetujui penghentian agresinya. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, pada Jumat (22/8) menegaskan Tel Aviv siap menghancurkan Kota Gaza jika Hamas tidak melucuti senjata dan membebaskan tawanan sesuai dengan tuntutan Israel. (Bahry)

Sumber: TNA

TEL AVIV (jurnalislam.com)- Militer Israel pada Jumat (22/8/2025) memecat 15 perwira Angkatan Udara, termasuk seorang brigadir jenderal, setelah mereka menandatangani petisi yang menyerukan diakhirinya perang di Gaza dan pembebasan tawanan yang ditahan Hamas. Demikian dilaporkan media Israel.

Menurut situs berita Yedioth Ahronoth, sejumlah perwira tersebut sebelumnya dijadwalkan terlibat dalam serangan terhadap Iran pada Juni lalu. Namun, mereka tidak dipanggil untuk bertugas karena sikap penolakan terhadap berlanjutnya perang di Gaza.

Para perwira dengan berbagai pangkat itu kemudian meminta militer membatalkan keputusan dan mengembalikan mereka ke dinas. Seorang sumber kepada Yedioth Ahronoth menyebutkan, seluruh perwira itu aktif dalam cadangan hingga pecahnya perang di Gaza.

Laporan yang sama juga menyebutkan, 17 prajurit cadangan Angkatan Udara lainnya yang ikut menandatangani petisi turut diskors. Beberapa di antaranya dipulihkan ke tugas setelah bersedia mencabut tanda tangan dari petisi.

Mereka yang diberhentikan tidak diberi alasan resmi maupun kesempatan menghadiri sidang internal, yang menurut laporan merupakan pelanggaran hukum administrasi.

Perkembangan ini mencerminkan meningkatnya suara penolakan dari dalam tubuh militer Israel. Dalam beberapa bulan terakhir, banyak tentara menyuarakan keprihatinan atas berlanjutnya perang dan menuntut pembebasan tawanan Israel melalui kesepakatan.

Pada April lalu, sekitar 1.000 prajurit cadangan dan mantan personel Angkatan Udara menandatangani surat tuntutan gencatan senjata. Lebih dari 100 dokter militer dari Unit Intelijen juga mendukung seruan tersebut.

“Sebagai perwira medis, kami bertugas di pasukan cadangan karena komitmen terhadap kesucian hidup. Kami memperingatkan bahwa melanjutkan pertempuran dan menelantarkan tawanan bertentangan dengan nilai-nilai itu,” demikian isi pernyataan para dokter.

Radio Angkatan Darat Israel melaporkan, para penandatangan petisi meyakini operasi militer saat ini “tidak lagi berkontribusi pada tujuan yang dinyatakan.”

Di antara tokoh yang ikut menandatangani seruan penghentian perang adalah dua mantan kepala staf Angkatan Darat Israel, Ehud Barak yang juga pernah menjabat perdana menteri (1999–2001) dan Dan Halutz.

Selain itu, lebih dari 1.600 veteran pasukan terjun payung dan brigade infanteri juga menyuarakan desakan pembebasan tawanan, meskipun dengan konsekuensi perang harus diakhiri. Sekitar 2.000 akademisi turut bergabung dalam gelombang protes anti-perang dalam beberapa bulan terakhir.

Gerakan penolakan perang kian meluas di Israel. Namun, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berkali-kali menegaskan sikap kerasnya dengan menindak pengunjuk rasa dan memperingatkan tentara aktif yang ikut petisi dapat diberhentikan.

Militer Israel juga melaporkan lonjakan kasus bunuh diri pada 2024, mencapai 21 kasus angka tertinggi dalam lebih dari satu dekade. Dari jumlah itu, 12 di antaranya adalah tentara cadangan, yang belakangan semakin banyak digunakan sejak perang Gaza pecah.

Sejak Oktober 2023, agresi Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 62.000 warga Palestina dan menjerumuskan wilayah itu ke dalam krisis kemanusiaan. Sejumlah organisasi HAM, LSM, hingga pemerintah di berbagai negara menyebut perang tersebut sebagai genosida. (Bahry)

Sumber: TNA