Penulis: Arie Ristyan

Islah PBNU Tercapai, Muktamar Ke-35 NU Akan Digelar Secepatnya

Redaktur: Arie Ristyan

KEDIRI (jurnalislam.com)— Babak baru dalam dinamika internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi dimulai. Islah (rekonsiliasi) antara Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf akhirnya tercapai dalam pertemuan para Masyayikh dan Mustasyar PBNU di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Kamis (25/12/2025).

Pertemuan yang berlangsung khidmat tersebut berhasil mempertemukan dua pucuk pimpinan PBNU dalam satu forum, sekaligus mengakhiri polemik internal yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Sebagai solusi terbaik bagi jam’iyah, kedua belah pihak sepakat menyelenggarakan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama secara bersama-sama dan secepatnya.

“Alhamdulillah, hari ini kita semua menjadi saksi peristiwa yang menyejukkan. Islah telah tercapai, dan kami bersama Rais Aam sepakat bahwa jalan terbaik bagi jam’iyah adalah melalui Muktamar bersama,” ujar Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf usai pertemuan.

Musyawarah ini merupakan kelanjutan dari Musyawarah Kubro yang digelar di lokasi yang sama beberapa hari sebelumnya. Para Masyayikh menilai bahwa sengketa yang dipicu oleh keputusan pemberhentian Ketua Umum oleh Rais Aam yang dinilai tidak sah dan tidak sesuai dengan AD/ART NU—harus diselesaikan melalui jalan islah dan forum Muktamar yang legitimate dengan melibatkan kedua belah pihak.

Kesepakatan tersebut dicapai setelah melalui proses dialog, negosiasi, dan perdebatan yang cukup alot, namun tetap dijalankan dalam semangat persaudaraan dan ukhuwah nahdliyah.

Sejumlah tokoh sentral NU turut hadir dalam pertemuan ini, di antaranya Wakil Presiden RI periode 2019–2024 yang juga Mustasyar PBNU, KH Ma’ruf Amin, serta para kiai sepuh dan pengasuh pesantren yang berperan sebagai penengah dalam proses rekonsiliasi.

Dengan tercapainya kesepakatan ini, silaturahim di Pesantren Lirboyo secara resmi menandai berakhirnya konflik internal PBNU. Kepemimpinan PBNU hingga Muktamar mendatang tetap berjalan di bawah Rais Aam KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum KH Yahya Cholil Staquf.

Sebagai tindak lanjut, akan segera dibentuk Panitia Bersama untuk mempersiapkan penyelenggaraan Muktamar Ke-35 NU.

“Kesepakatan ini akan segera kami tindak lanjuti dengan pembentukan panitia Muktamar. Kita akan bersama-sama menyukseskan forum tertinggi jam’iyah ini dengan damai dan bermartabat,” tegas Gus Yahya.

Sementara itu, Rapat Konsultasi Syuriyah PBNU bersama Mustasyar PBNU juga menegaskan bahwa Muktamar Ke-35 NU harus dilaksanakan secepat-cepatnya oleh Rais Aam PBNU dan Ketua Umum PBNU, dengan melibatkan Mustasyar, para sesepuh, serta pengasuh pesantren dalam penentuan waktu, tempat, dan kepanitiaan.

“Menetapkan bahwa Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama diselenggarakan dalam waktu secepat-cepatnya oleh Rais Aam PBNU dan Ketua Umum PBNU, dengan melibatkan Mustasyar PBNU, para sesepuh, serta pengasuh pesantren,” demikian kutipan putusan sebagaimana dilansir NU Online.

411 Warga Palestina Tewas Sejak Gencatan Senjata, Gaza Tuduh Israel Lakukan 875 Pelanggaran

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Kantor Media Pemerintah Gaza mengungkapkan bahwa setidaknya 411 warga Palestina tewas dan 1.112 lainnya terluka akibat serangan Israel sejak gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober lalu.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis Senin (22/12/2025), kantor tersebut menyatakan telah mendokumentasikan 875 pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap perjanjian gencatan senjata.

Pelanggaran tersebut mencakup 265 kasus penembakan langsung terhadap warga sipil, 49 serangan militer ke kawasan permukiman, 421 serangan artileri, serta 150 insiden penghancuran rumah.

𝗕𝗮𝗻𝘁𝘂𝗮𝗻 𝗞𝗲𝗺𝗮𝗻𝘂𝘀𝗶𝗮𝗮𝗻 𝗗𝗶𝗵𝗮𝗹𝗮𝗻𝗴𝗶

Kantor Media Gaza juga menuduh Israel gagal memenuhi kewajiban kemanusiaannya sebagaimana diatur dalam kesepakatan gencatan senjata. Dari total 42.800 truk bantuan yang disepakati, hanya 17.819 truk yang diizinkan masuk ke Jalur Gaza.

Angka tersebut setara dengan rata-rata 244 truk per hari, jauh di bawah ketentuan 600 truk per hari, atau hanya sekitar 41 persen tingkat kepatuhan Israel terhadap perjanjian.

Situasi lebih buruk terjadi pada pasokan bahan bakar. Dari 3.650 truk bahan bakar yang seharusnya masuk selama masa gencatan senjata, Israel hanya mengizinkan 394 truk, atau rata-rata lima truk per hari, dibandingkan dengan 50 truk per hari yang disepakati.

“Ini berarti pendudukan hanya mematuhi 10 persen dari komitmen pasokan bahan bakar,” tegas kantor tersebut.

Akibat pembatasan ini, berbagai layanan vital di Gaza, termasuk rumah sakit, toko roti, serta fasilitas air dan sanitasi, dilaporkan hampir sepenuhnya lumpuh, memperparah penderitaan warga sipil.

𝗞𝗿𝗶𝘀𝗶𝘀 𝗞𝗲𝗺𝗮𝗻𝘂𝘀𝗶𝗮𝗮𝗻 𝗠𝗲𝗺𝗯𝘂𝗿𝘂𝗸

Kantor Media Gaza memperingatkan bahwa wilayah tersebut kini menghadapi krisis kemanusiaan yang mendalam dan belum pernah terjadi sebelumnya. Israel disebut terus menolak membuka perbatasan dan menghalangi masuknya tenda, rumah mobil, karavan, serta bahan-bahan tempat tinggal lainnya.

Pembatasan tersebut dinilai sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata dan hukum humaniter internasional.

Menurut pernyataan itu, kebijakan Israel yang disebut “sewenang-wenang” telah menyebabkan runtuhnya 46 bangunan yang sebelumnya rusak, setelah diterjang badai musim dingin baru-baru ini. Insiden tersebut mengakibatkan 15 warga Palestina tewas.

Kantor Media Pemerintah Gaza mendesak para mediator internasional dan komunitas dunia untuk menjamin masuknya bantuan kemanusiaan dan bahan bakar secara segera dan aman, serta mengizinkan masuknya bahan-bahan tempat tinggal sesuai kesepakatan.

Langkah-langkah tersebut dinilai sangat mendesak untuk mencegah bencana kemanusiaan yang semakin parah di Jalur Gaza. (Bahry)

Sumber: TRT

Buldozer Israel Gusur Puluhan Keluarga Palestina di Silwan

Redaktur: Arie Ristyan

YERUSALEM (jurnalislam.com)– Buldozer Israel menghancurkan sebuah bangunan tempat tinggal empat lantai di kawasan Silwan, Yerusalem Timur, pada Senin (22/12/2025). Aksi tersebut menggusur puluhan keluarga Palestina dan disebut para aktivis sebagai pembongkaran terbesar di wilayah itu sepanjang tahun ini.

Bangunan yang terletak di dekat Kota Tua Al-Quds tersebut terdiri dari 12 unit apartemen yang dihuni sekitar 100 warga Palestina, mayoritas di antaranya adalah perempuan, anak-anak, dan lansia.

Penghancuran ini merupakan bagian dari rangkaian kebijakan Israel yang menargetkan bangunan-bangunan Palestina dengan dalih “tidak berizin” di Yerusalem Timur yang diduduki dan dianeksasi secara ilegal.

“Pembongkaran ini adalah tragedi bagi seluruh penghuni,” ujar Eid Shawar, salah satu warga yang tinggal di gedung tersebut, kepada AFP.

“Mereka mendobrak pintu saat kami masih tidur. Kami hanya diberi waktu untuk berganti pakaian dan mengambil dokumen penting,” kata ayah lima anak itu.

Tanpa tempat tujuan, Shawar mengatakan bahwa keluarganya yang berjumlah tujuh orang terpaksa tidur di dalam mobil setelah rumah mereka diratakan dengan tanah.

𝗗𝗶𝗴𝗲𝗺𝗽𝘂𝗿 𝗕𝘂𝗹𝗱𝗼𝘇𝗲𝗿 𝗱𝗮𝗻 𝗗𝗶𝗷𝗮𝗴𝗮 𝗔𝗽𝗮𝗿𝗮𝘁

Sedikitnya tiga buldoser Israel mulai menghancurkan bangunan itu sejak pagi hari, sementara para penghuni hanya bisa menyaksikan barang-barang mereka berserakan di jalan. Seorang jurnalis AFP di lokasi melaporkan bahwa polisi Israel menutup akses jalan dan mengerahkan pasukan keamanan dalam jumlah besar, bahkan menempatkan personel di atap-atap rumah sekitar.

Menurut para aktivis, bangunan tersebut didirikan di atas tanah milik pribadi Palestina, namun ditargetkan untuk dihancurkan karena dianggap tidak memiliki izin resmi.

Warga Palestina di Yerusalem Timur diketahui menghadapi hambatan hampir mustahil untuk mendapatkan izin pembangunan akibat kebijakan perencanaan Israel yang diskriminatif. Situasi ini telah memicu ketegangan berkepanjangan di Yerusalem Timur dan wilayah Tepi Barat yang diduduki.

𝗞𝗲𝗯𝗶𝗷𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗴𝘂𝘀𝗶𝗿𝗮𝗻 𝗦𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮𝘁𝗶𝘀

Pemerintah Yerusalem yang berafiliasi dengan Otoritas Palestina di Ramallah menyebut pembongkaran tersebut sebagai bagian dari kebijakan sistematis pengusiran paksa.

“Ini adalah kebijakan yang bertujuan mengosongkan kota dari penduduk aslinya,” tegas pernyataan tersebut.

“Setiap pembongkaran yang menggusur warga Palestina dari rumah mereka adalah rencana jelas pendudukan untuk mengganti pemilik tanah dengan pemukim Israel.”

Sebaliknya, Pemerintah Kota Yerusalem yang dikuasai Israel mengklaim pembongkaran dilakukan berdasarkan perintah pengadilan sejak 2014, dengan alasan bahwa lahan tersebut diperuntukkan bagi ruang hijau, rekreasi, dan olahraga, bukan permukiman.

Namun, kelompok hak asasi manusia Israel Ir Amim dan Bimkom membantah klaim tersebut. Mereka menyebut pembongkaran dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya, meski pertemuan dijadwalkan pada hari yang sama untuk membahas upaya legalisasi bangunan.

“Ini adalah pembongkaran terbesar tahun 2025 di Yerusalem Timur,” tegas kedua organisasi tersebut.

“Mengacu pada data kami, sekitar 100 keluarga Palestina di Yerusalem Timur telah kehilangan rumah mereka sepanjang tahun ini saja.”

Status Yerusalem tetap menjadi salah satu isu paling sensitif dalam konflik Palestina-Israel. Israel menduduki Yerusalem Timur, termasuk Kota Tua, sejak perang 1967 dan kemudian mencaploknya secara sepihak, langkah yang tidak diakui oleh hukum internasional.

Kawasan Silwan, yang terletak di kaki Kota Tua, kini menjadi titik panas penjajahan, di mana ratusan pemukim Israel tinggal di tengah hampir 50.000 warga Palestina yang terus menghadapi ancaman pengusiran dan perampasan rumah. (Bahry)

Sumber: TNA

Sekjen MUI: Mayoritas Umat Islam Masih Lemah Secara Ekonomi

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)— Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Buya Amirsyah Tambunan, menilai kondisi ekonomi umat Islam di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Meskipun umat Islam merupakan mayoritas penduduk, kontribusi dan posisi ekonomi mereka dinilai belum kuat dan cenderung terpinggirkan.

Pernyataan tersebut disampaikan Buya Amirsyah saat memberikan sambutan penutupan Rapat Kerja Lembaga Penggerak Ekonomi Umat (LPEU) MUI serta Penguatan Pembinaan Koperasi yang digelar di Hotel Mercure, Jakarta Barat, Kamis–Jumat (20/12/2025). Penutupan kegiatan dilakukan secara daring karena Buya Amirsyah sedang berada di Sumatera.

“Secara jumlah kita mayoritas, tetapi dalam praktik ekonomi justru sering berada di posisi lemah. Ini fakta yang harus kita sadari dan carikan solusinya bersama,” ujar Buya Amirsyah.

Ia menjelaskan, kehadiran LPEU MUI merupakan upaya strategis untuk memperkuat basis ekonomi umat melalui konsolidasi potensi yang selama ini berjalan secara terpisah. Dengan adanya lembaga ini, gerakan ekonomi umat diharapkan menjadi lebih terarah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“LPEU dibentuk sebagai wadah penguatan dan penyatuan langkah ekonomi umat agar lebih efektif dan berkelanjutan,” jelasnya.

Buya Amirsyah juga menekankan pentingnya perubahan pola pikir dalam menggerakkan ekonomi umat. Menurutnya, pendekatan birokratis yang menunggu kesiapan dana justru akan menghambat gerakan.

“Dalam perjuangan ekonomi umat, jangan menunggu semuanya sempurna. Bergerak dan berikhtiar dulu, insya Allah pembiayaan akan menyusul. Ini pola pikir aktivis dan wirausahawan,” tegasnya.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya pendampingan UMKM, penguatan usaha mikro, serta akses pembiayaan yang sehat agar masyarakat terbebas dari praktik rentenir. Ia menilai masjid dan komunitas umat harus menjadi pusat pemberdayaan ekonomi yang nyata dan berkelanjutan.

“Sangat ironis jika kita lantang menyatakan riba itu haram, tetapi umat di sekitar masjid justru terjerat rentenir. Ini persoalan yang harus kita selesaikan bersama,” katanya.

Ke depan, Buya Amirsyah mendorong LPEU MUI untuk memiliki target yang jelas dan terukur, termasuk memperluas program pemberdayaan ekonomi umat hingga seribu titik di berbagai daerah di Indonesia.

“Dampak tidak akan terasa tanpa target dan pendataan yang serius. Kita harus berani menetapkan sasaran yang konkret,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Buya Amirsyah menegaskan bahwa perjuangan ekonomi umat harus berpijak pada nilai keimanan dan keberkahan, bukan semata orientasi keuntungan materi.

“Kita ingin membangun perniagaan yang membawa maslahat dan keberkahan, bukan keuntungan sesaat yang berujung pada kerusakan,” pungkasnya.

Sumber: Muidigital

AS Bombardir Puluhan Target ISIS di Suriah, Trump Klaim Balasan atas Tewasnya Tentara Amerika

Redaktur: Arie Ristyan

SURIAH (jurnalislam.com)– Pasukan militer Amerika Serikat melancarkan serangan udara besar-besaran dengan menargetkan lebih dari 70 lokasi di Suriah pada Jumat (19/12). Serangan tersebut diklaim Presiden AS Donald Trump sebagai “balasan yang sangat serius” atas insiden yang menewaskan tiga warga Amerika pada akhir pekan sebelumnya.

Komando Pusat AS (CENTCOM) dalam pernyataannya mengungkapkan bahwa operasi militer itu melibatkan lebih dari 100 amunisi presisi, yang diarahkan ke infrastruktur serta lokasi persenjataan yang diklaim sebagai milik kelompok ISIS.

Sementara itu, sebuah lembaga pemantau perang Suriah melaporkan bahwa sedikitnya lima anggota ISIS, termasuk seorang pimpinan sel, tewas akibat serangan udara tersebut. Namun, seperti banyak serangan sebelumnya, tidak ada keterangan independen mengenai dampak serangan terhadap warga sipil maupun kerusakan infrastruktur non-militer.

𝗧𝗶𝗴𝗮 𝗧𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗮 𝗔𝗦 𝗧𝗲𝘄𝗮𝘀 𝗱𝗶 𝗣𝗮𝗹𝗺𝘆𝗿𝗮

Trump dan istrinya, Melania Trump, dijadwalkan menghadiri upacara penghormatan bagi personel AS yang tewas di Suriah. Upacara tersebut akan digelar Rabu di Pangkalan Angkatan Udara Dover, Delaware, dalam prosesi yang disebut militer AS sebagai “pemindahan jenazah secara terhormat”.

Upacara dijadwalkan berlangsung pukul 13.15 waktu setempat. Jenazah dua tentara Angkatan Darat AS dan seorang penerjemah sipil akan dipulangkan ke Amerika Serikat di hadapan keluarga mereka.

Menurut militer AS, ketiganya tewas pada Sabtu (13/12) di wilayah Palmyra, Suriah tengah, setelah seorang penyerang yang dituduh sebagai anggota ISIS menyerang konvoi pasukan Amerika dan pasukan Suriah. Penyerang tersebut dilaporkan tewas di lokasi kejadian. Selain korban tewas, tiga tentara AS lainnya mengalami luka-luka.

Trump menyebut insiden itu sebagai “mengerikan” dan kembali menegaskan sikap balas dendamnya, seraya menyebut para korban sebagai “patriot hebat”.

Upacara pemindahan jenazah di Dover secara rutin dihadiri oleh presiden, wakil presiden, dan pejabat tinggi AS selama masa perang atau konflik. Dalam prosesi tersebut, peti jenazah yang diselimuti bendera Amerika diturunkan dari pesawat militer dan ditempatkan ke dalam kendaraan khusus, disaksikan oleh keluarga korban yang kerap larut dalam kesedihan.

Namun, di balik seremoni tersebut, keberadaan militer AS di Suriah terus menuai kritik internasional. Banyak pihak menilai bahwa operasi militer Washington di negeri itu lebih mencerminkan pendudukan dan kepentingan geopolitik, ketimbang misi nyata memerangi terorisme, sementara rakyat Suriah terus menjadi korban konflik berkepanjangan. (Bahry)

Sumber: TNA

Ben-Gvir Usulkan Penjara Tahanan Palestina Dikelilingi Buaya, Cerminkan Kebiadaban Rezim Zionis

Redaktur: Arie Ristyan

TEL AVIV (jurnalislam.com)– Menteri Keamanan Nasional Israel dari sayap kanan ekstrem, Itamar Ben-Gvir, kembali melontarkan usulan keji terhadap rakyat Palestina. Kali ini, ia mengusulkan pembangunan fasilitas penahanan bagi tahanan Palestina yang dikelilingi buaya dengan dalih mencegah pelarian.

Saluran televisi Zionis, Channel 13, melaporkan pada Ahad (21/12) bahwa usulan tersebut disampaikan Ben-Gvir kepada Dinas Penjara Israel dalam sebuah pertemuan dengan Kepala Komisioner Dinas Penjara, Kobi Yaakobi, pekan lalu.

Menurut laporan tersebut, penjara yang diusulkan akan dibangun di dekat kawasan Hamat Gader, di Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki Israel, dekat perbatasan Yordania. Kawasan itu diketahui memiliki taman satwa, dan buaya-buaya di sana disebut akan dipindahkan untuk dijadikan “penghalang hidup” di sekeliling penjara.

Usulan ini memicu kecaman dan ejekan bahkan dari sejumlah pejabat kepolisian Israel sendiri. Namun demikian, otoritas penjara Zionis dilaporkan tetap mulai mengkaji “kelayakan” proyek tersebut, menunjukkan betapa rendahnya standar kemanusiaan rezim penjajah itu.

Gagasan tersebut mengingatkan pada pusat penahanan kontroversial era Presiden AS Donald Trump yang dikenal dengan sebutan “Alligator Alcatraz”, yang sebelumnya telah dikecam luas oleh lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional karena melanggar prinsip-prinsip dasar kemanusiaan.

𝗘𝘀𝗸𝗮𝗹𝗮𝘀𝗶 𝗞𝗲𝗸𝗲𝗷𝗮𝗺𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗗𝗼𝗿𝗼𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗛𝘂𝗸𝘂𝗺𝗮𝗻 𝗠𝗮𝘁𝗶

Usulan penjara berbuaya ini muncul di tengah eskalasi kebijakan represif Israel terhadap tahanan Palestina. Knesset (parlemen Israel) saat ini bersiap menggelar pembacaan kedua dan ketiga atas rancangan undang-undang yang disponsori Ben-Gvir, yang mengusulkan hukuman mati wajib bagi warga Palestina yang dituduh merencanakan atau melakukan serangan terhadap Israel.

RUU tersebut telah lolos pembacaan pertama pada November lalu dan mendapat dukungan luas dari koalisi sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Data resmi Israel yang dikutip media lokal menyebutkan bahwa setidaknya 110 tahanan Palestina tewas dalam penjara Israel sejak Ben-Gvir menjabat pada akhir 2022. Saat ini, Israel menahan lebih dari 9.300 warga Palestina, termasuk ratusan perempuan dan anak-anak.

Organisasi hak asasi manusia Palestina dan Israel melaporkan bahwa para tahanan menghadapi penyiksaan sistematis, kelaparan, pengabaian medis, serta hukuman kolektif, kondisi brutal yang terus merenggut nyawa para tawanan.

Kebijakan-kebijakan ini semakin menegaskan watak penjajahan Israel yang tidak hanya merampas tanah Palestina, tetapi juga secara terang-terangan menginjak-injak nilai kemanusiaan dan hukum internasional. (Bahry)

Sumber: TNA

Gagal Islah Dalam 3 Hari, Musyawarah Kubro NU Siap Cabut Mandat

Redaktur: Arie Ristyan

KEDIRI (jurnalislam.com)- Musyawarah Kubro bertajuk Meneguhkan Keutuhan Jam’iyyah Nahdlatul Ulama digelar di Aula Muktamar Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Ahad (21/12/2025). Forum ini menjadi ikhtiar para kiai dan pengurus NU untuk mencari jalan keluar atas dinamika internal PBNU yang belakangan mengemuka ke ruang publik.

Acara diawali dengan istighatsah yang dipimpin langsung oleh Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, KH Abdullah Kafabihi Mahrus. Dalam sambutannya, Kiai yang akrab disapa Kiai Kafa itu berharap Musyawarah Kubro di Lirboyo menjadi titik akhir dari berbagai persoalan yang membelit NU.

“Mudah-mudahan kemelut Nahdlatul Ulama puncaknya di Lirboyo. Setelah di Lirboyo ini, mudah-mudahan selesai,” ungkap Kiai Kafa selaku tuan rumah.

Musyawarah Kubro ini menghasilkan tiga poin kesepakatan penting. 𝘗𝘦𝘳𝘵𝘢𝘮𝘢, forum memohon agar kedua belah pihak yang berselisih segera melakukan islah dengan batas waktu selambat-lambatnya tiga hari, terhitung sejak Ahad, 21 Desember 2025 pukul 12.00 WIB.

𝘒𝘦𝘥𝘶𝘢, apabila hingga batas waktu tersebut tidak tercapai kesepakatan islah, maka kedua belah pihak diwajibkan menyerahkan mandat kepada para Mustasyar PBNU untuk membentuk panitia muktamar yang netral. Pembentukan panitia ini diberi batas waktu maksimal satu hari sejak berakhirnya tenggat islah.

𝘒𝘦𝘵𝘪𝘨𝘢, jika opsi pertama dan kedua tidak dijalankan, peserta Musyawarah Kubro sepakat mencabut mandat kepengurusan dan mengusulkan segera digelarnya Muktamar Luar Biasa (MLB). Penyelenggaraan MLB tersebut akan dilakukan berdasarkan kesepakatan PWNU dan PCNU yang hadir, dengan batas waktu paling lambat sebelum keberangkatan kloter pertama jamaah haji Indonesia.

Dalam forum ini, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar tidak hadir. Sementara Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf beserta jajaran pengurus PBNU tercatat hadir mengikuti jalannya musyawarah.

Dari sisi kehadiran peserta, Musyawarah Kubro diikuti oleh 521 PWNU dan PCNU yang hadir secara langsung, termasuk PCINU Arab Saudi yang secara khusus terbang ke Indonesia untuk mengikuti forum ini. Selain itu, sebanyak 197 PWNU dan PCNU lainnya mengikuti musyawarah secara daring.

Sebagai informasi, Musyawarah Kubro ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian pertemuan para Mustasyar PBNU dan sesepuh NU yang sebelumnya digelar di Pesantren Al-Falah Ploso pada 30 November 2025 dan Pesantren Tebuireng Jombang pada 6 Desember 2025.

Rangkaian forum tersebut membahas berbagai persoalan internal PBNU yang mencuat ke publik, setidaknya sejak beredarnya risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025.

Musyawarah Kubro di Lirboyo pun diharapkan menjadi momentum peneguhan kembali persatuan dan marwah Jam’iyyah ‘ latul Ulama.

Haul Gus Dur ke-16, Ketua PWNU Jatim Singgung NU Turun Derajat

Redaktur: Arie Ristyan

JOMBANG (jurnalislam.com)- Ketua PWNU Jawa Timur sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), menyampaikan kritik reflektif terhadap kondisi organisasi Nahdlatul Ulama (NU) saat ini dalam acara Puncak Haul ke-16 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Rabu (17/12) malam.

Di hadapan ribuan jamaah, Gus Kikin menilai NU perlu melakukan muhasabah karena dinilainya mengalami penurunan kualitas spiritual. Ia menyinggung kecenderungan NU yang dianggap lebih dekat dengan kekuasaan dibandingkan dengan upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT.

“Kalau saya pikir, dulu itu organisasi keagamaan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Nah ini kita sekarang ini rasanya lebih mendekat kepada yang sedang berkuasa, turun derajat kita. Jadi mungkin ini kita perlu muhasabah,” ujar Gus Kikin.

Kritik tersebut disampaikan dalam rangka mengenang nilai-nilai perjuangan Gus Dur yang selama hidupnya dikenal konsisten membela kemanusiaan dan keadilan, tanpa terikat pada kepentingan kekuasaan.

Sejalan dengan refleksi tersebut, acara haul juga menghadirkan Mustasyar PBNU KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus) yang memberikan tausiyah tentang keteladanan pribadi Gus Dur.

Gus Mus menekankan bahwa kecintaan banyak kalangan kepada Gus Dur lahir dari ketulusan niat dan totalitas pengabdiannya kepada masyarakat.

“Sekarang ini banyak orang ilmunya banyak, umurnya panjang tapi tidak kunjung selesai dengan urusan dirinya. (Sedangkan) Gus Dur itu adalah tokoh yang sudah selesai dengan dirinya,” ujar Gus Mus, dikutip dari NU Online.

Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Rembang, itu menegaskan bahwa Gus Dur adalah sosok pemimpin yang tidak lagi dibebani kepentingan pribadi.

“Yang tersisa hanya memberi. Tidak ada pamrih apa-apa, tidak pengen apa-apa, itu Gus Dur,” tandasnya.

Peringatan Haul ke-16 Gus Dur pun menjadi momentum bersama untuk kembali meneguhkan nilai keikhlasan, keberpihakan pada umat, serta menjaga jarak yang proporsional antara organisasi keagamaan dan kekuasaan.

Sumber: ntv

Israel Bombardir Sekolah Pengungsi di Gaza, Anak-anak dan Bayi Jadi Korban

GAZA (jurnalislam.com)— Sedikitnya lima warga Palestina gugur dalam serangan Israel yang menghantam sebuah sekolah yang dijadikan tempat pengungsian di lingkungan Al-Tuffah, sebelah timur Kota Gaza, Jumat (19/12/2025).

Direktur Rumah Sakit Al Shifa di Kota Gaza, Mohamed Abu Selmia, mengatakan kepada Reuters bahwa sebagian besar korban tewas dalam serangan tersebut adalah anak-anak. Sejumlah korban luka telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

Salah satu rumah sakit penerima korban mengonfirmasi bahwa di antara korban meninggal terdapat seorang bayi.

Layanan Darurat Sipil Palestina menyatakan bahwa tim penyelamat baru dapat mengevakuasi jenazah para korban setelah Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) melakukan koordinasi dengan pihak Israel.

Sementara itu, militer Israel mengklaim serangan tersebut dilakukan setelah mereka mengidentifikasi apa yang disebut sebagai “individu-individu mencurigakan” di sekitar lokasi, sehingga pasukan Israel membuka tembakan.

Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, mengecam serangan itu sebagai “kejahatan brutal” dan menilainya sebagai pelanggaran lanjutan terhadap perjanjian gencatan senjata yang berlaku.

Dengan insiden ini, jumlah warga Palestina yang tewas akibat tembakan Israel sejak dimulainya gencatan senjata pada Oktober lalu telah mencapai 400 orang, menurut data Kementerian Kesehatan Palestina.

Adapun sejak agresi Israel ke Gaza dimulai pada Oktober 2023, lebih dari 70.660 warga Palestina dilaporkan gugur, dengan sekitar separuh korban merupakan perempuan dan anak-anak, berdasarkan catatan resmi Kementerian Kesehatan. (Bahry)

Sumber: TNA

KPK Periksa Yaqut Cholil Qoumas 8 Jam Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Menteri Agama RI periode 2020–2024, Yaqut Cholil Qoumas, pada Selasa (16/12/2025). Yaqut diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024.

Pemeriksaan terhadap Yaqut berlangsung selama sekitar delapan jam. Hingga saat ini, KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa status Yaqut masih sebagai saksi karena penyidik masih membutuhkan keterangan tambahan, khususnya terkait penghitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara YCQ dan tujuh saksi lainnya dari pihak asosiasi penyelenggara ibadah haji. Pemeriksaan difokuskan pada penghitungan kerugian keuangan negara oleh KPK dan BPK,” ujar Budi di Gedung KPK, Selasa (16/12/2025).

Budi menyebut pemeriksaan tersebut bertujuan melengkapi informasi yang telah dikantongi penyidik, terutama terkait asal-usul kuota tambahan haji sebanyak 20.000 yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia.

Menurut Budi, kuota tambahan tersebut sejatinya diberikan untuk memangkas antrean panjang jemaah haji reguler. Namun dalam pelaksanaannya, Kementerian Agama justru melakukan diskresi dengan membagi kuota tersebut secara 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus.

“Padahal, merujuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, pembagian kuota haji adalah 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus,” kata Budi.

Jika mengikuti aturan tersebut, dari total 20.000 kuota tambahan, seharusnya 18.400 kuota dialokasikan untuk haji reguler dan 1.600 kuota untuk haji khusus. Namun faktanya, kuota haji khusus justru meningkat signifikan menjadi 10.000 kuota.

Akibat kebijakan tersebut, KPK menyebut sekitar 8.400 calon jemaah haji reguler yang telah mengantre lebih dari 14 tahun dan seharusnya bisa berangkat pada 2024, justru gagal berangkat.

KPK saat ini tengah menyidik dugaan korupsi dalam penentuan kuota haji di Kementerian Agama pada masa kepemimpinan Yaqut Cholil Qoumas. Dalam perkara ini, KPK menduga terjadi penyelewengan pembagian kuota tambahan haji.

KPK juga mengungkap adanya dugaan kerugian keuangan negara sekitar Rp1 triliun. Sejumlah aset telah disita dalam perkara ini, mulai dari rumah, kendaraan, hingga uang dalam mata uang dolar Amerika Serikat.