Makmurkan Ramadhan, DDII Kirim 200 Da’i ke Pedalaman Indonesia

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1440 Hijriah, Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) kembali mengirim da’i dan da’iyahnya ke daerah pedalaman Indonesia.

Ketua Umum DDII, KH Mohammad Siddik mengatakan, lembaganya menempatkan 200 da’i dan da’iyah untuk mendampingi masyarakat di daerah pinggiran dalam memakmurkan Ramadhan tahun ini.

‘’Melalui Program Kafilah Da’wah (Kafda), kami menempatkan 200-an dai ke pedalaman Nusantara hingga ke luar negeri. Para da’i tersebut berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID) Mohammad Natsir dan Akademi Dakwah Indonesia (ADI),’’ ujar KH Siddik di Masjid Al-Furqon, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (26/4/2019).

Sementara itu, Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID) Mohammad Natsir, Ustaz Dwi Budiman berharap para kader bisa mengambil pelajaran sebanyak-banyaknya dari program Kafilah Dakwah, sehingga dapat dipraktekan ketika mengabdi di pedalaman selama dua tahun lamanya.

“Meski latihan, tetapi itulah kegiatan dakwah sesungguhnya. Karena itu, kami menyiapkan mahasiswa dengan mengikuti pelatihan selama enam semester, mulai dari mengelola pelatihan membaca quran, thibun nabawi sampai program memandikan jenazah,” katanya.

Lebih lanjut, Ustaz Dwi mengamanatkan kepada para dai untuk menjaga niat dan keikhlasan dalam berdakwah serta dapat menahan dari setiap tantangan dan godaan yang mampu menjerumuskan ke dalam nilai-nilai yang menyimpang dari dakwah. 

“Mereka mengenal antum bukan hanya sebagai dai saja, tapi juga sebagai bagian dari keluarga besar Dewan Da’wah. Maka, manfaatkan kafilah dakwah dengan baik sehingga bisa mempraktennya di waktu yang akan datang,” tuturnya.

Dalam program ini, DDII bekerja sama dengan Badan Dakwah Islam Baituzzakah Pertamina (BDI BAZMA).

Pendiri FIS Aljazair, Dr Abassi Madani Wafat di Qatar

DOHA (Jurnalislam.com) – Pendiri partai oposisi Aljazair, Dr. Abassi Madani yang mendorong pembentukan negara Islam meninggal pada Rabu (24/4/2019) di Qatar, tempat dia tinggal dalam pengasingan.

“Abassi Madani meninggal pada usia 88 tahun di rumah sakit Doha setelah menderita sakit yang lama,” kata rekannya sesama pendiri, Ali Belhadj, yang mendapat kabar tersebut dari kerabat Madani.

Madani, yang telah tinggal di Qatar sejak 2003, mendirikan Front Keselamatan Islam (FIS) bersama Belhadj pada 1989. Ia menyerukan perjuangan bersenjata pada 1992 setelah militer Aljazair membatalkan pemilihan legislatif multi-partai pertama negara itu yang dimenangkan FIS.

Menurut laporan, konflik yang berkelanjutan telah memakan korban hingga 200.000 orang tewas. “Madani ingin dimakamkan di Aljazair, tetapi saya tidak tahu apakah itu mungkin,” kata Belhadj menambahkan.

Baca juga: Partai FIS, Front Penyelamat di Bawah Todongan Senjata Militer

Mantan kepala sayap bersenjata FIS Madani Mezrag juga mengonfirmasi kematian Madani. Kepada AFP, dia mengatakan telah diberi tahu oleh kerabat keluarga.

Madani dianggap memiliki peran sentral dalam konflik yang panjang di negara itu antara pasukan keamanan melawan kelompok-kelompok bersenjata Islam.

Dia dipenjara pada 1991, hingga akhirnya menyerukan diakhirinya kekerasan pada 1999, di mana kelompoknya meletakkan senjata. Madani dibebaskan pada tahun 2003 setelah menjalani hukuman 12 tahun, namun dilarang dari kegiatan politik apa pun.

Madani meninggalkan Aljazair dengan alasan kesehatan setelah kembali menyerukan perjuangan bersenjata dan pindah dari Malaysia ke Arab Saudi lalu ke Qatar.

Di pengasingan, dia mengecam invasi AS ke Irak dan menyerukan warga Aljazair untuk memboikot pemilu pada tahun 2012. Kematiannya menyusul pergolakan politik di tanah airnya setelah presiden lama Abdelaziz Bouteflika digulingkan oleh protes massa.

Partai FIS, Front Penyelamat di Bawah Todongan Senjata Militer

Oleh: Artawijaya
Penulis buku-buku Islami

“The World’s first democratically elected muslim fundamentalist government (Pemerintahan fundamentalis Muslim pertama di dunia yang terpilih secara demokratis),” demikian Majalah terkemuka The Economist menyebut kemenangan Partai FIS di Aljazair. Kemenangannya dianggap akan membangkitkan fundamentalisme Islam yang anti Barat.

Front Islamique du Salute begitu nama partai ini disebut dalam bahasa Prancis. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan Islamic Salvation Front, dan dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Jabhah Al-Islamiyah li Al-Inqadz. Arti dari nama itu adalah Front Penyelamat Islam, dan di media massa sering disingkat dengan FIS.

Pada awalnya, FIS adalah gerakan dakwah, tarbiyah, dan kaderisasi yang dimotori oleh para ulama dan aktivis Islam yang risau dengan rezim yang sudah puluhan tahun berkuasa di Aljazair, namun menjalankan praktik kekuasaan yang jauh dari nilai-nilai Islam. Karenanya, ketika rezim yang berkuasa mengeluarkan undang-undang tentang multipartai, yang memungkinkan berdirinya partai Islam, setelah sebelumnya hal itu tabu dan dibelenggu, maka berdirilah Partai FIS ini.

Cikal bakal FIS lahir dari hasil gabungan berbagai gerakan dakwah yang mempunyai kepedulian dan keprihatinan yang sama terhadap rezim yang berkuasa. Sama persis dengan latarbelakang berdirinya Partai Masjumi di Indonesia yang juga berasal dari berbagai latar organisasi massa Islam. Awalnya, mereka bernaung dalam sebuah wadah bernama Rabithah Ad-Dakwah Al-Islamiyah (Liga Dakwah Islam), dengan tokoh-tokoh sentral seperti Syaikh Ahmad Sahnun, Mahfuzh Nahnah, Abbas Madani, Abdullah Jabullah, Ali Belhadj, dan Muhammad Said.

Ada beberapa misi yang diemban oleh Liga Dakwah Islam ini, diantaranya adalah; Pertama, meluruskan akidah kaum muslimin. Kedua, gerakan dakwah untuk menciptakan masyarakat yang berakhlak Islami. Ketiga, berupaya mempersatukan fikrah (persepsi pemikiran) dalam perjuangan menegakkan syariat Islam.

Awalnya diusulkan nama dari hasil gabungan gerakan Islam itu dengan sebutan Al-Jabhah Al-Muwahhadah Al-Islamiyah (Front Unity of Islam/Front Pemersatu Islam), namun atas usulan Dr. Abbas Madani kemudian disepakati dan dipilih nama yang lebih mencerminkan ketegasan, yaitu Al-Jabhah Al-Islamiyah li Al-Inqadz (FIS).

Abbas Madani dan Ali Belhadj adalah dua tokoh yang paling menonjol dalam partai ini. Keduanya mencerminkan perpaduan dari latarbelakang sosok dan karakternya yang berbeda. Abbas Madani adalah doktor alumnus London yang menguasai bidang psikologi pendidikan. Ia kemudian diangkat menjadi profesor dalam bidang ilmu pendidikan di Universitas Aljazair. Pribadinya mencerminkan sosok ulama yang well educated, terdidik, yang tak hanya paham dan menguasai ajaran-ajaran Islam, namun mampu juga beradaptasi dengan ilmu-ilmu modern.

Selain itu, jiwa juangnya pada masa lalu yang ikut terlibat dalam Perang Kemerdekaan mencerminkan sosoknya pribadinya yang tangguh. Sedangkan Ali Belhadj dikenal sebagai ulama muda, imam masjid, dan orator ulung yang mampu menggugah semangat anak-anak muda untuk memperjuangkan Islam. Ali Belhadj banyak terinspirasi oleh tokoh-tokoh pergerakan seperti Hassan Al-Banna dan Sayyid Quthb. Perpaduan dua sosok inilah, Ali Belhadj dan Abbas Madani, yang kemudian mewarnai gerak laju FIS, meskipun di tengah jalan, pertentangan gagasan dan strategi antara keduanya seringkali terjadi. Abbas Madani cenderung moderat, sementara Ali Belhadj lebih puritan dan radikal.
Istilah “front” berarti garis depan. Mereka yang aktif dalam partai ini berusaha menjadi kelompok yang berada di garis terdepan untuk menyelamatkan kaum muslimin di Aljazair dari kubangan sistam-sistem dan peraturan yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Mereka berusaha menjadi “kelompok penyelamat” dengan memperjuangkan tegaknya syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negerinya. Dengan motto yang dikutip dari ayat Al-Qur’an, “Wa kuntum ‘ala safa khufratin minannari fa anqadzakum minha” (Dan kalian sebelumnya berada di tepian jurang neraka, lalu kalian diselamatkan darinya), FIS berjuang untuk menyelamatkan bangsa Aljazair sebagai negeri kaum muslimin, agar tidak jatuh tergelincir ke dalam jurang ideologi-ideologi yang tidak sejalan dengan Islam.

FIS didirikan di Aljazair pada 18 Februari 1989

Kehadirannya membuka kebuntuan politik yang tersumbat oleh kekuasaan yang terlalu lama dari sebuah rezim. Dengan jargon “Al-Islam huwa Al-Munqidz/Islam Adalah Penyelamat”, FIS menawarkan gagasan baru tentang masa depan Aljazair. FIS juga berhasil merebut hati rakyat yang memang sudah muak dengan elit-elit politik lama yang sosialis dan tidak mementingkan nasib rakyat. Sosialisme yang mereka gembar-gemborkan hanya pemanis di bibir saja, politik gincu khas rezim yang sudah terlalu lama berkuasa. FIS mengeritik keras rezim yang berkuasa dengan menyatakan, “Aljazair adalah negara sosialis, dimana kesejahteraan hanya ada di koran-koran, bukan kenyataan di masyarakat. Pejabat-pejabat naik mobil mewah, semantara rakyat berkubang dalam kemiskinan..”

Ajakan untuk kembali kepada Islam yang dikampanyekan Partai FIS seolah menjadi oase di tengah padang pasir yang tandus. Rakyat yang sudah muak dengan tingkah laku elit kekuasaan yang korup dan tidak peduli pada nasib rakyat, seolah menemukan tambatan hati baru untuk melabuhkan pilihan politiknya. Apalagi FIS secara tegas mengusung identitas Islam, dan berusaha berada di front terdepan dalam menolong rakyat dari kubangan sosialisme, sekularisme, dan hedonisme orang-orang yang berkuasa. Dengan motor penggerak para aktivis, kader-kader Partai FIS bergerak turun ke bawah dan meyakinkan masyarakat akan masa depan yang cerah.

Sejak Aljazair merdeka pada tahun 1962, peralihan kekuasaan tak berjalan seiring dengan kesejahteraan rakyat. Ibaratnya, setelah lepas dari penjajahan asing, rakyat terjerat dalam belitan penguasa yang tiran. Rakyat yang tak puas kemudian melakukan aksi demonstrasi, hingga akhirnya Presiden Chadli Bendjedid melakukan perubahan konstitusi di Aljazair dengan membuat regulasi yang membolehkan berdirinya partai-partai. Kebijakan ini kemudian disambut oleh para aktivis dakwah yang sudah lebih dulu melakukan kaderisasi dan tarbiyah untuk mendirikan Partai FIS.

Setelah kran kebebasan itu terbuka, para aktivis dakwah yang kemudian membentuk Partai melakukan pendekatan secara intens kepada rakyat. Kader-kader yang menjadi mesin penggerak partai bergerak secara massif. Pada kurun waktu 1989-1991, para aktivis FIS melakukan intens melakukan pendekatan, berdakwah, dan menawarkan sebuah harapan baru untuk masa depan rakyat Aljazair. Mereka mengajak rakyat untuk kembali kepada Islam, hidup di bawah naungan Islam, dan bersama-sama membangun kesejahteraan lewat-lewat sistem-sistem Islam yang ditawarkan. Para dai menyampaikan gagasan-gagasan untuk masa depan yang baru lewat mimbar-mimbar dakwah, pengajian, dan sebagainya.

Berdakwah lewat jalur politik, itulah cara yang dilakukan oleh FIS untuk merebut kekuasaan. Kran kebebasan yang terbuka lebar, dijadikan peluang untuk bisa mengubah keadaaan dan kondisi masyarakat lewat sistem kekuasaan. Pertimbangan maslahat yang lebih besar, tak lantas membuat FIS yang bercita-cita menyelamatkan rakyat Aljazair dari sistem sekular melakukan perlawanan bersenjata.

Ratusan Petugas KPPS Meninggal, Ombudsman RI Sebut Pemilu 2019 Terindikasi Maladministrasi

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Menanggapi banyaknya petugas Kelompok Penyelengara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal alibat kelelahan, Anggota Ombudsman RI, Alvin Lie menilai ada indikasi maladministrasi pada proses pemungutan suara di Pemilu 2019. 

“Terindikasi maladministrasi pemungutan suara dalam Pemilu 2019. Petugas kelelahan sehingga lebih dari 200 petugas meninggal dunia karena kelelahan, kurang istirahat,” kata Alvin lewat keterangan tertulis, Jumat (26/4/2019).

Alvin juga menilai jumlah petugas KPPS tidak memadai. Sehingga, tidak ada pengaturan shift atau jeda bagi para petugas untuk beristirahat.

“Petugas masuk TPS sejak jam pukul 07.00 WIB, bekerja non-stop lebih 17 jam,” katanya.

“Di TPS tidak disediakan tempat istirahat yang memadai, dukungan layanan kesehatan, kesempatan istirahat yang memadai,” imbuhnya.

Data terbaru Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Kamis (25/4/2019) mencatat sebanyak 225 petugas KPPS di beberapa daerah di Indonesia meninggal dunia dan 1.470 lainnya sakit. Data tersebut meningkat dari sebelumnya 144 orang dinyatakan meninggal dunia.

“Wafat 225 orang, sakit 1.470 orang, total 1.695 orang,” ujar Komisioner KPU Viryan Aziz, Kamis (25/4/2019) kemarin.

KPU: 225 Petugas KPPS Meninggal, 1.470 Sakit

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat jumlah petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di seluruh Tanah Air yang meninggal menjadi 225 jiwa. Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan, jumlah tersebut berdasarkan laporan yang diterima pihaknya hingga pukul 18.00 WIB, Kamis (25/4/2019).

“Jumlah yang wafat 225 dan sakit 1.470. Total tertimpa musibah 1.695 orang,” ujar Viryan kepada wartawan di Jakarta.

Dia mengatakan, pemberian santunan kepada para petugas yang meninggal dan petugas yang sakit akan dibedakan. KPU mengusulkan jumlah santunan bagi petugas KPPS yang meninggal dunia sekitar Rp30 juta hingga Rp36 juta.

Sementara, santunan untuk petugas KPPS yang sakit atau terluka sebesar Rp16 juta. Sementara, petugas KPPS yang cacat akan menerima santunan maksimal Rp30 juta. Sistem pembayaran santunan itu, menurut Ketua KPU Arief Budiman diusulkan dan dilakukan oleh KPU di daerah-daerah.

Akibat banyaknya petugas KPPS yang meninggal, salah satunya karena kelelahan, KPU telah menginstruksikan jajaran di kabupaten kota untuk melakukan pemantauan terhadap kesehatan petugas KPPS.

Jokowi Vs People Power

Oleh: Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

KABARNYA akan ada aksi massa besar-besaran. Di mana? Jakarta dan sejumlah kota besar lainnya. Benarkah? Perlu klarifikasi dan investigasi. Jika benar, ini harus jadi perhatian serius.

Lalu, apa yang dituntut? Mendiskualifikasi Paslon 01. Kenapa? Karena telah melakukan Kecurangan. Ada yang mengatakan itu bukan sekadar kecurangan, tapi extra ordinary crime. Kejahatan pemilu yang luar biasa.

Pasca reformasi, baru kali ini pemilu masif dengan kecurangan. Demokrasi yang menjadi hasil perjuangan reformasi mendadak mati. Tepatnya dimatikan. Oleh siapa? Hanya penguasa yang bisa melakukan itu.

Ulama dikejar-kejar, pers dibungkam, mahasiswa dibuat diam dan tak berkutik, semua aparat, birokrasi dan institusi negara dikendalikan untuk memperpanjang kekuasaan. Seolah tak tersisa!

Rakyat marah, bahkan teramat marah. Hanya dua hal yang bisa mendorong kemarahan itu untuk meledak: pertama, komando. Jika Prabowo, atau para ulama dan tokoh pendukung Prabowo memberi komando, people power ini bergerak. Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia akan dipenuhi massa yang membludak.

Kedua, jatuhnya korban. Jika jatuhnya Orde Baru menelan 7 nyawa jadi korban, maka gerakan people power, jika benar-benar terjadi saat ini diprediksi lebih mengerikan.

Dari mana tahu? Pola berpolitik penguasa selama ini yang menghalalkan segala cara dan mengintimidasi semua yang tak “satu langkah” dan tunduk padanya. Di sisi lain, rakyat sudah kehilangan batas kesabarannya. Urat takut rakyat sudah putus untuk menghadapi pressure kekuasaan.

Jika Jokowi itu arif, dan memiliki sensitivitas kerakyatan dan kebangsaan yang tinggi, lebih baik mengalah. Serahkan negara ini kepada Prabowo, maka Jokowi akan jadi bapak bangsa yang terhormat.

Dikenang sebagai pemimpin yang lebih mendahulukan bangsa dan rakyatnya. Kenapa bukan Prabowo yang mengalah? Prabowo bisa mengalah, tapi rakyat yang di bawah tak bisa terima Jokowi jadi presiden lagi. Kepercayaan mereka terhadap Jokowi sudah punah.

Anda nonton video saat Jokowi diteriakin rakyat, “curang, curang”? Sungguh tak lagi ada rasa hormat kepada Jokowi sebagai presiden. Hukuman sosial ini akan terus berlanjut sebelum Jokowi lengser dari kursi presiden. Jika dipaksakan, tak akan kondusif untuk menjalankan pemerintahan yang akan datang. Sebab, pemerintah tanpa kepercayaan rakyat akan rapuh.

Lebih baik Jokowi mengalah daripada harus berhadapan dengan people power yang jika salah respon dan reaksi aparat, bisa berakibat jatuhnya banyak korban dari anak bangsa. Korban yang semestinya tak perlu ada.

Siapapun yang ganggu pemilu, tembak di tempat, kata polisi. Rakyat sepertinya sudah tak lagi takut pada peluru. Kemarahan rakyat tak lagi bisa dibendung oleh nasehat dan ancaman peluru. Mereka siap mati syahid.

Upaya Jusuf Kalla (JK) dan sejumlah tokoh, termasuk para jenderal dari kubu 01 untuk memanggil, membujuk, dan merayu para ulama dari kubu 02 agar menahan adanya people power, sepertinya tak berhasil.

Bahkan sebagian besar menolak untuk bertemu. Coba anda bayangkan, wapres saja ingin bertemu, ditolak sama mereka. Ini menunjukkan adanya satu tekad mereka; mendeligitimasi dan mendiskualifikasi Jokowi.

Intel bisa cek di semua wilayah dimana pendukung Prabowo mayoritas. Para aktivis masjid, pesantren, majlis talim dan para ulamanya dari berbagai daerah menyatakan tak akan mundur menghadapi kekuasaan yang dianggap curang ini. Kabarnya sudah ada komando berantai di kelompok ulama ini. Satu ditangkap atau dibunuh, satu lagi pegang kendali. Ditangkap dan dibunuh lagi, yang lainnya pegang kendali. Dan seterusnya. Ini warning buat bangsa. Ngeri kali? Begitulah situasinya sekarang.

Ini semua karena rakyat sudah muak dengan tingkah polah kekuasaan. Dan klimaksnya adalah pemilu yang masif kecurangan. Telanjang di depan mata, dan telah melampui batas dinding pertahanan psikologi rakyat.

Jokowi tak lagi legitimed di mata rakyat setelah kecurangan demi Kecurangan yang terakumulasi jadi perlawanan rakyat. Perlawanan ini diperkirakan akan sangat masif. Ancaman rakyat untuk meninggalkan Prabowo jika ia mau bertemu dengan orang dari kubu Jokowi, itu tanda nyata dari kemarahan itu. Jika Prabowo paksakan, ia pun akan mendapatkan kutukan yang sama.

People power seperti harga mati. Rakyat siap menghadapi kekuatan Jokowi dengan semua risiko, termasuk kematian. Narasi “mati Sahid” para ulama di Solo Raya seolah mewakili suara umat. Jika sudah seperti ini, siapa yang mau mengalah untuk keberlangsungan masa depan bangsa dan negara? []

Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Ribuan Warga Soloraya Gelar Tasyakuran Kemenangan Prabowo-Sandi

SOLO (Jurnalislam.com) – Ribuan pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menggelar tasyakuran atas klaim kemenangannya dalam Pilpres 2019 di Gedung Ar Rahman, Brantan, Solo, Kamis (25/4/2019).

“Hari ini DSKS, dengan relawan Rekat dan beberapa relawan BPN mengadakan tasyakuran capres-cawapres dari ijtima ulama,” kata Humas DSKS, Endro Sudarsono kepada Jurniscom usai acara.

“Dimana klaim dari BPN itu 60% sampai 67%, dan ini kita bertekad untuk mengawal pengumuman resmi dari KPU pada tanggal 22 mei 2019,” sambungnya.

Dalam acara tersebut, kata Endro, sejumlah tokoh dan masyarakat Soloraya melakukan deklarasi pengawalan kemenangan Prabowo-Sandi.

“Acara tausyiah, kemudian deklarasi warga Soloraya bertekad untuk mengawal kemenangan Prabowo Sandi hingga komitmen yang kuat hingga pada sebuah seruan dari Ustaz Muin (ketua DSKS-red) bahwa berjihad sampai mati,” ungkapnya.

“Dan seandainya mati adalah mati syahid, ini adalah sebuah keyakinan dari umat Islam Surakarta bahwa ini menunjukan keseriusan BPN dan umat Islam untuk mengawal kemenangan Prabowo-Sandi,” tegas Endro.

Sejumlah tokoh tampak hadir dalam kegiatan tasyakuran tersebut, diantaranya tokoh Mega Bintang Mudrick M Sangidoe, Ketua Tim Advokasi Reaksi Cepat (TARC) Dr Muhammad Taufik dan Ketua DSKS Dr Muinudinillah Basri.

Dalam acara tasyakuran tersebut, panitia mengaku memotong 20 ekor kambing untuk diberikan pada para peserta.

MUI Sayangkan Surat MUI Sorong Meminta Ma’ruf Amin Mundur

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Sa’adi menyayangkan viralnya surat terbuka pimpinan Dewan Pimpinan MUI Kota Sorong, Papua, bernomor 060/MUI-KS/IV/1440 H, tertanggal 22 April 2019 yang mendesak cawapres 01 Ma’ruf Amin Mundur dari bursa Pilpres 2019.

Zainut menuturkan, surat tersebut tidak mencerminkan jati diri organisasi MUI yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, netralitas, imparsialitas, keadilan dan akhlakul karimah. 

“Sebagai sebuah institusi, MUI netral dan menjauhkan diri dari kepentingan politik praktis,” kata Zainut dalam keterangan tertulis, Kamis (25/4/2019).

Menurutnya, MUI berkomitmen untuk menjunjung tinggi politik keumatan dan kebangsaan. Maka dari itu, setiap kebijakan, tindakan atau aktivitas pengurus MUI di setiap tingkatan tidak boleh menarik institusi MUI masuk ke ranah politik praktis karena hal tersebut berlawanan dan bertentangan dengan jati diri, dan Pedoman Peraturan Organisasi MUI.

“Dalam rapat Pimpinan Harian DP MUI Pusat pada Selasa, 23 April 2019 berpendapat bahwa Surat Terbuka MUI Kota Sorong tersebut dinilai menyalahi mekanisme, kaidah dan ketentuan PD/PRT MUI karena sudah masuk ke ranah politik praktis, dan tidak mengindahkan norma kepatutan dan jati diri organisasi MUI,” katanya.

Sebelumnya, surat terbuka MUI Kota Sorong viral di media sosial. Netizen ramai mengecam pernyataan tersebut karena dinilai bermuatan provikatif dan dapat menganggu kerukunan umat beragama.

Dalam surat bernomor 060/A/MUI-KS/IV/1440 H meminta Cawapres 01 Ma’ruf Amin mengundurkan diri, mengingat banyaknya dugaan kecurangan kubu Jokowi-Ma’ruf.

Indonesia Jadi Ketua Dewan Keamanan PBB Mulai 1 Mei

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Mulai 1 Mei mendatang, Indonesia akan menjabat Ketua Dewan Keamanan PBB.

Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri, Grata Meganingtyas mengatakan jabatan tersebut akan dijabat oleh seluruh negara anggota Dewan Keamanan PBB secara bergantian.

“[Indonesia] diberikan kesempatan untuk menjabat dan memimpin persidangan Dewan Keamanan PBB selama 1 bulan,” kata Grata di Kementerian Luar Negeri pada Kamis (25/4/2019).

Dalam kepemimpinannya, Indonesia kata Grata akan mengambil tema mengenai UN Peace Keeping Operations.

“Suka atau tidak suka realitasnya adalah misi perdamaian PBB masih merupakan tools yang paling kuat dari DK PBB untuk berkontribusi pada perdamaian dan keamanan internasional,” jelas dia.

Tema tersebut diambil kata dia karena Indonesia memiliki rekam jejak yang baik dalam menyumbang pasukan perdamaian PBB.

Nantinya, kata dia, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi akan memimpin sidang terbuka DK PBB terkait dengan tema tersebut pada 7 Mei 2019.

Kepemimpinan Indonesia dalam DK PBB akan digunakan untuk mengampanyekan pencalonan menjadi anggota Dewan HAM PBB, kata dia.

Indonesia kata dia juga akan memimpin diskusi informasi DK PBB mengenai Palestina yang akan dihadiri oleh LSM internasional.

“Ini akan memfokuskan kepada upaya-upaya untuk mencari solusi guna mendorong diimplementasikannya resolusi DK PBB yang terakhir mengenai situasi Palestina, yaitu resolusi 2334 mengenai legal settlement,” jelas Grata.

Sumber : Anadolu Agency

Hamas Ungkap Daftar Agen yang Terlibat Dalam Sabotase di Gaza

GAZA (Jurnalislam.com) – Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) Palestina telah memberi tahu sejumlah negara-negara Arab tentang rencana “sabotase” untuk situasi di Jalur Gaza.

Sumber-sumber swasta mengatakan kepada Quds Press pada hari Kamis (25/4/2019) bahwa Badan Intelijen Umum Otoritas Palestina (berafiliasi langsung dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas), yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Majid Faraj, memimpin rencana sabotase.

Hamas telah menyerahkan daftar nama-nama pejabat yang terlibat dalam rencana itu. Sebagian besar terkonsentrasi di Tepi Barat, beberapa di luar, serta agen yang tinggal di luar Palestina.

Pihak berwenang Mesir telah menangkap petugas Badan Intelijen Umum di Ramallah, Zaki Rashad Al-Sakani, yang tinggal di wilayahnya setelah terbukti terlibat dalam perencanaan pembunuhan dan pemboman di dalam Jalur Gaza.

Sumber itu mengatakan bahwa rencana itu bertujuan mempersulit masalah dan mengganggu stabilitas situasi internal di Gaza.

Sumber tersebut mengatakan kepada Kantor Pers Quds bahwa petugas intelijen yang terlibat adalah:

  • Munther Tahsin Taleb Salahat,
  • Bahaa Mesbah Yusuf Balousha,
  • Bassam Al-Abd Ahmad Sultan,
  • Safwat Saber Abdul Rahman Al-Halabi,
  • Ali Shaker Ali Abu Shahin,
  • Mohammad Salama Zidan Abu Qasim,
  • Fawzi Ahmed Mahmoud Hamdan,
  • Abd Al-Rahim Atiyyah Abdullah Affana,
  • Sha’ban Abdullah Sha’ban Al-Gharbawi,
  • Refa’at Jabr Hassan Kallab,
  • Nabil Abd al-Hayy Abd al-Muqdad,
  • Nasser Mustafa Ahmad Adawi,
  • Anwar Rajab Mahmoud Khalil, dan
  • Zaki Rashad Al-Sakani.

Adapun daftar agen, itu termasuk:

  • Ihsan Mohamed Omar Abu al-Aish (Turki),
  • Wael Mousa (Turki),
  • Moeen Yousef Ahmed Abu Shakian (Mesir),
  • Noha Mousa Abu Amrou (Mesir),
  • Ayman Ghazi Mustafa Alaloul (Mesir),
  • Khairi Ahmed Abdel Rahman (Mesir),
  • Mohamed Deeb Abu Mahadi (Belgia),
  • Mahmoud Nashwan (Belgia),
  • Ramzi Sobhi Hassan Harz Allah (Belgia),
  • Mohamed Othman (Belgia), dan
  • Shukri Ahmed Shukri Abu Aoun (Yunani).

Sumber: MiddleEastMonitor