Masjid Dilempar Bom Molotov, MUI Imbau Umat Beragama Jaga Tempat Ibadah

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Menanggapi insiden pelemparan bom molotov ke Masjid Istiqomah, Cengkareng, Jakarta Barat pada Sabtu (26/12/2020), Mjelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau umat beragama agar senantiasa menjaga tempat ibadah.

“Kejadian ini sangat kita sesalkan, baik dilakukan oleh muslim maupun non muslim, kita harusnya melindungi, menjaga seluruh rumah ibadah yang ada di Indonesia karena itu legal secara hukum,” kata Ketua Komisi Dakwa Pengembangan  Masyarakat MUI, KH Cholil Nafis dalam pesan tertulis, Ahad (27/12/2020).

Nafis berharap, agar masyarakat Indonesia tidak melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji terhadap masjid maupun tempat ibadah lainnya. Apalagi sampai berbuat kriminal dengan melemparkan bom molotov ke masjid.

“Jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji bahkan kriminal di rumah ibadah, kami berharap masing-masing dapat menjaga dan bisa mengantisipasinya,” ujar Kiai Cholil.

Sebagaimana beredar di media sosial, di akun instagram @jakarta.terkini, melalui rekaman cctv, nampak jamaah mulai berdatangan memasuki gerbang masjid.

Tak lama kemudian, sebuah bom molotov dilemparkan melewati gerbang dan memasuki halaman masjid.

Seorang jamaah masjid yang baru saja masuk dan melintas di halaman hampir saja terkena ledakan kecil tersebut. Beruntung dia berlari maju lalu berputar ke samping menuju gerbang masjid hendak keluar.

Akibat peristiwa tersebut, polisi segera meringkus pelaku terduga pelempar bom. Hingga saat ini, masih belum diketahui motif dari pelaku.

Gurihnya Dana Bansos

Oleh: Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

 

Anggaran bansos per paket seharga 300 ribu rupiah. Ini angka resminya. Untuk apa saja?

Beras 10 kg harga Rp. 129.390 (Rp. 12.939/kg). Minyak goreng 2 liter harga Rp. 27.800 (Rp.13.900/lt). Sarden 9 kaleng harga Rp. 71.550 (Rp. 7.950/kaleng)
Mie instan 12 bungkus harga Rp. 34.260 (2.855/bks). Sambel kecap harga Rp. 7.000. Goodiebag Rp. 15.000. Keuntungan rekanan Rp. 15.000.

Total: Rp. 299.990 (Genapin jadi Rp. 300.000).

Coba anda lihat harga barang-barang itu di super market, mini market, agen, atau warung biasa. Jauh lebih murah. Apalagi kalau belinya glosiran. Murah banget! Kenapa untuk bansos lebih mahal? Satu alasan: buat bagi-bagi! Untuk bisa berbagi, harus ada selisih. Makin besar selisihnya, makin banyak dapat bagian.

Caranya? Pertama, dimark up harganya. Otak atik cocok, sikat! Kedua, volume barang dikurangi. Dengan cara ini, selisih jadi besar, dan bagi-baginya jadi makin besar. Ini lagu lama bro! Lagu Korupsi!

Coba cek ke penerima bantuan. Kadang berasnya bulukan, kadang 5kg, sarden dan mie instan cuma 5 biji. Kasus seperti ini, kabarnya banyak sekali ditemukan di masyarakat penerima bantuan. Anda bisa cek lapangan. Dari selisih harga saja, sudah untung besar. Kok masih gak puas? Barang dikurangi pula.

Taksiran harga beras 10 kg Rp. 82.000. Minyak goreng 2 liter Rp. 25.000. Sarden 9 kaleng Rp. 22.500. 12 mie instan Rp. 7.200. Sambel kecap Rp. 4.100. Goodie bag Rp. 9.000.

Jadi totalnya Rp. 149.000

Dengan begitu, ada selisih sekitar Rp. 150.000. Kemana saja selisih ini?

Beberapa sumber mengatakan bahwa Rp. 25.000 untuk rekanan. Rp. 25.000 untuk oknum-oknum di kemensos. Yang Rp.100.000 kemana? Ini tugas KPK menelusuri aliran dana Rp.100.000 itu? Adakah dana itu nyasar ke partai dan ke lingkaran istana?

Dengan skema seperti ini, para pengusaha berebut. 1 SPK (Surat Perintah Kerja) minimal dapat 200.000 paket. Silahkan kalikan keuntungan dan bagi-baginya. Gede banget! Itu 1 SPK. Kalau sekian SPK?

Karena itu, para pengusaha gak segan keluarin uang di muka untuk si A, si B, si C, sampai si Z. Bagi-bagi di awal. Uang pelicin!

Bansos jelas dikorup, telanjang mata dan terang-terangan. Gak perlu kepandaian KPK untuk mengungkap ini, karena jenis korupsinya sangat transparan. Dan praktek ini terjadi sejak dari awal. Jadi gosip di warung kopi dan cafe-cafe. Kenapa perampok uang negara ini terkesan dibiarkan?

Anda jangan berpikir KPK hebat telah menangkap Mensos Juliari Batubara. Tidak! Kalau lihat kasus ini dari awal, KPK justru dianggap telat. Mestinya nangkap dari awal. Katanya UU KPK yang baru lebih berorientasi pada pencegahan? Ini harus dibuktikan.

Tugas KPK adalah
membongkar kasus ini seakar-akarnya. Juliari Batubara tidak sendiri. Korupsi uang gede, kecil kemungkinan sendirian. Pasti berjama’ah. Lalu, siapa anggota jama’ahnya?

KPK harus kejar siapa saja yang terlibat. Semua rekanan harus diusut. Tanpa terkecuali. Jangan pakai random sampling. Ini bukan survei!

Penyedia kantongnya harus juga diinvestigasi. Dalam hal ini adalah PT. Sritex. Plus siapa yang merekomendasikan PT. Sritex jadi rekanan mensos. Adakah uang gratifikasi yang mengalir ke orang itu. Gak usah pedulikan siapa dan anak siapa dia. Kalau terlibat, usut!

Semua pihak ketiga yang menjadi mediator dan ikut menikmati bagi-bagi dana bansos juga harus diusut. Jangan berhenti di Juliari Batubara saja. Bawahan, bahkan partai asal Juliari Batubara, semua harus ditelusuri terkait aliran dana bansos ini.

Kasus ini mesti dituntaskan. Adakah kemauan KPK untuk menuntaskan kasus bansos ini sebagai tanda bahwa KPK masih ada dan sudah siuman dari tidur panjangnya? Kita tunggu

MUI Minta Indonesia Tolak Normalisasi Israel

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah secara tegas menolak upaya normalisasi dengan Israel.

MUI mengatakan desakan agar Pemerintah Indonesia segera membuka hubungan diplomatik dengan Israel saat ini berhembus kencang.

Hal tersebut disuarakan oleh negara tertentu dengan iming-iming imbalan masuknya investasi ekonomi di Indonesia.

“Pemerintah Indonesia secara resmi tidak bergeming dengan desakan tersebut dan tetap berpegang pada garis politik bebas dan aktif sesuai amanat Pembukaan UUD 1945,” ungkap Ketua Umum MUI Miftachul Akhyar dalam tausiyah akhir tahun pada Kamis (24/12/2020).

Namun demikian, kata Miftachul Akhyar, masih ada beberapa pejabat Pemerintah yang terus berupaya agar normalisasi dengan Israel dapat terlaksana.

Oleh karena itu, MUI meminta agar Indonesia tetap berpegang teguh pada UUD 1945 yang menolak penjajahan.

“Dewan Pimpinan MUI mendorong pemerintah agar tetap berpegang pada amanat konstitusi dan lebih tegas menyuarakan di dunia internasional tentang posisi bangsa Indonesia yang mendukung perjuangan bangsa Palestina dalam mendapatkan hak kemerdekaannya,” ucap Miftachul Akhyar.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Indonesia tidak mau merespon pemberitaan yang menyebut Amerika Serikat akan memberi bantuan miliaran dolar kepada Indonesia jika mau bergabung dengan negara-negara yang menormalisasi hubungan dengan Israel.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah mengatakan sikap Indonesia sangat jelas seperti yang disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi.

Retno, kata Teuku Faizasyah, menegaskan hingga kini Indonesia tidak berniat untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Selain itu, dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina berdasarkan solusi dua negara dan parameter internasional yang telah disepakati secara konsisten akan tetap dijalankan.

“Tidak ada urgensi untuk menanggapi artikel tersebut,” kata Faizasyah kepada Anadolu Agency melalui pesan singkat.

Sebelumnya, seorang pejabat tinggi pemerintahan Trump, Adam Boehler dan CEO US International Development Finance (DFC) mengatakan Indonesia akan mendapatkan bantuan pembangunan senilai 2 miliar dollar AS atau setara Rp28 triliun jika mengakui Israel secara terbuka.

Boehler mengatakan bahwa RI akan mendapat bantuan tersebut jika mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

“Kami sedang membicarakannya dengan mereka (Indonesia),” kata Boehler kepada Bloomberg di Yerusalem.

Sejauh ini, Israel telah membuka hubungan diplomatik dengan beberapa negara Arab seperti Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan, dan Maroko.

Ada Kejanggalan, Kontras Tolak Hasil Rekonstruksi Polisi Terkait Kasus Pembunuhan 6 Laskar FPI

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menolak hasil rekonstruksi polisi terkait kasus tewasnya 6 laskar Front Pembela Islam (FPI) di jalan tol Jakarta-Cikampek pada pekan lalu.

Wakil Koordinator III Kontras, Rivanlee Anandar menyampaikan pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan, di antaranya pernyataan pihak kepolisian yang kontradiktif dengan hasil rekonstruksi, serta ketidakhadiran FPI sebagai pihak korban dalam proses tersebut.

“Ada beberapa kejanggalan yang kami temukan dari siaran pers polisi, bahwa yang bersangkutan korban-korban ini meninggal di mobil, terus dia diduga melawan juga ada sejumlah pernyataan-pernyataan yang kontradiktif,” katanya seperti dilansir Kompas Tv, Senin (14/12/2020).

Karena itu, Kontras berharap kasus ini dapat diselesaikan oleh tim independen dari Komnas HAM.

“Nah dari pernyataan itulah kita merasa benar menolak rekonstruksi tersebut dan mengharapkan agar kasus ini dibuka oleh Komnas HAM,” ujar Rivanlee.

Kontras juga menolak hadir dalam proses rekonstruksi karena alasan independensi.

Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menggelar rekonstruksi insiden penembakan dan penyerangan polisi yang menewaskan 6 laskar FPI.

Rekonstruksi dilakukan di empat lokasi berbeda di kawasan Karawang, Jawa Barat, pada hari Senin (14/12/20) dini hari.

Umat Islam Berunjuk Rasa di Polres Tasikmalaya Menutut Keadilan Atas Kasus HRS dan 6 Laskar FPI

TASIKMALAYA (Jurnalislam.com) – Ratusan umat Islam Kabupaten Tasikmalaya menggelar unjuk rasa menolak penahanan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab oleh Polda Metro Jaya. Aksi dilakukan di depan Mapolres Tasikmalaya Jl. Mangunreja no 1, Singaparna – Tasikmalaya, Senin (14/12/2020).

Massa memulai aksi dari Masjid Agung Baiturrahman Kabupaten Tasikmalaya dilanjutkan dengan longmarch menuju Mapolres Tasikmalaya.

Korlap Aksi, KH M Sofyan Anshori mengatakan, pihaknya menuntut keadilan atas kasus yang menimpa Habib Rizieq dan 6 laskar FPI korban penembakan aparat di KM 50 Tol Cikampek.

“Kami menuntut keadilan, kalau alasannya tentang kerumunan, kenapa kerumunan yang lain tidak diproses. Yang kedua, kami juga menuntut keadilan untuk saudara-saudara kami yang ditembak, kenapa tidak dilumpuhkan dulu jika memang meraka bersalah,” katanya kepada awak media.

Pimpinan pondok pesantren Al-Mubarrak Sukarame menegaskan, aparat harus bersikap adil dalam dua kasus tersebut.

“Kami cinta Negeri ini, kami cinta Polisi yang jujur, kami cinta TNI yang jujur, tapi jika keadilan tidak ditegakan mau jadi apa negeri ini kedepannya,” tegasnya.

Sebelumnya, ratusan massa berunjuk rasa di depan Mapolres Ciamis dan menyampaikan tuntutan serupa.

Sebagaimana diketahui, Habib Rizieq ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pelanggaran protokol kesehatan pada acara pernikahan putrinya beberapa waktu lalu. Setelah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya selama 12 jam pada Sabtu (12/12/2020) Habib Rizieq ditahan selama 21 hari di Rutan Mapolda Metro Jaya.

Habib Rizieq Resmi Ditahan 20 Hari Ke Depan di Rutan Polda Metro Jaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) resmi ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Polda Metro Jaya. Habib Rizieq ditahan setelah menjalani pemeriksaan selama lebih dari 12 jam sebagai tersangka. Dalam pemeriksaan itu HRS dicecar dengan 84 pertanyaan.

“Tersangka MRS kita lakukan penahanan oleh penyidik mulai tanggal 12 bulan 12 2020 selama 20 hari ke depan, jadi sampai tanggal 31 Desember 2020,” kata Argo dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya. Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya di Narkoba,” kata Kepala Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Ahad (13/12/2020) dinihari.

Argo menyampaikan, selama proses pemeriksaan Habib Rizieq kooperatif dan dilayani dengan baik. “Kita melayani dengan baik, kita berikan hak-hak tersangka seperti sholat dzuhur, ashar, bahkan sholat magrib pun kita berikan,” ujarnya.

Argo juga mengatakan, ada dua alasan penahanan, yaitu objektif dan subjektif.

“Untuk objektif ya ancaman diatas 5 tahun, kemudian yang subjektif kenapa dilakukan penahanan yang pertama agar tersangka tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, dan yang ketiga agar tersangka tidak mengulangi perbuatannya,” paparnya.

Selama pemeriksaan HRS didampingi kuasa hukum dan Sekretaris Umum FPI, Munarman. HRS tiba di depan gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada pukul 10.20 WIB.

Banyak Non Muslim Ikut Nyumbang, Donasi untuk Keluarga FPI yang Tewas Tembus 1,7 M

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Tragedi penembakan terhadap laskar Front Pembela Islam (FPI) di tol Cikampek KM50 yang menewaskan 6 orang laskar FPI menuai empati dari warganet. Salah seorang warganet @ghanieierfan menggelar penggalangan dana untuk keluarga korban penembakan melalui twitter pada Senin (7/12/2020). Hingga Jumat pagi (11/12/2020) sudah terkumpul uang sebesar Rp 1,7 miliar.

Dilansir Andolu Indonesia, Irvan Ghani, pemilik akun Twitter, mengatakan pengumpulan dana itu murni dilandasi faktor kemanusiaan karena menilai ada ketidakadilan dalam peristiwa tersebut.

“Saya sama sekali tidak melihat FPI apalagi polisi, yang saya tekankan adalah nilai kemanusiaan,” ucap Irvan kepada Anadolu Agency pada Jumat.

Pengumpulan donasi ini, lanjut Irvan, juga bagian dari upaya menjaga ruang sadar agar masyarakat dapat berempati kepada sesama.

Netizen, kata Irvan, merasa tersentuh hati nuraninya karena melihat para laskar ditembak mati tanpa adanya pengadilan.

“Apakah mereka koruptor dan teroris hingga harus ditembak mati?” tanya Irvan.

Menurut Irvan, besaran donasi dari netizen bervariasi dari Rp15.000 hingga Rp5 juta, baik dari kalangan miskin maupun orang berada.

Bahkan para pengemudi online turut menjadi donatur karena menaruh rasa empati pada keluarga yang ditinggalkan.

“Empati mereka terketuk melihat Tragedi KM 50,” ucap Irvan, merujuk kepada lokasi penembakan.

“Yang menyumbang juga banyak non-muslim, karena ini peristiwa kemanusiaan,” tambah Irvan.

Irvan mengaku ini bukanlah kali pertama dirinya menggalang donasi bagi kemanusiaan.

Sebelumnya, dia juga pernah membuka bantuan donasi untuk gempa Ambon, longsor Lebak, bantuan Covid-19, kemudian di Kerinci untuk anak kecil yang menuntun ibunya buta, dan banyak lagi bantuan yang diberikan di Jabodetabek.

“Banyak yang kontak [untuk memberikan donasi] karena mereka tahu latar belakang saya,” ucap Irvan.

Irvan Gani yang menyebut dirinya sebagai Entrepreneur-Philanthropist ini memiliki puluhan ribu pengikut. Irvan adalah mantan ketua Himpunan Mahasiswa Islam cabang Jakarta, mantan penulis copy writer dan mantan jurnalis gaya hidup.

Irvan yang pernah menjadi staf ahli anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat itu kini memimpin sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan infrastruktur.

Irvan mengaku penyaluran dana ini dilakukan bertahap. Sejauh ini, sumbangan sebanyak Rp600 juta sudah diberikan kepada tiga keluarga korban, yakni keluarga Luthfi Hakim, Andi Oktiawan, dan Suci Khadavi. Masing-masing keluarga tersebut mendapatkan bantuan Rp200 juta.

“Orang tua Andi Oktiawan [salah satu anggota FPI] sampai ingin mengembalikan donasi ini kepada saya karena dia tidak pernah melihat uang sebanyak itu,” ucap Irvan.

Almumtaz: Penembakan Laskar FPI Merupakan Kedzaliman dan Tindakan Teror

TASIKMALAYA (Jurnalislam.com) –  Aliansi Aktivis dan Masyarakat Muslim Tasikmalaya (Almumtaz) menyampaikan pernyataan sikap terkait penembakan yang menewaskan 6 laskar FPI di KM 50 Tol Karawang beberapa waktu lalu. Almumtaz menilai tindakan menghilangkan nyawa yang tidak dibenarkan adalah perbuatan teror yang bertentangan dengan agama dan Pancasila.

“Segala bentuk tindakan dan upaya menghilangkan nyawa orang lain yang tidak dibenarkan oleh syariat merupakan kedzaliman dan teror yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan Pancasila, maka kami mengutuk dan mengecam keras tindakan pembunuhan tersebut,” kata salah satu tokoh Almumtaz, KH Aminuddin Bustomi di Masjid Agung Kota Tasikmalaya, Jumat (11/12/2020).

Almumtaz juga menuntut pemerintah segera mengusut tuntas kasus tersebut dengan membentuk tim pencari fakta yang independen.

“Meminta kepada pemerintah untuk membentuk tim investigasi atau pencari fakta yang independen, terpercaya, terintegrasi dan bebas dari segala bentuk tekanan dan intervensi untuk mempelajari dan mengungkap kasus ini secara jelas dan transparan, demi terwujudnya rasa keadilan dan tegaknya hukum secara baik dan benar,” tegasnya.

Selain itu, Almumtaz juga mengajak umat Islam untuk dapat menahan diri dan tidak terprovokasi atas peristiwa tersebut khususnya informasi yang beredar di media sosial.

“Mengajak seluruh elemen ummat Islam untuk dapat menahan diri dan tidak terprovokasi atas segala informasi yang beredar dan mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersikap selektif dalam menerima berita yang tersebar di media mainstream baik media sosial, cetak atau media elektronik,” ujarnya.

Berikut butir-butir pernyataan sikap Almumtaz selengkapnya:

Penembakan dan Pembunuhan terhadap 6 Laskar Pengawal Ulama Habib Muhammad Rizieq Shihab

Menyikapi peristiwa penembakan yang mengakibatkan terbunuhnya 6 orang warga negara Indonesia yang merupakan laskar pengawal Ulama Habib Muhammad Rizieq Shihab pada senin 07 Desember 2020 pukul 00:30 di KM 50 Tol Karawang, Maka dengan ini Aliansi Aktivis dan Masyarakat Muslim Tasikmalaya menyatakan sikap berikut :

1. Menyampaikan takziyah dan bela sungkawa kepada keluarga korban, semoga Alloh SWT menerima para korban sebagai syuhada dan ditempatkan di syurga firdaus. Sekaligus mengajak seluruh kaum muslimin untuk berempati sebagai kewajiban muslim terhadap muslim lainnya.

2. Segala bentuk tindakan dan upaya menghilangkan nyawa orang lain yang tidak dibenarkan oleh syariat merupakan kedzaliman dan teror yang bertentangan dengan nilai nilai agama dan Pancasila, maka kami mengutuk dan mengecam keras tindakan pembunuhan tersebut.

3. Menuntut pihak berwenang untuk segera mengusut tuntas para pelakunya.

4. Meminta kepada pemerintah untuk membentuk tim investigasi atau pencari fakta yang independen, terpercaya, terintegrasi dan bebas dari segala bentuk tekanan dan intervensi untuk mempelajari dan mengungkap kasus ini secara jelas dan transparan, demi terwujudnya rasa keadilan dan tegaknya hukum secara baik dan benar.

5. Meminta kepada aparat penegak hukum dalam setiap tindakannya untuk mengedepankan sikap profesional dan menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dan keadilan sesuai amanah undang undang.

6. Mengajak seluruh elemen ummat Islam untuk dapat menahan diri dan tidak terprovokasi atas segala informasi yang beredar dan mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersikap selektif dalam menerima berita yang tersebar di media mainstream baik media sosial, cetak atau media elektronik.

7. Mengajak seluruh ummat Islam, khususnya para ulama, tokoh ormas, para juru dakwah dan aktifis Islam untuk senantiasa bersatu padu mengokohkan ukhuwah, bekerjasama dalam menjalankan kewajiban Dakwah, Amar Maruf Nahyi Munkar, mengedepankan Akhlaqul Karimah berdasarkan panduan Al Qur’an dan Sunnah dan senantiasa patuh pada komando ulama.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan.

Tasikmalaya 26 Rabiul Akhir 1442 H

 

Dampingi 6 Keluarga Laskar FPI Korban Penembakan, TPM Dorong Komisi III DPR Bentuk TPF

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Koordinator Tim Pengacara Muslim (TPM) Achmad Michdan mendorong Komisi III DPR RI untuk membentuk Tim Pencari Fakta terkait kasus penembakan yang menewaskan 6 anggota FPI. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan dengan Komisi III DPR RI, Kamis (10/12/2020).

“Kami meminta kepada Komisi III melalui persidangan ini untuk intensif membentuk tim pencari fakta supaya netralitasnya bisa terjaga. Dan kemudian memantau secara terus-menerus atas perkembangan kasus ini,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Keluarga Korban Penembakan di Gedung DPR RI, Kamis (10/12/2020).

TPM juga menyoroti barang-barang milik korban yang belum dikembalikan kepada keluarga korban. Menurutnya, barang-barang tersebut sangat penting untuk mengetahui peristiwa sebenarnya.

“Jadi untuk berbicara imparsial, netralitas, objektifitas. Karena ini kan yang disoroti kan institusi kepolisian, tentu saja barang-barang yang berkaitan itu harus di luar institusi yang bermasalah,” ujarnya.

Selain itu, Ahmad Michdan juga meminta Komisi III yang akan melakukan reses selama satu bulan untuk tetap menerima pengaduan.

“Kami tahu Komisi III akan reses hampir 1 bulan. Oleh karena itu, kami meminta untuk ada pemantauan yang serius. Apakah nanti Komisi III melalui pimpinannya untuk melakukan pemantauan secara aktif,” tegasnya.

 

Serukan Boikot Produk Perancis, Ribuan Umat Islam Tasikmalaya Ikuti Aksi 411

TASIKMALAYA (Jurnalislam.com) – Gelombang unjuk rasa mengutuk penistaan Nabi Muhammad SAW oleh majalah satire Perancis Charlie Hebdo yang didukung oleh Presiden Emanuel Macron terus meluas. Hari ini, Rabu (4/11/2020) umat Islam di kota-kota besar di Indonesia serentak menggelar Aksi Bela Rasulullah SAW bertajuk Aksi 411.

Di Kota Santri Tasikmalaya, ribuan umat Islam dari berbagai elemen yang tergabung dalam Aliansi Aktivis dan Masyarakat Muslim Tasikmalaya (Almumtaz) menggelar Aksi 411 di Tugu Adipura depan Masjid Agung Kota Tasikmalaya.

“Aksi 411, merupakan respon perlawanan atas penistaan Nabi SAW oleh presiden Perancis,” kata Sekjen Almumtaz, Abu Hazmi kepada Jurnalislam.com

Abu Hazmi menyatakan, umat Islam harus waspada terhadap gerakan islamophobia global yang juga mulai berkembang di Indonesia. Ia juga menyeru umat Islam untuk memboikot produk-produk Perancis yang beredar di Indonesia.

“Menyerukan perlawanan kaum muslimin berupa gerakan boikot produk kafir secara umum dan khususnya bagi Produk Perancis,” tegasnya.

Dalam aksinya, massa melakukan pembakaran gambar presiden Perancis Emanual Macron dan menghancurkan beberapa produk Perancis.

Unjuk rasa diakhiri dengan konvoi kendaraan bermotor mengitari pusat Kota Tasikmalaya.

Kapolresta Tasikmalaya, AKBP Doni Hermawan yang hadir dalam aksi tersebut mengapresiasi aksi 411 umat Islam Tasikmalaya yang berlangsung tertib dan damai. Ia mengimbau massa aksi untuk menghargai hak-hak warga dan mematuhi protocol kesehatan seperti mengenakan masker.

“Kami menyampaikan terimakasih kepada hadirin semuanya atas aksi yang berlangsung tertib dan damai, dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Tetap memakai masker dan jangan lupa cuci tangan,” ujarnya.

Dadang Mustofa

Close X