Hukum Shalat Berjamaah dengan Shaf Renggang Karena Khawatir Covid-19

Bagaimana hukum shalat berjamaah dengan shaf renggang lantaran khawatir penyebaran virus corona atau Covid-19?

Berikut jawaban seorang pakar Fiqh madzhab Syafi’i dari Yaman, Syaikh Dr. Labib Najib yang ditulis di facebook miliknya belum lama ini.

Saya tegaskan:

Dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, saya tegaskan: Shalat mereka sah. Para pemuka ulama’ mazhab Syafii, semoga Allah merahmati mereka, telah mengatakan, bahwa kalau imam dan makmum di masjid berkumpul, maka status kemakmumannya sah dengan syarat, makmum mengetahui gerakan imamnya, dan tidak mendahului. Maksudnya, makmum tidak mendahului imamnya dalam posisinya. Dan ini tampak terpenuhi di dalam gambar tersebut.

Tetapi, apakah mereka mendapatkan keutamaan jamaah?

Menurut as-Syihab ar-Ramli, jawabannya: Iya.

Menurut Ibn Hajar, jawabannya: Tidak. Redaksinya di dalam al-Manhaj al-Qawim, dengan Matannya:

(ويستحب تسوية الصفوف والأمر بذلك لكل أحد وهو من الإمام بنفسه أو مأذونه آكد للاتباع، مع الوعيد على تركها، والمراد بها إتمام الأول فالأول، وسدُّ الفرَج وتحاذي القائمين فيها .. فإن خولف في شئ من ذلك كُره) انتهى

“Disunahkan merapikan barisan. Perintah itu berlaku untuk setiap orang. Mulai dari imam sendiri, atau yang diseru, lebih tegas untuk mengikuti. Dengan ancaman bagi yang meninggalkannya. Maksudnya adalah menyempurnakan shaaf yang pertama, dan seterusnya. Menutup celah, merapatkan tumit orang yang berdiri di sana.. Jika itu dilanggar, maka hal itu makruh (tidak disukai).”

At-Tarmasi memberikan komentar pernyataan beliau (Ibn Hajar) (Juz IV/41):

(أي: وفاتته فضيلة الجماعة عند الشارح، وعند الشهاب الرملي: كل مكروهٍ من حيث الجماعة مفوِّتٌ لفضيلتهاإلا تسوية الصفوف) انتهى.

“Maksudnya, keutamaan jamaahnya hilang menurut pensyarah. Menurut as-Syuhab ar-Ramli, “Semua yang dimakruhkan dari segi berjamaah bisa menghilangkan keutamaannya (jamaah), kecuali merapikan barisan.”

Hal itu dikemukakan oleh al-‘Allamah Ba’asyan, semoga Allah merahmatinya, dalam Busyra al-Karim, hal. 362.

Lihat pula untuk tambahan, kitab al-Manhal an-Nadhah, masalah no 362 juga.

Saya (Dr. Labib Najib) tegaskan sebagai pendalaman fiqih:

Boleh jadi kemakruhan itu hilang, menurut Ibn Hajar al-Haitami, rahimahullah, jika memang ada kebutuhan untuk itu. Wallahu a’lam

Provinsi Banten Tetapkan KLB Virus Corona, Sekolah Libur Dua Pekan

TANGERANG (Jurnalislam.com) – Gubernur Banten Wahidin Halim menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) atas wabah virus corona di Provinsi Banten.

“Penetapan KLB sebagai salah satu upaya Pemprov Banten dalam membatasi kecepatan sebaran/paparan virus corona (COVID-19) terhadap warga masyarakat dan wilayah di Provinsi Banten,” kata Wahidin dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/3/2020).

Dalam rapat bersama jajarannya pada Sabtu, 14 Maret 2020, Wahidin memberikan instruksi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten agar meliburkan Siswa SMA/K Negeri dan Swasta maupun SKH untuk melakukan kegiatan pembelajaran di rumah selama dua pekan sejak 16 sampai dengan 30 Maret 2020 dan akan dibuka kelas maya (online), terkecuali bagi Siswa Kelas 12 tetap melakukan kegiatannya sesuai jadwal UNBK yang telah ditetapkan.

Selain itu Gubernur Wahidin juga meminta tidak melaksanakan upacara dan apel bersama, membatasi berbagai kegiatan-kegiatan yang melibatkan kehadiran orang yang cukup banyak, membatalkan kunjungan kerja dan tidak menerima kunjungan kerja dari luar Banten hingga batas waktu Kejadian Luar Biasa (KLB) ini dinyatakan berakhir.

Gubernur Wahidin juga mengimbau masyarakat agar menghindari tempat-tempat pertemuan dan keramaian umum.

“Diusahakan sedapat mungkin tidak melakukan perjalanan ke daerah yang terkena wabah virus corona, masyarakat tetap waspada dan tidak panik. Selalu menjaga kesehatan, mencuci tangan dengan sabun, konsumsi makanan bergizi, cukup istirahat, dan berolahraga,” kata Wahidin.

Data Terbaru Corona di Indonesia: 96 Positif, 5 Meninggal, 8 Sembuh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pemerintah telah mengumumkan 27 kasus baru positif corona. Total kini ada 96 kasus, sebelumnya disebut 69.

Juru bicara penanganan corona di Indonesia Achmad Yurianto juga menginformasikan bahwa ada juga beberapa pasien positif yang sembuh. Sebelumnya per Jumat (13/3/2020) tercatat ada 5 orang, kini menjadi 8 orang.

Demikian juga yang meninggal karena corona. Korban meninggal bertambah jadi 5 orang, sebelumnya 4 orang.

Namun, dari semua pengumuman itu, tak ada data detail yang disebutkan Yurianto. Bahkan hanya sekadar untuk jenis kelamin dan usia.

“Fokus kita saat ini adalah membuat orang yang sehat tidak menjadi sakit. Jadi pendekatan kita sekarang adalah pendekatan komunitas,” jelas Yurianto di Graha BNPB, Jakarta Timur, Sabtu (14/3/2020).

Ia hanya menjelaskan bahwa penambahan kasus positif berdasarkan tracing yang dilakukan Kemenkes. Kini, kata dia, pemerintah juga telah membuat gugus tugas khusus untuk mempercepat penanganan.

“Tim itu diketuai oleh Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo,” ungkap dia.

69 Warga Indonesia Dinyatakan Positif Corona

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kasus orang teridentifikasi positif virus Corona COVID-19 di wilayah Indonesia terus bertambah. Kini ada 69 kasus positif Corona.

“69, perempuan 80 tahun nampak sakit,” kata jubir pemerintah untuk penanganan virus Corona, Achmad Yurianto, di Istana Kepresidenan, Jumat (13/3/2020).

Achmad Yurianto juga mengumumkan jumlah pasien yang meninggal menjadi 3 orang.

Dari 69 kasus ini, total ada 4 orang yang telah meninggal dunia. Sebaliknya, ada 5 orang yang dinyatakan sembuh.

Sumber: Detikcom

Update Covid19: 70.395 Pasien di 128 Negara Sembuh, 4.984 Meninggal

NEW YORK (Jurnalislam.com) – Wabah virus corona yang dimulai dari Wuhan, China, kian meluas ke seluruh dunia. Saat ini total 134.812 orang terinfeksi di 128 negara, termasuk ratusan penumpang kapal pesiar Diamond Princess. Sedikitnya 4.984 pasien yang terinfeksi Covid-19 meninggal di seluruh dunia.

Sementara itu, total pasien yang dinyatakan sembuh pun terus meningkat. Menurut data worldmeter pada Jumat (13/3/2020) pagi, ada 70.395 pasien yang sembuh. Sejak Kamis (13/3/2020), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) akhirnya menyatakan penyebaran virus corona yang meluas sebagai pandemi global.

“Virus corona telah menjadi pandemi. Kami telah membunyikan alarm dengan keras dan jelas,” kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pada Rabu (11/3/2020) dilansir dari New York Times.

Tedros menyerukan negara-negara di dunia untuk belajar dari keberhasilan satu sama lain dalam menangani virus ini.

“Temukan, pisahkan, uji, dan rawat setiap kasus, serta lacak setiap kontak. Siapkan rumah sakitmu. Lindungi dan latih pekerja layanan kesehatan Anda,” tegas Tedros.

Kendati merupakan pandemi pertama yang disebabkan oleh virus corona, Tedros meyakini virus ini masih bisa dihentikan, jika negara-negara mau mengambil tindakan agresif.

“Kami juga percaya, bahwa (virus) ini adalah pandemi pertama yang dapat dikendalikan,” sambung Tedros.

Keyakinan itu didasari atas keberhasilan China menghentikan infeksi baru virus corona hingga lebih dari 3.500 kasus sehari pada akhir Januari lalu. Pada akhir Februari hingga Maret ini, penyebaran virus corona terus meluas di Eropa sampai Timur Tengah.

Sumber: Kompas

Waketum MUI Sindir Dubes India: Biasanya Kalau Orang Salah Itu Takut

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhyiddin Junaidi, mengaku kecewa atas Dubes India untuk Indonesia Pradeep Kumar Rawat yang batal menghadiri pertemuan dengan MUI dan sejumlah Ormas Islam pada Kamis (12/3/2020) kemarin. Padahal, kata dia, pertemuan ini atas permintaan Dubes India.

“Saya tidak tahu apakah ini pembatalan sepihak, biasanya kalau orang salah, dia takut. Tapi kalau orang benar, dia akan tetap datang,” kata Muhyiddin di kantor MUI, Jakarta, Kamis (12/3/2020).

Selain itu, melalui sekretarisnya, Pradeep beralasan jika pertemuan dilakukan di kantor MUI, keamanannya tidak terjamin. Sebagai gantinya, Pradeep meminta agar pertemuan dilakukan di kantor Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

“Seharusnya, Duta Besar India berterima kasih kepada MUI sudah memfasilitasi. Kalau perlu, dia memberikan tiket khusus ke India untuk melihat, apakah di sana masih ada persekusi atau tidak,” ujar Kyai Muhyidin.

Awalnya, ungkap Muhyiddin, Pradeep meminta agar dapat silaturahim ke MUI. Setelah disetujui, pertemuan disepakati akan berlangsung pukul 13.00 WIB.

“Kami setujui pertemuan hari ini pada pukul 13.00 karena masih dalam perjalanan dari luar negeri. Dan beliau meminta pukul 17.00,” ujar dia.

“Tiba tiba, pukul 15.30 beliau mengirim WA (whatsapp), mengatakan bahwa beliau ke luar kota. Dengan sangat menyesal, dia bilang tidak bisa hadir dan diminta re-schedule di hari-hari mendatang,” katanya melanjutkan.

Bahkan, rencana pertemuan yang akan dihadiri oleh Menlu Retno Marsudi juga batal dihadiri. “Ibu Menlu awalnya mau hadir. Tetapi setelah berubah jamnya, beliau tidak bisa hadir,” katanya.

Meski begitu, pertemuan Pimpinan MUI dengan Pimpinan Ormas Islam tingkat pusat tetap dilaksanakan. Di antara yang hadir yaitu Ketua GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak, Ketum FPI KH Shobri Lubis, Ketua PA 212 Ahmad Slamet Maarif, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Amani Lubis, Tim Pengacara Muslim Achmad Mihdan, dan Wakil Sekjen MUI Nadjamuddin Ramli.

MUI Desak India Cabut UU Diskriminatif Terhadap Umat Islam

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan perwakilan ormas-ormas Islam mendesak pemerintah India menegakkan keadilan dan mencabut undang-undang kewarganegaraan diskriminatif terhadap umat Islam India (CAA). Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi saat bertemu dengan pimpinan Ormas Islam di kantor MUI Pusat, Jakarta, Kamis (12/03).

MUI dan ormas-ormas Islam juga mendesak PBB mengirimkan tim pencari fakta ke India untuk melaksanakan langkah-langkah tegas sesuai hukum dan konvensi Internasional.

“MUI mendesak Pemerintah India menghormati Sebelas Resolusi Dewan Keamanan PBB tentang nasib warga Jammu Kashmir untuk menentukan nasib mereka melalui plebisit dan menghentikan blokade atas Jammu Kashmir,” ungkapnya.

MUI dari awal sudah mengutuk keras tindakan yang dilakukan ekstrimis Hindu pendukung Perdana Menteri India Narendra Modi terhadap kaum Muslim India yang tidak berdosa.

“Perbuatan tersebut melanggar prinsip dan nilai Hak Asasi Manusia yang tertera di dalam Piagam Hak Asasi Manusia dalam pembiaran pemerintah yang berkuasa,” kata KH Muhyiddin.

MUI mengingatkan, jika pemerintah India masih melakukan tindakan kebiadaban dan terorisme terhadap Muslim India, maka umat Islam Indonesia dianjurkan memboikot produk dari India. Serta meminta Pemerintah Indonesia memutuskan hubungan dengan India jika hal yang seperti itu tetap berjalan.

“Kepada Umat Islam Indonesia agar mewujudkan ukhuwah Islamiyah terhadap kaum Muslim India dengan memberikan bantuan moral dan material,” paparnya.

Hadir dalam pertemuan ini beberapa pimpinan harian MUI Pusat, Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis, Rektor UIN Jakarta Amany Lubis, Ketua Alumni 212 Slamet Ma’arif, serta para pimpinan Ormas Islam tingkat pusat.

Pertemuan dengan Ormas Islam tingkat pusat tersebut merupakan permintaan Duta Besar India untuk Indonesia kepada MUI untuk mengklarifikasi apa yang terjadi di Kashmir. Pertemuan tersebut juga rencananya akan dihadiri Menteri Luar Negeri Indonesia. Namun, kurang dari dua jam pertemuan dimulai sesuai jadwal, Dubes India secara sepihak membatalkan hadir ke kantor MUI Pusat.

Dijadwalkan Bertemu MUI dan Ormas Islam, Dubes India Mendadak Batalkan Agenda

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Duta Besar (Dubes) India untuk Indonesia Pradeep Kumar Rawat membatalkan secara sepihak pertemuan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat dan 61 Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2020) sore. Pertemuan ini sedianya akan membahas kondisi umat Islam di India menyusul konflik yang memakan korban dari kalangan umat Islam.

Padahal pihak kedutaan sendiri yang menentukan waktunya. Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi menceritakan kronologis rencana pertemuan Dubes India dengan sejumlah Ormas Islam itu. Dubes India mengirimkan surat ke MUI guna mengadakan pertemuan silaturahmi dengan pimpinan MUI mengenai kondisi umat Islam di India.

“Kita setujui hari ini dan tanggal ini (Kamis, 12 Maret 2020) pukul 13.00 WIB. Tetapi ada surat masuk yang mengatakan Duta Besar tidak bisa berada di MUI pada pukul 13.00 karena masih dalam perjalanan dari luar negeri,” beber KH Muhyiddin di hadapan perwakilan 61 Ormas Islam di Gedung MUI Pusat, Jakarta Pusat, Kamis sore (12/3).

Ia melanjutkan, pihak kedutaan besar India meminta pertemuan diundur hingga pukul 17.00 WIB. MUI menyampaikan kepada 61 Ormas Islam bahwa dialog pertemuan dengan Dubes India diundur hingga pukul 17.00 WIB.

“Tiba-tiba pukul 15.30 beliau mengirim pesan WA (WhatsApp) mengatakan bahwa beliau ini kata Sekretarisnya ke luar kota. Jadi awalnya jam 16.30 WIB sudah ada di MUI dan WA berikutnya jam 17.00 WIB beliau ke luar kota,” jelasnya.

“Saya tidak tahu apakah ini pembatalan sepihak. Biasanya kalau orang salah, dia takut. Tapi kalau orang benar, dia akan tetap datang,” kata Muhyiddin di kantor MUI, Jakarta, Kamis (12/3).

Ditambahkan, pihak kedutaan besar berkilah tidak bersedia datang dengan alasan keamanan. Pradeep meminta agar pertemuan diadakan di kantor Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Meski tidak jadi dihadiri pihak kedutaan besar India, pertemuan MUI dengan ormas-ormas tetap dilanjutkan dan membahas berbagai hal tentang kondisi umat Islam di India. MUI dan perwakilan ormas Islam menyampaikan sejumlah catatan untuk pemerintah India.

Tekan Penyebaran Virus Corona, Seluruh Italia Ditetapkan Sebagai ‘Zona Merah’

ROMA (Jurnalislam.com) – Pemerintah Italia telah menetapkan untuk mengunci seluruh wilayahnya dan membatalkan semua pertemuan serta meliburkan semua sekolah dan universitas hingga bulan depan.

Perdana Menteri Italia, Giuseppe Conte mengatakan, keputusan pemerintah baru akan mewajibkan semua orang di Italia untuk menunjukkan kebutuhan untuk bekerja, kondisi kesehatan atau alasan terbatas lainnya untuk bepergian ke luar daerah tempat mereka tinggal.

Langkah-langkah ini akan diberlakukan mulai hari ini, Selasa (10/3/2020).

“Tidak akan ada hanya zona merah, tapi akan ada Italia sebagai kawasan yang dilindungi,” kata Conte kepada wartawan merujuk pada penguncian daerah di utara.

Di samping pembatasan perjalanan, sekolah dan universitas yang sudah ditutup di seluruh negara akan diperpanjang hingga 3 April. Meskipun transportasi umum akan tetap beroperasi, namun Conte mendesak seluruh warganya untuk tetap tinggal di rumah.

Italia sejauh ini sudah mengkonfirmasi 9.172 kasus virus dan 463 kematian dan menjadi angka terbanyak setelah China.

“Kami telah mengadopsi keputusan baru berdasarkan asumsi: bahwa tidak ada waktu,” ujar Conte.

“Jumlahnya memberi tahu kami bahwa kami mengalami pertumbuhan infeksi yang signifikan, pada orang yang dirawat di rumah sakit dalam perawatan intensif dan sub-intensif, dan sayangnya, juga pada orang yang meninggal. Karena itu kebiasaan kita harus diubah. Mereka harus diubah sekarang,” tegasnya.

Itu terjadi setelah komite Olimpiade negara mengkonfirmasi semua olahraga, termasuk sepak bola, akan ditangguhkan hingga pemberitahuan lebih lanjut.

AS Mulai Menarik Pulang Pasukannya dari Afghanistan

KABUL (Jurnalislam.com) –  Amerika Serikat (AS) mulai menarik pasukannya dari Afghanistan sesuai kesepakatannya dengan Taliban. Hal itu disampaikan juru bicara Pasukan AS di Afghanistan Sonny Leggett pada hari Senin (9/3/2020). Penarikan dilakukan di tengah kekacauan politik di Kabul yang mengancam kesepakatan itu.

Legget mengatakan, AS akan memangkas jumlah pasukan di negara itu menjadi 8.600.

“Sesuai dengan Deklarasi Bersama antara AS dan Imarah Islam Afghanistan, pasukan AS-Afghanistan (USFOR-A) telah memulai pengurangan pasukan berdasarkan kondisi menjadi 8.600 selama 135 hari,” kata Leggett dalam pernyataan yang dikutip oleh media AS.

“USFOR-A mempertahankan semua sarana dan wewenang militer untuk mencapai tujuan kami – termasuk melakukan operasi kontraterorisme terhadap al-Qaeda dan ISIS-K dan memberikan dukungan kepada Pertahanan Nasional Afghanistan dan Pasukan Keamanan,” tambahnya.

“USFOR-A berada di jalurnya untuk memenuhi level kekuatan yang diarahkan sambil mempertahankan kemampuan yang diperlukan.”

Penarikan itu terjadi ketika para pemimpin saingan Afghanistan masing-masing dilantik sebagai presiden dalam upacara terpisah pada hari Senin (9/3/2020), menciptakan kerumitan bagi AS ketika negara itu mencari cara untuk bergerak maju dalam perjanjian yang ditandatangani akhir bulan lalu, dan mengakhiri perang selama 18 tahun.

AS belum mengikat penarikan diri dengan stabilitas politik di Afghanistan atau hasil spesifik dari pembicaraan damai semua rakyat Afghanistan. Sebaliknya, itu tergantung Taliban dan komitmennya untuk mencegah “kelompok atau individu mana pun, termasuk al-Qaeda, dari menggunakan tanah Afghanistan untuk mengancam keamanan AS dan sekutunya.”

Di bawah perjanjian damai, penarikan pasukan AS harus dimulai dalam 10 hari setelah kesepakatan ditandatangani pada 29 Februari. Menteri Pertahanan Mark Esper mengatakan pada 2 Maret bahwa ia telah menyetujui dimulainya penarikan, yang kemudian akan dikoordinasikan oleh komandan militer di Afghanistan.

Pejabat AS mengatakan bahwa pasukan yang pergi sekarang telah dijadwalkan untuk berangkat, tetapi mereka tidak akan diganti. Esper mengatakan Jenderal Scott Miller, komandan AS di Kabul, akan menghentikan sementara penarikan dan menilai kondisi begitu tingkat pasukan turun ke 8.600.

Rencana jangka panjang adalah bagi AS untuk menghapus semua pasukan dalam waktu 14 bulan jika kondisi keamanan terpenuhi.

Close X