Oleh : Djumriah Lina Johan
Praktisi Pendidikan dan Pemerhati Sosial Ekonomi Islam
Terhitung 100 hari telah berlalu tepat pada Selasa, 28 Januari 2020 lalu sejak dilantiknya Jokowi-Ma’ruf. Kabinet Indonesia Maju pun telah terbentuk. Sekitar 34 jabatan menteri telah dilantik beserta kepala staf kepresidenan, sekretaris kabinet, kepala badan koordinasi penanaman modal, dan jaksa agung. Kebijakan demi kebijakan telah digelontorkan. Mulai dari kebijakan di bidang politik ekonomi hingga perang melawan radikalisme. Namun, tak satupun dari kebijakan-kebijakan tersebut yang menyentuh kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Dikutip dari CNNIndonesia, pada Selasa (28/1/2020) Ekonom dan Direktur Riset dari Center of Reforms on Economics (CORE) Piter Abdullah menilai wajar banyaknya keluhan masyarakat terhadap kebijakan 100 hari kinerja Jokowi. Piter merasa kebijakan Jokowi pada periode sebelumnya lebih baik daripada kebijakan yang diambilnya pada awal periode ini. “Pak Jokowi mengatakan di kampanye bahwa dia sudah nothing to lose, dia akan all out. Tapi yang kita lihat, kalau saya membandingkan periode pertama dengan kedua, justru periode yang pertama yang lebih nothing to lose,” ucap Piter.
Menurut Piter, Jokowi lebih berani untuk mengambil kebijakan yang mengapresiasi anggaran, seperti mengurangi jumlah subsidi sehingga dapat mengubah struktur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan mengerek investasi. “Dia lebih membebani masyarakat. Seperti menaikkan cukai rokok, (iuran) BPJS Kesehatan, kemudian ini juga arahnya akan mengubah terkait dengan subsidi gas. Ini selain dia membebani, tapi dampaknya terhadap APBN-nya, ya tidak positif juga,” tuturnya.
Menurutnya, kesalahan utama yang dilakukan Jokowi pada periode ini terletak pada strategi kebijakan-kebijakan yang memberikan tekanan terhadap daya konsumsi masyarakat secara keseluruhan di tengah kondisi tekanan perekonomian global. Hasilnya, disamping turunnya daya beli masyarakat, tak sedikit dari publik yang memprotes dan lebih sensitif terhadap kebijakan-kebijakan tersebut.
Setidaknya ada tujuh poin yang bisa dianalisa dari 100 hari kinerja rezim Jokowi jilid 2 :
Pertama, dalam bidang politik. Pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju dengan orang-orang yang terpilih menjadi menteri cukup tak terduga. Hal ini disebabkan adanya menteri agama dengan latar belakang militer hingga menteri pendidikan yang berlatar belakang pengusaha. Walhasil, kebijakan-kebijakan yang lahir dari kementerian-kementerian tersebut sesuai dengan latar belakang mereka.
Menteri Agama dengan kebijakan rasa militer, mulai dari kebijakan perang melawan radikalisme dengan kebijakan turunannya pelarangan cadar dan celana cingkrang bagi ASN hingga menjadikan materi jihad dan Khilafah sebagai pelajaran sejarah bukan lagi fikih. Mendikbud dengan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, justru mengarahkan generasi dan perguruan tinggi semakin liberal.
Kedua, dalam bidang hukum. Revisi UU KPK yang malah mengakibatkan kelumpuhan pada instansi tersebut. Lihatlah drama antara KPK dengan partai kepala banteng. Menggelikan sekaligus membuktikan bahwa rezim sekarang justru berpihak dan melindungi koruptor. Belum lagi banyaknya rancangan omnibus law, mulai dari Omnibus Law IKN, Pajak, hingga Cipta Lapangan Kerja. Tak ada satupun hukum yang berpihak kepada rakyat serta tidak ada hukum yang dibuat demi kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Semua demi dan hanya untuk menyenangkan para kapitalis.
Ketiga, dalam bidang ekonomi. Rapor merah rezim yang sangat menzalimi rakyat. Mulai dari kenaikan iuran BPJS Kesehatan, kenaikan tarif jalan tol, kenaikan tarif dasar listrik, wacana penghilangan subsidi gas 3 kg, hingga gempuran investasi asing di mega proyek pembangunan IKN. Sekali lagi, menegaskan tak ada satupun kebijakan yang dibuat demi kemaslahatan rakyat.
Keempat, dalam hal infrastruktur. Adanya peresmian bendungan dan tol layang Jakarta – Cikampek. Namun, efek buruk dan negatif yang ditimbulkan justru lebih besar dan dahsyat. Yakni, banjir. Polemik yang terus menghantui negeri ini. Konsep smart city yang diagung-agungkan pun tak mampu membendung gempuran banjir bandang di beberapa kota metropolitan. Tak terkecuali Jakarta dan daerah calon IKN. Maka, apa yang bisa dibanggakan dari hasil kerja rezim?
Kelima, dalam hal birokrasi. Kebijakan pemangkasan Eselon I di Kementerian BUMN, Eselon III dan IV di Kementerian/lembaga serta perombakan direksi dan komisaris di 14 perusahaan BUMN. Namun, nyatanya kebijakan tersebut tumpang tindih dengan kebijakan yang lain sebagaimana adanya pengangkatan stafsus presiden serta wakil menteri dengan tupoksi dan jam kerja yang tidak jelas akan tetapi bergaji tinggi. Belum lagi terungkapnya kasus korupsi di BUMN, yaitu Jiwasraya, Asabri, serta Pelindo II menambah daftar panjang salah urus negeri ini.
Keenam, dalam bidang sosial budaya. Kebijakan penghapusan tenaga honorer tak akan menjamin penyelesaian masalah penyaluran dan pengaturan tenaga kerja. Karena pada dasarnya kesalahan bukan pada tenaga honorer tetapi rumit dan ruwetnya menjadi ASN. Sejatinya tujuan awal rekrutmen tenaga honorer bertujuan untuk mengurangi pengangguran sekaligus mendapatkan tenaga yang mau dibayar rendah sesuai budget negara karena belum berpengalaman atau karena janji direkrut sebagai ASN. Namun, menumpuknya tenaga honorer justru diklaim sebagai beban negara.
Ketujuh, akar dari semua permasalahan di atas karena penerapan sistem kapitalis sekuler. Sehingga negara yang sejatinya berperan mengurusi masalah rakyat malah hari demi hari terus berupaya menyengsarakan rakyat. Secara gamblang rezim menunjukkan ketidakpeduliannya mereka kepada nasib rakyat. Penguasa hanya mementingkan kepentingan korporasi dan antek-anteknya. Maka tak ada jawaban lain untuk menyolusikan masalah yang menimpa rakyat negeri ini selain mengganti sistem sesat nan zalim sekarang.
Hanya Islam yang mampu menjawab tantangan mengurusi masalah umat dengan tuntas dan benar. Sesuai kalamullah dan sunnah RasulNya. Hal ini terbukti dan tercatat dalam buku-buku karya ulama terdahulu maupun orang-orang kafir yang melihat dengan mata kepala sendiri atau telah melakukan penelitian mengenai sejarah peradaban Islam. Dengan demikian, campakkanlah sistem saat ini dan ganti dengan menerapkan Islam secara kaffah. Wallahu a’lam bish shawab.
