Penulis: Ally Muhammad Abduh

Wahdah Islamiyah Seru Umat Qunut Nazilah untuk Muslim Rohingya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Umum Wahdah Islamiyah, Ustadz Zaitun Rasmin juga mengutuk keras tragedi kemanusiaan yang menimpa Muslim Rohingya di Myanmar. Ia mengajak umat Muslim untuk melakukan qunut nazilah mendoakan Muslim Rohingya.

“Wahdah Islamiyah menyerukan bagi kaum Muslimin untuk melakukan qunut nazilah, bersungguh-sungguh berdoa dan berkontribusi bagi pembebasan Muslim Rohingya dari kezaliman,” kata Zaitun dalam keterangan tertulis, Senin (4/9/2017).

Bantu Muslim Rohingya, GP Ansor Jatim Siap Turun ke Myanmar

Selain itu, ia juga ingin umat Muslim, para pemerhati dan peduli kemanusiaan sedunia untuk membentuk konsorsium internasional untuk menangani masalah Rohingya secara menyeluruh. Ia juga menuntut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menunjukkan eksistensinya dengan menghentikan genosida itu atau umat Islam akan mengambil jalannya sendiri.

“Pemerintah Indonesia kami minta agar menggunakan pengaruhnya untuk menghentikan kezaliman yang tidak sesuai dengan perikemanusian dan perikeadilan ini,” kata dia.

Pemerintah Bangladesh juga diminta oleh pihaknya untuk membuka perbatasan bagi pengungsi Rohingya atas nama Islam dan Kemanusiaan. Pemerintah Bangladesh pun dinilai seharusnya bisa mengikuti langkah pemerintah Indonesia dan Malaysia yang membuka lebar pintu bagi para pengungsi Rohingya.

DSKS Ajak Ormas Islam di Tiap Daerah Gelar Aksi Bela Rohingya

“Kami mengutuk keras atas segala tindakan kezaliman terhadap etnis Muslim Rohingya. Juga menyerukan jihad kemanusiaan kepada seluruh kaum Muslimin agar memberikan apapun yang dimilikinya untuk mengangkat kezaliman ini,” tegasnya.

Siaran Pers

ISAC Desak PBB Usut Pelanggaran HAM Militer Myanmar Atas Muslim Rohingya

SOLO (Jurnalislam.com) – The Islamic Study and Action Center (ISAC) mendesak Pemerintah Myanmar untuk segera menghentikan pembantaian terhadap muslim Rohingya. Pernyataan itu disampaikan Sekjen ISAC, Endro Sudarsono di Hotel Tosan Solobaru kepada Jurnalislam.com, Senin (4/9/2017).

“Kita juga meminta kepada negara tetangga, Bangladesh, Malaysia, Indonesia dan negara sekitarnya, untuk membantu meringankan beban pengungsi,” kata Endro.

Ini Hasil Pertemuan Menlu Retno Marsudi Dengan Aung San Suu Kyi

Selain itu, ISAC juga mendesak PBB dan lembaga kemanusiaan internasional untuk mengusut tuntas pelanggaran HAM berat yang dilakukan militer Myanmar terhadap muslim Rohinyga di Rakhine State.

“Termasuk kita meminta kepada HAM dan PBB, UNICEF, membantu akomodasi para pengungsi, termasuk dari Turkey yang saat ini begitu memperhatikan (pengungsi Rohingya-red), kita berharap lembaga-lembaga HAM ikut mengusut kasus pelanggaran HAM berat, yang terjadi berulang kali ini,” papar Endro.

Lebih lanjut, ISAC juga mendesak pemerintah untuk mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan ASEAN jika Myanmar tidak segera menghentikan kekejamaanya terhadap muslim Rohingya di Rakhine State, Myanmar.

Ini Hasil Pertemuan Menlu Retno Marsudi Dengan Aung San Suu Kyi

NAY PYI TAW (Jurnalislam.com) – Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menemui pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi untuk menyampaikan usulan Indonesia yang disebut Formula 4+1 terkait nasib Muslim Rohingya di Rakhine State.

Empat elemen ini terdiri dari: Mengembalikan stabilitas dan keamanan, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan, perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama, dan terakhir, pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.

“Empat elemen pertama merupakan elemen utama yang harus segera dilakukan agar krisis kemanusian dan keamanan tidak semakin memburuk,” ujarnya.

Sedangkan satu elemen lainnya adalah pentingnya agar rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan dapat segera diimplementasikan. Satu capaian penting misi diplomasi kemanusiaan Indonesia ini adalah dengan disepakatinya Indonesia dan ASEAN terlibat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan di Rakhine State. Mekanisme penyaluran dipimpin oleh Pemerintah Myanmar, namun melibatkan ICRC dan beberapa negara, termasuk Indonesia dan ASEAN.

UNHCR: 73.000 Muslim Rohingya Telah Melintasi Perbatasan

Dalam pemberian bantuan ini, Indonesia selalu menekankan bahwa bantuan harus sampai kepada semua orang yang memerlukan, tanpa kecuali, tanpa memandang agama dan etnis. Mengenai implementasi rekomendasi laporan Kofi Annan, Pemerintah Myanmar membentuk komite implementasi dan Badan Penasehat untuk mengawasi implementasi rekomendasi.

Retno juga menyampaikan kepedulian dan komitmen tinggi LSM Kemanusiaan Indonesia terhadap Myanmar. Ia menyampaikan, baru saja meluncurkan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) pada tanggal 31 Agustus 2017.

Aliansi terdiri dari 11 organisasi kemanusiaan, yang memprioritaskan bantuannya pada empat hal, yaitu pendidikan, kesehatan; livelihood (ekonomi); dan relief. Komitmen bantuan yang diberikan oleh aliansi adalah sebesar 2 juta dolar AS.

Ini Laporan PBB atas Situasi yang Semakin Memburuk bagi Muslim Rohingya

“Saya mengharapkan agar Pemerintah Myanmar dapat melanjutkan pemberian akses kepada AKIM karena selama ini telah bersama Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan beberapa program,” kata Retno.

Selain melakukan pertemuan dengan Suu Kyi, Retno juga melakukan pertemuan dengan tiga menteri, yaitu Menteri pada Kantor Presiden, National Security Advisor, dan Menteri muda Urusan Luar Negeri.

Pertemuan dengan tiga menteri Myanmar membahas masalah teknis mekanisme bantuan kemanusiaan, yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Myanmar. “Misi ke Myanmar paling tidak telah mencapai dua hal, pertama menyampaikan perhatian besar masyarakat Indonesia kepada situasi kemanusiaan di Rakhine State dan adanya komitmen otoritas Myanmar untuk segera atasi krisis kemanusiaan tersebut.”

Turki Desak Bangladesh agar Buka Pintu Bagi Muslim Rohingya

Selain itu, Indonesia juga telah mendapat akses dengan diterima dalam mekanisme penyaluran bantuan kemanusiaan yang dipimpin Pemerintah Myanmar dan akan melibatkan ICRC.

Bantu Muslim Rohingya, GP Ansor Jatim Siap Turun ke Myanmar

SURABAYA (Jurnalislam.com) – Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur mengutuk keras tragedi kemanusiaan yang menimpa Muslim Rohingnya di Myanmar. Pernyataan itu disampaikan Ketum GP Ansor Jawa Timur, Rudi Triwahid pada Senin (4/9/2017) dalam siaran pers di Kantor PWNU Jawa Timur.

“Kami minta semua umat muslim untuk bergandengan tangan dan menggalang bantuan kemanusiaan untuk Rohingnya,” ucapnya usai acara Sholat Ghaib dan Aksi Solidaritas untuk Rohingya di kantor PWNU Jawa Timur.

DSKS Ajak Ormas Islam di Tiap Daerah Gelar Aksi Bela Rohingya

“Ini adalah langkah awal dan aksi nyata yang bisa kami lakukan saat ini,” lanjutnya.

Rudi menjelaskan, GP Ansor Jatim akan mulai menggalang bantuan dana selama empat hari yang melibatkan seluruh pengurus GP Ansor mulai tingkat ranting hingga pusat.

Rudi menambahkan, pihaknya juga siap jika diminta untuk mengirim personil ke Myanmar. “Kami siap kalau tujuannya untuk perdamaian,” tegasnya.

GP Ansor Jatim berharap pemerintah berperan lebih aktif memberi solusi dan melakukan diplomasi guna hentikan kekerasan yang menimpa Muslim Rohingya.

Umat Islam Magelang Serukan Seluruh Umat Manusia Lawan Kebiadaban Rezim Myanmar

“Kami harap segera ada solusi untuk menghentikan aksi kekerasan di Myanmar. Pada dasarnya, semua tindak kekerasan tidak dibenarkan,” pungkas Rudi.

HMI Desak Pemerintah Usir Dubes Myanmar

MALANG (Jurnalislam.com) – HMI Cabang Malang berunjuk rasa damai di depan Balaikota Malang, Senin, (4/9/2017). Mereka meminta Presiden Joko Widodo segera mengambil langkah nyata untuk menghentikan aksi pembantaian umat muslim di Myanmar.

“Kita minta hentikan genosida di Myanmar. Ini sangat mengerikan, kita meminta pemerintah mengambil langkah kongkrit dalam rangka menghentikan pembantaian muslim Rohingya,” kata Ketua HMI Malang, Harianto.

Menurutnya, selama ini pemerintah Indonesia hanya mengambil langkah diplomatis dan belum sampai kepada sikap tegas agar pemerintah Myanmar menghentikan aksi kekerasan terhadap bangsa Rohingya.

“Kenapa tidak mau mengusir Dubes dan memutus hubungan bilateral. Meminta waktu untuk Dubes Myanmar agar melakukan tindakan selama 3×24 jam,” tandasnya.

Ia menyayangkan langkah pemerintah yang cenderung lamban dalam menyelamatkan jutaan nyawa muslim Rohingya. HMI berharap pemerintah untuk memanggil pulang Dubes Indonesia di Myanmar dan memulangkan Dubes Myanmar dari Indonesia.

“Kita menuntut hubungan diplomasi dengan Myanmar diputus. Panggil Dubes Indonesia dan pulangkan Dubes Myanmar. Ini adalah prinsip kemanusiaan yang mendasar,” pungkasnya.

Menembus Jalan Pelosok Berlumpur Hingga Sungai Berarus Deras, untuk Sebuah Amanah

Distribusi Green Kurban 2017

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Tim penyaluran Green Kurban (GK) Sinergi Foundation telah mulai memobilisasi hewan kurban ke polosok-pelosok Nusantara sebelum Hari Idul Adha. Salah satunya, distribusi dilakukan di Aceh, tepatnya desa pedalaman di Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Timur.

Di Aceh Tamiang, tim GK menyusuri tiga desa terpencil, yakni kampung Bengkelang di kecamatan Bandar Pusaka, kampung Sulum dan kampung Tanjung Gelumpang di kecamatan Sekrak. Sementara di Aceh Timur, mereka menyalurkan hewan kurban ke wilayah, yang di antaranya Gampong Pante Kera, Melidi, Tampur Bor, Ranto Naro, dan Gampong Rantau Panjang.

Sepriyanto, Ketua Yayasan Sinergi Foundation yang mengepalai langsung monitoring GK di Aceh menyatakan perjalanan mereka penuh dengan rintangan menghadang. Guna sampai di lokasi, tak hanya jalan darat yang berlumpur, arus sungai yang deras pun mereka arungi. Apalagi, dengan hujan yang terus menerus turun selama empat hari terakhir, membuat mereka menghabiskan 2,5 jam perjalanan dengan perahu boat.

Sempat, dengan medan yang sulit dan waktu yang tak singkat, sapi-sapi kurban berontak. Mereka melawan kala dituntun menuju perahu di penyeberangan Bengkelang.

Tak berhenti sampai di sana. Puncaknya, rintangan itu dihadang tim GK saat hendak melintasi batu raksasa yang dijuluki Batu Katak. Batu tersebut terletak di tengah sungai, dan membahayakan siapa saja yang melaluinya. Di titik ini, nyawa dipertaruhkan.

“Di Batu Katak, beberapa kali kecelakaan merenggut nyawa manusia. Salah satu yang dramatis, yaitu meninggalnya dua orang guru dari pulau Jawa, plus pengemudi perahu boat yang diterjang arus sungai yang demikian deras,” kata Sepriyanto, Rabu (30/8/2017). Kendati demikian, alhamdulillah, katanya, Batu Katak akhirnya berhasil dilalui.

Setelah naik boat selama 2,5 jam, barulah tim GK memulai pergerakan ke Gampong Ranto Naro kecamatan Simpang Jernih dengan berjalan kaki di jalan setapak area bekas hutan tanaman industri. Di jajaran bukit barisan ini, mereka berjalan sejauh 12 kilometer dengan kisaran waktu 4 jam.

Sepriyanto menerangkan, setiap titik distribusi memiliki tantangannya tersendiri. Namun segala rintangan yang ada itu, katanya, bisa dilalui dengan semangat membara yang dimiliki para relawan.

“Selain harus melewati jalan berlumpur, perjalanan harus dilanjutkan dengan menggunakan boat dan ada pula yang harus menggunakan transportasi getek. Doakan kami, agar amanah kurban ini tersalurkan pada mereka yang membutuhkan,” pungkas Sepriyanto.

Siaran Pers

Kasus Alfian Tanjung, Majelis Mujahidin: Pemerintah Diskriminatif!

TASIKMALAYA (Jurnalislam.com) – Ketua Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin, Irfan S Awwas mengatakan, pemerintah telah melakukan diskriminasi terhadap pegiat anti-komunis, Ustadz Alfian Tanjung.

Menurutnya, Ustadz Alfian hanya mengungkapkan fakta sejarah tentang Partai Komunis Indonesia (PKI). Akan tetapi pemerintah justru membiarkan aktivis-aktivis anti-Islam yang kerap menyerukan permusuhan dan pelecehan terhadap Islam.

Nota Keberatan Kuasa Hukum Alfian Tanjung : Dakwaan JPU Batal Demi Hukum

“Kenapa Victor Laisdokat tidak ditangkap oleh pemerintah. Sedangkan Alfian Tanjung hanya menyampaikan dalam ceramahanya fakta sejarah tentang komunisme malah ditangkap,” ujar Irfan kepada Jurnalislam.com di Ponpes Benda Tasikmalaya, Sabtu (26/8/2017).

Padahal, lanjut Irfan, fakta-fakta sejarah yang disampaikan oleh Ustadz Alfian bertujuan untuk menyelamatkan bangsa dari partai yang telah dinyatakan dilarang melalui TAP MPRS No 25 Tahun 1966 itu.

Sidang Kedua, Ini 7 Poin Penting Nota Keberatan Ustaz Alfian Tanjung

“Sementara si Victor ini yang justru mengancam pembunuhan tapi dibiarkan bebas. Ini tindakan diskriminatif dan ini tidak akan menjadi baik bagi masa depan Indonesia,” kata Irfan.

Sebagaimana diketahui, Ustadz Alfian Tanjung dijerat dengan Pasal 156 KUHP dan Pasal 16 juncto Pasal 4 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi dan RAS, Pasal 45 junto 28 UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Irfan S Awwas: Kerjasama Pemerintah dengan Komunis Merusak Moral Bangsa

TASIKMALAYA (Jurnalislam.com) – Ketua Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin, Irfan S Awwas mengatakan, kerjasama pemerintah dengan Negara-negara komunis tidak membawa manfaat bagi bangsa Indonesia. Bahkan, kata dia, kerja sama itu hanya akan membawa kerusakan moral.

Irfan menyinggung soal dibebaskannya visa masuk bagi 169 negara yang membuat Cina leluasa membawa narkoba ke Indonesia.

Umat Islam Magelang Tolak Kedatangan Sekjen Partai Komunis Vietnam ke Indonesia

“Tahun 2016 sudah dibuat Undang-undang bebas masuk Indonesia tanpa visa bagi 169 negara. Dan kita lihat akibatnya Cina masuk bawa narkoba, bawa bibit beracun, bibit wortel, bibit cabe, kemudian bawa pelacur juga,” papar Irfan kepada Jurnalislam.com di Ponpes Benda, Tasikmalaya, Sabtu (26/8/2017).

Irfan juga menanggapi kerjasama terbaru antara pemerintah Indonesia dengan negara komunis Vietnam.

“Anda bisa bayangkan nanti jika betul hasil pertemuannya dengan komunis Vietnam ini, lalu akan ada pesawat yang pramugarinya berbikini masuk ke Indonesia, ini kerusakan moral yang sangat dahsyat,” ungkapnya.

Irfan menilai, kerjasama pemerintah Indonesia dengan negara-negara komunisitu hanya akan merusak pembinaan moral yang dibangun umat Islam melalui lembaga-lembaga pendidikan dan pesantren.

Maskapai Bikini Bertentangan dengan Budaya Bangsa, ISAC : Jangan Rusak Generasi Muda!

“Jadi pembinaan moral yang kita bangun melalui lembaga pendidikan, pesantren itu akan hancur dalam satu hari saja,” tegas Irfan.

Oleh sebab itu, sambungnya, hubungan pemerintah dengan negara-negara komunis tidak hanya melanggar Undang-undang No. 27 tahun 1999, akan tetapi menjerumuskan Indonesia ke dalam perpecahan.

Majelis Mujahidin: Pemerintah Semakin Mesra dengan Komunis

TASIKMALAYA (Jurnalislam.com) – Ketua Laznah Tanfidziyah Majelis Mujahidin, Irfan S Awwas mengatakan, rezim Jokowi semakin mesra dengan komunis. Hal itu dikatakan Irfan menanggapi penyambutan Presiden Jokowi atas kunjungan Sekjen Partai Komunis Vietnam (PKV), YM Nguyen Phu Trong di Indonesia belum lama ini.

“Dari kunjungan tersebut kita bisa melihat bahwa rezim Jokowi ini semakin mesra dengan komunis,” kata Irfan kepada Jurnalislam.com di Ponpes Benda, Tasikmalaya, Sabtu (26/8/2017).

Presiden Bertemu Sekjen Partai Komunis Vietnam, Ini Pernyataan Sikap Forsika Jatim

Irfan menjelaskan, kemesraan rezim Jokowi dengan komunis itu dapat dilihat dari dua segi. Pertama, pada tahun 2016 pemerintah membuat Undang-undang bebas masuk Indonesia tanpa visa bagi 169 negara, termasuk Cina.

“Dan kita lihat akibatnya Cina masuk bawa narkoba, bawa bibit beracun, bibit wortel, bibit cabe, kemudian bawa pelacur juga,” tegasnya.

Kedua, lanjut Irfan, adalah kerjasama pemerintah dengan negara-negara komunis, yang terbaru dengan Vietnam. Padahal, kata dia, Undang-undang No. 27 Tahun 1999 mengatakan, siapa saja untuk yang berhubungan dengan komunisme atau bekerja sama baik di dalam maupun di luar negeri akan dipidana 15 tahun penjara.

Jalin Kerjasama dengan Komunis, DSKS Tegur Presiden

“Tetapi bukan hanya rezim pemerintah yang bekerja sama dengan komunis sekarang ini, komunis Cina maupun komunis Vietnam atau komunis Korea Utara, tetapi juga partai,” ungkap Irfan.

PDIP dan Nasdem diketahui berulang kali mengirimkan kadernya ke Cina untuk mengadakan ‘diklat kepempinan’ bersama Partai Komunis Cina. “Karena itu rakyat Indonesia seharusnya memprotes pemerintahan ini dan juga PDIP dan Nasdem,” pungkasnya.

Ungkapan Syukur Kepala Suku Kokoda Berada di Tanah Suci

Catatan Perjalanan Haji 1438 H Jurnalis Islam Bersatu (JITU) 5

“Apakah kita sudah sampai di Madinah?” kata Ibrahim Wugaje Haruna, kepala suku Kokoda, salah satu suku di Sorong, Papua Barat, kepada penulis saat bis yang mengantarnya dari Jeddah berhenti di depan Kantor Pusat Penerimaan Haji dan Umroh, di jalan al Hijrah, Selasa (22/8/2017).

“Ya,” jawab penulis singkat.

“Alhamdulilah… alhamdulillah,” kata Ibrahim berulang kali. “Saya harus ceritakan ini kepada orang-orang di kampung saya.”

Ibrahim lalu menempelkan ujung jarinya ke tanah, menciumnya, dan mengusapkan telapak tangannya ke muka. Mungkin itu bentuk rasa syukurnya sebab Allah SWT telah menakdirkanya tiba di kota yang dulu pernah dibangun Rasulullah SAW.

Penulis kemudian berkata kepada pria berusia 66 tahun itu. “Tempat yang Bapak injak ini, mungkin dulu pernah dilalui oleh Rasulullah SAW.”

Ibrahim terdiam.

“Dan bukit itu …” penulis lalu menunjuk sebuah bukit gersang berbatu di kejauhan, “… mungkin seperti itulah jalan yang dulu dilalui oleh Rasulullah SAW saat hijrah dari Makkah ke Madinah. Ceritakan juga itu kepada orang-orang di kampung Bapak.”

Ibrahim mengangguk.

Perjalanan hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah bukanlah proses yang mudah. Proses itu telah dipersiapkan secara matang oleh Rasulullah SAW selama berminggu-minggu. Sebab, risiko yang akan dihadapi tidaklah kecil.

Peristiwa hijrah ini dimulai dengan pemberangkatan secara diam-diam bersama Abu Bakar Ra pada malam hari menuju arah selatan Makkah. Pada saat itu sebagian besar Sahabat sudah lebih dahulu hijrah ke Madinah.

Percobaan pembunuhan pertama berhasil dielakkan setelah Rasulullah SAW meminta sepupunya Ali bin Abu Thalib menggantikan dirinya tidur di ranjang yang biasa ia tiduri.

Setelah berhasil menjauh, Rasulullah SAW dan Abu Bakar Ra bersembunyi di sebuah gua di Bukit Tsur yang terletak sekitar lima kilometer dari Makkah.

Selama di gua tersebut Rasulullah SAW telah merancang strategi penyelamatan dengan melibatkan putra Abu Bakar Ra yakni Abdullah bin Abu Bakar, sang pengembala kambing bernama Amir bin Fuhairah, dan sang penunjuk jalan bernama Abdullah bin Ariqat.

Setelah itu, Rasulullah SAW tiba di kampung Quba dan mendirikan masjid seserhana bernama Masjid Quba serta shalat Jumat di wadi Ranuna. Barulah kemudian Rasulullah SAW berhasil mencapai Madinah dengan sambutan ramai mayarakat setempat.

Kisah hijrah Rasulullah SAW ini tak sekadar harus diceritakan Ibrahim Wugaje Haruna kepada masyarakat suku Kokoda saja, tetapi juga kepada seluruh Muslim, terutama kaum muda. Mengapa? Sebab, Dr ‘Abdul ‘Azhim Mahmud al-Dayb pernah berkata, sejarah bukan sekadar pengetahuan masa lalu, melainkan ilmu masa kini dan masa depan. Dengan sejarah, kita bisa mengetahui masa lalu, menafsirkan masa kini, dan merancang masa depan.

Di dalam al-Qur’an surat Hûd [11] ayat 120, Allah SWT berfirman, “Dan semua kisah tentang Rasul-rasul, Kami ceritakan kepadamu (Muhammad), agar dengan kisah itu Kami teguhkan hatimu; dan di dalamnya telah diberikan kepadamu (segala) kebenaran, nasihat (pelajaran), dan peringatan bagi orang yang beriman.”

Dan, bagi Ibrahim, perjalanan haji bukan sekadar perjalanan ibadah, namun perjalanan sejarah yang harus ia ceritakan kepada masyarakat kampungnya.

Hari ini, Kamis (24/8/2017), Ibrahim telah menikmati dan meresapi indahnya shalat di Masjid Nabawi, masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW dengan segala keutamaannya. Hari ini Ibrahim akan bertolak dari Madinah menuju Makkah untuk menunaikan haji.

Penulis: Mahladi | Islamic News Agency (INA)