TEL AVIV (jurnalislam.com)– Pensiunan Mayor Jenderal Israel, Yitzhak Brik, memperingatkan bahwa Israel berada di ambang keruntuhan yang sulit dipulihkan. Ia menilai kondisi militer, ekonomi, dan lembaga negara semakin memburuk, sementara legitimasi serta dukungan internasional terhadap Israel terus terkikis.
Dalam pernyataan yang diterbitkan surat kabar Israel Maariv, Ahad (1/11/2026), Brik menggambarkan situasi negaranya sebagai keruntuhan menyeluruh, bukan sekadar krisis politik.
Ia bahkan menyebut hasil pemilihan parlemen Israel pada Selasa (27/10/2026) sebagai “akta kematian resmi bagi Negara Israel seperti yang selama ini kita kenal.”
Brik juga mengkritik para komentator televisi yang dinilainya terlalu berfokus pada perolehan kursi dan perundingan pembentukan koalisi. Menurutnya, mereka justru mengabaikan persoalan mendasar yang sedang dihadapi Israel.
Ia mengibaratkan pemberitaan tersebut seperti orkestra yang terus memainkan musik di atas kapal Titanic menjelang tenggelam.
Brik, yang pernah memimpin lembaga pendidikan militer dan menjabat sebagai Ombudsman Pengaduan Prajurit di Kementerian Pertahanan Israel, menyebut negaranya kini semakin terkucilkan di dunia internasional.
“Kita telah kehilangan legitimasi dan sekutu,” tulis Brik seraya memperingatkan bahwa Israel tidak akan mampu bertahan lama dalam isolasi total.
Militer dan Ekonomi Israel Menghadapi Tekanan
Selain persoalan legitimasi internasional, Brik menyoroti kondisi militer Israel yang menurutnya mengalami kemerosotan struktural dan moral.
Ia menilai pasukan darat Israel tidak lagi memiliki kemampuan memadai untuk menghadapi berbagai ancaman yang datang secara bersamaan, baik dari dalam maupun luar perbatasan.
Menurut Brik, militer yang telah kelelahan akibat pertempuran berkepanjangan berpotensi tidak mampu menghentikan serangan berskala besar maupun melindungi warga sipil apabila perang regional yang lebih luas pecah.
Di bidang ekonomi, Brik menyebut perang berkepanjangan telah mendorong utang nasional Israel mencapai 1,4 triliun shekel atau sekitar 445 miliar dolar AS.
Tekanan terhadap perekonomian Israel, menurutnya, semakin berat akibat sanksi ekonomi, pembatasan persenjataan, dan meningkatnya isolasi finansial.
Ia juga mengkritik usulan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menggunakan mata uang kripto sebagai langkah menghadapi kemungkinan sanksi dari negara-negara Eropa. Brik menilai gagasan tersebut naif dan tidak masuk akal.
Ia memperingatkan bahwa memburuknya kondisi ekonomi lebih lanjut dapat mengancam tabungan masyarakat Israel.
Perpecahan Internal dan Eksodus Tenaga Profesional
Brik turut menyoroti perpecahan di dalam masyarakat Israel. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai “perang saudara diam-diam” yang dinilainya jauh melampaui sekadar polarisasi politik.
Menurutnya, sejumlah kelompok profesional seperti dokter, ilmuwan, pengusaha teknologi, dan tenaga ahli terampil mulai meninggalkan Israel. Kondisi itu berpotensi menghilangkan keahlian yang telah dibangun negara tersebut selama puluhan tahun.
Ia juga menuding para pemimpin politik telah melemahkan supremasi hukum dan lembaga-lembaga publik dengan lebih mengutamakan penunjukan berdasarkan kepentingan politik serta loyalitas tanpa syarat dibandingkan kompetensi dan integritas.
Hasil Pemilu Tak Hasilkan Mayoritas Parlemen
Dalam artikel tersebut, Brik juga menyoroti hasil pemilihan parlemen Israel pada 27 Oktober. Blok yang mendukung Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memperoleh 53 kursi dari total 120 kursi di Knesset.
Sementara itu, blok oposisi yang dipimpin Ketua Partai Yashar, Gadi Eisenkot, memperoleh 48 kursi. Adapun partai-partai Arab meraih 19 kursi.
Dengan komposisi tersebut, tidak satu pun dari dua blok utama berhasil memperoleh sedikitnya 61 kursi yang diperlukan untuk membentuk mayoritas di parlemen.
Brik menilai situasi politik tersebut merupakan bagian dari persoalan lebih luas yang tengah dihadapi Israel, di tengah tekanan militer, ekonomi, perpecahan sosial, dan semakin terkikisnya dukungan internasional.
