JAKARTA (jurnalislam.com)— Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, mendorong Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah (LPHU) PP Muhammadiyah mengembangkan unit bisnis untuk memanfaatkan besarnya potensi ekonomi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Menurut Muhadjir, penyelenggaraan haji memiliki perputaran uang yang mencapai Rp60–70 triliun setiap musim. Potensi tersebut dinilai perlu dimanfaatkan agar Muhammadiyah tidak hanya berperan dalam pembinaan ibadah, tetapi juga terlibat sebagai pelaku ekonomi dalam ekosistem perhajian.
Pesan itu disampaikan Muhadjir saat memberikan materi bertajuk “Membangun Ekosistem Haji Berkemajuan” dalam Rakernas III dan Mudzakarah Nasional Perhajian III LPHU PP Muhammadiyah di Hotel Gren Alia Tugu Tani, Jakarta Pusat, Jumat (23/10/2026).
Muhadjir menilai pengembangan bisnis haji dan umrah sejalan dengan pilar ekonomi Muhammadiyah serta memiliki landasan historis dalam perjalanan Persyarikatan.
Ia mencontohkan Raden Dhuri Dahlan, putra KH. Ahmad Dahlan, yang disebutnya sebagai saudagar dan turut membiayai pergerakan Muhammadiyah pada masa awal berdirinya.
“Kalau bapak-bapak sekarang ngelola haji sama sekali tidak punya visi dagang, itu berarti tidak mewarisi visi Kiai Dahlan,” tegas Muhadjir.
Ia menekankan bahwa pelayanan haji dan umrah seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembinaan ibadah, tetapi juga mampu menghasilkan manfaat ekonomi bagi organisasi.
“Jadi jangan hanya mengusahakan jamaah mabrur saja. Kalau bapak tidak dapat untung di lembaga itu… ah itu berarti enggak berkemajuan,” imbuhnya.
Usulkan Divisi Bisnis Khusus
Untuk merealisasikan gagasan tersebut, Muhadjir menyarankan LPHU PP Muhammadiyah membentuk divisi bisnis khusus yang bertugas mengidentifikasi dan mengembangkan peluang usaha dalam rantai pasok haji dan umrah.
Sejumlah peluang yang dapat digarap antara lain penyediaan katering, bahan pangan, kain ihram, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan akomodasi jamaah.
Muhadjir juga menyoroti ketergantungan pada produk impor untuk memenuhi kebutuhan jamaah. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi untuk menyediakan berbagai kebutuhan tersebut melalui produksi dalam negeri.
“Coba kalau itu semua kebutuhan kain untuk ihram, untuk tempat-tempat kasur, bantal, seprai, itu semua dari Indonesia tidak dari Cina,” paparnya.
Karena itu, ia mendorong pembentukan tim khusus yang berfokus pada pengembangan peluang bisnis, tanpa mengabaikan fungsi utama LPHU dalam pembinaan dan pelayanan ibadah.
“Kalau perlu bentuk tim divisi khusus untuk bisnis. Jadi untuk yang bimbingan haji oke, tapi bentuk divisi ini yang nanti mencari peluang-peluang bisnis di sana,” pungkasnya.
Melalui Rakernas III dan Mudzakarah Nasional Perhajian III, LPHU PP Muhammadiyah diharapkan dapat memperkuat kualitas pelayanan haji dan umrah sekaligus mengembangkan kemandirian ekonomi Persyarikatan.
Gagasan tersebut menempatkan rantai pasok kebutuhan jamaah sebagai salah satu peluang pengembangan usaha, mulai dari penyediaan perlengkapan hingga kebutuhan konsumsi dan akomodasi selama penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
