JAKARTA (jurnalislam.com)— Komisi Nasional Haji dan Umrah (Komnas Haji dan Umrah) mengapresiasi Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) yang menetapkan rencana perjalanan ibadah haji 1448 H/2027 M lebih awal. Kepastian jadwal tersebut dinilai dapat membantu calon jamaah mempersiapkan kebutuhan finansial, kesehatan, dan administrasi sebelum keberangkatan.
Ketua Komnas Haji dan Umrah, Dr. Mustolih Siradj, menilai penetapan jadwal sejak dini merupakan langkah positif untuk meningkatkan kesiapan jamaah sekaligus mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih terencana.
Berdasarkan jadwal yang disampaikan, jamaah direncanakan mulai masuk asrama haji pada 10 April 2027. Sementara itu, wukuf di Arafah dijadwalkan pada 15 Mei 2027 dan operasional penyelenggaraan haji berakhir pada 20 Juni 2027.
“Penetapan jadwal jauh-jauh hari memberikan ruang persiapan yang lebih memadai bagi jamaah, keluarga, petugas, dan seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan ibadah haji, baik di dalam maupun di luar negeri,” demikian pandangan Komnas Haji dan Umrah dalam keterangannya kepada MUI Digital, Jumat (23/10/2026).
Menurut Mustolih, kepastian jadwal memberikan waktu lebih panjang bagi calon jamaah untuk merencanakan pembiayaan perjalanan ibadah haji (Bipih). Dengan demikian, persiapan pelunasan biaya dapat dilakukan secara bertahap dan tidak harus terburu-buru menjelang keberangkatan.
Selain persoalan finansial, calon jamaah juga perlu memanfaatkan waktu yang tersedia untuk menjaga kondisi kesehatan. Persiapan tersebut dapat dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan, pengendalian penyakit penyerta, pemenuhan kebutuhan gizi, serta olahraga teratur sesuai kondisi masing-masing.
Kesiapan fisik dan mental menjadi bagian penting dalam menjalani rangkaian ibadah haji yang membutuhkan daya tahan tubuh. Karena itu, persiapan kesehatan dinilai perlu dimulai sejak dini, bukan hanya menjelang keberangkatan.
Kemenhaj Diminta Segera Umumkan Data Jamaah
Di balik apresiasi terhadap penetapan jadwal lebih awal, Komnas Haji dan Umrah meminta Kemenhaj segera memberikan kepastian teknis, terutama mengenai daftar calon jamaah yang berhak berangkat dan tahapan pelunasan Bipih.
Mustolih, yang juga merupakan anggota Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI), menilai publikasi data calon jamaah penting untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai status keberangkatan mereka.
“Agar kepastian jadwal perjalanan tersebut lebih memberikan manfaat dan dampak yang lebih nyata, Kementerian Haji dan Umrah perlu segera memublikasikan data calon jamaah haji yang akan diberangkatkan pada musim haji 2027 M/ 1448 H.,” katanya.
Menurut Komnas Haji dan Umrah, informasi yang jelas mengenai calon jamaah dan mekanisme pelunasan akan membantu jamaah beserta keluarga menyusun rencana keuangan serta memenuhi persyaratan administrasi secara lebih teratur.
Kejelasan informasi juga dinilai penting untuk mengurangi kesimpangsiuran informasi dan mencegah kendala administratif menjelang batas akhir pelunasan biaya haji.
Selain itu, Kemenhaj didorong mempercepat pemeriksaan kesehatan dan pelaksanaan bimbingan manasik agar seluruh tahapan persiapan dapat berjalan lebih terukur.
“Jangan sampai kepastian jadwal hanya berhenti sebagai keputusan administratif. Jadwal tersebut harus menjadi pijakan untuk memperkuat pelayanan, perlindungan, serta kesiapan jamaah dalam menunaikan ibadah haji,” ujarnya.
Komnas Haji dan Umrah berharap penetapan jadwal lebih awal diikuti langkah konkret pemerintah dalam memastikan kesiapan jamaah. Dengan kepastian data, tahapan pelunasan, pemeriksaan kesehatan, dan bimbingan manasik, calon jamaah diharapkan dapat mempersiapkan keberangkatan secara lebih matang.
