YERUSALEM (jurnalislam.com)- Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menegaskan kepada utusan Amerika Serikat, Steve Witkoff, bahwa Otoritas Palestina tidak akan dilibatkan dalam pemerintahan Jalur Gaza pascaperang dalam bentuk apa pun.
Pernyataan tersebut disampaikan Netanyahu dalam pertemuan di Yerusalem pada Selasa (3/2/2026).
“Perdana Menteri mengklarifikasi bahwa Otoritas Palestina tidak akan terlibat dalam mengelola Jalur Gaza dengan cara apa pun,” demikian pernyataan resmi dari kantor Netanyahu.
Sikap ini muncul di tengah upaya internasional untuk merumuskan tata kelola Gaza setelah berakhirnya perang yang berlangsung hampir dua tahun.
Di bawah rencana gencatan senjata yang diprakarsai Presiden AS Donald Trump, peran Palestinian Authority (PA) di Gaza pascaperang hingga kini masih belum jelas.
Sebagai solusi sementara, dibentuk Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), sebuah badan teknokratis yang bertugas mengelola urusan sipil dan kemanusiaan hingga PA menyelesaikan program reformasi internal.
Kunjungan Witkoff ke Israel dilakukan setelah pembukaan kembali perbatasan Rafah antara Gaza dan Mesir. Pertemuan ini menjadi yang kedua antara Netanyahu dan utusan AS tersebut dalam waktu kurang dari dua pekan.
Dalam pertemuan itu, Netanyahu juga kembali menegaskan tuntutan keras Israel.
Ia menuntut pelucutan senjata Hamas, demiliterisasi penuh Jalur Gaza, serta pemenuhan seluruh tujuan perang sebelum proses rekonstruksi dimulai.
“Tidak akan ada pembangunan kembali Gaza sebelum Hamas dilucuti dan wilayah itu sepenuhnya didemiliterisasi,” tegas kantor Netanyahu.
Israel menegaskan bahwa baik Hamas maupun Otoritas Palestina tidak boleh memiliki peran apa pun dalam pemerintahan Gaza pascaperang, sebuah sikap yang dinilai banyak pihak sebagai upaya Tel Aviv untuk mempertahankan kendali politik dan keamanan atas wilayah tersebut.
Ketegangan kembali meningkat pada Senin (2/2/2026), ketika kantor Netanyahu memprotes penggunaan simbol Otoritas Palestina dalam logo NCAG.
“Israel tidak akan menerima penggunaan simbol Otoritas Palestina. Otoritas Palestina tidak akan memiliki peran dalam administrasi Gaza,” bunyi pernyataan resminya.
Menanggapi hal itu, NCAG melalui akun resminya di platform X menyatakan bahwa logo tersebut masih bersifat sementara.
“Kami telah menguji berbagai konsep visual, dan desain ini dapat berkembang. Fokus kami adalah bantuan kemanusiaan, administrasi sipil, pemulihan, dan masa depan yang layak huni bagi Gaza,” tulis NCAG.
Mereka menegaskan bahwa perdebatan soal simbol seharusnya tidak mengalihkan perhatian dari penderitaan rakyat Palestina di Gaza yang masih menghadapi krisis kemanusiaan berat akibat blokade dan kehancuran infrastruktur.
Sejumlah pengamat menilai, penolakan keras Israel terhadap keterlibatan Otoritas Palestina menunjukkan keengganan Tel Aviv memberikan ruang kedaulatan nyata bagi rakyat Palestina.
Sebaliknya, kebijakan ini dinilai memperkuat dugaan bahwa Israel ingin mempertahankan kontrol jangka panjang atas Gaza, baik secara langsung maupun melalui mekanisme keamanan.
Di tengah tekanan internasional untuk solusi politik yang adil, sikap Netanyahu ini dikhawatirkan akan semakin mempersulit upaya rekonsiliasi Palestina dan memperpanjang penderitaan warga Gaza. (Bahry)
Sumber: TNA
