MAKASAR (jurnalislam.com)- Sabtu sore hingga malam (29/10/2025), Asrama Haji Sudiang, Makasar menjadi lokasi diskusi mendalam antara para ulama dan tokoh Islam dalam agenda Musyawarah Ulama dan Tokoh Ummat se-Sulawesi. Acara ini dipandu oleh Ustadz Mukhtar Daeng Lau dan dihadiri sejumlah tokoh penting seperti Dr. KH. Hasan Basri Rahman, Dr. Ir. Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar, dan Prof. M. Ashdar. Sejumlah pimpinan ormas Islam, pondok pesantren, serta akademisi kampus-kampus di Makasar juga turut hadir.
Hadir pula jajaran Majelis Permusyawaratan Ummat Islam Indonesia (MPUII), yaitu Ketua Utama KH. Mochammad Achwan dari Malang, Sekjen Prof. Ir. Daniel Mohammad Rosyid, M.Phil., Ph.D. dari Surabaya, serta unsur pimpinan MPUII asal Riau, Dr. Burhanudin Agung.
Pada Ahad (30/11/2025), Prof. Daniel Rosyid menyampaikan catatan dan penjelasannya kepada jurnalislam.com terkait substansi pembahasan dalam musyawarah tersebut.
๐ ๐ฃ๐จ๐๐: ๐ง๐ถ๐ป๐ด๐ธ๐ฎ๐๐ธ๐ฎ๐ป ๐ฆ๐ฒ๐น๐ฒ๐ฟ๐ฎ ๐ฃ๐ผ๐น๐ถ๐๐ถ๐ธ ๐จ๐น๐ฎ๐บ๐ฎ ๐ฑ๐ฎ๐ป ๐จ๐บ๐ฎ๐
Ketua Utama MPUII, KH. Mochammad Achwan, menegaskan bahwa MPUII hadir sebagai platform politik yang bertujuan meningkatkan peran politik umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
โMPUII adalah sebuah platform politik untuk meningkatkan peran politik ummat Islam. Untuk itu selera politik ulama dan tokoh muslim perlu ditingkatkan agar kehidupan politik kita semakin beradab, berakhlak, dan bernilai ibadah, tidak makin pragmatis dan transaksional seperti yang terlihat dalam sepuluh tahun terakhir,โ ujarnya.
Ia juga menyampaikan kegelisahan atas menguatnya korporatokrasi dan duitokrasi yang disebut makin parah sejak perubahan besar-besaran UUD 18/8/1945 menjadi UUD 10/8/2002.
๐ฃ๐ผ๐น๐ถ๐๐ถ๐ธ ๐ ๐ฎ๐ต๐ฎ๐น, ๐๐ธ๐ฎ๐ฟ ๐ ๐ฎ๐น๐ฎ๐ฑ๐บ๐ถ๐ป๐ถ๐๐๐ฟ๐ฎ๐๐ถ ๐ฃ๐๐ฏ๐น๐ถ๐ธ
Menurut Prof. Daniel Rosyid, UUD 10/8/2002 memberi monopoli politik kepada partai-partai politik sehingga menjadi langka. Politik praktis pun semakin tidak terjangkau bagi warga biasa yang memiliki keterbatasan logistik.
โRekrutmen pejabat publik jadi semakin mahal dan memberi motif kuat untuk korupsi yang mendorong maladministrasi publik. Tidak hanya demokrasi yang menguap, desentralisasi pun gagal menyediakan pelayanan publik yang bermutu dan murah,โ jelasnya.
Dalam diskusi tersebut ditegaskan bahwa politik merupakan sumber daya publik yang diperlukan untuk mencapai tujuan bernegara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 18/8/1945.
Karena Islam adalah tata kelola kehidupan pribadi hingga publik, maka umat Islam berkepentingan aktif dalam politik agar penyediaan public goods berlangsung efisien, bermutu, dan adilโyang pada akhirnya menjadi rahmatan lilโaalamiin bagi seluruh warga negara.
๐จ๐น๐ฎ๐บ๐ฎ ๐๐ฎ๐ฟ๐๐ ๐๐ฎ๐ฑ๐ถ๐ฟ ๐๐ฎ๐น๐ฎ๐บ ๐ฃ๐ฒ๐ป๐๐ฒ๐ฑ๐ถ๐ฎ๐ฎ๐ป ๐ฃ๐ผ๐น๐ถ๐๐ถ๐ธ
Para ulama diingatkan bahwa peran mereka tidak terbatas pada urusan akhirat. Sebagai pewaris para nabi, ulama juga memikul tanggung jawab dalam penyediaan politik yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat majemuk.
โRasulullah adalah negarawan, panglima perang, diplomat, dan pedagang yang sukses. Ulama harus menjadikan sunnah Rasul sebagai teladan multi-peran. Politik harus menjadi menu dakwah yang penting,โ tegas Prof. Daniel.
Musyawarah ini ditutup dengan penegasan bahwa umat Islam harus semakin terampil dalam menghadirkan politik sebagai kebajikan publik, sesuai amanah Pembukaan UUD 18/8/1945.
โIslam yes, Islam politik very yes!โ demikian pesan moral yang disampaikan dalam forum tersebut.
