KAIRO (Jurnalislam.com) – Ikhwanul Muslim Mesir mengecam penunjukan kelompok mereka sebagai organisasi “teroris” baru-baru ini di Arab Saudi sebagai tindakan yang biadab, Anadolu Agency melaporkan, Rabu (7/6/2017).
Pada hari Selasa, Menteri Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir meminta Qatar untuk menghentikan dukungan terhadap organisasi-organisasi Islam tertentu, dengan mengutip Ikhwanul Muslimin dan Hamas di Palestina.
Berbicara saat berkunjung ke Prancis, al-Jubeir mengatakan keputusan Arab Saudi baru-baru ini untuk memutuskan hubungan dengan Doha tidak ditujukan untuk merugikan Qatar namun untuk memaksanya “memilih” antara Arab Saudi dengan kelompok-kelompok ini (Hamas dan Ikhwanul Muslim) .
“Ikhwanul Muslimin protes, dengan kemarahan yang mendalam atas tuduhan pejabat Saudi tersebut terhadap kelompok mereka,” kata Ikhwanul Muslim dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu.
“Sejak pendiriannya, Ikhwanul Muslimin telah mempertahankan hubungan positif dengan penduduk dan penguasa negara-negara Teluk, memberi mereka layanan budaya, ilmiah, politik, ekonomi dan sosial,” bunyi pernyataan tersebut.
Sejak penggulingan Muhammad Mursi – presiden pertama yang terpilih secara bebas di Mesir dan juga merupakan pemimpin Ikhwanul Muslimin – dalam sebuah kudeta militer 2013, kelompok tersebut telah dilarang di Mesir, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).
Ikhwanul Muslimin menekankan komitmennya terhadap demonstrasi “damai” dengan tujuan untuk membalikkan kudeta berdarah tahun 2013 di Mesir, yang kudeta tersebut dilakukan jenderal As sisi yang sekarang menjabat presiden dan peristiwa itu didukung secara terbuka pada saat itu oleh Riyadh dan Abu Dhabi.
Pada hari Senin, lima negara Arab – Arab Saudi, Mesir, UEA, Bahrain dan Yaman – secara tiba-tiba memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar, menuduhnya mendukung terorisme.
Mauritania mengikuti hari berikutnya, sementara Yordania telah menurunkan hubungan diplomatiknya dengan Doha.
Arab Saudi juga telah menutup perbatasan daratnya dengan Qatar, sehingga secara geografis mengisolasi negara Teluk kecil tersebut.
Doha secara keras membantah tuduhan terhadapnya, yang menggambarkan langkah yang secara diplomatis mengisolasinya baru-baru ini “tidak dapat dibenarkan”.
