Responsive image
Responsive image
Responsive image

47 Dubes PBB Desak China Akhiri Penahanan Satu Juta Lebih Muslim Uighur

47 Dubes PBB Desak China Akhiri Penahanan Satu Juta Lebih Muslim Uighur

JENEWA(Jurnalislam.com)– Puluhan negara menyuarakan keprihatinan tentang adanya dugaan pelanggaran di wilayah Xinjiang di China bagian barat, dan menuntut agar kepala hak asasi PBB segera menerbitkan laporan yang telah lama tertunda tentang situasi di sana.

“Kami terus sangat prihatin tentang situasi hak asasi manusia di daerah otonomi Uighur Xinjiang,” kata Paul Bekkers, duta besar Belanda untuk PBB di Jenewa kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada hari Selasa (14/06/2022).

Bekkers menyampaikan pernyataan bersama atas nama 47 negara, dengan menunjukan sejumlah “laporan yang kredibel” yang membuktikan bahwa lebih dari satu juta warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya telah ditahan secara sewenang-wenang.

Beijing memang telah mengakui bahwa ada kamp, tetapi itu adalah “pusat pelatihan keterampilan kejuruan” yang diperlukan untuk mengatasi “ekstremisme”.

“Ada laporan tentang pengawasan luas yang sedang berlangsung, diskriminasi terhadap warga Uighur dan orang lain yang termasuk minoritas,” imbuh Bekkers.

Pernyataan bersama itu juga menyuarakan keprihatinan tentang “laporan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, sterilisasi paksa, kekerasan seksual dan berbasis gender, kerja paksa, dan pemisahan paksa anak-anak dari orang tua mereka oleh pihak berwenang”.

Negara-negara yang bersangkutan, kata Bekkers, “mengulangi seruan kami pada China untuk segera mengatasi masalah ini”, dan untuk “mengakhiri penahanan sewenang-wenang terhadap Muslim Uighur dan orang-orang yang termasuk minoritas lain”. tegasnya.

Kelompok itu juga meminta Beijing untuk memberikan para penyelidik dan pakar PBB akses yang berarti dan tidak terbatas untuk secara independen mengamati situasi di Xinjiang.

Setelah berbulan-bulan menuntut akses tanpa batas ke Xinjiang, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet akhirnya mengunjungi China bulan lalu, yang merupakan kunjungan pertama seorang kepala hak asasi PBB ke negara itu dalam 17 tahun.

Tetapi Bachelet menuai kritik keras karena tidak berbicara lebih lantang terhadap dugaan pelanggaran China sebelum dan selama perjalanan, yang diyakini sangat dikendalikan oleh otoritas China.

Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan hari Selasa itu, negara-negara tersebut meminta Bachelet melakukan “pengamatan yang lebih rinci, termasuk pembatasan yang diberlakukan otoritas China pada kunjungannya”. (Bahri)

Sumber: Al Jazeera

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Close X