Yasonna Jadi Advokat PDIP, Pengamat: Ulah Presiden Karena Ngotot Menteri dari Partai

Yasonna Jadi Advokat PDIP, Pengamat: Ulah Presiden Karena Ngotot Menteri dari Partai

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kritik demi kritik terus bergulir untuk Yasonna Laoly. Pria yang merupakan Menteri Hukum dan HAM itu muncul saat mengumumkan 12 anggota tim hukum PDIP terkait kasus suap yang menimpa caleg Harun Masiku.

Bukan sebagai Menteri, Yasonna berposisi sebagai Ketua DPP bidang Hukum dan Perundang-undangan bagi partai berlambang banteng moncong putih.

Ia berdiri di tengah, di antara para advokat banteng untuk menghadapi kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai, apa yang dilakukan oleh Yasonna menggambarkan segala kekhawatiran berbagai pihak saat Presiden Joko Widodo memilih Menteri Hukum dan HAM dari kalangan Parpol.

“Kalau Jokowi benar benar mau menegakkan hukum, hukum tidak boleh terafiliasi pada kepentingan partai politik,” kata Pangi, Senin (20/1/2020).

Jokowi sempat getol dan keras menolak menteri untuk urusan hukum dari latar belakang partai.

Jaksa Agung yang tadinya dijabat eks kader Nasdem Prasetyo diganti di periode ini. Namun, khusus untuk Yasonna, Jokowi melakukan pemakluman.

“Ini semua ulah presiden Jokowi, yang tetap ngotot dan memaksakan pembantu presiden yang berkaitan dengan agenda penegakan hukum dari partai politik,” kata Pangi.

Pangi melanjutkan, saat Yasonna dipilih dan menyatakan akan profesional sebagai Menkumham, harusnya ia melepaskan jabatan partai. Sehingga, tidak terjadi konflik interest antara agenda partai dan agenda penegakkan hukum.

sumber: republika.co.id

 

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close X