UU JPH Akan Diberlakukan, Semua Produk Harus Bersertifikat Halal

UU JPH Akan Diberlakukan, Semua Produk Harus Bersertifikat Halal

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso menampik adanya penundaan penerapan kewajiban sertifikasi halal.

Menurut dia, penerapan kewajiban sertifikasi halal harus dilakukan pada Oktober 2019 mendatang sesuai keputusan undang-undang. Meski begitu dia tidak menampik adanya pentahapan dalam pelaksaan wajib label halal tersebut.

“Kalau masalah makna penundaan itu tidak ada. Tapi pentahapan iya. Karena semua memang ada tahapnya. Masa orang kerja sehari langsung 100 persen jadi?” kata dia.

Sukoso mengatakan, 2019 itu wajib halal sudah dijalankan sesuai UUD JPH.

“Kita itu wajib menjalankan, tapi tetap ada istilah memberi pentahapan waktu,” tambah Sukoso.

Menurut dia, pemerintah akan memastikan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang menjadi aturan turunan dari Undang-Undang (UU) nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), bisa diterbitkan dalam waktu dekat.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyebutkan, seluruh menteri yang terlibat dalam penggodokan sudah sepakat dengan poin-poin teknis yang dituangkan dalam beleid tersebut.

Termasuk tentang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, hingga obat-obatan.

Bila RPP tentang jaminan produk halal ini telah disepakati di level menteri, Lukman mengatakan, artinya proses yang tersisa tinggal penandatanganan oleh Presiden Jokowi.

Ujungnya, UU tentang Jaminan Produk Halal bisa efektif berjalan pada 17 Oktober 2019 nanti.

sumber : republika.co.id

 

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close X