UMKM Diharap Bebas Biaya Sertifikasi Halal

UMKM Diharap Bebas Biaya Sertifikasi Halal

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf meminta pemerintah membebaskan UMKM dari pengenaan tarif sertifikasi halal atas produk yang mereka ajukan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Menurutnya, keberadaan UMKM telah memberikan andil besar sebagai yang terdepan dalam menopang perekonomian negara, sebagaimana dalam hal serapan tenaga kerja, nilai investasi, dan sumbangsih PDB sehingga berhak memperoleh pembelaan yang nyata dari negara.

Bukhori menjelaskan, dengan berlakunya UU No. 2/2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Penanganan Pandemi Covid-19 sampai dengan tahun 2022, mestinya menjadi momentum bagi UMKM, khususnya usaha kecil dan mikro untuk memperoleh keberpihakan dari negara.

Pasalnya, kontribusi UMKM terhadap serapan tenaga kerja mencapai 93 persen kendati nilai investasinya hanya 51 persen. Selain itu, sumbangsih mereka terhadap PDB mencapai 61 persen.

“Artinya, perlu ada balas jasa dari negara yang sepadan terhadap mereka, khususnya di masa sulit ini, supaya mereka bisa tetap survive dan roda ekonomi bisa tetap berputar,” ujar Bukhori, Senin (28/9).

Lebih lanjut, Ia mengimbau supaya Kementerian Keuangan, dalam rangka penyusunan tarif sertifikasi, tidak berpatokan pada UU yang akan datang (Omnibus Law RUU Ciptaker). Sebab, masih ada UU eksisting, yakni UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang masih bisa dijadikan rujukan.

“Sesungguhnya, ketika Omnibus Law RUU Cipta Kerja nanti jadi ditetapkan, masih ada sekitar 500 Peraturan Pemerintah yang menjadi turunannya, dan itu tidak sebentar. Karena itu, segera declare saja dibebaskan, lagipula nilainya tidak besar,” ujarnya.

Sumber: republika.co.id

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close X