Tag: ormas
-
Nasional
Ratusan Ribu Umat Islam Ikuti Aksi 287 Tolak Perppu Ormas
JAKARTA (Jurnalislam.com) –Ratusan Ribu massa yang terdiri dari elemen umat Islam melakukan longmarch dari Masjid Istiqlal menuju Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) menolak Perppu no 2 tahun 2017 tentang pembubaran ormas dan meminta MK mengabulkan gugatan Perppu Ormas, Jumat (28/7/2017) di Jakarta. Aksi yang dikenal Aksi 287 ini dihadiri oleh Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, Presidium […]
Selengkapnya: Ratusan Ribu Umat Islam Ikuti Aksi 287 Tolak Perppu Ormas -
Nasional
Kapolres Semarang Arogan, FA-UIB Desak Reformasi Polri Agar Tak Jadi Alat Penguasa
MAGELANG (Jurnalislam.com) – Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Abioso Seno Aji dinilai arogan karena telah mengucapkan ucapan bernada provokasi saat melarang unjuk rasa menolak Perppu dengan salah satu ucapannya, “Saya tidak ijinkan demo, Demo baru boleh selasa kliwon 2030.” Menanggapi hal tersebut, Ketua Forum Aliansi Umat Islam Bersatu (FA UIB) Magelang Ustadz Ammang Immamudin mengaku prihatin […]
Selengkapnya: Kapolres Semarang Arogan, FA-UIB Desak Reformasi Polri Agar Tak Jadi Alat Penguasa -
Nasional
Picu Kegaduhan Sosial, ANNAS Desak Pemerintah Cabut Perppu Ormas
(Jurnalislam.com) – Ketua Umum Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS), KH Athian Ali mendesak pemerintah untuk segera mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan (ormas). Kyai Athian mengatakan, saat ini banyak penolakan atas terbitnya Perppu tersebut. Dan di lain sisi Pemerintah bertahan dengan pendapatnya. Kondisi ini, kata Athian, berpotensi menimbulkan […]
Selengkapnya: Picu Kegaduhan Sosial, ANNAS Desak Pemerintah Cabut Perppu Ormas -
Nasional
Ahli Hukum UI : Perppu Ormas Bertentangan dengan Konsitusi
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Peneliti Fakultas Hukum UI Mustafa Fakhri menilai bahwa terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Perppu Ormas) meruapakan langkah mundur dan bertentangan dengan konsitusi yaitu UUD 1945. “Hal ini jelas bertentangan dengan Konstitusi RI yang telah memberikan jaminan […]
Selengkapnya: Ahli Hukum UI : Perppu Ormas Bertentangan dengan Konsitusi -
Opini
Dilema Perppu dan Peran Ormas Islam Membangun Bangsa
Oleh : Hamzah Baya (Ketua Mimbar Syariah Indonesia) Keberadaan ormas islam adalah untuk memberikan solusi dari krisis yang ada dalam negeri ini, ormas islam justru mengajak kepada arah perbaikan dari semua sisi kehidupan untuk berbangsa dan bernegara. Turut andil mengajak menerapkan keadilan dan kebenaran menjalankan sebuah aturan yang akan mendatangkan berkah dan menjauhkan adzab di […]
Selengkapnya: Dilema Perppu dan Peran Ormas Islam Membangun Bangsa -
Nasional
Gugat Pemerintah, PUI : Ormas Akan Judicial Review Perppu ke MK
BANDUNG (Jurnalislam.com) – Ketua Persatuan Umat Islam (PUI) Jawa Barat H Engkos Kosasih mengatakan bahwa ormas-ormas Islam akan membicarakan langkah hukum terkait terbitnya Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang tentang pembubaran ormas. “Ada rencana ormas-ormas akan melakukan uji materi (judicial review) ke MK,” kata Engkos Kosasih kepada […]
Selengkapnya: Gugat Pemerintah, PUI : Ormas Akan Judicial Review Perppu ke MK -
Nasional
Ormas Islam se-Jawa Barat Tegaskan Tolak Perppu Pembubaran Ormas
BANDUNG (Jurnalislam.com) – Terbitnya Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang tentang pembubaran ormas mendapat penolakan dari elemen ormas Islam. Ketua Forum Silaturahim Ormas Islam Jawa Barat H Iding Bahrudin mengatakan bahwa FSOI menolak pemerintah menerbitkan Perppu Pembubaran Ormas. “Kalau dulu mekanismenya lewat pengadilan, sekarang pemerintah bisa membubarkan […]
Selengkapnya: Ormas Islam se-Jawa Barat Tegaskan Tolak Perppu Pembubaran Ormas -
Opini
Tidak Ada Kegentingan Yang Memaksa Yang Memungkinkan Presiden Keluarkan Perpu Mengubah UU Ormas
Oleh : Prof. Yusril Ihza Mahendra* Presiden Jokowi telah menandatangani Perpu Tentang Perubahan Atas UU No 17 Tahun 2014 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang konon besok akan diumumkan kepada publik. Perpu ini konon mengubah beberapa pasal tentang prosedur pembubaran ormas sebagaimana diatur dalam UU Ormas yang berlaku sekarang. Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan UU Ormas yang berlaku […]
Selengkapnya: Tidak Ada Kegentingan Yang Memaksa Yang Memungkinkan Presiden Keluarkan Perpu Mengubah UU Ormas -
Nasional
Pengamat : Ormas Sweeping Geng Motor Justru Bantu Tugas Polisi
YOGYAKARTA (Jurnalislam.com) – Pengamat hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia Prof Mudzakir mengatakan, sebaiknya polisi tidak melakukan pelarangan pada masyarakat atau ormas yang turut melakukan pengamanan di masyarakat. Sebaiknya, polisi melakukan koordinasi sedemikian rupa dengan masyarakat untuk menciptakan keamanan. “Kan sama dengan orang siskamling ya itu. Kalau tujuannya untuk menjaga keamanan itu kan justru membantu […]
Selengkapnya: Pengamat : Ormas Sweeping Geng Motor Justru Bantu Tugas Polisi -
Nasional
Soal HTI, Yusril Ingatkan Jokowi Agar Jangan Jadi Diktator
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua tim 1000 advokat bela HTI Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra mengingatkan Presiden Joko Widodo terkait rencana pemerintah membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) agar belajar dari pengalaman masa lalu. Menurut Yusril, ormas HTI tidak bisa dibubarkan begitu saja seperti laiknya Partai Masyumi dibubarkan oleh Soekarno. UU Ormas tahun 2003 menurut Yusril […]
Selengkapnya: Soal HTI, Yusril Ingatkan Jokowi Agar Jangan Jadi Diktator -
Nasional
Dinilai Sewenang-wenang, Pakar Hukum : HTI Bisa Gugat Balik Pemerintah
BANDUNG (Jurnalislam.com) – Pakar Hukum Tata Negara Prof. Asep Warlan Yusuf mengatakan bahwa ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bisa melakukan langkah hukum dengan menggugat balik pemerintah karena mewacanakan pembubaran ormas. “Pemerintah bisa digugat. Dalam bahasa hukuman tindakan pemerintah ini disebut sewenang-wenang, jadi sangat mungkin untuk digugat. HTI siapkan saja counter hukumnya,” kata Guru Besar Fakultas […]
Selengkapnya: Dinilai Sewenang-wenang, Pakar Hukum : HTI Bisa Gugat Balik Pemerintah -
Nasional
Soal Pembubaran HTI, Guru Besar Hukum Unpar : Pemerintah Sangat Represif!
BANDUNG (Jurnalislam.com) – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf menilai tindakan pemerintah yang mengumumkan pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan langkah yang represif. “Pemerintah ini saya rasa terlalu sangat represif, karena pada kenyataannya UU ormas tidak begitu mengaturnya,” kata Prof. Asep kepada jurnalislam di Bandung, Ahad (14/5/2017). Baca juga: […]
Selengkapnya: Soal Pembubaran HTI, Guru Besar Hukum Unpar : Pemerintah Sangat Represif! -
Nasional
Ini Kata Wantim MUI KH Didin Hafidhuddin Soal Pembubaran HTI
BANDUNG (Jurnalislam.com)–Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof. Dr. KH Didin Hafidhuddin angkat suara terkait rencana pembubaran ormas ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah. Menurut pria yang karib disapa Kiai Didin ini, pemerintah seharusnya menempuh jalur hukum dan persuasif terhadap ormas yang dianggap bermasalah, bukan malah melakukan dengan cara bertentangan dengan Undang-undang. “Kita berharap pemerintah […]
Selengkapnya: Ini Kata Wantim MUI KH Didin Hafidhuddin Soal Pembubaran HTI
