KHARTUM (jurnalislam.com)– Pemerintah Sudan menyatakan menyambut baik setiap upaya regional dan internasional yang bertujuan mengakhiri perang di negaranya serta menghentikan serangan brutal Pasukan Dukungan Cepat (RSF), kelompok paramiliter yang disebut bertanggung jawab atas kejahatan terhadap rakyat Sudan.
Dalam pernyataannya pada Sabtu (1/11), Kementerian Luar Negeri Sudan menegaskan bahwa pemerintah “menolak segala bentuk campur tangan asing yang tidak menghormati kedaulatan Sudan, lembaga-lembaganya yang sah, serta haknya untuk membela rakyat dan wilayahnya.”
“Pemerintah Sudan menyambut baik segala upaya untuk menghentikan serangan teroris milisi RSF terhadap kota-kota dan infrastruktur, serta mencabut pengepungan agar tragedi dan kejahatan terhadap rakyat Sudan tidak terulang kembali,” demikian isi pernyataan tersebut.
Pernyataan ini disampaikan menanggapi seruan bersama Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat yang meminta diberlakukannya “gencatan senjata kemanusiaan” guna memperlancar masuknya bantuan ke berbagai wilayah Sudan.
Namun, Kementerian Luar Negeri Sudan menyesalkan sikap komunitas internasional yang gagal menekan RSF agar melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2736 dan 1591, termasuk mencabut pengepungan di kota El Fasher dan membuka akses bantuan kemanusiaan bagi warga sipil, terutama perempuan, anak-anak, dan lansia.
Kota El Fasher, yang menjadi pusat kemanusiaan utama bagi lima negara bagian Darfur, telah menjadi medan pertempuran sengit antara tentara Sudan dan RSF sejak Mei 2024, meski ada peringatan internasional soal risiko kekejaman massal di wilayah tersebut.
Konflik antara militer Sudan dan RSF telah berlangsung sejak April 2023 dan menjatuhkan negara itu ke dalam krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Menurut data PBB, lebih dari 20.000 orang tewas dan 15 juta orang terpaksa mengungsi, sementara lembaga penelitian berbasis di Amerika Serikat memperkirakan jumlah korban sebenarnya mencapai 130.000 jiwa. (Bahry)
Sumber: TRT
