Soal Penerapan Perda Anti Miras, Anggota DPRD Kota Tasik Kritik Kinerja Aparat

TASIKMALAYA (Jurnalislam.com) – Masih luasnya peredaran minuman keras (miras) di Kota Tasikmalaya pasca disahkannya peraturan daerah (perda) pelarangan miras mendapat tanggapan dari anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi Kebangkitan Bulan Bintang (KBB), Ikhwan Saba. 

Menurutnya, peraturan daerah tentang pelarangan minuman keras (miras) itu sudah ada, tinggal menunggu ketegasan aparat penegak hukumnya.

“Sebetulnya di Tasikmalaya sendiri sudah ada Perda khusus mengenai penanganan miras. Ini sudah diatur baik penjual, baik pengguna, itu sudah ada sanksinya juga. Tinggal bagaimana pelaksanaannya. Dalam hal ini penegak hukum tinggal melaksanakan saja,” jelas Ikhwan kepada Jurnalislam di Masjid Agung Tasikmalaya, Jum’at (13/11/2015) sore. 

"Pokoknya dalam perda ini yang namanya miras itu tidak boleh," sambungnya.

Menurut Ikhwan, pemerintah daerah dan aparat sudah mengetahui masih luasnya peredaran miras di kota santri itu. Namun masalahnya, lanjut Ikhwan, adalah ketegasan aparat penegak hukum yang berwenang untuk menjalankan perda tersebut. 

“Mungkin kita akan mengevaluasi, dengan pihak pemerintah Tasikmalaya juga terkait dengan sosialisasi agar perda ini menjadi efektiflah begitu. Kita juga akan mendorong aparat penegak hukum untuk melaksanakan perda ini,” imbuh Ikhwan.

"Percuma kan kalau sudah dibuat tapi tidak dilaksanakan," tandasnya.

Selain itu, Ikhwan juga menyayangkan ditangkapnya dua aktivis amar ma'ruf nahi munkar, ustadz Qushoy dan Misbah. "Saya memandang ini sangat disayangkan. Orang yang teraniaya kok dihukum. Kenapa yang mengroyok dan yang menjual juga kan belum diusut," ujarnya.

Reporter : Lutfi | Editor : Ally

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.