QATAR (Jurnalislam.com) – Bank sentral Qatar telah meminta regulator AS untuk menyelidiki sebuah bank Emirati yang dituduh Doha melakukan “perang finansial” melawannya, lansir Aljazeera, Ahad (18/3/2018).
Qatar mengklaim NBAD Americas, anak perusahaan First Abu Dhabi Bank (FAB), terlibat dalam transaksi valuta “palsu” untuk merongrong riyal Qatar dan membahayakan ekonominya.
FAB adalah bank terbesar di Uni Emirat Arab (UEA) dan mayoritas milik negara.
Berharap Krisis Qatar dapat Diselesaikan, Dewan Kerjasama Negara Teluk Libatkan Trump
Firma hukum Bank Sentral Qatar telah menulis surat kepada Departemen Keuangan AS yang meminta untuk menginvestigasi bank UEA atas “perang finansial” tersebut.
Dalam surat lain, firma hukum New York yang memimpin penyelidikan – Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison – meminta Komisi Perdagangan Komoditi Masa Depan AS (the US Commodity Future Trading Commission-CFTC) untuk menyelidiki dugaan manipulasi mata uang Qatar.
“Kami percaya NBAD telah berpartisipasi dalam skema yang luar biasa dan tidak sah untuk berperang melawan Qatar, termasuk melalui manipulasi mata uang Qatar dan pasar sekuritas,” kata firma hukum tersebut dalam sebuah surat kepada Departemen Keuangan AS pada tanggal 26 Februari, yang dilihat oleh Kantor berita Reuters.
“Tindakan ini harus segera dihentikan, dan kami meminta Anda untuk menyelidiki apakah NBAD secara langsung atau tidak langsung mendukung manipulasi pasar Qatar, termasuk melalui layanan kliring dolar atau koresponden NBAD Amerika di Amerika Serikat,” kata surat tersebut.
Qatar Tandatangani Kesepakatan Militer dengan NATO
UEA – bersama Arab Saudi, Mesir dan Bahrain – telah memberlakukan blokade ekonomi di Qatar sejak Juni lalu. Keempat negara tersebut menuduh Qatar mendukung “terorisme” – sebuah tuduhan yang dibantah oleh Qatar.
Berita tentang dugaan manipulasi keuangan tersebut muncul beberapa hari setelah Presiden AS Donald Trump memecat mantan sekretaris negara Rex Tillerson, yang merupakan kritikus vokal atas blokade tersebut dan dinilai sebagai “suara moderasi” mengenai isu-isu kebijakan luar negeri utama.
