JAKARTA(Jurnalislam.com)– Pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) terus melakukan berbagai upaya pengembangan sektor ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dalam rangka pencapaian visi Indonesia sebagai “Pusat Ekonomi dan Keuangan Syariah Dunia”.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan pemahaman mengenai ekonomi dan keuangan syariah sehingga semakin diterima baik oleh masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan peran serta berbagai pihak, khususnya generasi muda yang sangat strategis dalam meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah secara luas.
“Generasi muda harus mampu memasyarakatkan pemahaman bahwa ekonomi dan keuangan Syariah adalah pilihan yang tidak saja rasional, inklusif, dan berkeadilan tapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat membuka acara Temu Ilmiah Nasional (Temilnas) ke-20 Tahun 2021 Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) melalui konferensi video dari kediaman resmi Wapres di Jl. Diponegoro, Jakarta, Senin (26/07/2021).
Menurut Wapres, salah satu faktor fundamental yang menentukan keberhasilan upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah adalah upaya peningkatan literasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah.
“Semakin tinggi literasi ekonomi dan keuangan syariah pada masyarakat maka akan semakin tinggi pula penggunaan barang dan jasa yang halal dan sesuai syariah oleh masyarakat. Pada gilirannya hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah secara berkelanjutan,” jelas Wapres.
Wapres menyampaikan bahwa berdasarkan survei Bank Indonesia (BI) tahun 2020, indeks literasi ekonomi dan keuangan syariah nasional masih sebesar 16,2 persen. Untuk itu, diperlukan kerja keras dalam peningkatan literasi masyarakat baik melalui edukasi akademik maupun sosialisasi, serta mengedepankan kolaborasi berbagai pihak dengan pemanfaatan teknologi digital, khususnya di tengah situasi pandemi saat ini.
Dalam acara yang mengangkat tema “Peningkatan Literasi Keuangan Syariah sebagai Upaya Akselerasi Dakwah Ekonomi Islam Indonesia yang Inklusif” ini, Wapres mengungkapkan bahwa tren ekonomi syariah di tengah pandemi justru menunjukkan kinerja yang cukup baik.
“Dari Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2020 oleh BI, diketahui bahwa jika diwakili sektor prioritas pengembangan ekosistem halal value chain (pertanian, makanan halal, fesyen muslim dan pariwisata ramah muslim), kontraksi ekonomi syariah Indonesia pada 2020 mencapai -1,72% (year on year), tidak sedalam yang dialami ekonomi nasional yang mencapai -2,07%”.
“Laporan Islamic Finance Country Index (IFCI) Tahun 2020 juga menyebutkan bahwa dari 42 negara yang disurvei terkait keuangan syariah, Indonesia menempati posisi ke-2 dengan skor 82,01 setelah Malaysia,” jelas Wapres.
Dalam kesempatan yang sama, Wapres menyampaikan optimismenya terhadap FoSSEI untuk dapat berkontribusi lebih besar lagi terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, khususnya dengan potensi sebagai wadah berhimpunnya 247 Kelompok Studi Ekonomi Islam di 14 regional, dengan kurang lebih 20.000 kader yang tersebar di sektor industri, pemerintahan, maupun filantropi.
“FoSSEI diharapkan dapat menjadi jembatan bagi dunia akademisi dengan praktisi ekonomi dan keuangan syariah melalui berbagai program kerja dalam menggerakkan potensi besar generasi muda, baik sebagai target pasar maupun sebagai pelaku sektor ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia,” imbuhnya.
Menutup sambutannya, Wapres menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara tersebut serta berharap momentum ini dapat dimanfaatkan berbagai pihak untuk saling bertukar ilmu dan tentunya menghasilkan gagasan baru dalam percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air.
“Saya harapkan kegiatan beserta hasilnya dapat disebarluaskan, menjadi sarana diseminasi informasi kepada masyarakat luas guna mendukung peningkatan literasi dan edukasi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia,” pungkasnya.
