Penyelundupan Harley-Davidson dan Brompoton, Pengalihan Isu?

Penyelundupan Harley-Davidson dan Brompoton, Pengalihan Isu?

Oleh : Ummu Farah
Narasumber Kajian Muslimah MQ Lovers Bekasi

Terdengar lagi satu kabar yang tidak mengenakkan. Onderdil motor Harley Davidson dan sepeda Brompton diselundupkan ilegal via pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA9721 tipe Airbus A330-900 Neo pada Ahad, 17 November 2019. Yang cukup mengejutkan lagi, barang tersebut ternyata pesanan dari petinggi Garuda Indonesia sendiri yaitu I Gusti Ngurah Askhara atau Ari Askhara yang berakhir dengan pemecatan dirinya oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Penyelundupan ini ,menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, senilai antara Rp 532 juta hingga Rp 1,5 miliar.

Peristiwa ini menyedot banyak perhatian, terutama media yang besar-besaran dan berhari-hari memberitakan tentang hal ini. Bahkan, hal-hal yang sebetulnya diluar peristiwa penyelundupan ini dan menyangkut hal pribadi Ari Askhara, juga dengan ‘dahsyat’nya diberitakan seru. Seperti ‘gundik’nya dari kalangan pramugari Garuda sendiri. Berita tentang si gundik yang operasi plastik dengan uang negara dan berita yang sepertinya memang dibuat ‘semenarik mungkin’ sampai pembaca semakin penasaran dengan kasus ini yang semakin melebar.

Politisi Gerindra, Andre Rosiade mengatakan kasus Garuda termasuk ‘kasus kecil’, ada sebetulnya kasus yang menonjol saat ini yaitu kasus Jiwasraya. Menurut Andre, kasus Jiwasraya adalah ‘Mega Skandal’. Perusahaan asuransi Jiwasraya diduga gagal membayar polis yang jatuh tempo kepada anggotanya senilai Rp 16,3 triliun. Di sisi lain, perusahaan ini merugi sebesar Rp 13,74 triliun pada September silam. Nilai potensi kerugian negara pada kasus ini jauh lebih besar ketimbang kasus bailout Bank Century Yang hanya senilai Rp 7 triliun. Kasus lain yang membelit BUMN antara lain dugaan korupsi di Bank Tabungan Negara (BTN) dengan PT Batam Island Marina (BIM) senilai Rp 300 miliar yang melibatkan sejumlah direksi BTN.

Andre Rosiade menjanjikan Komisi 6 DPR-RI akan membongkar skandal besar di perusahaan asuransi Jiwasraya ini (JPNN.com, Kamis 5 Desember 2019). Di akun Twitter-nya, Andre menyampaikan akan memanggil Menteri BUMN dan Direksi Jiwasraya. Kicauan Andre mendapat respon positif dari netizen. Bahkan ada yang mempertanyakan kinerja Menteri BUMN selama ini. Pasalnya tiap tahun laporan keuangan Jiwasraya dibahas bersama Menteri BUMN. Menurutnya sebuah kejanggalan menteri begitu saja mengesahkan laporan keuangan tiap tahun dari Jiwasraya padahal ada kecurangan-kecurangan.

Berita-berita besar seperti kasus Mega Skandal di atas, seperti tertutupi oleh kasus penyelundupan Harley Davidson pada Garuda Indonesia. Inilah ciri-ciri bahwa negara ini dikuasai oleh rezim korporatokrasi yaitu rezim yang memiliki 7 elemen yang saling berkaitan yaitu big corporation (korporasi besar), government western (penguasa yang menjadi kaki tangan Barat), perbankan dan lembaga keuangan internasional, military power (kekuatan militer), media massa, kaum intelektual yang terkooptasi, elite politik. Peristiwa pengalihan isu seperti kasus di atas, sudah jamak terjadi di Indonesia dan sudah jadi rahasia umum.

Dalam sistem korporatokrasi, kewenangan didominasi atau beralih dari negara kepada perusahaan-perusahaan besar sehingga petinggi pemerintah dipimpin secara sistem afiliasi korporasi (perusahaan). Jikalau ‘big boss’ meminta untuk menutupi suatu kasus dengan kasus yang lain, dipakailah mass media untuk melancarkannya. Kasus ‘kecil’ dibesar-besarkan, kasus besar berupaya ditutupi serapat mungkin dan kalau perlu memakai cara pengalihan isu agar tidak ‘tercium’ oleh rakyat.

Berbeda sekali dengan kepemimpinan para Khalifah Islam di masa kejayaan Islam. Kepemimpinan tertinggi dalam Khilafah adalah di tangan Khalifah. Khalifah-lah penentu utama maju atau mundurnya negara. Keputusannya tidak akan terganggu oleh pengaruh-pengaruh di luarnya. Meskipun terbuka pintu masukan bagi para muawwin (pembantu) dan dari majelis syuro, tapi keputusan ada di tangan Khalifah dan tidak akan bisa diganggu gugat. Tapi Khalifah juga tidak bisa semena-mena memutuskan kebijakan. Semua itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari).

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ
”Sesungguhnya al-Imam (Khalifah) itu perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dll)

Berbeda dengan sistem yang sekarang ini memimpin; seorang kepala negara kadang hanya dijadikan boneka oleh para pemegang modal.
Pemimpin dalam Islam menjalankan pemerintahan secara transparan, termasuk dalam urusan keuangan yang dikelola negara. Contoh nyata adalah kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ubaid, Gubernur Baghdad Yazid bin Abdurrahman mengirim surat kepada Khalifah Umar tentang melimpahnya dana zakat di Baitul Maal karena sudah tidak ada lagi yang mau menerima zakat. Kemudian Khalifah memerintahkan untuk memberi upah kepada orang yang biasa menerima upah. Ternyata Yazid menjawab sudah, namun dana zakat tetap melimpah. Kemudian Khalifah menginstruksikan untuk memberikan kepada orang yang berutang dan tidak boros. Yazid menjawab seperti sebelumnya. Khalifah memerintahkan untuk menikahkan orang yang lajang dan membayar maharnya. Dijawab hal yang sama oleh Yazid. Pada akhirnya Khalifah memerintahkan Yazid mencari orang yang usaha dan membutuhkan modal, lalu memberikan modal tersebut tanpa harus mengembalikan. Maa syaa Allah, begitu terbuka Umar bin Abdul Aziz mengelola keuangan negara.

Lembaga penyiaran dalam Islam secara falsafah berfungsi untuk menyampaikan kebenaran (Islam) di tengah masyarakat sekaligus instrument muhasabah kepada penguasa di ruang publik. Meski pendirian media massa tidak diwajibkan izin dari negara, bukan berarti media massa dalam Islam bebas menyampaikan pemberitaan hingga pengalihan isu semacam tenggelamnya kasus Jiwasraya ini. Begitupun penguasa tidak bisa menyetir media massa sebagaimana dalam pemerintahan korporatokrasi yang menjadikan media sebagai teman sekongkolnya.

Tampak kerusakan akut yang telah dibuat oleh rezim penganut korporatokrasi. Sudah pasti fasad, karena itu adalah sistem bikinan manusia yang bersifat lemah dan tidak azali. Penyelesaian tuntas dari permasalahan yang membelit umat saat ini adalah kembali kepada sistem yang diturunkan dari Sang Pencipta; Allah SWT yaitu sistem Islam.

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close X