COX’S BAZAR (Jurnalislam.com) – Pengungsi Rohingya mendapat berita bahwa pemerintah Bangladesh dan Myanmar telah menandatangani kesepakatan awal agar mereka dapat kembali.
Berita tersebut perlahan-lahan menyebar di lorong terpal dan tempat penampungan bambu yang sekarang disebut rumah oleh 800.000 Rohingya tanpa kewarganegaraan. Bagi mereka yang tinggal di kamp, perkembangan berita itu sangat mengganggu, tapi pemulangan pertama bisa dimulai dalam dua bulan.
“Kami tidak berharap untuk kembali,” kata pengungsi Rohingya kepada Aljazeera, Sabtu (25/11/2017)
Lebih dari 620.000 Rohingya, sebuah kelompok minoritas Muslim, telah meninggalkan Negara Bagian Rakhine Myanmar sejak 25 Agustus di tengah berlangsungnya pembunuhan, pemerkosaan massal, dan pembakaran terkoordinasi yang dilakukan oleh militer Myanmar, dalam “pembersihan etnis” menurut Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kekerasan tersebut terjadi setelah perlawanan ke pos-pos polisi Myanmar oleh Arakan Rohingya Salvation Army sebagai serangan balasan atas kekerasan pasukan Myanmar sebelumnya.
Bangladesh akan Pulangkan Ratusan Ribu Pengungsi, Aktivis Rohingya: Nyawa Mereka Belum Terjamin
Undang-undang Myanmar tahun 1982 melarang warga Rohingya untuk menjadi warga negara Myanmar. Selama beberapa dekade, kelompok Rohingya yang lebih kecil telah melarikan diri ke Bangladesh untuk menghindari penganiayaan dari mayoritas populasi Buddhis di Myanmar. Perjanjian repatriasi terakhir adalah pada tahun 1992.
Kelompok hak asasi manusia telah meminta pemantau internasional untuk mengawasi pemulangan terakhir, mencatat bahwa Rohingya harus dijanjikan keselamatannya, hak untuk kembali ke tanah milik mereka juga hak dan kewarganegaraan yang setara. Amnesty International menyebut kesepakatan itu terlalu dini, karena ribuan orang Rohingya masih terus melarikan diri ke Bangladesh setiap pekannya.
Al Jazeera berbicara dengan pengungsi Rohingya di Kamp Pengungsi Kutupalong tentang prospek untuk kembali ke Myanmar.
