Responsive image

Pemerintah Myanmar Terindikasi, HAM PBB: Muslim Rohingya Butuh Penyelidik Tingkat Tinggi

Pemerintah Myanmar Terindikasi, HAM PBB: Muslim Rohingya Butuh Penyelidik Tingkat Tinggi

MYANMAR (Jurnalislam.com) – Pemerintah Myanmar “terindikasi mencoba untuk mengusir” semua Muslim Rohingya dari wilayahnya, seorang ahli hak asasi manusia PBB mengatakan, mendorong dilaksanakannya penyelidikan tingkat tinggi atas pelanggaran terhadap komunitas minoritas kaum Muslim.

Seperti yang di laporkan Aljazeera, Yanghee Lee, pelapor khusus PBB tentang hak asasi manusia di Myanmar, mengatakan kepada dewan HAM PBB di Jenewa pada hari Senin (13/03/2017) bahwa bukti-bukti menunjukkan pembersihan penuh tampaknya menjadi tujuan akhir dari penganiayaan institusional yang dilakukan terhadap Rohingya.

“Dengan melakukan survei nasional, untuk menghilangkan satu-satunya bukti hukum status Myanmar, menunjukkan pemerintah mencoba mengusir seluruh penduduk Muslim Rohingya dari negara,” katanya.

Tentara Myanmar melancarkan tindakan keras berdarah terhadap warga Muslim Rohingya pada bulan Oktober di negara bagian Rakhine Utara setelah sekelompok orang yang dibiarkan pemerintah malancarkan serangan pada beberapa pos perbatasan.

Penyelidik PBB mengatakan selama operasi militer pembunuhan sadis pada warga terjadi para wanita diperkosa secara massal oleh tentara dan bayi Rohingya disembelihi, ratusan rumah dibakar.

Lee ingin agar dewan hak menetapkan penyelidikan tingkat tertinggi PBB, Komisi Penyelidik, untuk menyelidiki tindakan sadis, serta operasi pembantaian pada tahun 2012 dan 2014.

Utusan PBB Myanmar di Jenewa Htin Lynn mengatakan pada dewan pada hari Senin bahwa tuduhan tersebut belum diverifikasi dan sepihak. Dia mengatakan operasi keamanan di Rakhine telah dihentikan dan jam malam dikurangi awal bulan ini.

“Situasi di negara bagian Rakhine sangat rumit dan dengan demikian memerlukan jawaban yang rumit, serta membutuhkan pemahaman yang lebih besar oleh masyarakat internasional,” katanya.

“Myanmar tidak menerima gagasan komisi Penyelidikan, namun kita serius menangani aksi kejahatan kemanusian skala nasional ini.”

Bagikan
Close X