Pemerintah Dinilai Tak Berdaya Sikapi Pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur

Pemerintah Dinilai Tak Berdaya Sikapi Pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Ketua Umum FPI KH Sobri Lubis meminta pemerintah proaktif membantu penyelesaian dugaan pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur di Xinjiang, Cina. Menurut dia, hal yang terjadi di Xinjiang adalah pelanggaran HAM berat.

“Kita sebagai umat Islam terbesar di dunia, berkewajiban menjaga ketertiban dunia,” katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Bukan justeru sebaliknya, pemerintah enggan menerima perwakilan masyarakat Uighur yang ingin datang ke pemerintah Indonesia. Selain itu, dia menilai pemerintah juga lamban merespons persoalan Uighur.

“Pemerintah sangat-sangat lemah dalam menangani kasus pelanggaran hak berat umat muslim di Xinjiang,” kata dia.

Selain itu, dia meminta kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menghentikan segala bentuk arogansi pemerintah Cina di Xinjiang. PBB harus segera turun tangan.

Dengan adanya pelanggaran HAM seperti itu, ujarnya, PBB juga harus mengecek langsung kondisi kamp yang disebut penjara raksasa di Cina dan melakukan investigasi yang jelas.

“Turun ke masyarakat, tanya ke masyarakat ada apa disana, apa yang mereka alami disana,” ujarnya.

Namun, dia melihat PBB juga kurang semangat menangani persoalan Uighur.

“Oleh karena itu, kami bersama-sama akan turun untuk menjalankan misi mulia dalam menghapus penjajahan di muka bumi,” katanya.

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close X