JENEWA (Jurnalislam.com) – PBB pada hari Kamis (6/4/2017) mendesak AS, Rusia, Turki dan Iran untuk membantu membangun 72 jam gencatan senjata di Suriah untuk memberikan bantuan kemanusiaan.
“Kami meminta Rusia, Turki, Iran dan AS bahwa kita perlu lampu hijau untuk rencana penuh PBB bulan April dan Mei untuk mencapai lebih dari satu juta orang warga sipil di wilayah Suriah yang paling sulit dijangkau dan terkepung rezim,” penasihat kemanusiaan PBB Jan Egeland mengatakan setelah pertemuann Gugus Tugas Akses Kemanusiaan (Humanitarian Access Task Force) dari the International Syria Support Group, lansir Anadolu Agency.
Mencatat bahwa hanya sepertiga dari permintaan ini yang telah disetujui oleh rezim Suriah, Egeland mengatakan ini melanggar apa yang telah disetujui the International Syria Support Group.
“Kita perlu gencatan senjata 72 jam di daerah di mana pertempuran sekarang mengamuk,” kata Egeland.
Egeland juga mengomentari serangan senjata kimia baru-baru ini di Idlib, menyebutnya sebagai tindakan yang “sangat biadab”.
“Perang yang membunuh lebih banyak anak daripada pria dewasa bersenjata adalah perang yang sangat biadab. Perang di mana anak-anak tercekik sampai mati dengan bahan kimia beracun adalah perang yang sangat sangat biadab.”
Para korban serangan kimia pada hari Selasa di provinsi barat laut Suriah menunjukkan gejala kerusakan saluran pernafasan fatal, akibat gas saraf, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (the World Health Organization-WHO).
Pada hari Selasa, menteri kesehatan oposisi Suriah, Firas Jundi, mengatakan lebih dari 100 warga sipil telah tewas dan 500 lainnya, kebanyakan anak-anak, terluka dalam serangan gas klorin yang dilakukan oleh pesawat-pesawat tempur rezim Syiah Assad di kota Khan Shaykun, provinsi Idlib.
Serangan hari Selasa tersebut terjadi sehari setelah pesawat rezim dilaporkan melakukan serangan gas klorin yang sama di kota Al-Habit di Idlib, melukai puluhan.
Tahun lalu, sebuah panel investigasi yang ditunjuk PBB menemukan bahwa senjata kimia terutama digunakan oleh pasukan rezim Nushairiyah Assad pada tahun 2014 dan 2015. Namun, tidak ada langkah-langkah tindak lanjut yang diambil.
