Pandemi Harus Jadi Momen Pemerintah Evaluasi Pengelolaan Negara

Pandemi Harus Jadi Momen Pemerintah Evaluasi Pengelolaan Negara

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang sebagai dasar hukum kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid-19.

Salah satu yang tertuang dalam beleid itu, batasan defisit anggaran yang dapat melampaui 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Ruang pelonggaran defisit terjadi lantaran adanya proyeksi penambahan belanja negara yang tak disertai dengan penerimaan.

Itu setidaknya terlihat dari proyeksi pemerintah untuk belanja negara 2020 yang naik dari semula Rp 2.540,4 triliun menjadi Rp 2.613,8 triliun. Sementara, pendapatan negara dari target awal Rp 2.233 triliun menjadi hanya Rp 1.769,8 triliun.

Proyeksi itu alhasil berpotensi menambah defisit anggaran dari Rp 307,2 triliun menjadi Rp 852,9 triliun. Dengan kata lain, persentase defisit anggaran terhadap PDB bisa naik dari semula 1,76 persen menjadi 5,07 persen. Peningkatan defisit itu lantas berdampak pada penambahan utang.

Perubahan itu lantas menjadi sorotan bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono, menekankan, pada dasarnya BPK menjadi bagian dari negara yang ingin masalah Covid-19 segera tuntas. Namun, pengelolaan keuangan tetap harus dilakukan secara bijaksana dengan mitigasi risiko yang tepat.

Agus menuturkan, BPK merekam jejak pengelolaan keuangan negara saat krisis dari masa ke masa. Seperti BLBI tahun 1998 silam ketika krisis moneter, bencana tsunami 2004, kasus Bank Century 2008, hingga masalah Jiwasraya yang terungkap awal tahun ini.

“Kami punya memori yang panjang, bahwa permasalahan yang sifatnya krisis di zaman dahulu, meninggalkan jejak masalah karena ada titik-titik tertentu yang kontrol internalnya belum dibentuk sehingga menjadi tidak prudent,” kata Agus awal pekan ini.

Dalam konteks Covid-19, ia menjelaskan, pergeseran anggaran hal yang lumrah dan sah. Selama dilakukan untuk langkah antisipasi risiko keadaan darurat yang melanda Indonesia. Belajar dari masa lalu, masalah bukan terletak pada anggaran, namun pada pelaksanaan anggaran itu sendiri.

“Pergeseran anggaran sah-sah saja, jadi silakan buat sebaik mungkin dengan mitigasi dan alasan-alasannya. Baru kita akan lihat pelaksanaannya,” katanya menambahkan.

Ia menjelaskan, akibat pandemi di mana aktivitas dibatasi, terdapat perubahan dalam proses model pemeriksaan. Meski begitu, Agus memastikan, standar profesionalitas, kehati-hatian, dan keadilan sama sekali tidak diturunkan. BPK akan tetap menyatakan pendapat atas dasar berbagai temuan yang ada.

Karenanya, bencana bukan alasan untuk meniadakan kontrol, dan bukan pula alasan pemerintah untuk lengah dalam manajemen anggaran. Pencegahan terhadap kemungkinan penyelewengan penggunaan uang negara wajib dilakukan bersama.

Sumber: republika.co.id

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close X