Kebijakan Pemerintah dan DPR Periode Pertama Jokowi Dinilai Kurang Untungkan Umat Islam

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

YOGYAKARTA (Jurnalislam.com)- Sejak lima tahun berkuasa, pemerintahan Presiden Jokowi lebih banyak membuat kebijakan yang dinilai kurang  menguntungkan bagi umat Islam.

Rata-rata produk undang-undang yang disahkan pemerintah dan  DPR dinilai lebih banyak mewakili kepentingan golongan sekuler.

Padahal mayoritas yang akan terkena imbas dari kebijakan undang-undang nantinya adalah umat Islam sebagai warga mayoritas.

Begitulah yang disampaikan Pakar Ilmu Politik dari Universitas Indonesia, Sodik Mudjahid, dalam “Dialog Kebangsaan dan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI” pada Muktamar Ke-6 KB PII di Yogjakarta, Sabtu (16/11/2019).

Contohnya, katanya, seperti Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Hingga kini, RUU PKS masih menuai kontroversi karena munculnya anggapan bahwa RUU ini mendukung praktik perzinaan, melanggengkan LGBT, dan bahkan mengamini praktik aborsi. Beruntung, RUU ini ditunda untuk dibahas oleh DPR.

“Sejak 5 tahun terakhir, representasi kalangan Islam di DPR kian menurun drastis jumlahnya. Tidak heran, jika di legislatif dan eksekutif  kepentingan Islam pada akhirnya kurang terwakili,” ujar Pakar Ilmu Politik dari Universitas Indonesia, Sodik Mudjahid ketika menjadi pembicara pada “Dialog Kebangsaan dan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI” pada Muktamar Ke-6 KB PII di Yogjakarta, Sabtu (16/11/2019).

Menurut Sodik, kelompok-kelompok yang kurang ramah yang saat ini menguasai DPR dan eksekutif diklaim sudah memiliki roadmap untuk menguasai Indonesia untuk 20 tahun ke depan.

Kekuatan kelompok ini didukung tim pakar untuk memproduksi UU yang sekuler, tim lobby dan tim pendana.

Sementara kelompok Islam, hanya datang pada saat rapat dengar pendapat (RDP) di menit-menit terakhir pengesahan UU.

Buka Muktamar ke-6 KBPII, Ini Pesan JK kepada Peserta

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

YOGYAKARTA (Jurnalislam.com)- Mantan Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla membuka Muktamar ke-6 Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KBPII) di Grand Keisha Hotel, Yogyakarta, Sabtu (16/11/2019).

Dalam sambutannya, JK berpesan beberapa hal kepada peserta muktamar. Diantaranya soal penguatan lembaga PII, sebagai organisasi induk dari KBPII.
Dikatakan JK, keberadaan KBPII sangat ditentukan dengan berkembang atau tidaknya PII.

“Apabila PII tidak berkembang di bawah, saya kira 10 tahun tidak ada KBPII. Jangan keluarga besar ini lebih besar dari PII nya. PII nya harus lebih besar dari keluarga besarnya,” jelas JK kepada ratusan peserta muktamar.

Untuk itu, diperlukan formulasi penguatan lembaga PII menyesuaikan tuntutan zaman. Dikatakan JK, saat ia terlibat dengan PII ia melihat anggota PII rata-rata adalah berstatus pelajar.

Namun, kondisi sekarang berbeda. JK melihat saat ini anggota dan pengurus PII justru berstatus mahasiswa.

“Sekarang saya lihat yang aktif di PII mahasiswa. Padahal saya dulu ikut PII kelas 2-3 SMP itu pelajar anggotanya. Saya termasuk generasi awal ikut PII.,” ujar JK.
Kemudian, tambah JK, saat ini organisasi pelajar tak lagi hanya PII. Sehingga persaingan dalam merekrut anggota semakin kuat.
“Dulu itu, PII satu-satunya organisasi pelajar Islam pertama. Sekarang zamannya beda, ada OSIS, ada Pramuka,” jelas JK.

Diceritakan JK, saat aktif di PII dia mendapat pelatihan yang tidak diperolehnya di bangku sekolah.”Saya mendapat materi kebangsaan pertama dari PII, latihan materi pidato, bukan dari sekolah. Saya mengenal pelajar antar sekolah dari PII,” jelas dia.

Selanjutnya, agar PII dapat bertahan dengan tantangan zaman, JK berharap PII menguatkan materi kebangsaan. “Jangan di PII diberikan pemikiran-pemikiran yang radikal. Harus diisi dengan kebangsaan dan jalin silaturrahim antar sekolah,” lanjut JK.

Pesan Milad Muhammadiyah ke-107 : Jaga Spirit Memberi dan Menolong Sesama

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

GROBOGAN (jurnalislam.com)- Dalam rangka merefleksikan milad Muhammadiyah ke 107, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) kabupaten Grobogan mengadakan pengajian akbar bertajuk “Peneguhan Keislaman dan Keindonesiaan Untuk Kabupaten Grobogan” di alun-alun kota Purwodadi, sabtu, (16/11/2019).

Acara ini menghadirkan pembicara Sekjen PP Muhammadiyah Dr. H. Abdul Mu’ti.

Ia menyampaikan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa adalah sesuatu hal yang tak terbeli.

“Sehingga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah dilandasi spirit pancasila sila ke-3 yaitu persatuan Indonesia. Dengan merawat persatuan dan kesatuan dan didukung dengan spirit memberi dan menolong sesama maka pasti akan terwujud negara yang adil dan makmur,” katanya.

“Bahwa dalam rangka membantu pemerintah dalam segala aspek tidak perlu dipertanyakan lagi karena Muhammadiyah memiliki semboyan sedikit bicara banyak bekerja,” imbuhnya.

Ia juga berharap Muhammadiyah Groboka akan terus mempunyai spirit memberi dan ilmu maliah amal ilmiah yang menjadi dasar setiap warga Muhammadiyah mengabdi untuk bangsa dan kemanusiaan universal.

“Semoga muhammadiyah kabupaten grobogan kedepannya semakin maju, semakin berkembang dan senantiasa memiliki spirit beramal dan memberi sehingga mampu memajukan Grobogan,” pungkasnya.

Ribuan Warga Grobogan Hadiri Refleksi Milad 107 Tahun Muhammadiyah

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

GROBOGAN (Jurnalislam.com)- Dalam rangka merefleksikan milad Muhammadiyah ke 107, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Grobogan mengadakan pengajian akbar bertajuk “Peneguhan Keislaman dan Keindonesiaan Untuk Kabupaten Grobogan” di alun-alun kota Purwodadi, sabtu, (16/11/2019).

Pengajian akbar tersebut dihadiri oleh kurang lebih 7000 anggota Muhammadiyah baik murid,guru, staff dan karyawan serta seluruh warga Muhammadiyah se-Grobokan.

Selain anggota Muhammadiyah, Bupati kabupaten Grobogan Sri Sumarni, ketua PDM Jawa Tengah Drs. H. Musman Tholib, pimpinan partai politik, Setda Grobogan dan juga pimpinan cabang Muhammadiyah se kabupaten Grobogan turut hadir untuk mengikuti pengajian akbar yang diisi oleh Sekretaris PP muhammadiyah Dr. H. Abdul Mu’ti tersebut.

Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Grobogan Ir. Jati Purnomo mengatakan dalam sambutannya, bahwa sebanyak kurang lebih 5000 siswa di Grobogan yang dididik di sekolah Muhammadiyah kabupaten Grobogan.

“Dengan tingkat pendidikan yang terjamin dan tertempuh sehingga kecerdasan tinggi maka diharapkan angka pengangguran dikabupaten grobogan bisa turun. sehinga secara tidak langsung dengan Muhammadiyah senantiasa memadukan antara iman dan amal dalam bentuk amal usaha Muhammadiyah,” katanya.

“Maka secara tidak langsung muhammadiyah ikut serta dalam mewujudkan cita-cita bangsa indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945,” imbuhnya.

LBH Muhammadiyah Jateng Gelar Madrasah Kader Advokat

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

TAWANGMANGU (Jurnalislam.com)–Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah menggelar madrasah kader advokat dan para legal LBH Muhammadiyah Angkatan 1/2019 di Hotel Grand Bintang, Tawangmangu, Jumat- Sabtu (15-16/11/2019).

 

Direktur LBH PWM Jateng Taufiq Nugroho menyebut kegiatan madrasah kader advokat tersebut dilatarbelangi kegelisahannya akan banyaknya persoalan hukum yang menimpa kader maupun amal usaha Muhammadiyah.

 

“Jadi kegiatan ini dilatar belakangi kegelisahan kami atas semakin banyaknya persoalan hukum yg di alami oleh Kader, Pimpinan maupun Amal Usaha Muhammadiyah,” katanya kepada jurnalislam.com sabtu, (16/11/2019).

 

Menurut Taufiq, saat ini semua lini kehidupan di Indonesia berdampak hukum. Dan mayoritas masyarakat saat ini sudah melek hukum.

 

“Dulu dokter seperti malaikat, sangat di hormati dan nyaris tidak punya salah. Tapi sekarang, tukang becak berobat ke dokter, pulang terasa gatal gatal saja, bisa lapor polisi dg ancaman dugaan mal praktek. Sehingga perlu sekali lembaga yg fokus memberikan bantuan dan perlindungan hukum bagi masyarakat,” ungkapnya.

 

Lebih lanjut, Taufik mengatakan bahwa saat ini menurut keadilan masih merupakan barang mahal bagi masyarakat. Hanya segelintir orang yang memiliki akses dan materi berlebih yang bisa mendapatkan keadilan.

 

“Banyak masyarakat kecil yg kemudian terpaksa ikhlas dan Narimo saja ketika di dzalimi orang, karena tak terbayang betapa mahalnya ketika harus membayar biaya pengacara,” paparnya.

 

Disisi lain rasio jumlah Lawyer atau advokat dengan jumlah penduduk di Indonesia masih sangat jauh dari ideal. Sehingga perlu diperbanyak advokat advokat publik yang mau memberikan advokasi tanpa mengharapkan pamrih atau motif ekonomi semata,” imbuhnya.

 

Kedepan, taufik berharap dengan adanya kegiatan tersebut “Dalam satu bulan kedepan semua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten atau Kota se-Jawa Tengah sudah terbentuk LBH Muhammadiyah di daerah masing masing,” pungkasnya.

 

Kegiatan yang dihadiri sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Indonesia tersebut, panitia menghadirkan sebagai pemateri Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan ketua PP Muhammadiyah bidang hukum dan HAM Busyro Muqoddas.

 

Menutup Mata Kiri, Puluhan Jurnalis Palestina Menggelar Aksi Solidaritas untuk Moath Amarnah

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

GAZA (Jurnalislam.com) – Forum Media Palestina pada hari Ahad (17/11/2019) menggelar aksi solidaritas untuk jurnalis Moath Amarnah yang ditembak oleh tentara zionis beberapa hari lalu.

Fotografer harus kehilangan mata kirinya setelah ditembak saat sedang meliput unjuk rasa warga Palestina di Kota Surif, Hebron, Jumat (15/11/2019).

Aksi itu dihadiri oleh wartawan dari berbagi media. Mereka mengutuk kekerasan terhadap wartawan yang dilakukan oleh tentara Zionis Israel.

Mereka juga membawa poster-poster bertuliskan dukungan kepada Moath dan kecaman terhadap Israel sembari melakukan aksi menutup mata kiri sebagai simbol solidaritas untuk Moath Amarnah.

“Penjajah berusaha dengan menargetkan Moath Amarnah untuk menyampaikan pesan bahwa mereka akan menargetkan mata kami, kamera dan gambar anda agar kita tidak meliput kejahatan mereka,” kata Sekjen Forum Media Palestina, Mohammed Abu Qamar dalam orasinya.

Abu Omar juga mengungkapkan, sudah 55 wartawan gugur sejak tahun 2000 oleh tentara Zionis.

Oleh karenanya, dia menekan lembaga-lembaga HAM untuk bergerak cepat menghentikan kejahatan tentara Zionis Israel dan menuntutnya ke pengadilan HAM.

“Kita sebagai jurnalis akan tetap menjaga solidaritas, kita akan tetap pada perjanjian, dan kita akan mengangkat kepala kita tinggi-tinggi,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komite untuk Mendukugn Jurnalis, Saleh Al-Mashri mengatakan bahwa intensitas serangan Israel terhadap jurnalis sejak awal tahun ini meningkat secara signifikan. Tentara penjajah, kata dia, ingin melenyapkan kebenaran untuk disampaikan kepada dunia.

“Penjajah percaya bahwa dengan menargetkan jurnalis, menembak, menangkap, menyita peralatan, dan menghalangi peliputan, itu semua akan merusak tekad para jurnalis untuk meliput secara profesional, tetapi mereka sama sekali salah,” tegas Masri.

Sejak awal tahun ini, Komite itu telah mendokumentasikan lebih dari 550 serangan terhadap jurnalis di Palestina, 144 jurnalis meninggal dunia ditembak dan ratusan lainnya terluka. Masri menunjukkan, ada 84 wartawan di Gaza terluka dan 60 di Tepi Barat.

Masri meminta lembaga internasional untuk bergerak menekan Israel agar menghentikan kejahatannya terhadap profesi pers.

Sumber: Safa

Eks Ketua KPK: Perilaku Politik Elit Jauhkan dari Nilai Pancasila

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

TAWANGMANGU (Jurnalislam.com)- Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus diperlukan selama elit politik menciderai demokrasi di Indonesia dengan praktik money politik kepada rakyat.

“Kalau masa depan secara idealitistik dia semakin diperlukan KPK itu, ketika korupsi di Indonesia dalam pengertian yang luas, kalau dianalisis korupsi itu berpusat dari praktek demokrasi yang transaksional,” katanya kepada Jurnalislam.com di Grand Hotel Tawangmangu, sabtu, (16/11/2019).

“Demokrasi yang diciderai dengan money politik, dengan sogok kepada rakyat sehingga rakyat dilatih dibiasakan oleh calon calon itu dan timnya untuk memilih orang yang duitnya besar, bukan memilih calon yang memiliki rekam jejak kepemimpinan yang jujur yang dari rakyat, yang cerdas dan yang tegas,” imbuhnya.

Menurut Busyro, perilaku buruk dari elit politik tersebut akan membuat negara Indonesia semakin jauh dari nilai nilai UUD 1945 dan Pancasila.

“Nah atas dasar itu maka korupsi yang bersumber dari demokrasi yang traksaksional itu akan semakin melahirkan struktur dan praktek kekuasaan dari pusat sampai dengan daerah yang semakin menjahui nilai nilai kebangsaan,” ungkapnya.

“Ruh kebangsaan hancur karena praktik praktik korupsi itu. Nah disitu sebenarnya kpk itu semakin dirasakan kehadirannya, kedepan,” pungkasnya.

Ketua Muhammadiyah Minta Pemerintah Hentikan Narasi Tunggal Radikalisme

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

TAWANGMANGU (Jurnalislam.com)- Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas menegaskan problem utama bangsa Indonesia bukanlah radikalisme.

Salah satu alasannya karena tidak jelasnya maksud dari radikalisme itu sendiri.

Karenanya, ia meminta pemerintah untuk mengundang pihak terkait untuk melakukan evaluasi terkait persoalan radikalisme.

“Nah sebaliknya konsep radikalisme yang sekarang semakin tidak jelas itu pemerintah stop dulu, evaluasi semua kalangan kemudian diundang, duduk bersama, apakah akan tetap mengunakan istilah radikalisme itu,” kata Busyro kepada Jurnalislam.com dalam acara madrasah kader advokat dan para Legal LBH Muhammadiyah angkatan 1/2019 di Grand Hotel, Tawangmangu, Sabtu, (16/11/2019) siang.

Ia meminta definisi radikalisme itu sendiri harus diperjelas, khususnya hal ini kini menjadi narasi tunggal pemerintah.

“Apapun definisi radikal itu yang itu perlu dipertajam dan diperjelas, tapi problem bangsa ini bukanlah radikalisme sebagaimana yang menurut narasi tunggal dari pemerintah,” pungkasnya.

Busyro: Problem Bangsa Ini Bukan Radikalisme

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

TAWANGMANGU (Jurnalislam.com)- Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas menegaskan problem utama bangsa Indonesia bukanlah radikalisme.

Hal itu dikatakannya usai memberikan materi di kegiatan madrasah kader advokat dan para Legal LBH Muhammadiyah angkatan 1/2019 di Grand Hotel, Tawangmangu, Sabtu, (16/11/2019) siang.

“Apapun definisi radikal itu yang itu perlu dipertajam dan diperjelas, tapi problem bangsa ini bukanlah radikalisme sebagaimana yang menurut narasi tunggal dari pemerintah,” katanya kepada Jurnalislam.com.

“Tapi yang diperlukan itu adalah moderasi, moderasi didalam terutama pengamalan agama, tidak hanya umat islam, tapi juga umat beragama yang lain,” imbuhnya.

Menurut mantan ketua KPK periode tahun 2010 tersebut dalam konsep moderasi itu, intinya, katanya, agama ini tidak menonjol aspek keyakinannya saja.

“Tapi juga diimbangi dengan bidang bidang lain bagaimana agama itu bisa mencerahkan kehidupan bersama antar umat antar etnis, antar golongan, kalau ini bisa ditemukan konsep moderasinya maka fanatisme itu bukan fanatisme sosial tapi fanatisme agama, itu penting,” paparnya.

 

Soal Salam Semua Agama, Wamenag Minta Serahkan Pada Ulama

Redaktur: Mazaya

JOMBANG(Jurnalislam.com)–Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi meminta semua pihak tidak memperdebatkan surat dari MUI Jatim yang mengimbau para pejabat agar tidak mengucapkan salam semua agama.

Karena saat ini masalah salam lintas agama itu sedang diteliti oleh Komisi Fatwa MUI pusat.

Hal itu dikatakan Zainut Tauhid usai mewakili Menteri Agama dalam acara silaturahmi dengan para alim ulama Jatim di gedung KHM Yusuf Hasyim, Pesantren Tebuireng, Jombang. Zainut menilai imbauan MUI Jatim agar para pejabat tidak mengucapkan salam antar agama saat berpidato, sebagai masalah perbedaan pendapat (Furu’iyah).

“Saya kira kita semuanya harus memahami konteks masalahnya. Sehingga kita tidak perlu memperdebatkan, tidak perlu kita mempermasalahkan ya,” kata Zainut Tauhid kepada wartawan di lokasi acara, Selasa (12/11/2019).

Saat ini, lanjut Zainut Tauhid, Kementerian Agama menyerahkan persoalan salam lintas agama kepada para ulama.

Dia berharap para ulama melakukan kajian, penelitian dan berdiskusi untuk merumuskan sebuah kesepahaman yang bisa dijadikan pedoman bagi semua pihak. Dengan begitu, tidak akan lagi terjadi perdebatan di masyarakat.

“Jadi, MUI Jawa Timur itu bentuknya bukan fatwa ya, itu imbauan saja. MUI pusat sendiri juga sedang melakukan penelitian, Komisi Fatwa masih mendalami persoalan itu. Jadi, belum ada keputusan,” terangnya.

Sumber: detik.com