Kerja Tak Full Time, Stafsus Milenial Digaji Rp 51 Juta per Bulan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi memilih 14 staf khusus yang akan bekerja membantunya selama lima tahun ke depan. Tujuh staf khusus di antaranya berasal dari kalangan milenial yang memiliki latar belakang profesi beragam.

Jokowi pun menyebutkan bahwa dia tak mengharuskan seluruh stafsus-nya bekerja penuh waktu atau full time di Istana. Alasannya, stafsus Jokowi memiliki tanggung jawab lain yang harus dikerjakan di luar Istana.

Salah satu stafsus presiden juga disebut akan melanjutkan studi doktoral ke Amerika Serikat mulai tahun depan.

“Tidak full time. Beliau ini sudah memiliki kegiatan, memiliki pekerjaan yang bisa mingguan.

Tidak harus ketemu, tapi minimal 1-2 minggu sekali ketemu. Namun masukan bisa setap jam, menit,” kata Jokowi dalam pengenalan staf khusus milenial, Kamis (21/11) kemarin.

Meski tidak sepenuhnya bekerja di lingkungan Istana setiap hari, stafsus presiden tetap mendapat hak keuangan sebesar Rp 51 juta per bulan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 144 tahun 2015 yang secara khusus mengatur hak keuangan staf khusus presiden.

Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman, menjelaskan bahwa stafsus Presiden juga dibantu oleh asisten yang setiap hari berada di lingkungan istana.

Tak hanya itu, meski secara fisik tidak berada di Istana, seluruh stafsus bisa secara memberi masukan kepada Presiden Jokowi yang tak dibatasi waktu.

“Ya kan mereka bekerja 1×24 jam. Jadi tidak main-main loh kerjaan stafsus itu,” kata Fadjroel di Istana Negara, Jumat (22/11).

Fadjroel memberi contoh kasus terkait isu disabilitas. Menurutnya, tak setiap hari isu ini harus dibahas bersama Presiden Jokowi.

Maka Angkie Yudistia, stafsus Presiden yang membidangi disabilitas, tidak perlu menyambangi Istana setiap hari.

“Angkie tidak perlu terlalu sering ke sini juga, tapi bisa berikan nasihat langsung ke Presiden setiap 1×24 jam. Setiap stafsus itu boleh berikan masukan kepada Presiden 1×24 jam,” kata Fadjroel.

sumber: republika.co.id

Soal Masa Jabatan Presiden Tiga Periode, Wapres: Serahkan ke DPR

CIREBON (Jurnalislam.com)– Wakil Presiden Ma’ruf Amin enggan merespons lebih jauh wacana penambahan masa jabatan presiden yang diusulkan menjadi tiga periode. Ma’ruf lebih memilih menyerahkan pembahasan tersebut kepada DPR/MPR.

“Silakan di DPR didiskusikan mana yang terbaik, saya tidak akan memberikan ‘ini tidak baik’. Sama seperti pemilihan langsung, atau DPRD,” ujar Ma’ruf saat ditemui di sela kunjungan kerjanya di Cirebon, Jawa Barat, Jumat (22/11).

Namun demikian, Ma’ruf tak mempersoalkan jika wacana tersebut saat ini berkembang di publik. Ia juga menilai itu bagian hak masyarakat untuk berpendapat.

Namun ia juga tak memungkiri jika usulan tersebut akhirnya menimbulkan polemik di publik. Yang terpenting kata Ma’ruf, wacana tersebut bisa didiskusikan secara baik.

“Ya kan begini kan sebenarnya UU itu kesepakatan dari semua pihak. Karena itu menurut saya wacana itu silakan saja dikembangkan, karena ada yang tidak setuju cukup dua periode,” ujar Ma’ruf.

Sebelumnya, wacana penambahan masa jabatan maksimal presiden menjadi tiga periode atau total 15 tahun disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Arsul Sani. Menurut Arsul, usulan ini muncul bersamaan dengan wacana amandemen Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Erick Mau Ahok Mundur dari Parpol, PDIP: Tidak Perlu

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dipastikan mundur sebagai kader PDIP pascaterpilih sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (persero).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan bahwa, dirinya sudah berkoordinasi dengan Ahok terkait hal ini.

“Pasti semua komisaris di BUMN, apalagi direksi harus mundur dari partai, itu sudah clear. Semua nama yang diajak bicara kita kasih tahu semua ini. Kenapa? Independensi dari BUMN sangat dipentingkan,” kata Erick, Jumat (22/11).

Menanggapi hal terasebut, Sekretaris Jendral Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi dipilihnya Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (persero).

Dia mengatakan, Ahok tidak perlu mundur sebagai kader partai meski ditunjuk sebagai petinggi salah satu perusahaan BUMN.

“Kalau posisinya adalah sebagai komisaris, berdasarkan ketentuan undang-undang BUMN maka Pak Ahok tidak masuk di dalam kategori sebagai pimpinan dewan pimpinan partai,” kata Hasto Kristiyanto di Depok, Jumat (22/11).

ia mengatakan, posisi Ahok yang tidak masuk ke dalam struktur partai membuat mantan gubernur DKI Jakarta itu tidak harus mengundurkan diri berdasarkan ketentuan undang-undang. Dia memastikan bahwa penunjukan Ahok sebagai pimpinan perusahan BUMN tidak akan berbenturan dengam kepentingan partai.

Sumber: republika.co.id

Efek Buruk Penerapan Ekonomi Neoliberal

Redaktur: Mazaya

Oleh: Endiyah Puji Tristanti, S.Si

(Jurnalislam.com)–Kritik sejumlah pihak atas sertifikasi perkawinan terus mengalir. Sudah ada syarat dan rukun pernikahan dalam agama masih mau ditambah lagi syarat nikah berupa sertifikasi. Melalui program ini, pernikahan diposisikan sama dengan profesi guru, dosen dan dokter setelah menyusul wacana sertifikasi ulama kandas karena resistensi masyarakat.

Aturan sertifikasi pra nikah ini nampaknya akan menjadi pelengkap dari aturan yang sudah ada sebelumnya terkait syarat-syarat pernikahan yang tercantum dalam Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbarui dengan Undang-Undang RI No 16 Tahun 2019.

Tak pernah sejalan dengan kebutuhan umat. Kontroversi program sertifikasi nikah justru mendapat dukungan Komisioner Komnas Perempuan, karena dinilai searah dengan konsep feminisme-sekulerisme. Program sertifikasi ini terus mereka kawal untuk melawan perang narasi ketahanan keluarga yang massif dilakukan umat Islam yang masih menginginkan keluarga tetap sebagai benteng ketahanan keluarga muslim.

Dalam paradigma Islam ketahanan keluarga dicapai dengan mengembalikan perempuan kepada tanggung jawab pertama dan utama menjadi ibu pendidik generasi dalam bingkai ketaatan kepada Allah dan Rosul-Nya di bawah payung negara yang berdasarkan aqidah Islam. Paradigma ini sekaligus menantang propaganda kesetaraan gender yang nyatanya telah menjadi pemicu hancurnya ketahanan institusi keluarga.

Menteri kontroversial yang sukses ‘memaksakan’ konsep fullday school dengan hasil ‘nihil’ di periode sebelumnya, kini sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi kembali mengusung kontroversi sertifikasi perkawinan. Butir materi sertifikasi yang digagas diantaranya meliputi pengetahuan tentang keluarga samara versi gender equality, perempuan dan ekonomi keluarga serta kesehatan reproduksi yang berkeadilan.

Sementara pernyataan Menteri Agama juga semakin mempertegas arus liberalisasi dalam pencanangan sertifikasi ini. Menurutnya kesehatan reproduksi diberikan kepada calon mempelai juga untuk mencegah stunting pada anak. Tampak Menag sama sekali gagap paham konsep kesehatan reproduksi.

Diaminkan oleh Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), menurut mereka prolematika stunting di negeri kaya SDA ini disebabkan orang tua yang gagal paham konsep kesehatan anak lantaran mereka menikah terlalu dini.

Padahal kesehatan reproduksi bukanlah program melahirkan bayi sehat dengan kecukupan gizi bagi ibu dan anak. Namun kesehatan reproduksi adalah berkaitan jaminan kepemilikan dan pemanfaatan organ seksual, pendidikan seksual untuk mengembalikan fungsi organ seksual atas dasar kebebasan berperilaku (hurriyah syakhshiyah). Seseorang berhak mendapatkan keturunan maupun menolak mendapatkan keturunan, berhak untuk hamil dan tidak hamil, menikah atau tidak menikah. Yang penting prinsip kesehatan reproduksi (baca: kebebasan seksual) harus tetap mendapatkan perlindungan undang-undang sesuai pasal 71 UU Nomer 36 tahun 2009.

Program sertifikasi ini rencananya akan dimulai tahun 2020 dan dikelola oleh Kementerian Agama bersama Kementerian Kesehatan. Selama dua tahun terakhir, Kemenag sebetulnya telah menyelenggarakan program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebagai upaya revitalisasi dari program kursus pranikah (kursus calon pengantin, suscatin) yang berlaku beberapa tahun sebelumnya.

Hanya saja program ini dipandang belum berhasil menyentuh semua pasangan calon pengantin. Misalnya saja, pada tahun 2018 program ini baru menjangkau 125.142 pasangan calon pengantin di 34 provinsi. Sementara hingga Oktober tahun ini, pelaksanaan bimwin baru diikuti 59.291 calon pengantin.

Sertifikasi Nikah Mengakomodir Kepentingan Neoliberalisme

Jika ditelaah mendalam, problem yang lebih mendasar justru kemiskinan dan rendahnya gizi masyarakat akibat sistem ekonomi neoliberal yang diterapkan negara.

Stunting dan perceraian hanyalah dampak buruk akibat banyaknya kepala keluarga kehilangan pekerjaan untuk mencukupi nafkah keluarga, pada waktu yang sama perempuan ditarik ke ranah publik menjalankan perekonomian agar dapat dieksploitasi oleh korporasi atas ijin negara.

Sama sekali tidak ada korelasi kesadaran akan kesehatan reproduksi dengan langgengnya usia pernikahan dan gizi keluarga. Faktor ekonomi menjadi paling dominan penyebab perceraian. Gugat cerai karena perempuan lebih mandiri secara ekonomi sementara laki-laki dilemahkan agar tidak mampu mencukupi nafkah keluarga.

Berdasarkan data yang dikutip detikcom dari website Mahkamah Agung (MA), Rabu (3/4/2019) sebanyak  419.268 perceraian sepanjang 2018. Inisistif perceraian paling banyak dari pihak istri yaitu 307.778 kasus. Sedangkan dari pihak suami sebanyak 111.490 kasus.

Gugat cerai istri tiga kali lipat dari talak suami. Besaran ini belum termasuk jumlah perceraian keluarga non muslim. Artinya faktor ajaran agama tertentu tidak layak didakwa sebagai penyebab lemahnya ketahanan keluarga

Oleh sebab itu, pemberdayaan perempuan lebih layak dituding sebagai faktor pemicu kehancuran ketahanan keluarga. Pemberdayaan perempuan telah menyeret perempuan terpaksa bekerja karena tekanan ekonomi keluarga akibat langsung penerapan sistem ekonomi neoliberal yang gagal mensejahterakan rakyat.

Maka untuk mewujudkan ketahanan keluarga bukan dengan jalan sertifikasi pernikahan yang justru berpotensi menunda usia pernikahan dan akan meningkatkan freesex. Yang benar justru, dengan menghentikan penerapan ekonomi neoliberal dengan cara menerapkan kembali sistem ekonomi Islam mulai dari jaminan ketersediaan lapangan kerja bagi laki-laki agar dapat bertanggung jawab menafkahi keluarganya sampai terealisirnya efektivitas fungsi baitul maal yang dikelola negara.

Selain itu ketahanan keluarga juga membutuhkan peran sentral negara dalam memberikan jaminan kesehatan publik secara gratis dan berkualitas. Pemerintah harus menghapus JKN dan BPJS sebagai kuasi korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan publik. Kesehatan adalah hajat publik. Dalam Islam penyelenggaraan kesehatan menjadi tanggung jawab total negara.

Pemerintah juga bertanggung jawab untuk mensterilisasi seluruh media dari nilai-nilai liberalisme dan arus global liberalisasi. Media dan sosial media hari ini harus bisa dimanfatkan negara secara maksimal, sebagai alat propaganda dan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia .

Walhasil, ketahanan keluarga Indonesia membutuhkan negara berparadigma pelayanan dan perlindungan-riayah wal junnah– untuk menerapkan Islam Kaffah yang menebar berkah dalam naungan sistem pemerintahan Islam.

*Penulis dan Pemerhati Politik Islam

Semangat Tebar Manfaat, BSMI Resmikan Cabang Bengkulu

Redaktur: Mazaya

BENGKULU(Jurnalislam.com)–Melantik pengurus BSMI Provinsi Bengkulu, Sabtu (23/11) di Ruang Pola, Kantor Gubernur Bengkulu.

Terpilih sebagai Ketua BSMI Provinsi Bengkulu dr Nur Cholish.

Gubernur Bengkulu yang diwaliki Asisten III Gotri Suyanto mengucapkan selamat atas terbentuknya BSMI Provinsi Bengkulu.

“Segeralah beraktivitas melaksanakan program-program, tidak perlu menunggu bencana. Masyarakat perlu dilatih untuk persiapan menghadapi bencana,” papar Gotri.

Ia berharap BSMI Bengkulu bisa melakukan sinergisitas dengan lembaga kebencanaan dan kemanusiaan lain di Bengkulu.

“Kita harapkan nantinya ada kantor bersama dari seluruh lembaga kemanusiaan untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi,” papar dia.

Ketua Umum BSMI Djazuli Ambari mengatakan, BSMI ingin terus hadir dan memberikan manfaat bagi segenap masyarakat Indonesia. Semangat itulah yang melandasi hadirnya setiap kepengurusan baru di beberapa provinsi di Indonesia.

“Lakukan sinergi dengan lembaga lain dan teruslah menjaga amanat kemanusiaan ini,” terang Djazuli.

Sebelum pengukuhan BSMI Provinsi Bengkulu, diadakan Kuliah Umum dalam rangka Dies Natalis ke-2 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Desahen, Bengkulu.

Ketua Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) BSMI dr Basuki Supartono didapuk sebagai pembicara utama dalam Kuliah Umum tersebut.

Kuliah Umum bertajuk Manajemen Kegawatdaruratan Bencana dan Manajemen Rumah Sakit Lapangan ini digelar karena provinsi Bengkulu sangat rawan bencana terutama gempa bumi.

Puluhan Mobil dan Rumah Warga Palestina Divandalisme Pemukim Israel

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

TEPI BARAT (Jurnalislam.com) – Sedikitnya 50 unit mobil milik warga Palestina dibakar dan dirusak oleh pemukim Yahudi di Tepi Barat pada Jumat (22/11/2019).

Situs berita Wafa melaporkan, selain membakar kendaraan, para pemukim juga memotong ban dan mencorat-coret dengan “area militer tertutup’ dalam bahasa Ibrani di rumah-rumah warga di Karyout, Tepi Barat.  Lambang Bintang Daud juga terlihat di dinding rumah warga di Thaer Hanaysha.

Mobil milik Suleiman Zayn Al-Din (47) asal Majdal Beni Fadl, adalah salah satu dari sekian banyak mobil yang dibakar pemukim Yahudi malam itu. Suleiman mengatakan, dua orang tertangkap kamera menghancurkan mobilnya dan mobil putranya.

“Mereka membuat kami rugi puluhan ribu shekel,” katanya dilansir media Israel, Haaretz, Jumat (22/11/2019).

Tentara pendudukan mengklaim telah menyelidiki dan pasukan kemanan akan segera mengumpulkan bukti.

Walikota Kafr Ad-Dik, Ibrahim Issa Ad-Dik mengatakan bahwa kejadian Jumat ini adalah yang kedua di desa itu.

Ryamizard Ingatkan Bahaya Ideologi Komunis dan Liberal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Mantan Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, menekankan seluruh ideologi yang ada di dunia ini selain Pancasila tidak boleh masuk atau tumbuh di Indonesia.

“Begitu juga dengan ideologi komunis, liberal dan lain-lain, kita tetap Pancasila, Pancasila dan NKRI itu sudah final dan tidak perlu diperdebatkan lagi, harga mati,” katanya saat kegiatan bedah buku bertajuk PKI Dalang dan Pelaku Kudeta, di Lemhanas, Jakpus, Sabtu (23/11/2019).

Ryamizard mengingatkan agar rakyat tidak latah dengan ideologi dan cara hidup negara lain, hal itu akan membahayakan ideologi Pancasila.

Sejarah pemberontakan PKI menurut dia harus dijadikan pengingat berbahayanya ideologi selain Pancasila tumbuh di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Dan sebagai generasi penerus dengan bedah buku ini diharapkan kita dapat lebih memahami tentang sejarah bangsa, dan tidak mudah termakan oleh berita hoax yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya.

Tentara Israel Mengarak Bocak Palestina Sambil Melempari Rumah Warga dengan Granat

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

TEPI BARAT (Jurnalislam.com) – Lembaga HAM B’tselem melaporkan bahwa pasukan penjajah Israel telah menahan seorang anak Palestina berusia 13 tahun pada 3 November lalu. Anak kecil yang bernama Abd Ar-Rajeq Idris itu ditangkap di Abu Jales, Tepi Barat kemudian dibawa ke Hebron dengan mata tertutup.

Abd Ar-Raze kemudian diturunkan dari sebuah jip dengan mata tertutup dan diarak di tengah pemukiman warga Palestina.

Selain mengarak anak itu, tentara Zionis Israel juga melempari rumah-rumah warga dengan granat sambil berteriak-teriak.

“Saya benar-benar takut dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saya duduk di jip dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Salah satu tentara menampar dan menendang saya. Dia berbicara kepada saya dalam bahasa Ibrani sehingga saya tidak bisa mengerti apa yang dia katakan,” kata Abd a-Razeq Idris kepada seorang peneliti B’Tselem.

Ketika ayah anak itu tiba, tentara menolak untuk membebaskannya dan malah membawanya ke sebuah pos militer yang berpusat di pemukiman Kiryat Arba. Tentara itu mengatakan kepada ayah bahwa mereka membawanya ke kantor polisi.

‘Abd a-Razeq ditanya tentang pelempar batu dan disuruh pulang sendiri sekitar pukul 14:00.

https://www.youtube.com/watch?list=UUtHZWaMxJ4nOLdsSnEAoXcg&v=TnJEZmqt1Ys&feature=emb_title

“Ibu saya benar-benar khawatir, dan ketika saya sampai di rumah, dia dan nenek saya memeluk saya dan menangis. Saya tidak melakukan apa-apa, dan saya tidak melempar batu apa pun. Saya tidak tahu apa yang diinginkan tentara dari saya,” ungkap anak itu.

Menurut B’Tselem, kasus ini adalah bagian dari kekerasan rutin yang dilakukan tentara Israel terhadap warga Palestina di Hebron. Tentara dan pemukim Israel juga kerap melakukan serangan fisik, ancaman, pelecehan verbal, menyerang rumah-rumah (biasanya di malam hari), dan menangkap anak di bawah umur dan orang dewasa.

Sementara itu pihak Israel berkilah. Untuk membenarkan tindakannya, mereka beralasan semua dilakukan dengan alasan keamanan.

B’Tselem menegaskan bahwa tindakan tentara dan pemukim Israel itu dilakukan agar warga Palestina tidak betah dan meninggalkan Hebron.

“Tindakan mereka hanya berfungsi untuk meningkatkan kebijakan mendorong warga Palestina untuk meninggalkan Hebron dengan membuat kehidupan sehari-hari mereka menderita,” tegas B’Tselem.

Perluas Jaringan Distribusi Beras, ACT Targetkan Pengadaan 10 Truk Pangan

Redaktur: Mazaya

BANDUNG(Jurnalislam.com) – Aksi Cepat Tanggap (ACT) menargetkan pengadaan 10 Rice Truck pada 2020. Pengadaan ini untuk memperluas jangkauan distribusi beras ke masyarakat miskin.

Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin optimis pengadaan tersebut dapat terealisasi dengan komitmen para dermawan.

“Insyaallah akan memberi 10 Rice Truck yang harus beroperasi 25 hari. Sehari 10 ton dan masing-masing KK dapat menerima 5 kg, berarti dapat melayani 2000 keluarga,” kata dia di Bandung, Kamis (21/11/2019).

Ia bercerita terkait bantuan pangan ini, meskipun Indonesia sudah berbulan-bulan musim kemarau, namun tidak ada kelaparan karena masyarakat Indonesia selalu gotong royong.

Bentuk gotong royong dengan adanya para dermawan yang menyalurkan bantuannya ke ACT. Inilah yang membuat ACT optimis program 10 Rice Truck dapat terealisasi.

“Sekarang baru ada dua armada satu Water Truck dan Rice Truck,” katanya.

Saat ini ACT mendistribusikan 10 ton beras kepada 2000 masyarakat miskin Desa Sindangkerta Kabupaten Bandung.

Para pengunjung yang hadir mayoritas kaum hawa dan tidak sedikit yang sudah sepuh.Mereka nampak sumringah menerima bantuan ini.

Di Maulid Akbar, Kiai Ma’ruf Berpesan Agar NU Bertransformasi dan Berubah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menghadiri acara Maulid Akbar dan Doa Untuk Keselamatan Bangsa yang diselenggarakan lembaga dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis malam (21/11).

 

Wapres menyampaikan bahwa Nabi Muhammad merupakan figur yang luar biasa. Nabi Muhammad, kata dia, mampu mengubah umat zaman jahiliyah menjadi umat terbaik.

 

“Nabi Muhammad itu manusia tapi bukan kayak manusia biasa. Bahkan Nabi Muhammad itu ibarat batu mutiara sedangkan orang lain kayak batu biasa,” kata Ma’ruf di Istiqlal, Jakarta.

 

Dia mengatakan Nabi Muhammad ibarat batu berlian, sementara manusia biasa ibarat batu koral.

 

“Jadi beda harganya, berlian itu kecil saja harganya mahal, kalau koral satu truk aja nggak ada harganya,” kata dia.

 

Ma’ruf yang juga Mustasyar PBNU itu menyampaikan Nabi Muhammad adalah tokoh perubahan. Islam, kata dia, adalah agama perbaikan atau agama perubahan.

Itu juga yang menjadi cita-cita NU sebagai organisasi perubahan dan perbaikan. Yaitu memperbaiki kemasyarakatan. Sementara dari sisi agama yang diperbaiki NU adalah akidah dan cara berpikir.

 

Dia mengatakan dalam masa saat ini, perubahan yang harus dilakukan adalah perubahan pemahaman keagamaan supaya lurus. Sementara perubahan kemasyarakatan dalam aspek kehidupan ekonomi, sosial, dan pendidikan.

 

“Makanya Indonesia kita ini visi ke depannya adalah ingin menjadi Indonesia maju,” ujar dia.

 

Dia menekankan sebagai organisasi perbaikan dan perubahan, NU akan terus mengambil peran dalam perubahan. Perubahan, menurut dia, harus dilakukan secara cepat agar tidak ketinggalan.

 

“Makanya paradigma alon-alon asal kelakon harus sudah ditinggalkan. Sekarang harus sudah serba cepat. Semua serba akselerasi. Perubahan harus cepat, tapi juga harus tepat agar tidak berantakan,” katanya.

 

Ma’ruf mengatakan kaidah yang dipegang NU yang selama ini hanya ada dua yaitu menjaga yang lama yang baik serta mengambil yang baru yang lebih baik (bertransformasi), harus ditambah satu lagi yakni inovasi.