Efek Buruk Penerapan Ekonomi Neoliberal

Efek Buruk Penerapan Ekonomi Neoliberal

Oleh: Endiyah Puji Tristanti, S.Si

(Jurnalislam.com)–Kritik sejumlah pihak atas sertifikasi perkawinan terus mengalir. Sudah ada syarat dan rukun pernikahan dalam agama masih mau ditambah lagi syarat nikah berupa sertifikasi. Melalui program ini, pernikahan diposisikan sama dengan profesi guru, dosen dan dokter setelah menyusul wacana sertifikasi ulama kandas karena resistensi masyarakat.

Aturan sertifikasi pra nikah ini nampaknya akan menjadi pelengkap dari aturan yang sudah ada sebelumnya terkait syarat-syarat pernikahan yang tercantum dalam Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbarui dengan Undang-Undang RI No 16 Tahun 2019.

Tak pernah sejalan dengan kebutuhan umat. Kontroversi program sertifikasi nikah justru mendapat dukungan Komisioner Komnas Perempuan, karena dinilai searah dengan konsep feminisme-sekulerisme. Program sertifikasi ini terus mereka kawal untuk melawan perang narasi ketahanan keluarga yang massif dilakukan umat Islam yang masih menginginkan keluarga tetap sebagai benteng ketahanan keluarga muslim.

Dalam paradigma Islam ketahanan keluarga dicapai dengan mengembalikan perempuan kepada tanggung jawab pertama dan utama menjadi ibu pendidik generasi dalam bingkai ketaatan kepada Allah dan Rosul-Nya di bawah payung negara yang berdasarkan aqidah Islam. Paradigma ini sekaligus menantang propaganda kesetaraan gender yang nyatanya telah menjadi pemicu hancurnya ketahanan institusi keluarga.

Menteri kontroversial yang sukses ‘memaksakan’ konsep fullday school dengan hasil ‘nihil’ di periode sebelumnya, kini sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi kembali mengusung kontroversi sertifikasi perkawinan. Butir materi sertifikasi yang digagas diantaranya meliputi pengetahuan tentang keluarga samara versi gender equality, perempuan dan ekonomi keluarga serta kesehatan reproduksi yang berkeadilan.

Sementara pernyataan Menteri Agama juga semakin mempertegas arus liberalisasi dalam pencanangan sertifikasi ini. Menurutnya kesehatan reproduksi diberikan kepada calon mempelai juga untuk mencegah stunting pada anak. Tampak Menag sama sekali gagap paham konsep kesehatan reproduksi.

Diaminkan oleh Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), menurut mereka prolematika stunting di negeri kaya SDA ini disebabkan orang tua yang gagal paham konsep kesehatan anak lantaran mereka menikah terlalu dini.

Padahal kesehatan reproduksi bukanlah program melahirkan bayi sehat dengan kecukupan gizi bagi ibu dan anak. Namun kesehatan reproduksi adalah berkaitan jaminan kepemilikan dan pemanfaatan organ seksual, pendidikan seksual untuk mengembalikan fungsi organ seksual atas dasar kebebasan berperilaku (hurriyah syakhshiyah). Seseorang berhak mendapatkan keturunan maupun menolak mendapatkan keturunan, berhak untuk hamil dan tidak hamil, menikah atau tidak menikah. Yang penting prinsip kesehatan reproduksi (baca: kebebasan seksual) harus tetap mendapatkan perlindungan undang-undang sesuai pasal 71 UU Nomer 36 tahun 2009.

Program sertifikasi ini rencananya akan dimulai tahun 2020 dan dikelola oleh Kementerian Agama bersama Kementerian Kesehatan. Selama dua tahun terakhir, Kemenag sebetulnya telah menyelenggarakan program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebagai upaya revitalisasi dari program kursus pranikah (kursus calon pengantin, suscatin) yang berlaku beberapa tahun sebelumnya.

Hanya saja program ini dipandang belum berhasil menyentuh semua pasangan calon pengantin. Misalnya saja, pada tahun 2018 program ini baru menjangkau 125.142 pasangan calon pengantin di 34 provinsi. Sementara hingga Oktober tahun ini, pelaksanaan bimwin baru diikuti 59.291 calon pengantin.

Sertifikasi Nikah Mengakomodir Kepentingan Neoliberalisme

Jika ditelaah mendalam, problem yang lebih mendasar justru kemiskinan dan rendahnya gizi masyarakat akibat sistem ekonomi neoliberal yang diterapkan negara.

Stunting dan perceraian hanyalah dampak buruk akibat banyaknya kepala keluarga kehilangan pekerjaan untuk mencukupi nafkah keluarga, pada waktu yang sama perempuan ditarik ke ranah publik menjalankan perekonomian agar dapat dieksploitasi oleh korporasi atas ijin negara.

Sama sekali tidak ada korelasi kesadaran akan kesehatan reproduksi dengan langgengnya usia pernikahan dan gizi keluarga. Faktor ekonomi menjadi paling dominan penyebab perceraian. Gugat cerai karena perempuan lebih mandiri secara ekonomi sementara laki-laki dilemahkan agar tidak mampu mencukupi nafkah keluarga.

Berdasarkan data yang dikutip detikcom dari website Mahkamah Agung (MA), Rabu (3/4/2019) sebanyak  419.268 perceraian sepanjang 2018. Inisistif perceraian paling banyak dari pihak istri yaitu 307.778 kasus. Sedangkan dari pihak suami sebanyak 111.490 kasus.

Gugat cerai istri tiga kali lipat dari talak suami. Besaran ini belum termasuk jumlah perceraian keluarga non muslim. Artinya faktor ajaran agama tertentu tidak layak didakwa sebagai penyebab lemahnya ketahanan keluarga

Oleh sebab itu, pemberdayaan perempuan lebih layak dituding sebagai faktor pemicu kehancuran ketahanan keluarga. Pemberdayaan perempuan telah menyeret perempuan terpaksa bekerja karena tekanan ekonomi keluarga akibat langsung penerapan sistem ekonomi neoliberal yang gagal mensejahterakan rakyat.

Maka untuk mewujudkan ketahanan keluarga bukan dengan jalan sertifikasi pernikahan yang justru berpotensi menunda usia pernikahan dan akan meningkatkan freesex. Yang benar justru, dengan menghentikan penerapan ekonomi neoliberal dengan cara menerapkan kembali sistem ekonomi Islam mulai dari jaminan ketersediaan lapangan kerja bagi laki-laki agar dapat bertanggung jawab menafkahi keluarganya sampai terealisirnya efektivitas fungsi baitul maal yang dikelola negara.

Selain itu ketahanan keluarga juga membutuhkan peran sentral negara dalam memberikan jaminan kesehatan publik secara gratis dan berkualitas. Pemerintah harus menghapus JKN dan BPJS sebagai kuasi korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan publik. Kesehatan adalah hajat publik. Dalam Islam penyelenggaraan kesehatan menjadi tanggung jawab total negara.

Pemerintah juga bertanggung jawab untuk mensterilisasi seluruh media dari nilai-nilai liberalisme dan arus global liberalisasi. Media dan sosial media hari ini harus bisa dimanfatkan negara secara maksimal, sebagai alat propaganda dan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia .

Walhasil, ketahanan keluarga Indonesia membutuhkan negara berparadigma pelayanan dan perlindungan-riayah wal junnah– untuk menerapkan Islam Kaffah yang menebar berkah dalam naungan sistem pemerintahan Islam.

*Penulis dan Pemerhati Politik Islam

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close X