Wapres Usul Dialog Soal Wacana Presiden Dipilih MPR

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin merespons pernyataan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj yang mengusulkan presiden kembali dipilih oleh MPR.

Kiai Ma’ruf menilai sebaiknya usulan tersebut dibahas terlebih dahulu oleh semua pihak. Ma’ruf menilai, akan lebih tepat jika berbagai usulan yang masuk dikaji secara matang.

“Dialogkan dulu mana yang lebih bagus, kita sedang mencari yang bagus kalau nanti lebih bagus yang sekarang ya kita pertahankan, tapi kalau ada alternatif yang lain yang bagus yah kita cari,” ujar Kiai Ma’ruf saat diwawancarai wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Ia menilai, sebaiknya semua pihak tidak statis dalam menyikapi usulan-usulan yang muncul. Apalagi ini menyangkut sistem pemilihan yang dirasa cocok bagi bangsa Indonesia.

Menurutnya, yang terpenting semua dibahas secara matang untuk mendapat hasil terbaik bagi bangsa Indonesia. Termasuk saat ini usulan mengamandemen Undang-undang Dasar 1945.

“Sekarang sudah empat kali mau amandemen lagi, jadi dinamis berpikirnya mencari yang terbaik untuk bangsa ini. Saya tidak memberi pendapat dulu, kita bahas dulu,” ujar Ma’ruf.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj menyampaikan aspirasi kiai NU soal pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung.

Menurut dia, jika menimbang dan melihat mudarat dan manfaatnya, pemilihan presiden secara langsung berbiaya tinggi.

“Terutama biaya sosial, ada konflik yang sangat mengkhawatirkan dan mengancam,” ujar Ketua Umum PBNU itu, saat menerima silaturahim pimpinan MPR ke Kantor PBNU Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Sumber: republika.co.id

Peneliti LIPI: Sistem Pemilu Langsung Perlu Dievaluasi

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, penyelenggaraan pemilihan presiden (pilpres) secara langsung perlu dievaluasi.

Namun, wacana pemilihan presiden oleh MPR RI bukan satu-satunya jawaban atas berbagai permasalahan dari pilpres langsung.

Ia melanjutkan, apabila opsi pemilihan presiden oleh MPR pun muncul harus dibarengi naskah akademis yang berisi filosofis konteks, pengalaman empirik, dan bisa dipertanggungjawabkan.

Termasuk kelemahan dan kekuatan dari masing-masing sistem baik pemilihan langsung oleh rakyat maupun MPR RI.

“Dua mekanisme desain pilpres itu mana yang ternyata lebih bermanfaat untuk Indonesia. Tidak hanya untuk pemberian masyarakat, tetapi juga untuk kemajuan Indonesia ke depan, sehingga Indonesia tidak didera kemunduran,” ujar Siti kepada wartawan di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2019).

Ia menuturkan, harus diingat pula hal-hal yang menjadi latar belakang saat Indonesia memutuskan mengubah sistem pemilihan presiden dari MPR ke rakyat. Salah satunya MPR sebagai lembaga tertinggi negara tidak transparan dan akuntabel karena rezim otoriter yang didominasi penguasa.

Namun, lanjut Siti, kemudian dilihat saat ini apakah konflik-konflik yang dulunya terjadi bisa berkurang atau justru bertambah di era pilpres langsung. Hal itu juga bisa diketahui dari banyaknya sengketa pilpres, pemilihan legislatif (pileg), maupun pemilihan kepala daerah (pilkada).

Sehingga, kata Siti, perlu dikaji pula apakah nilai-nilai substansi dari pemilihan oleh rakyat ini masih dapat terwujud hingga kini. Jangan sampai, demokrasi yang dijunjung tinggi selama 20 tahun terakhir hanya demokrasi prosedural tanpa nilai substansinya.

Sumber: republika.co.id

 

SKB 11 Menteri Diklaim Agar PNS Loyal Kepada Pancasila

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menilai SKB 11 menteri merupakan dasar melindungi aparatur sipil negara.

Dengan surat itu, lembaga negara akan membentengi mereka dari ideologi yang mengancam eksistensi dan kedaulatan negara.

“Tentu kami menjadikan itu sebagai pijakan dalam membina para ASN,” ujar Anggota KASN Arie Budhiman, saat dihubungi pada Kamis (28/11/2019).

Dia menjelaskan empat perspektif KASN terkait SKB tersebut.

Pertama, berdasarkan prinsip dasar, ASN mempunyai nilai dasar dan kode etik prilaku. Poinnya adalah mereka harus loyal kepada pancasila.

“Ini adalah dasar yang menjadi acuan kami,” ujar Arie.

Ketika ada ideologi lain yang datang, bahkan kemudian mengancam Pancasila, maka SKB ini memproteksi ASN dari serangan semacam itu.

Sumber: republika.co.id

Rekomendasi PBNU Soal Presiden Dipilih MPR Akan Dikaji

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, mengatakan, rekomendasi PBNU yang mengusulkan pemilihan presiden melalui MPR menjadi bahan kajian penting institusi.

Ia yakin rekomendasi PBNU telah berdasarkan kajian mendalam dengan melihat manfaat dan kerugian ketika pemilihan presiden secara langsung.

“Kami sebagai pimpinan MPR akan mendengarkan dan memasukan rekomendasi itu sebagai bahan kajian penting. Namun kembali pada kehendak masyarakat karena ini sudah terlanjur dengan pemilihan langsung,” kata dia, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Ia menilai rekomendasi PBNU itu berdasarkan kajian para ulama PB NU yang mempertimbangkan sisi manfaat dan kerugiannya. Ia mencontohkan biaya sosial yang tinggi dalam pelaksanaan Pemilu langsung sehingga lebih baik dikembalikan ke MPR.

“Saat ini kalau kita kalkulasi biaya untuk memilih presiden, kita membutuhkan Rp24 triliun. Kalau dipilih melalui MPR, tidak akan sampai segitu bahkan bisa berkurang 80 persen untuk memilih seorang kepala daerah,” ujarnya.

Menurut dia, dalam pemilihan langsung, biaya yang dikeluarkan calon juga besar dan juga kerugian sosial di sebuah daerah. Ia mengatakan, untuk pembiayaan Pilkada langsung di satu daerah bisa menghabiskan biaya Rp20 miliar namun kalau pemilihan di DPRD biayanya hanya Rp1 miliar.

“Fraksi PKB akan menerima itu sebagai masukan, nasihat sekaligus kami akan berfikir apakah nanti ide atau arahan dari PBNU akan diterima dari semua fraksi yang ada,” katanya.

Menurut dia, kalau semua fraksi menerima rekomendasi PB NU maka PKB berhasil meyakinkan apa yang menjadi rekomendasi PBNU.

Sumber: republika.co.id

 

DSKS Bangun Sumur dan Bantu Tangki Air Bersih untuk Warga Sukoharjo

SUKOHARJO (Jurnalislam.com) – Musim kemarau yang cukup panjang membuat berbagai daerah kekurangan air bersih. Salah satu daerah yang rawan air bersih adalah di Dukuh Ngentak, Karangwuni Weru, Sukoharjo, Jawa Tengah.

Di desa tersebut Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS), Masjid ISKA, Baitulmal Salimah bantu Pembangunan sumur dalam dan memberikan bantuan tangki air bersih selama 3 tahap.

Abah Kasum Perwakilan dari DSKS  saat ramah tamah dengan warga sekitar mengatakan semoga sumur bisa dimanfaatkan untuk kegiatan sehari-hari terkhusus kegiatan keagamaan.

Alhamdulillah sudah selesai dan sudah mengalir airnya, sumur ini kami serahkan kepada masyarakat, untuk dimanfaatkan kegiatan sehari-hari, terkhusus untuk kegiatan keagamaan,” katanya, Rabu (28/11/2019).

Sementara itu ketua RW setempat Bapak Suparjo mengucapkan terimakasih kepada semua relawan, mudah- mudahan menjadi amal sholeh semuanya.

“Kami perwakilan masyarakat mengucapkan terimakasih atas bantuan sumur ini, masyarakat tidak bisa membalas,semoga menjadi amal saudara semua,” jelasnya.

Pembuatan sumur dalam tersebut menelan biaya 20 juta sendiri dari relawan 10 juta dan sisanya dari warga Sekitar.

Reporter: Ridho Asfari

Keberadaan Patung Wane Dinilai Cederai Warga yang 100 Persen Muslim

BIMA(Jurnalislam.com )–Warga merasa kecewa dengan lambatnya pemerintah menindak  keberadaan Patung Wane milik mantan Kapolres Panda Ekawana, yang sampai sekarang ini meresahkan masyarakat Wane.

Hal tersebut disampaikand dalam pertemuan warga bersama ormas islam, tokoh masyarakat Wane, Kepala Dinas perijinan, Dinas Pariwisata, Dinas Kementrian Agama, Forum ummat islam (FUI), Majelis Ulama ( MUI ) di Gedung DPRD, Senin (25/11/2019).

Ketua Pemuda Wane, Kurniawan mengatakan bahwa keberadaan patung Wane telah mencederai warga yang 100 % beragama Islam.

“Patung itu (patung di Wane) simbol agama orang Lain, tidak boleh kita mengatakan bahwa patung itu adalah seni, karena patung itu tempat ibadah agama orang lain, jadi kalo kita biarkan patung di Wane akan merusak akidah generasi muda ungkapnya,” katanya.

Sebelumnya, Ketua MUI Bima  disebut sudah berfatwa agar patung Wane harus dibongkar. Kurniawan mengingatkan agar fatwa ulama dijalankan.

“Terakhir Kami sampaikan, kami sudah lewat jalur  hukum, sudah lewat jalur pemerintah supaya patung itu di bongkar, jangan sampai masyarakat langsung yang membongkarnya,” pungkasnya.

Reporter: saad

Laznas BMH Bersama Siswa TK dan SMP Galang Dana untuk Palestina

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Kepeduliaan terhadap masyarakat Palestina ditunjukkan banyak pihak. Termasuk Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) bersama ratusan siswa dari TK Yaa Bunayya Surabaya dan SMP Putri Lukman al Hakim Surabaya. Kamis, (28/11/2019).

Para siswa kompak saling berebut untuk menyerahkan bantuannya melalui kotak amal yang telah disediakan pihak sekolah.

Siswa TK Yaa Bunayya & SMP Putri Lukman al Hakim Surabaya memilih mengumpulkan donasi di sekolah. Para siswa menyisihkan uang jajan mereka untuk diberikan kepada saudara-saudara muslim di Palestina yang sedang membutuhkan.

“Kami ingin membiasakan anak didik kami untuk berbagi dan menumbuhkan rasa peduli. Kami ingin mendermakan sebagian rezeki bagi masyarakat yang membutuhkan di Palestina,”kata Kepala Sekolah SMP Putri Lukman al Hakim Surabaya Ustadzah Somi’ Suradi

Sementara siswa TK Yaa Bunayya Surabaya sangat antusias menggalang dana karena ditemani maskot BMH yang semakin membuat suasana jadi semarak.

“Ini cara kami mengajak anak-anak yang masih belia untuk peduli sesama,”kata Ustadzah Siti Fatimah, selaku Kepala Sekolah TK Yaa Bunayya Surabaya

Selain itu, Zakaria selaku Koordinator Lapangan Laznas BMH mengungkapkan bahwa selama ini BMH telah aktif menyalurkan bantuan untuk warga Palestina.

“Alhamdulillah, dana yang terkumpul sebesar Rp 25.600.000 di tambah 1 cincin emas dari penggalangan Laznas BMH bersama TK Yaa Bunayya Surabaya & SMP Putri Lukman al Hakim Surabaya. Nanti dana yang sudah terkumpul akan disalurkan melalui Kantor pusat BMH yang ada di Jakarta,”ungkap Zakaria. (Mustofa)

 

Halal Expo 2019 Kembali Digelar Awal Desember

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Halal Expo Indonesia (HEI) kembali digelar untuk kali kedua pada 6-8 Desember 2019 di ICE BSD, Tangerang.

Mengusung tema “Halal is Everything“, HEI akan diisi pameran produk-produk halal mulai dari makanan, fashion, kosmetik, farmasi, properti, pendidikan, travel umrah dan haji, hingga financial.

Dalam keterangannya lewat pesan singkat, Skyconnection selaku event organizer menjelaskan, selain diisi oleh pameran industri halal, HEI juga mempunyai banyak konten yang menarik.

Konten unggulan dari halal expo Indonesia antara lain adalah HEISpeak, HEIshare, HEIkids dan HEIact.

“HEISpeak adalah sebuah forum diskusi bagi para pengunjung untuk belajar dan mendapatkan lebih banyak pengetahuan tentang halal dalam Islam,” kata Show Manajemen HEI 2019, Erwin Raja di Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Erwin menjelaskan, para pembicara dalam acara ini tidak hanya dari para asatidz atau ustaz-ustaz, tetapi juga pelaku bisnis, akademisi dan regulator. Tujuan dibentuknya HEISpeak, kata Erwin, adalah menyatukan pendapat mengenai halal dari sudut pandang yang berbeda dan dilegitimasi oleh para ustaz sesuai kaidah agama yang tertuang dalam Alquran dan hadist.

“Sehingga diharapkan semua pengunjung yang hadir, dan keluar dari Halal Expo Indonesia mempunyai pandangan dan pendapat yang sama akan arti halal,” ujar ayah tiga anak ini.

Sumber: republika.co.id

PBNU Usul Presiden Dipilih MPR

JAKARTA (Jurnalislam.ccom) – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj menyampaikan aspirasi kiai NU soal pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung.

Menurut dia, jika menimbang dan melihat mudarat dan manfaatnya, pemilihan presiden secara langsung berbiaya tinggi.

“Terutama biaya sosial, ada konflik yang sangat mengkhawatirkan dan mengancam,” ujar Ketua Umum PBNU itu, saat menerima silaturahim pimpinan MPR ke Kantor PBNU Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Dia mencontohkan peristiwa pada pemilihan presiden 2019 lalu. “Keadaan kita ini mendidih, panas, sangat-sangat mengkhawatirkan. Apakah setiap lima tahun harus seperti itu?” ujar Said Aqil.

Said mengatakan, saat musyawarah nasional (munas) di Pondok Pesantren Kempek Cirebon tahun 2012, para kiai dan ulama berpikir mengusulkan pemilihan presiden kembali kepada MPR. Hal itu demi kuatnya solidaritas persa tuan dan kesatuan Republik Indonesia.

Namun, Said menegaskan itu suara kiai dan para alim ulama, bukan suara Pengurus Tanfiziah (Dewan Pelaksana) PBNU. “Itu suara kiai-kiai, bukan tanfiziah.

Kalau tanfiziah, namanya konferensi besar (konbes) di bawah muktamar. Di NU begitu,” kata Said.

Said juga mengaku sama sekali tidak ada dorongan politik saat memutuskan hasil munas itu. Hal itu murni para kiai dan ulama yang memikirkan rakyat bangsa Indonesia.

sumber: republika.co.id

Mengintip Kembali Momen Kedamaian Reuni 212 Tahun Lalu

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Reuni Akbar 212 akan kembali digelar di tahun 2019 ini pada hari Senin, 2 Desember 2019. Dewan Penasihat Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama Habib Rizieq Shihab dari Mekkah bahkan menyerukan warga untuk terlibat.

Beberapa tokoh seperti Wamenag Zainut Tauhid meyakini bahwa acara ini akan berdampak positif.
“Saya yakin reuni 212 akan diisi dengan kegiatan dan aktifitas kebaikan,” kata Zainut dalam keterangan yang diterima redaksi Jurnalislam.com.

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin menilai reuni 212 merupakan hak warga yang dilindungi konsitusi.

Inisiator Aksi jalan kaki Ciamis- Jakarta pada Aksi 212 2016 lalu, KH Nonop Hanafi mengatakan bahwa sudah menjadi fakta sejarah bahwa aksi 212 dan reuni 212 selalu terbukti tertib dan damai, bahkan bisa menjadi kebanggan rakyat Indonesia.

Berikut momen-momen ketertiban dan kedamaian yang dipotret Jurnalsilam.com dalam reuni akbar 212 pada tahun-tahun sebelumnya.