Warga Bima Gelar Aksi Solidaritas Bela Muslim Uighur

Redaktur: Mazaya

BIMA, (Jurnalislam.com) – Ratusan warga Bima turun ke jalan untuk mengikuti aksi damai dan solidaritas untuk kaum muslim di Uighur Xinjiang, China. Acara yang dipelopori Forum Umat Islam Bima (FUI) diikuti oleh Ormas-ormas Islam serta para santri pondok pesantren di kota dan kabupaten Bima.

Acara yang berlangsung  Senin (23/12/2019) itu mengambil rute dari lapangan Sera suba melalui jalan Sultan Kaharudin menuju kantor wali kota Bima.

Ketua FUI Bima, Ustadz Asikin, mengatakan kepada Jurnalislam.com bahwa acara ini adalah bentuk simpatik dan dukungan umat Islam Bima untuk muslim di Uighur, Xinjiang China.

“Aksi ini muncul karena kami umat Islam Bima tidak terima dengan sikap serta perlakuan kaum komunis China yang telah menyiksa serta melarang umat Islam di Uighur untuk melakukan segala bentuk ibadah”.

Kaum muslimin di Uighur adalah juga merupakan saudara kami sesama muslim, apabila mereka terluka, maka seluruh umat Islam juga pasti akan merasakan hal sama.

“Maka oleh karena itu kami mengutuk tindakan kaum komunis China terhadap muslim Uighur, serta meminta umat Islam semuanya harus bangkit untuk melawan tindakan yang dilakukan oleh mereka.

Dalam aksi ini kami meminta kepada pemerintah kota Bima untuk menyampaikan aspirasi kami kepada pemerintah pusat agar meminta pemerintah China untuk segera menghentikan tindakannya kepada umat Islam di Turkistan Timur itu.

Kemudian pemerintah RI juga harus segera menghentikan hubungan bilateral dengan pemerintah China, dan tidak boleh ada hubungan apapun dengan mereka.

Juga kepada seluruh pemimpin dunia Islam agar semuanya bersatu dan bersuara untuk menyelamatkan muslim Uighur dari kebiadaban kaum komunis China.

Di tengah aksi masa aksi juga melakukan pembakaran bendera dan foto presiden China sebagai sebuah bentuk protes atas sikap mereka yg menyiksa kaum muslimin di Uighur.

 

kontributor: saad

Banser Laporkan Akun Medsos Diduga Penghina Rasulullah

Redaktur: Mazaya

BALI (Jurnalislam.com) – Perkumpulan organisasi agama islam datangi kantor Ditreskrimsus Polda Bali Kota Denpasar, untuk melaporkan Alex Anipar selaku pemilik akun sosial media yang unggahannya diduga telah menistakan Rasulullah, Sabtu (21/12/2019).

Dari penelusuran diketahui pemilik akun bernama Alex Anipar berprofesi sebagai agen penyewaan papan surfing di pantai Kuta Bali.

Unggahan yang viral di media sosial tersebut dinilai sebagai bentuk penghinaan dan meresahkan.

“Kami berharap Alex yang memposting beriktikad baik dan meminta maaf,” kata Engkom Komara selaku ketua Banser Kuta Utara yang sakaligus sebagai pelapor.

Meski begitu Engkom Komara menghimbau agar umat muslim tidak bertindak sendiri dan menyerahkan kepada pihak yang berwajib.

Laporan telah diterima pihak kepolisian dengan nomor : DUMAS/640/XII/2019/DITRESKRIMSUS.

Kontributor: Insani

Tuntutan FUI Bima: Boikot Produk hingga Usir Dubes Cina

Redaktur: Mazaya

BIMA(Jurnalislam.com)–Kota Bima (Jurnalislam.com) Forum Umat Islam Bima Melakukan Aksi Solidaritas Untuk Muslim Uyghur Di Halaman Pemerintah Kota Bima, Senin (23/12/2019).

Aksi Yang diikuti Oleh Ratusan orang tersebut Sebagai Bukti kepedulian mereka terhadap Muslim Uyghur Yang di Bantai di Cina sana

Ketua Forum Umat Islam Bima Asikin Bin Mansyur menyampaikan beberapa tuntutan, yaitu mengutuk keras kejahatan genosida yang dilakukan oleh pemerintahan Cina Terhadap Muslim Uyghur

kemudian meminta pemerintah RI untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Cina.

Juga mengusir Dubes Cina di indonesia dan menarik dubes indonesia yang berada di Cina.

Sekaligus juga  menyerukan untuk memboikot semua produk produk buatan cina

“Saya mengingatkan Bahwa tragedi yang dialami oleh muslim Uyghur bisa menimpa kaum muslimin yang ada di indonesia, bila kita tidak bersatu dan berjihad melawan setiap penjajahan dengan dalih apapun.” TTegasnya

Sementara itu Sekretaris Daerah Kota Bima (Mukhtar) yang menyambut Ratusan Orang peserta Aksi solidaritas Muslim Uyghur akan menyampaikan Aspirasi Forum umat Islam (FUI) Ke Wali Kota Bima.

Ia pun Merasa Sedih dan Terpanggil untuk menyelamatkan Muslimi Uyghur yang sedang di bantai sekarang oleh pemerintah Cina

“Saya Akan Sampaikan Aspirasi Yang di sampaikan oleh Forum Umat Islam (FUI) Ke Walikota Bima.” UUjarnya

reporter: Pramudia Bagus

Soal Ucapan Selamat Natal, Ini Kata MUI

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak melarang ummat Islam untuk mengucapkan selamat natal. Pasalnya MUI sendiri belum pernah mengeluarkan fatwa tentang hukumnya mengucapkan natal.

 

Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid mengatakan ada perbedaan pandangan para ulama dalam menilai masalah pengucapan natal.

Sebagian ulama ada yang melarang dan sebagiannya lagi membolehkan.

 

“Jadi MUI mengembalikan masalah ini kepada umat Islam untuk mengikuti pendapat ulama yang sudah ada sesuai dengan keyakinannya,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Jurnalislam.com, Senin (23/12/2019).

 

MUI menghormati pendapat ulama yang menyatakan bahwa mengucapkan selamat Natal itu hukumnya haram atau dilarang oleh agama.

Hal itu didasarkan pada argumentasi bahwa mengucapkan selamat natal itu bagian dari keyakinan agamanya.

 

“Begitu juga sebaliknya MUI menghormati pendapat ulama yang menyatakan bahwa mengucapkan selamat natal itu hukumnya mubah atau boleh dan tidak dilarang oleh agama,” ujarnya.

 

MUI mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk arif dan bijaksana dalam menyikapi perbedaan pendapat tersebut dan tidak menjadikan polemik mengganggu kerukunan dan harmoni hubungan interen maupun antarumat beragama.

 

“MUI berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk terus menjaga dan memelihara kerukunan dan persaudaraan diantara sesama anak bangsa. Baik persaudaraan keislaman, persaudaraan atas dasar kemanusiaan maupun persaudaraan kebangsaan. Demi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis, rukun, dan damai.”

Ribuan Warga Hongkong Gelar Aksi Bela Uighur

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Lebih dari 1.000 warga Hong Kong melakukan aksi damai untuk mendukung etnis Uighur China sembari mengibarkan bendera dan poster Uighur di sebuah distrik keuangan kota.

Aksi solidaritas tersebut menandai demonstrasi terbaru dalam lebih dari enam bulan kerusuhan anti-pemerintah di wilayah itu.

Puluhan polisi berbaris melintasi lapangan umum yang menghadap ke pelabuhan Hong Kong.

Para pendemo yang tergabung dari kalangan tua dan muda itu terlihat mengibarkan bendera dan poster Uighur dalam aksi mereka.

Dengan mengenakan topeng untuk melindungi identitas, mereka mengangkat poster tanda bertuliskan “Bebaskan Uighur, Bebaskan Hong Kong” dan “otonomi palsu” di Tiongkok menghasilkan genosida “.

Protes itu terjadi setelah pemain tengah Mesut Ozil dari klub sepak bola Inggris Arsenal menyebabkan kehebohan di China. Dia mengkritik kebijakan negara itu terhadap etnis minoritas Muslim di wilayah Xinjiang.

Ozil, seorang Muslim Jerman asal Turki, dalam kicauannya menyatakan bahwa Uighur adalah “pejuang yang menentang penganiayaan” dan mengkritik keijakan tangan besi China di Xinjiang. Dia juga kecewa karena  respon yang relatif lemah dari kalangan umat Islam sebagai tanggapan.

“Saya pikir kebebasan dasar dan kemerdekaan harus ada untuk semua orang, bukan hanya untuk Hong Kong,” kata seorang wanita berusia 41 tahun yang bermarga Wong seperti dikutip Reuters, Senin (23/12).

Dia ikut berdemo bersama suaminya. Para pakar dan aktivis Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan setidaknya 1 juta warga Uighur dan anggota kelompok minoritas Muslim lainnya ditahan di kamp-kamp di Xinjiang sejak 2017.

sumber: bisnis.com

Pasca UU Diskriminasi, Muslim Afganistan dan Bangladesh Diminta Keluar dari India

Redaktur: Mazaya

INDIA(Jurnalislam.com)–Menteri Transportasi India, Nitin Gadkar mengatakan, umat Muslim dari Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan bisa pergi ke negara-negara Islam.
Ini adalah sebagai bentuk atas Undang-Undang Kewarganegaraan baru India.

Berbicara saat aksi dalam mendukung Undang-Undang Kewarganegaraan, Nitin mengatakan, umat Muslim dari Pakistan, Afghanistan, dan Bangladesh memiliki pilihan untuk pergi ke sebanyak 150 negara Islam di dunia.
Sementara itu, papar Nitin, kaum minoritas di tiga negara itu tidak memiliki tempat selain India untuk mencari perlindungan

“Orang-orang Muslim yang datang dari tiga negara ini tidak disebut sebagai pengungsi, sementara orang Hindu, Jain, Parsis, Sikh, Kristen dan lain-lain disebut sebagai pengungsi,” ucap Nitin, seperti dilansir Sputnik pada Senin (23/12/2019).
“Ada 100 hingga 150 negara yang mayoritas Islam, jika Muslim Pakistan, Afghanistan, dan Bangladesh ingin meninggalkan negara mereka, mereka dapat pergi ke sebanyak 150 negara. Tetapi orang-orang Hindu, Sikh, Jain, Parsi, Kristen tidak punya tempat lain, selain India,” sambungnya.

Dia lalu mengatakan bahwa umat Hindu dan minoritas agama lainnya harus menghadapi penganiayaan di Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan, serta tidak punya tempat lain selain India.

“Ke mana mereka akan pergi, kecuali India? Mereka dihadapkan dengan banyak kekejaman, pembunuhan, pemerkosaan, dan penjarahan harta benda mereka. Ada pertobatan yang kuat,” tambahnya.
Sumber: sindonews

Pengamat: Wajar Kalau Pencalonan Gibran DIsebut Dinasti Politik

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislamcom) — Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai wajar jika masyarakat menyebut niat Gibran Rakabuming Raka menjadi calon Wali Kota Solo disebut dinasti politik.

Apalagi, jika putra Joko Widodo itu mendapat keistimewaan dari PDIP.

“Kalau dia mengesampingkan dan menggeser mekanisme yang bekerja di partai, tidak salah kalau kemudian publik beranggapan bahwa ada dinasti politik yang ingin dibangun,” ujar Titi di Menteng, Jakarta, Ahad (22/12).

Ia menjelaskan, majunya seseorang menjadi calon kepala daerah dari partai politik pastinya memiliki sejumlah syarat internal. Hal itulah yang menjadi kendala Gibran untuk diusung oleh PDIP.

“Institusi yang namanya partai yang punya sistem, yang punya aturan main. Di mana partai ini kemudian sudah mengatakan mereka melakukan rekruitmen politik,” ujar Titi.

Makna dinasti politik, menurut Titi, adalah saat seseorang mendapatkan jabatan karena adanya hubungan kekerabatan dengan seseorang yang berkuasa.

Tetapi jika ada seorang anak penguasa yang memang sudah berkecimpung di dunia politik sejak lama, ia tak menyebut hal itu sebagai dinasti politik.

“Dinasti politik lebih cocok dilekatkan ketika privillage itu diperoleh tanpa kemudian proses demokratis yang sejalan dengan mekanisme rekruitmen politik,” ujar Titi.

Kendati demikian, ia tak menyalahkan Gibran yang berniat maju sebagai calon wali kota Solo. Dalam hal ini, PDIP yang lebih disorot terkait kandidat yang akan diusungnya.

Sebab, ia menilai partai-partai di Indonesia mengakomodasi kepengurusan pada kerabat dari seseorang yang memiliki pengaruh terhadap partai. Jadi sudah wajar jika ada anak seorang petinggi partai, yang tiba-tiba menjadi pengurus.

Sumber: republika.co.id

 

Soroti Dewas KPK, Pengamat: Semua Orangnya Presiden

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pengangkatan  Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilakukan dengan mengabaikan pelibatan publik. Nama-nama yang telah ditetapkan tak pernah disosialisasikan dengan baik.

“Tak ada pengumpulan pendapat, pandangan sekaligus kemungkinan koreksi dari masyarakat lalu ditetapkan begitu saja oleh Presiden,” ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, Sabtu (21/12).

Ray mengungkapkan, sekalipun aturan pengangkatan Dewas merupakan hak presiden, tapi sebaiknya hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan pendapat masyarakat.

Karena bagaimanapun, sambungnya, pengangkatan ini kurang memenuhi prinsip pengelolaan pengangkatan pejabat publik, apalagi hal itu terkait dengan jabatan independen.

“Nama-nama yang dipilih memang pribadi yang baik. Masalahnya adalah mereka sekarang menempati sebuah jabatan dengan fungsi yang tumpang tindih,” ujar Ray.

Ray menuturkan, sebagai dewas, mereka harus mengawasi sekaligus menjadi penentu suatu kegiatan penyelidikan dapat dieksekusi atau tidak.

Dan jika dilihat dari struktur organisasi dan model rekrutmennya, kata Ray, dewas hanya punya garis struktural dengan presiden.

Mereka lanjutnya, harus mengawasi agar komisioner tidak melenceng. Tapi izin pelaksanaannya justru ada di kewenangan mereka.

“Lalu siapa yang bisa memastikan bahwa dewasnya juga bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Apakah mereka benar-benar memberi atau menolak izin atas dasar pertimbangan objektif atau subjektif?” kata Ray mempertanyakan.

Ray kembali memaparkan, dalam bahasa lain, struktur membingungkan ini justru berpotensi membuat nama-nama baik ini tidak dapat berkreasi dengan optimal. Karena orang baik tersebut justru tercebur ke dalam  struktur organisasi yang membingungkan.

“Mau kencang, tidak bisa. Mau pelan, tapi mesin kinerja KPKnya ada juga di tangan mereka,” ungkap Ray.

Sumber: republika.co.id

 

Keberadaan Dewan Pengawas Dinilai Intervensi Pemerintah terhadap KPK

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Meski anggota Dewan Pengawas KPK telah dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi), tapi pegiat antikorupsi masih tegas menyatakan penolakannya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) bahkan menyebut keberadaan Dewan Pengawas adalah bentuk intervensi pemerintah terhadap lembaga antirasuah itu.

“Kehadiran Dewan Pengawas dikhawatirkan sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap proses hukum yang berjalan di KPK. Sebab, Dewan Pengawas dipilih oleh Presiden,” kata Kurnia dalam keterangannya yang diterima Republika, Sabtu (21/12).

Kurnia mengatakan siapapun sosok yang telah dilantik sebagai Dewas KPK, tak mengurangi penilaian ICW bahwa Presiden Jokowi tidak memahami cara memperkuat KPK.

Bahkan ICW menyebut bahwa Jokowi sedang menghancurkan KPK itu sendiri.

“ICW menolak keseluruhan konsep dari Dewan Pengawas sebagaimana tertera dalam UU KPK baru,” kata Kurnia.

Ia menjelaskan, secara teoritik KPK masuk dalam rumpun lembaga negara independen yang tidak mengenal konsep lembaga Dewan Pengawas.

Sebab, yang terpenting dalam lembaga negara independen adalah membangun sistem pengawasan.

“Hal itu sudah dilakukan KPK dengan adanya Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat. Bahkan, kedeputian tersebut pernah menjatuhkan sanksi etik pada dua pimpinan KPK yakni Abraham Samad dan Saut Situmorang,” ujar Kurnia.

Selain itu, dalam UU KPK yang lama sudah ditegaskan bahwa KPK diawasi oleh beberapa lembaga, misalnya BPK, DPR, dan Presiden. “Lalu pengawasan apa lagi yang diinginkan oleh negara?” kata Kurnia.

Sumber: republika.co.id

Mahathir Mohammad Usulkan Negara Muslim Gunakan Emas sebagai Mata Uang

Redaktur: Mazaya

KUALA LUMPUR(Jurnalislam.com) — Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad mengusulkan agar negara muslim menggunakan emas sebagai mata uang bersama.

Langkah tersebut diambil sebagai perlindungan nilai terhadap sanksi ekonomi di masa depan, Sabtu (21/12).

Pada akhir KTT Islam di Malaysia, Tun Mahathir memuji Iran dan Qatar karena bertahan dalam embargo ekonomi.

Dia menambahkan penting bagi dunia Muslim untuk mandiri menghadapi ancaman di masa depan.

“Dengan dunia yang membuat keputusan sepihak untuk memaksakan tindakan menghukum seperti itu, Malaysia dan negara lain harus selalu ingat hal itu dapat dikenakan pada salah satu dari kita,” katanya, dilansir di Straits Times, Ahad (22/12).

Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Qatar sekitar 2,5 tahun lalu. Keempat negara menyatakan Qatar mendukung terorisme.

Iran, sementara itu, telah terkena imbas yang parah setelah sanksi  Amerika Serikat kembali diberlakukan pada tahun lalu.

“Saya menyarankan kita kembali pada ide perdagangan menggunakan Dinar emas dan barter perdagangan di antara kita. Kami serius dan berharap akan dapat menemukan mekanisme untuk melakukannya,” kata Mahathir, mengacu pada koin emas abad pertengahan Islam.

Para pemimpin sepakat mereka perlu melakukan lebih banyak bisnis di antara mereka sendiri dan berdagang dalam mata uang masing-masing. KTT Kuala Lumpur dikritik karena mengecilkan upaya Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang mewakili 57 negara mayoritas Muslim.

Malaysia mengatakan semua anggota OKI telah diundang ke KTT Kuala Lumpur, tetapi hanya sekitar 20 negara yang muncul.

Sumber: republika.co.id